SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI

Presentasi berjudul: "SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI"— Transcript presentasi:

1 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Siklus Anggaran Siklus Akuntansi Ref : Bawuk, 2013

2 Siklus Pengelolaan Keuangan Negara
Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran/perbendaharaan; akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.

3 Siklus Pengelolaan Keuangan Negara
Integrasi RK dan Anggaran Unified Budget Penganggaran Berbasis Kinerja Penggunaan KPJM Klasifikasi Anggaran Tahap Perencanaan: Bappenas (Pusat) SKPD Perencanaan (Daerah) Tahap Penganggaran: Menteri Keuangan (Pusat) TAPD (Daerah) Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat: Terbit DIPA Pemerintah Daerah: DPA SPD Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Lap Keu Pelaksanaan Anggaran Pertanggung jawaban Sistem Penerimaan Sistem Pengeluaran Pemeriksa Eksternal (BPK) Opini atas LK LHP Pemeriksaan Akuntansi Pengguna Anggaran Bendahara Umum

4 Arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006
Penetapan Kekuasaan Pengelola Keu daerah Pejabat Pengelola Keu daerah Pejabat Pengguna Anggaran Pengendalian defisit & Penggunaan Surplus Pengelolaan BLUD Penyusunan Rancangan APBD Penetapan APBD Pelaksanaan APBD Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kekayaan & Kewajiban Penyelesaian Kerugian Daerah Semesteran Tahunan

5 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan & Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD Rancangan DPA-SKPD Penatausahaan Pendapatan RKPD Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Disusun Sesuai SAP Verifikasi KUA PPAS DPA-SKPD Penatausahaan Belanja Nota Kesepakatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Pelaksanaan APBD LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK, dst Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pendapatan Belanja Penatausahaan Pembiayaan RKA-SKPD Pembiayaan Dilakukan oleh PPKD RAPBD Raperda Pertanggung-jawaban APBD Kekayaan dan Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Laporan Realisasi Semester Pertama Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri 4/8/2017 Perubahan APBD Akuntansi Keuangan Daerah APBD

6 Catatan : RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah RKPD = Rencana Kerja Perangkat Daerah KUA = Kebijakan Umum APBD PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RKA = Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah RAPERDA = Rancangan Peraturan Daerah DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPD = Surat Penyediaan Dana TAPD = Tim Anggaran Pemerintah Daerah

7 Perencanaan dan Penganggaran UU 17/2003
Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi. • Penyatuan Anggaran (unified budget) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki satu dokumen anggaran. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan. • Penganggaran Berbasis Kinerja Alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada output atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. • Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Pemerintah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. • Klasifikasi Anggaran Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut jenis belanja.

8 Catatan : Klasifikasi Organisasi : Sesuai dengan struktur organisasi Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) Klasifikasi menurut Fungsi : Pelayanan Umum ; Pertahanan ; Ketertiban dan Keamanan ; Ekonomi ; Lingkungan Hidup ; Perumahan dan Fasilitas Umum ; Kesehatan ; Pariwisata dan Budaya ; Agama ; Pendidikan ; Perlindungan Sosial Klasifikasi Ekonomi : Belanja Pegawai ; Belanja Barang ; Belanja Modal ; Bunga ; Subsidi ; Bantuan Sosial ; Hibah ; Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga

9 Siklus Anggaran Pemerintah Daerah
12 bulan 6 bulan 12 bulan

10 Contoh Siklus Anggaran Pemerintah Daerah
Waktu Kegiatan Januari Tahun Anggaran dimulai. Bappeda merumuskan Kerangka Ekonomi Daerah, berupa proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya. KED memuat daftar aktivitas daerah mengacu pada RPJMD dan Renstra SKPD. Semua kegiatan akan didiskusikan dalam Musrenbang. Musrenbang pertama pada tingkat desa. Februari Musrenbang kecamatan. Forum musyawarah tingkat SKPD. Maret Musrenbang Kabupaten/Kota April-Mei Pembahasan RKPD Juni-Agustus Penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) bagi setiap SKPD. Penyusunan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan estimasi anggaran terkait dengan RK SKPD. September Kompilasi anggaran yang diajukan oleh setiap SKPD. Oktober Finalisasi anggaran dikoordinasikan oleh Sekda selaku ketua TAPD. Penyiapan Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD dengan Legislatif November Pembahasan dan pengesahan RAPBD Desember Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

11 Siklus Anggaran vs Siklus Akuntansi
Aspek Perbedaan Siklus Anggaran Siklus Akuntansi Fungsi Alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian, kinerja, pemotivasi, menciptakan ruang publik. Mencatat, mengklasifikasi, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasi transaksi. Tujuan pencatatan Kepatuhan. Membandingkan antara anggaran dan realisasi. Pencatatan transaksi. Sistem pembukuan Tata buku tunggal (single entry) Tata buku berpasangan (double entry) Output laporan Perbandingan antara anggaran dan realisasi. Neraca, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas Informasi yang dihasilkan Informasi terbatas (penerimaan dan pengeluaran kas) Informasi yang lebih luas Rentang waktu Lebih dari satu periode fiskal Satu periode fiskal (satu tahun) Transaksi yang dicatat Hanya transaksi yang dianggarkan. Mencatat semua transaksi, baik yang dianggarkan maupun yang tidak dianggarkan.