KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KESEHATAN RI"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PPSDM KES POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM PELATIHAN APARATUR Oleh: Dr. Bambang Giatno, R, MPH Ka. Badan PPSDM Kes Alamat Kantor Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Telepon: , Fax.: Website: Bandung, 31 Maret – 2 April 2011

2 Fokus Reformasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Ketatalaksanaan

3 ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025)
STRATEGI UPAYA POKOK Bangnas wawasan kes. Pemberdayaan Mas & daerah Pengem-bangan upaya & pembiaya-an kes. Pengem-bangan & pember-dayaan SDM-Kes SASARAN NO INDIKATOR 2009 2025 1 UHH 69 73,7 2 IMR 32,3 15,5 3 MMR 262 74 4 KR GIZI 26 9,5 TUJUAN BANGKES 3

4 TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019) RPJM 2
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RPJM 3 ( ) RPJM 2 ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek RPJM 1 ( ) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

5 Arah Pembangunan Kedua: PEMBANGUNAN DAYA SAING BANGSA
Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdayasaing Global Penguasaan, Pengembangan,dan Pemanfaatan Iptek Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju Reformasi Hukum dan Birokrasi

6 VISI DAN MISI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014
MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI. MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN 6

7 STRATEGI RENSTRA KEMENKES 2010-2014
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global 2. 2. Meningkatkan yankes yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif Meningkatkan pembiayaan bangkes, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yg akuntabel, trans-paran, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung-jawab

8 5 TAGE LINE IBU MENKES MENKES MENKES RI
PRO RAKYAT 2.INKLUSIF RESPONSIF 4.EFEKTIF 5.BERSIH

9 ISU STRATEGIS PPSDM KES
Mutu, Jumlah, Jenis & Distribusi Pendayagunaan SDMK Pembinaan & Pengawasan SDM Kesehatan ~ Tenaga Kesehatan Asing Perencanaan SDM Kesehatan ~ BATRA, SMK dll Pendayagunaan SDM Kes Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ~ retensi Legislasi mendukung PPSDMKes masih terbatas. Pembinaan, pengawasan, & dukungan sumber daya bagi PPSDM Kes masih perlu ditingkatkan .

10 BENTUK & CARA PENYELENGGARAAN SUB SISTEM SDM KESEHATAN
Perencanaan SDM Kesehatan Pengadaan SDM Kesehatan Pendayagunaan SDM Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan

11 FAKTA & TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM KES
Otonomi Daerah Permenkes 971/2009 UU No 36/ 2009 ttg Kesehatan UU No 44/ 2009 ttg RS UU No 29/2004 ttg Praktek kedokteran IHR thn 2005 PNS/CPNS ex Honorer

12 Tenaga kes aparatur Inti SDM Ke dlm pembangunan kes SDM Aparatur kes :
> Mutu, > Jenis dan jumlah > Distribusi belum memadai, belum proporsional

13 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR TENAGA KESEHATAN SASARAN: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NON TENAGA KESEHATAN SASARAN: NON PNS ORG PROFESI SWASTA, MASYARAKAT (LSM, TOMA, TOGA) JENIS : DIKLAT PRAJABATAN DIKLAT PENJENJANGAN/ KEPEMIMPINAN DIKLAT JAB. FUNGSIONAL DIKLAT TEKNIS: MANAJEMEN UPAYA KESEHATAN PROFESI KESEHATAN PENUNJANG FUNGSIONAL JENIS: DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL: Hanya bidang kesehatan

14 PERMENKES NO. 1144 TAHUN 2010 PERUBAHAN FUNGSI DAN SASARAN
PUSDIK NAKES PUSDIKLAT NAKES PUSDIKLAT SDM KESEHATAN PUSDIKLAT APARATUR

15 Jenis SDM Kes Pelayanan kesehatan Regulator Administrator
Pembedayaan masyarakat Pendidik Peneliti

16 Kebijakan Diklat Aparatur
Diklat aparatur kesehatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur kesehatan yang kompeten di organisasi, tim, dan individu, yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan serta merupakan bagian integral dari pembinaan dan pengembangan karir aparatur kesehatan. Perencanaan diklat aparatur kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi diklat yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan. Penyelenggaraan diklat aparatur difokuskan pada peningkatan kompetensi pejabat struktural di Dinkes, RS, Puskesmas & UPT, dan pejabat fungsioanal kesehatan serta aparatur yang menangani program kesehatan

17 Kebijakan Diklat Aparatur
Diklat aparatur kesehatan dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah (LAN, Menpan, Badan Diklat Kemendagri dll) pemda (Badan diklat prop, BKD, dll) dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri. Peningkatan mutu diklat aparatur kesehatan dilakukan melalui standarisasi, akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan termasuk peningkatan SDM pelatihan aparatur kesehatan. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program diklat aparatur kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber), pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.

18 PENGEMBANGAN SISTEM KEDIKLATAN
UNSUR DALAM PENGEMBANGAN SISTEM KEDIKLATAN UNIT PROGRAM PUSDIKLAT APARATUR PUSDIKLAT NAKES BBPK/BAPELKES BADAN DIKLAT PROPINSI

19 Peran Institusi Diklat
PUSDIKLAT REGULATOR Pedoman Akreditasi Kurmod Pelatihan Tertentu BACKUP Untuk pelatihan unit utama + UPT pusat PENYELENGGARA pelatihan bagi aparatur kesehatan BBPK BAPELKESNAS BAPELKES DAERAH

20 PEMBAGIAN TUGAS DIKLAT ANTARA PUSAT DAN DAERAH
(Rowing) PUSAT (Steering) Memvalidasi Pedoman Diklat sesuai kebutuhan daerah Pembinaan Diklat Kab/Kota Pengembangan Kebijakan/ Pedoman Diklat Pembinaan Diklat Pengembangan Kurmod Skala Nasional Penyelenggaraan TOT dan UJI Coba Mengakses kebutuhan diklat & mengemb. sesuai prog. kes yg dibutuhkan daerah Penyelengga raan Diklat

21 PROGRAM DIKLAT APARATUR
PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN & PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL KESEHATAN KETATAUSAHAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PROGRAM DIKLAT APARATUR KEGIATAN POKOK

22 TERIMA KASIH Tingkatkan kerjasama demi Sukses kita bersama