REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 DAN PENYUSUNAN ISU STRATEGIS PERCEPATAN.

Presentasi berjudul: "REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 DAN PENYUSUNAN ISU STRATEGIS PERCEPATAN."— Transcript presentasi:

1 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN DAN PENYUSUNAN ISU STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Jakarta, 11 Maret 2011

2 OUTLINE AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011
PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III) KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI ISU STRATEGIS PER PROVINSI: KUALITAS PERTUMBUHAN DAN APBD SEKTOR UNGGULAN CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: NTT HARAPAN DALAM DISKUSI 2

3 AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011
I AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011

4 PENDAHULUAN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 ditujukan untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan langkah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada; Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia didorong melalui 3 Klaster Program Pro-Rakyat dengan Klaster Ke-4 dan 6 Program Baru. Selain itu, juga memasukkan new iniciatives, direktif presiden serta rencana pengembangan koridor ekonomi untuk meningkatkan keterkaitan domestik. Rencana Kerja Pemerintah 2012 akan disusun melalui format pelaksanaan musrenbang yang baru dengan memperhatikan isu strategis daerah serta harapan akan peran aktif Gubernur (Pemerintah Provinsi) sebagai wakil Pemerintah Pusat.

5 FORMAT BUKU I, II, dan III RKP 2012
BAB I BAB II BAB III BAB IV LAMPIRAN PENDAHULUAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL KERANGKA EKONOMI MAKRO & PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAIDAH PELAKSANAAN Matriks Kegiatan Prioritas Nasional KONDISI UMUM PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN *) Khusus untuk bab 1, pada bagian pengarusutamaan mencantumkan matriks implementasi pengarustamaan dalam program dan kegiatan K/L. Sedangkan bagian lintas bidang mengikuti format sebagaimana bab lainnya. BAB I ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN Untuk Bab II – VIII dalam Buku III RKP, terdiri atas : Kondisi untuk masing-masing Wilayah saat ini Arah kebijakan pengembangan wilayah pulau Tujuan dan sasaran Strategi pengembangan wilayah pulau Matriks program dan kegiatan wilayah pulau

6 PROSES DAN JADWAL PENYUSUNAN RKP 2012
27 Des 2010 – 1 Jan 2011 Telaah Buku I, II III RPJMN dalam tahun 2012 10 Mar 1 Temu Konsultasi Triwulanan i-2011 Pra Rakernis/ Ratek K/L Raker Bappenas Tema RKP 2012 Penyusunan Ranc Awal RKP 2012 Sidkab dan Finalisasi Ranc RKP 2012 Menghasilkan Ranc Awal Pagu Indikatif per K/L 2-28 Feb Forum Konsultasi Publik 16-25 Mar Penyusunan Awal UPPD 2 Rakorbangpus RKP 2012 15 Mar 1-23 Januari 30 Mar-11 Apr 4 28 Mar 30 Mar-11 Apr 13-15 Apr Penyusunan Ranc Final UP-PD 2012 Musrenbang Provinsi Trilateral Meeting Persandingan UPPD – Renja K/L 3 5 Penyusunan Ranc Final Renja K/L 2012 Ratek/Rakernis K/L 30 Mar-11 Apr Pra Musrenbangnas 30 Mar-11 Apr 30 Mar-11 Apr 18-26 Apr 6 7 Musrenbang Nasional RKP 2012 Pasca Musrenbang Nasional Sidkab Rancangan Akhir RKP 2012 Penetapan RKP 2012 27-28 Apr 3 Mei 5 Mei 6 Mei 6 6

7 PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP
II PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP

8 ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH PENTING  MENCERMINKAN KINERJA NASIONAL LOKASI DAN DAMPAK LANGSUNG PEMBANGUNAN ADALAH DI DAERAH MAKA PERBAIKAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH AKAN BERDAMPAK PULA PADA PERBAIKAN KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL PERLU IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DI DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL 8

9 ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012
ISU STRATEGIS PROVINSI (DALAM KERANGKA ISU STRATEGIS PULAU RPJMN BUKU III) KINERJA PROVINSI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMN 2010 – 2014 DAN RKP 2012 APA SEBABNYA? BAGAIMANA MENGATASINYA? BERAPA, SIAPA, DI MANA? Proses Awal Teridentifikasi kegiatan, penanggungjawab, lokasi Teridentifikasi permasalahan Teridentifikasi Intervensi 9

10 ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012
PRIORITAS 1 PROVINSI A PRIORITAS 2 ISU STRATEGIS 1 PRIORITAS 3 ISU STRATEGIS PER PULAU RPJMN 2010 – 2014 BUKU III RKP 2012 PRIORITAS 4 PRIORITAS 5 PRIORITAS 6 ISU STRATEGIS 2 PRIORITAS 7 PRIORITAS 8 PRIORITAS 9 PRIORITAS 10 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 11 ISU STRATEGIS 3 ISU STRATEGIS 4 3 PRIORITAS LAINNYA 10

11 ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (NASIONAL DAN DAERAH) RKPD 2012 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TEPAT SASARAN (SESUAI ISU STRATEGIS DAERAH) TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH RKP 2012 11

12 III ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III)

13 Isu Strategis Umum Semua Pulau: Buku III RPJMN 2010-2014
Optimalisasi dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kemiskinan Wilayah. Kualitas Birokrasi dan Tata Kelola termasuk didalamnya Permasalahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Tata Kelola dalam Wilayah Otonomi Khusus. Kualitas dan Jaringan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Intra Regional Connectivity. Degradasi Lingkungan Hidup termasuk keragaman hayati dan Mitigasi Bencana

14 ISU STRATEGIS WILAYAH:BUKU III RPJMN 2010-2014
Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil ISU STRATEGIS WILAYAH:BUKU III RPJMN Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah Kesenjangan intrawilayah Kalimantan Pembangunan kawasan perbatasan Interkonektivitas domestik intrawilayah. Kapasitas energi listrik. Revitalisasi modal sosial. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan. Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa.

15 KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI
IV KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI

16 KUALITAS PERTUMBUHAN: Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan
II I Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Poor Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor Bisa disebabkan karena penggerak pertumbuhan bukan dari sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. III IV

17 KUALITAS PERTUMBUHAN : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran
II Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Job Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job I Bisa disebabkan karena banyak suplai tenaga kerja dari luar. Bisa disebabkan sektor utama penggerak utama pertumbuhan bukan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Bisa disebabkan sektor penggerak pertumbuhan kualifikasi tenaga kerja yang diserap tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. III IV

18 KUALITAS PERTUMBUHAN : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM
II I Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro- Human Dev Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human Dev Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev Bisa disebabkan karena sektor penggerak pertumbuhan mendorong konsumsi dan bukan investasi sosial dasar IV III

19 KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan
II I Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Poor Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Poor Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Poor Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Poor Mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran kepada rakyat miskin. IV III

20 KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran
II I Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Job Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Job Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job Hal ini mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran pada program yang secara langsung dapat mengurangi pengangguran (meningkatkan lapangan kerja formal). III IV

21 KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Peningkatan IPM
II I Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Human Dev Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah , Pro-Human Dev Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Human Dev Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Human Dev Hal ini mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran kepada pelayanan sosial dasar. III IV

22 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Tahun 2010
Sebagian besar provinsi di KTI memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional Wilayah Papua dan Prov. Maluku memiliki tingkat kemiskinan tertinggi

23 IPM Menurut Provinsi, Tahun 2008
Sebagian besar provinsi di KTI memiliki IPM di bawah IPM nasional IPM terendah berada di Provinsi Papua dan NTB

24 Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi, Tahun 2008
Sebagian besar Umur Harapan Hidup provinsi-provinsi di KTI masih berada di bawah UHH nasional. UHH terendah berada di Provinsi NTB dan Kalimantan Selatan.

25 Indeks Pendidikan Menurut Provinsi,
Tahun 2008 Sebagian besar Indeks Pendidikan provinsi- provinsi di KTI masih berada di bawah Indeks Pendidikan nasional. Indeks Pendidikan terendah berada di Provinsi Papua dan NTB Keterangan: Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) +1/3 (indeks RLS); (Standar UNDP, NHDR)

26 Indeks Daya Beli Menurut Provinsi, Tahun 2008
Sebagian besar Indeks Daya Beli provinsi-provinsi di KTI berada di bawah rata-rata nasional Wilayah Papua Barat dan Maluku Utara memiliki tingkat daya beli terendah

27 PDRB PERKAPITA (ADHB) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2008 Wilayah KTI secara umum memiliki PDRB perkapita yang rendah Wilayah Kalimantan Timur memiliki PDRB Perkapita Migas Tertinggi PDRB perkapita Wilayah Maluku, Prov NTT, dan Gorontalo terendah di KTI, maupun Nasional

28 PERSENTASE DAERAH TERTINGGAL DI SETIAP PROVINSI
Sebagian besar persentase daerah tertinggal berada di provinsi-provinsi di wilayah KTI. Persentase tertinggi terdapat di Sulawesi Barat (100%), NTT (95%), Papua (93%)

29 PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI

30 PENENTUAN ISU STRATEGIS: Memperbaiki Kualitas Pertumbuhan
Q1 Mengapa pertumbuhan tidak berkualitas? Q2 Apakah karena sektor yang dikembangkan selama ini kurang bermanfaat bagi rakyat? (tidak pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-social investment)  analisis sektor unggulan Q3 Sektor apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan?  analisis sektor unggulan Sarana – Prasarana apa saja yang harus disiapkan agar sektor pertumbuhan tersebut dapat optimal? (transportasi, energi, dst)?  analisis keterkaitan wilayah

31 PENENTUAN ISU STRATEGIS: Memperbaiki Kualitas Belanja Daerah
Q1 Mengapa pertumbuhan APBD tidak berkualitas? Q2 Apakah selama ini belanja di daerah tidak secara langsung bermanfaat bagi rakyat?  Analisis keuangan daerah Q3 Apakah selama ini alokasi belanja di daerah kurang tepat sasaran? (salah lokasi) analisis keuangan daerah Apakah ada permasalahan birokrasi dan pelayanan publik yang tidak memadai? Analisis kinerja birokrasi

32 PENENTUAN ISU STRATEGIS: Pencapaian Target RPJMN 2010 – 2014 (Kemiskinan, Pengangguran, dan IPM)
Q1 Apakah kemiskinan di daerah lebih disebabkan oleh permasalahan perekonomian lainnya seperti inflasi?  Analisis inflasi di daerah Q3 Apakah hambatan yang dihadapi lebih kepada faktor-faktor spesifik kewilayahan? (kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kepulauan, rawan konflik, rawan bencana, dst) Apakah sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan permasalahan? Q4 Bagaimana dengan ketahanan pangan? Apakah itu sebuah permasalahan? (terkait kemiskinan, kurang gizi, dst) Apakah daerah sudah mendekati pencapaian target lima tahunan? Apa dan seberapa besar intervensi yang diperlukan? (terkait isu kualitas pertumbuhan dan belanja pemerintah).

33 VI ISU STRATEGIS PROVINSI : KUALITAS PERTUMBUHAN DAN KUALITAS APBD (DAMPAK TERHADAP KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN IPM)

34 KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KUALITAS PERTUMBUHAN APBD
ISU STRATEGIS PROVINSI: NUSTRA, MALUKU DAN PAPUA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD NO. PROVINSI KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KUALITAS PERTUMBUHAN APBD TERHADAP KEMISKINAN TERHADAP PENGANGGURAN TERHADAP IPM 1 NTB Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Poor Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Job Pendapatan Daerah Rendah , Pro-Human Dev 2 NTT 3 Maluku Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Human Dev 4 Malut 5 Papua Barat Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job Pertumbuhan Tinggi , Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Job Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Human Dev 6 Papua Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor

35 ISU STRATEGIS PROVINSI: SULAWESI KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD
KUALITAS PERTUMBUHAN APBD TERHADAP KEMISKINAN TERHADAP PENGANGGURAN TERHADAP IPM 7 Sulut Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Human Dev 8 Sulteng Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi , Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Human Dev 9 Sulsel Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Poor Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job Pendapatan Daerah Rendah , Pro-Human Dev 10 Sultra Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Job 11 Gorontalo Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Poor 12 Sulbar

36 ISU STRATEGIS PROVINSI : SEKTOR UNGGULAN*
Sektor Utama Menurut Nilai Tambah : Sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB (2008) Sektor Basis Sektor spesialisasi daerah yang ditunjukkan oleh nilai Location Quotient lebih besar dari satu (pada sektor tradable) Sektor Pendorong Pertumbuhan Sektor dengan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan PDRB provinsi (rata-rata ) Sektor Utama Menurut Penyerapan Tenaga Kerja Sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar (rata-rata )

37 WILAYAH NUSTRA, MALUKU DAN PAPUA
PROVINSI SEKTOR UTAMA MENURUT NILAI TAMBAH SEKTOR BASIS (SPESIALISASI) SEKTOR UTAMA PENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR UTAMA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA Nusa Tenggara Barat Pertambangan Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Pertambangan Bukan Migas, Penggalian, Tanaman Bahan Makanan Perdagangan, Pengangkutan, Tanaman Bahan Makanan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Nusa Tenggara Timur Tanaman Bahan Makanan, Pemerintahan Umum, Perdagangan Peternakan, Tanaman Bahan Makanan, Perikanan Pemerintahan Umum, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan Pertanian, Jasa-jasa, Industri Maluku Perdagangan, Perikanan, Pemerintahan Umum Perikanan, Perkebunan, Kehutanan Perdagangan, Pengangkutan, Pemerintahan Umum Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran Maluku Utara Perdagangan, Perkebunan, Industri Bukan Migas Perkebunan, Perikanan, Kehutanan Perdagangan, Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan Papua Barat Industri Migas, Pertambangan Migas, Perdagangan Kehutanan, Perikanan, Industri Migas Konstruksi, Pemerintahan Umum, Perdagangan Papua Pertambangan Bukan Migas, Konstruksi, Tanaman Bahan Makanan Pertambangan Bukan Migas, Kehutanan, Perikanan Pertambangan Bukan Migas, Kehutanan, Air Bersih

38 WILAYAH SULAWESI PROVINSI SEKTOR UTAMA MENURUT NILAI TAMBAH
SEKTOR BASIS (SPESIALISASI) SEKTOR UTAMA PENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR UTAMA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA Sulawesi Utara Konstruksi, Perdagangan, Pemerintahan Umum Penggalian, Perikanan, Perkebunan Konstruksi, Perdagangan, Pengangkutan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Sulawesi Tengah Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Perkebunan, Kehutanan, Perikanan Perkebunan, Perdagangan, Pemerintahan Umum Sulawesi Selatan Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan, Industri Bukan Migas Perikanan, Pertambangan Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan Perdagangan, Perkebunan, Pemerintahan Umum Sulawesi Tenggara Perdagangan, Pemerintahan Umum, Perikanan Perikanan, Peternakan, Perkebunan Perdagangan, Perikanan, Industri Bukan Migas Gorontalo Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Perikanan, Tanaman Bahan Makanan, Peternakan Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Pengangkutan Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran Sulawesi Barat Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Pemerintahan Umum Perkebunan, Perikanan, Tanaman Bahan Makanan Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Perikanan

39 VII CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

40 ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN NTT
Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH UTARA ALOR LEMBATA FLORES TIMUR SIKKA MANGGARAI BARAT Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor  SUMBA BARAT KUPANG MANGGARAI Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Poor  NGADA Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor ROTE NDAO KOTA KUPANG I II III IV

41 ANALISIS KUALITAS KEUANGAN DAERAH NTT
Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro- Human Dev TIMOR TENGAH UTARA BELU ALOR FLORES TIMUR ROTE NDAO Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev SUMBA BARAT KUPANG NGADA Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human DevMANGGARAI Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human DevSUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN LEMBATA SIKKA ENDE MANGGARAI BARAT KOTA KUPANG I II IV III

42 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Memiliki Trend Positif
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun cenderung fluktuatif, Namun memiliki trend potensi ekonomi yang tumbuh positif dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,5 – 5,2 persen. Namun, potensi ini masih berada dibawah kisaran target pertumbuhan ekonomi Prov. Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMN Perlu pengembangan sektor pengerak utama pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN

43 Penurunan Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menunjukkan Kinerja Yang Cukup Baik
Perkembangan tingkat kemiskinan selama periode cenderung menurun. Berdasarkan data Maret 2010, tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada posisi 23,03 persen. Tren penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data ) masih berada di atas kisaran target kemiskinan dalam RPJMN Untuk itu, perlu dilakukan Kebijakan yang pro poor, khususnya di daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

44 Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur Berada Diatas Kisaran Target RPJMN Perkembangan tingkat pengangguran selama periode cenderung menurun. Berdasarkan data Februari 2010, tingkat pengangguran Provinsi Nusa Tenggara berada di level 3,49 persen meningkat dari tahun sebelumnya. Tren penurunan pengangguran sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data ) berada di bawah kisaran target pengangguran dalam RPJMN Namun demikian, tetap perlu dilakukan kebijakan yang pro job, khususnya di Kab/Kota yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi.

45 ISU STRATEGIS 1: PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menunjukkan tren perbaikan kualitas pertumbuhan. Namun laju pertumbuhan masih lebih rendah dari nasional. Rata-rata laju pertumbuhan pertahun selama ,8%, sementara nasional 5,5%. Akselerasi pertumbuhan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih cepat lagi. Pendorong utama pertumbuhan daerah adalah konsumsi, sedangkan sumbangan investasi (PMTB) masih rendah. Selalu mengalami defisit perdagangan antardaerah dalam periode

46 ISU STRATEGIS 2: KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk tertinggal secara nasional, khususnya pada aspek rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Tingkat pengangguran jauh lebih rendah dari tingkat nasional, namun tingkat kemiskinan jauh di atas tingkat nasional. Demikian juga pangsa pekerja informal. Hal ini menunjukkan rendahnya kesempatan pekerjaan yang berkualitas. 69,4% angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) tidak memiliki ijasah SMP. KOMPONEN IPM NTT NASIONAL RANKING DARI 33 PROVINSI Usia Harapan Hidup (th) 67 69 25 Angka Melek Huruf (%) 87.66 92.19 27 Rata-Rata Lama Sekolah (th) 6.55 7.52 32 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp Ribu) 599.93 628.33 30 IPM 66.15 71.17 31 PENGANGGURAN TERBUKA (%) PEKERJA INFORMAL (%) KEMISKINAN 2009 (%) NTT 2.8 83.3 23.3 NASIONAL 8.1 62.1 14.2

47 ISU STRATEGIS 3: KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK
PERINGKAT KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR KELEMBAGAAN (KPPOD 2009) KABUPATEN/KOTA RANKING Kupang 3 dari 59 kota Lembata 16 dari 169 kab Ende 41 dari 169 kab Manggarai 55 dari 169 kab Timor Tengah Selatan 59 dari 169 kab Sumba Barat 87 dari 169 kab Ngada 90 dari 169 kab Timur Tengah Utara 93 dari 169 kab Sika 109 dari 169 kab PERINGKAT DAYA SAING KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR KESELURUHAN (KPPOD 2009) KABUPATEN/KOTA RANKING Kupang 45 dari 59 kota Ende 114 dari 169 kab Lembata 126 dari 169 kab Timor Tengah Sel. 133 dari 169 kab Sika 150 dari 169 kab Ngada 151 dari 169 kab Timor Tengah Utara 152 dari 169 kab Manggarai 157 dari 169 kab Sumba Barat 168 dari 169 kab Faktor kualitas kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi daerah, khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah. Kerjasama antardaerah dan sinergi pusat-daerah sangat strategis dalam mengurangi hambatan distribusi barang antarwilayah dan mengurangi duplikasi perpajakan yang memicu ekonomi biaya tinggi.

