Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta

Presentasi berjudul: "Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta"— Transcript presentasi:

1 Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
PLKJ Kelas VIII SMP Labschool Jakarta 2012

2 Daerah khusus & otonomi Tugas, hak, kewajiban & tanggung jawab khusus
DKI Jakarta Kedudukan Ibukota NKRI Daerah khusus & otonomi Tugas, hak, kewajiban & tanggung jawab khusus Perbatasan Staf Gubernur Kewenangan & Protokoler Kerjasama & Tata Ruang

3 Perbatasan DKI Jakarta
Utara: Laut Jawa Selatan: Kota Depok (Jawa Barat) Timur: Kota Bekasi & Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) Barat: Kabupaten Tangerang & Kota Tangerang (Banten)

4 Staf Gubernur Gubernur Wakil Gubernur Pemerintahan
Kesejahteraan Rakyat Ekonomi & Pembangunan Sekwilda Bappeda Itwilprof Dinas

5 Wakil Gubernur Pemerintahan:
Pemerintahan, ketertiban, hukum, sosial, agragria (pertanian), dan penerangan Kesejahteraan Rakyat: Perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, pemuda, pramuka, sosial, tenaga kerja, agama, dan kependudukan Ekonomi dan Pembangunan: Pembangunan fisik, perhubungan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, , koperasi, pariwisata, lingkungan hidup

6 Membantu penyelenggaraan pemerintahan Bappeda
Gubernur Sekwilda Membantu penyelenggaraan pemerintahan Bappeda Membantu perencanaan pembangunan Itwilprof Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Dinas Dinas Pendidikan, Pertanian, dsb.

7 Kewenangan & Protokoler Tata ruang, SDA, Lingkungan Hidup
DKI Jakarta Kewenangan & Protokoler Tata ruang, SDA, Lingkungan Hidup Pengendalian penduduk & pemukiman Transportasi, industri, perdagangan, pariwisata Menghadiri sidang kabinet, mendampingi Presiden RI Kerjasama & Tata Ruang Pendanaan

8 TPA Bantar Gebang (Jawa Barat)
DKI Jakarta Kerjasama & Tata Ruang TPA Bantar Gebang (Jawa Barat) Ruang terbuka hijau, kawasan industri, hutan kota Pendanaan APBN & APBD Pelestarian & pengembangan budaya Betawi

9 Kedudukan & Pelayanan Pemda DKI Jakarta

10 Kedudukan & Pelayanan Pemda DKI Jakarta
Menjaga ketertiban dan ketentraman, melayani berbagai kebutuhan masyarakat Pelayanan: Pelayanan Pariwisata Transportasi Kesehatan Pendidikan Olahraga Pemukiman

11 Pembatasan usia kendaraan Mass Rapid Transport (MRT) Kesehatan
Pelayanan Pariwisata Enjoy Jakarta Revitalisasi Kota Tua Transportasi Trans Jakarta Pembatasan usia kendaraan Mass Rapid Transport (MRT) Kesehatan JPK, Pelayanan kesehatan gratis

12 Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Guru Olahraga Pembinaan (Perda No ) Pengadaan sarana Perumahan Rusunawa (sewa)

13 Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta

14 Kebijakan Dasar Hukum Pengertian Jenis Kebijakan Tata kota Kependudukan Transportasi Ekonomi Pariwisata

15 Dasar Hukum UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH/DAERAH OTONOM UU. NO 29 TAHUN 2007 KEKHUSUSAN DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA SEBAGAI DAERAH OTONOM DKI JAKARTA MEMILIKI HAK, WEWENANG DAN KE WAJIBAN UNTUK MENGATUR DAERAHNYA SENDIRI

16 DALAM HAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERBAGI MENJADI 2 YAITU :
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT : SEPERTI, POLITIK LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, YUSTISI/PRODUK HUKUM, MONETER DAN FISKAL NASIONAL SERTA AGAMA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH : SEPERTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH(PILKADA),PAJAK RETRIBUSI DAERAH, PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAERAH.

17 Pengertian Kebijakan KEBIJAKAN berasal dari bahasa Inggris yaitu policy adalah rangkaian konsep/ dasar yang dijadikan rencana dalam menjalankan pemerintahan. Proses pembuatan kebijakan : Menganalisis permasalahan yang terjadi Mengumpulkan tindakan penyelesaian Mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan Menetapkan pilihan yang dianggap baik Melakukan evaluasi dan uji coba Memberlakukan kebijakan dalam bentuk peraturan

18 Jenis Kebijakan Kebijakan tata kota : kegiatan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pembangunan kota contoh kebijakan tata ruang, SDA dan pengembangan budaya Kebijakan kependudukan : kebijakan untuk mengatur masalah kependudukan contoh masalah penduduk dan pemukiman Kebijakan transportasi : masalah transportasi didaerah Contoh masalah transportasi dan kemacetan Kebijakan ekonomi : berkaitan dengan sektor ekonomi contoh industri dan perdagangan

19 Kebijakan pariwisata ; pembinaan tempat tempat wisata dan hiburan
CONTOH PERATURAN YANG DIBUAT PEMERINTAH DAERAH : Perda no. 10 tahun 1994 tentang beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Peraturan gubernur (Pergub) no. 12 tahun tentang pelayanan RS dan Puskesmas Keputusan Gubernur (Kepgub) no tahun 2006 tentang Pajak hiburan dijakarta Instruksi Gubernur (InsGub) no. 113 tahun tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN)