Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

USUL PGRI ”BIDANG PENDIDIKAN”. Usul PGRI: Bidang Pendidikan 1.Mendesak pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi otonomi pendidikan secara komprehensif.

Diterbitkan olehViki Ratna Telah diubah "10 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "USUL PGRI ”BIDANG PENDIDIKAN”. Usul PGRI: Bidang Pendidikan 1.Mendesak pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi otonomi pendidikan secara komprehensif."— Transcript presentasi:

1 USUL PGRI ”BIDANG PENDIDIKAN”

2 Usul PGRI: Bidang Pendidikan 1.Mendesak pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi otonomi pendidikan secara komprehensif dan melibatkan pakar pendidikan dan pihak terkait. Apakah msh perlu otonomi/desentralisasi atau sentralisasi. Atau dekonsentrasi? 2.Guru dikelola oleh unit utama. Badan Pengemb SDM Pendk Keb dan PMP dimaksimalkan sesuai kesepakan bersama antara Komisi X, Mendiknas, dan PB PGRI, serta sambutan presiden pada HGN 2010 3.Anggaran pendidikan agar dilaksanakan sesuai konstitusi, minimal 20% dari APBN dan APBD

3 4. Pergantian kurikulum agar disiapkan dengan baik, implementasinya dilaksanakan dengan benar, sosialisasi, diklat guru, pendampingan, dokumen kurikulum, buku guru, dan buku siswa 5. Perbaikan sistem pembayaran dana BOS, DAK, dan TPG (bersma gaji), subsidi tunjangan fungsional (bagi guru non-PNS), dan dana tambahan penghasilan bagi guru yg belum mendapat TPG. 6. Mendesak lahirnya peraturan ttg Penetapan Penghasilan Minimal Guru (Khususnya Guru Non- PNS) dan Pelaksanaannya (PP tentang PPK).

4

Download ppt "USUL PGRI ”BIDANG PENDIDIKAN”. Usul PGRI: Bidang Pendidikan 1.Mendesak pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi otonomi pendidikan secara komprehensif."

Presentasi serupa

Standar 5.

Standar 5.
HAKIKAT MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN

HAKIKAT MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
BAGI-mu GURU TK dari PGRI

BAGI-mu GURU TK dari PGRI
STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS

STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013

PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.

“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember

Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN

PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM

PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK

LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
HASIL SIDANG KOMISI II. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN 1. Kondisi dan Kendala yang dihadapi 2. Usul/Saran perbaikan mendatang 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya.

HASIL SIDANG KOMISI II. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN 1. Kondisi dan Kendala yang dihadapi 2. Usul/Saran perbaikan mendatang 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya.
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP

Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.

DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.

1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.

Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.
PENILAIAN KINERJA GURU

PENILAIAN KINERJA GURU

Presentasi serupa

Iklan oleh Google