48 ISU STRATEGIS 4: PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH
Sektor unggulan masih sektor primer Peran sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan wilayah masih rendah. Secara keseluruhan kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan wilayah baru 28%. Intensitas perdagangan yang signifikan baru terjadi dengan wilayah Jawa-Bali, sedangkan dengan pulau-pulau lain relatif kecil. SEKTOR (tradable) SKOR LQ 2005 2006 2007 2008 Tanaman Bahan Makanan 3.04 3.20 3.00 3.21 Tanaman Perkebunan 1.32 1.25 1.24 1.28 Peternakan 5.86 5.65 5.90 5.93 Kehutanan 0.23 0.25 Perikanan 2.07 2.12 2.31 2.22 Pertambangan Minyak & Gas Bumi 0.00 Pertamabangan Bukan Migas Penggalian 1.67 1.84 1.80 Industri Migas Industri Bukan Migas 0.08

49 ISU STRATEGIS 5: RENDAHNYA INTERKONEKTIVITAS DOMESTIK INTRA & ANTARPULAU
Termasuk salah satu dari delapan provinsi kepulauan, terdiri dari 1192 pulau (711 belum bernama) Prasarana dan sarana perhubungan antarpulau masih minim. Pangsa angkutan laut dalam PDRB hanya 0,8%, ASDP (penyeberangan) hanya 0,1%. Sangat bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Bali untuk pengiriman komoditas ekspor. KONDISI JALAN NASIONAL di NTT (Des 2008) PANJANG (Km) PANJANG (%) Baik 568.0 44.6 Sedang 465.7 36.6 Rusak 239.3 18.8 Total 1,273.0 100.0 PRASARANA TRANSPORTASI (Podes 2005) TINGKAT KETERSEDIAAN (Persen) Darat 94.5 Air 0.8 Darat dan air 4.8 Dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun 81.9 TAHUN JALAN NEGARA JALAN PROVINSI JALAN KABUPATEN RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK 2003 19.6 26.7 11.1 19.9 62.4 45.2 2004 9.4 81.1 2005 24.7 75.0 79.9 13.2 2006 Sumber: Statistik Perhubungan

50 KONDISI PRASARANA JALAN NTT
TAHUN JALAN NEGARA JALAN PROVINSI JALAN KABUPATEN RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK 2003 19.6 26.7 11.1 19.9 62.4 45.2 2004 9.4 81.1 2005 24.7 75.0 79.9 13.2 2006 Sumber: Statistik Perhubungan

51 ISU STRATEGIS 6: PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

52 Kawasan perbatasan di NTT yang diprioritaskan dalam RPJMN meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, dan Rote Ndao. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diprioritaskan adalah Kefamenanu (Timor Tengah Utara) dan Atambua (Belu).

53 ISU STRATEGIS 7: DEGRADASI LINGKUNGAN HIDUP
Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting bagi wilayah kepulauan yang perekonomiannya sangat bergantung pada produksi komoditas primer. Dampak perubahan iklim akan dirasakan paling besar di wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau kecil. Rehabilitasi lingkungan lahan kritis akan meningkatkan daya tahan lingkungan. Perlu pengembangan ekonomi perdesaan untuk merangsang tumbuhnya kegiatan alternatif pertanian dan penggalian tradisional. NTT LUAS (Km2) Lahan kritis Total wilayah Persentase lahan kritis 95% Tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Pulau 52,7%* Sumber: Statistik Lingkungan Hidup, 2006/2007 Badan Pertanahan Nasional 2007

54 HARAPAN DALAM DISKUSI:
1 ANALISA MASING-MASING PROVINSI TERKAIT ISU STRATEGIS KHUSUSNYA TERKAIT KINERJA PEMBANGUNAN: KUALITAS PERTUMBUHAN DAN KUALITAS KEUANGAN DAERAH 2 FOKUS ISU STRATEGIS DIPAPARKAN DALAM KONTEKS PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN: KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN IPM 3 PROVINSI DAPAT MENGEMUKAKAN ISU STRATEGIS YANG DI LUAR FOKUS DI ATAS JIKA MERUPAKAN ISU SPESIFIK WILAYAH (PERBATASAN, KEPULAUAN, BENCANA, KONFLIK, KETAHANAN PANGAN, DST)

55 SEKIAN DAN TERIMA KASIH