Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KONTEN HTN.

Diterbitkan olehYady Nurul Telah diubah "9 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "KONTEN HTN."— Transcript presentasi:

1 KONTEN HTN

2 PENGERTIAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Pendahluan Terjadinya Negara Teori-Teori Terjadinya Negara Pengertian Negara Dan Istilah Unsur-Unsur Negara Tujuan Negara Bentuk-Bentuk Negara

3 Hukum tata negara Pengertian dan Istilah Definisi Hukum Tata Negara
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu- Ilmu Lainnya Ruang Lingkup Hukum Tata Negara Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

4 ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA
Pengertian Asas-Asas Hukum Tata Negara

5 SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Lembaga-Lembaga Independen

6 HAK-HAK ASASI MANUSIA Pendahuluan Sejarah Perkembangan

7 PEMILIHAN UMUM Pendahuluan Sistem Pemilihan Pemilihan Umum

8 SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950 Periode 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959 Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966 Periode Orde Baru Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang

9 DAFTAR PUSTAKA Prof. Drs. S. Pamuji, MPA., Perbandingan Pemerintahan, Bina Kasara, Jakarta, 1985. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Prof.Dr. Sri Sumantri,S.H., Sistem-Sistem Negara-Negara, Tarsito, Bandung, 1976. Prof.Dr. Mr. H.S. Prajudi Atmosudirdjo, Office Management, Ghalia, Jakarta,1973. Drs. Musanaf, Sistem Pemerintahan di Indonesia, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996.

10 DAFTAR PUSTAKA Prof.Dr.Moh. Mahfud,M.D.,S.H.,S.U., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993. B. Hestu Cipto Handotyo, S.H.,M.Hum., Hukum Tata Negara Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003. Ni’matul Huda, S.H.,M.Hum., Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Prof.Dr.Moh. Mahfud,M.D.,S.H.,S.U., Pokok-Pokok Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Download ppt "KONTEN HTN."

Presentasi serupa

SISTEM PEMERTINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

SISTEM PEMERTINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA
Sis tem Pemerintahan Negara RI

Sis tem Pemerintahan Negara RI
Konstitusi dan Rule of Law

Konstitusi dan Rule of Law
SEJARAH PERJALANAN KETATANEGARAAN RI

SEJARAH PERJALANAN KETATANEGARAAN RI
KOTRAK PERKULIAHAN KE-PGRI-AN.

KOTRAK PERKULIAHAN KE-PGRI-AN.
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
DASUKI CHRISTANTO, 6101907030 PERSEPSI GURU NON PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN TERHADAP KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN.

DASUKI CHRISTANTO, PERSEPSI GURU NON PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN TERHADAP KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN.
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
PUJIATI, 3301405122 PENGARUH KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE PERGURUAN TINGGI PADA SISWA KELAS XI SMA.

PUJIATI, PENGARUH KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE PERGURUAN TINGGI PADA SISWA KELAS XI SMA.
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
DIAN PRAMITA SARI, 3450406559 Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten.

DIAN PRAMITA SARI, Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu di Kabupaten.
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
HERY ABDUH SASMITO, 3450402069 pelaksanaan rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pengaruhnya terhadap objektifitas hakim tata usaha negara.

HERY ABDUH SASMITO, pelaksanaan rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pengaruhnya terhadap objektifitas hakim tata usaha negara.
MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA

MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA
MUHAMMAD FACHRUDIN, 3450407026 Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.

MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
KONSTITUSI NEGARA DAN NEGARA HUKUM

KONSTITUSI NEGARA DAN NEGARA HUKUM
ZAENAL ARIFIN, 3450402052 PERTANGGUNG JAWABAN POS EXPRESS CABANG SEMARANG TERHADAP GUGATAN KONSUMEN PENGGUNA JASA POS EXPRESS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG.

ZAENAL ARIFIN, PERTANGGUNG JAWABAN POS EXPRESS CABANG SEMARANG TERHADAP GUGATAN KONSUMEN PENGGUNA JASA POS EXPRESS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG.
PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN

PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN
SETYANI YULIA NINGRUM, 7101406621 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X DALAM PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK.

SETYANI YULIA NINGRUM, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X DALAM PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google