Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

Presentasi berjudul: "Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang"— Transcript presentasi:

1 Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang Rumusan delik yang berasal dari KUHP; a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan. Contoh: Pasal 209, 210, dan 387 KUHP. b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Contoh: Pasal 220, 231, dan 421 KUHP.

2 Delik Korupsi yang Dirumuskan oleh pembuat Undang-undang
UU No. 3/1971 UU No. 31/1999 Pasal 1 ayat (1) huruf a, b, dan d Pasal 1 ayat (2) Pasal 2 Pasal 3 Pasal 13 Pasal 15

3 Perumusan Delik yang Berasal dari Pembuat Undang-undang
UU No. 3/1971 UU No. 31/1999 Pasal 1 ayat (1) huruf a: -Barangsiapa -Melawan hukum -Memperkaya diri sendiri/orang lain -Secara langsung/tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui/patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara/perekonomian negara Pasal 2 ayat (1): Setiap orang Secara melawan hukum Memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi Ayat (2): Dilakukan dalam keadaan tertentu

4 UU No. 31/1999 “… dilakukan dalam keadaan tertentu…” Penjelasan: “…sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan: Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku Pada waktu terjadi bencana alam nasional Pada waktu negara dalam keadaan krisis emonomi/moneter Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi

5 UU No. 20/2001 Pasal 1 angka 1: “Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga…” Penjelasan Pasal 1 angka 1: “Pasal 2 ayat (2) … adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan, - terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan: keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi/moneter; dan - pengulangan tindak pidana korupsi

6 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi
UU No. 3/1971 UU No. 31/1999 Pasal 1 ayat (1) huruf b: Barangsiapa Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/suatu badan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan Secara langsung/tidak langsung dapat merugikan keuangan/perekonomian negara Pasal 3: Setiap orang Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan.kedudukan Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara

7 UU No. 3/1971 UU No. 31/1999 Pasal 13: Setiap orang
Pasal 1 ayat (1) huruf d: Barangsiapa Memberi hadiah/janji Kepada pegawai negeri seperti dimaksud Pasal 2 Dengan mengingat sesuatu kekuasaan dan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya/kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan/kedudukannya itu Pasal 13: Setiap orang Kepada pegawai negeri Dengan mengingat kekuasaan/wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan/kedudukan tersebut

8 UU No. 3/1971 UU No. 31/1999 Pasal 1 ayat (2): Barangsiapa Melakukan percobaan/permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e Pasal ini Pasal 15: - Setiap orang yang melakukan percobaan/ pembantuan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi