KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG e-PEMERINTAHAN Disampaikan Oleh : REYDONNYZAR MOENEK Jakarta, 13 November 2014 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN
PEMERINTAHAN PRESIDEN selaku PKPKN (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003 MENYERAHKAN SEBAGIAN GUBERNUR BUPATI/WALI KOTA Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003 MEMILIKI OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2

3 HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH
Pembagian Urusan UU No. 32/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pelaksanaan Urusan Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 APBD DBH PAD UU No.34/2000 DAU DAK Desentralisasi Pendapatan Transfer Dana Otsus K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur Dekonsentrasi Dana Penyesuaian Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana Hibah Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota Dana Darurat Belanja Penggunaan SILPA Surplus/Defisit Pencairan Dana Cadangan Pembiayaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan APBN Pinjaman Daerah APBN

4 ESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PP 58/2005 PP 38/2007 PP 41/2007 PMDN 13/2006 PMDN 59/2007 Memungut Pajak & Retribusi Memperoleh Dana Perimbangan Melakukan Pinjaman HAK Pendapatan Belanja Pembiayaan KELOLA & IMPLEMENTASI URUSAN Pemerintahan Daerah RKPD Esensi Tujuan OTDA Efisiensi & Efektivitas Sumber daya Pelibatan Mayarakan dlm pengambilan keputusan (Demokratisasi) Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteran masyarakat KEWAJIBAN Urusan (Pasal 10) Wajib Pilihan Concurrent Sinkronisasi program pusat & daerah Mengelola anggaran secara efisien dan efektif Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial 4

5 PERAN KDH & DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD
Kepala Daerah RPJMD Visi / Misi RKPD (KUA+PPAS Rakyat RAPBD Fungsi Budget DPRD Kontrol : Program/Kegiatan RPJMD Visi / Misi APBD

6 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perda APBD PEDUM APBD o/ MDN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK Raperda PJ Pel APBD Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD setelah 3 hari Rancangan DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Evaluasi Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD Penatausahaan Belanja Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Pembiayaan Dilakukan oleh PPKD Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

7 Proporsi Pendapatan APBD Provinsi TA 2009-2013

8 Proporsi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota TA 2009-2013

9 Proporsi Belanja APBD Provinsi TA 2009-2013

10 Proporsi Belanja APBDKabupaten/Kota TA 2009-2013

11 Sumber Data;LHP RI

12

13 Ruang Lingkup SIPKD Database Database Terstruktur Warehouse
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PUSAT DPRD & BPK PORTAL KEUANGAN DAERAH CORE MODULES NON CORE MODULES Modul Kolaborasi Perencanaan Anggaran Pinjaman Akuntansi Aset SIE SIKD Akuntansi Kas Gaji Piutang Database Terstruktur Database Warehouse

14 SIPKD Fitur Perencanaan RPJM Renstra RKPD Renja KUA/PPAS Penganggaran
RKA APBD DPA Anggaran Kas SPD Penatausahaan Bend Penerimaan Bend Pengeluaran BUD Pelaporan Saldo Awal Neraca Jurnal Perhiutngan Pelaporan (LRA, LAK, Neraca) Aset Saldo Awall Buku Inventaris KIB KIR Mutasi Jurnal Aset Gaji Pegawai Tarif Kewajiban Pegawai Perhitungan Pembayaran Karpeg Piutang Wajib Pajak Perjanjian Piutang Penerimaan Penghapusan Hutang Perjanjian Pinjaman Penarikan

15 SIPKD CORE SYSTEM

16 RELASI SIPKD dan SISTEM INTERNAL PEMDA
PENDAPATAN (SIMPATDA) B L U D L P S E (ULP Daerah) S P I (INSPEKTORAT) MONEV ( S I E P ) KEPEGAWAIAN (SIMPEG) S I P K D S I E

17 Komunikasi Sistem Server Database Web Aplikasi Internet/Intranet SKPKD
SKPD A SKPD B Web Browser

18 Komunikasi Data Nasional
Work Unit Regional Financial Department/ Consolidator SIPKD Reg - SIKD DJKD IS/MOF National SIKD MOHA / MOF SIPKD – Reg SIKD

19 Transparansi dan publikasi
Manfaat Aplikasi Transaksi Monev Pelaporan Akuntabilitas Transparansi dan publikasi

20 Kendala Implementasi Keterbatasan SDM dan infrastruktur
Bervariasinya aplikasi yang digunakan oleh setiap daerah. Regulasi yang belum sejalan. Pemahaman regulasi.

21 klik Posisi Menu Pada Beranda Website

22 link

23

24

25 TERIMA KASIH