KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara: Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun Bandung, 10 September 2013

2 KERANGKA PAPARAN RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJMN dalam Kerangka RPJPN Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan Kerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan, Isu-isu Strategis Jangka Menengah dalam Kerangka Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Penutup Slide - 2

3 RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

4 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD UU SPPN (No.25/2004) Daerah Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 4

5 RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007)
Visi Pembangunan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Slide - 5

6 PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rancangan Teknokratis RPJMN Rancangan Rancangan Akhir Visi – Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN Isu Strategis Jangka Menengah (background studies) Evaluasi RPJMN Slide - 6

7 BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN
Platform Presiden RENSTRA K/L Rancangan Renstra K/L Pedoman Penyesuaian 4 Hasil Evaluasi Renstra RPJPN Hasil Evaluasi RPJMN Aspirasi Masyarakat Pedoman Penyusunan RPJMD Rancangan Teknokratik Renstra K/L RPJMN Background Study Koordinasi Pembagian Tugas SIDANG KABINET TRILATERAL MEETING Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L Musrenbang Jangka Menengah Nasional Bahan Penyusunan dan Perbaikan Penelaahan PEMERINTAH DAERAH RANCANGAN AWAL RPJMN RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN 1 3 5 6 2 Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 2015 2013 Februari 2015 Slide - 7

8 AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN
Saat ini, substansi RPJMN teknokratik belum bisa disampaikan secara spesifik karena Kementerian PPN/Bappenas sedang pada tahapan penyusunan background studies. Yang dapat kami sampaikan disini adalah kerangka makro pembangunan berkelanjutan dan isu- isu strategis yang dihadapi dalam jangka menengah (hasil sementara dari background studies). Penyusunan RPJMD Jawa Barat dapat disusun saat ini dengan mempertimbangkan paparan isu strategis jangka menengah nasional, Pada Januari 2015, dapat dilakukan revisi RPJMD Jawa Barat untuk disinkronisasikan dengan Dokumen Akhir RPJMN Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN Rancangan Awal RPJMN Rancangan Akhir RPJMN Januari 2013 – Desember 2013 Januari 2014 – Agustus 2014 mulai November 2014 Januari 2015  Slide - 8

9 KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN,

10 KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019
Aspek Sosial Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan Aspek Ekonomi Struktur Ekonomi Pola Konsumsi dan Produksi Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Infrastruktur/ Konektivitas Aspek Lingkungan Atmosfir Tanah Pesisir dan Laut Air Bersih Keaneka-ragaman Hayati Aspek Kelembagaan Kerangka Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 MDG dan Post-2015 Development Agenda Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi Ekonomi Hijau Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial Slide - 10

11 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

12 Pendidikan dan Kesehatan
ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pendidikan dan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas Inovasi Teknologi Pemberantasan Korupsi Slide - 12

13 PENDIDIKAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENDIDIKAN

14 PENDIDIKAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN
Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan. Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan. Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan. Slide - 14

15 PENDIDIKAN: ISU STRATEGIS BARU
Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi. Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi. Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal sustainability) Slide - 15

16 KESEHATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KESEHATAN

17 PEMBANGUNAN KESEHATAN
CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan Tetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai INDIKATOR STATUS 2009 CAPAIAN 2012 TARGET 2014 1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%) 84,3 83,1 90 2 Angka kematian ibu melahirkan (per kelahiran hidup) 228 259 118 3 Angka kematian bayi (per kelahiran hidup) 34 32 24 4 Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%) 18,4 n.a <15,0

18 ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN
KESEHATAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN Penurunan kematian ibu dan kematian bayi. Penurunan kekurangan gizi. Penurunan TFR (fertilitas). Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS. Pembiayaan kesehatan. Slide - 18

19 ISU-ISU STRATEGIS BARU
KESEHATAN: ISU-ISU STRATEGIS BARU Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju universal health coverage (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik. Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll). Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak. Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi. Slide - 19

20 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS

21 Masih ada gap antara proyeksi dan target
PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN (sementara) Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP3KI Masih ada gap antara proyeksi dan target 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pertumbuhan PDB non migas (OPTIMIS) 9 % Pertumbuhan PDB non migas (MODERAT) 6,5 % Inflasi (OPTIMIS dan MODERAT) 5,3 % 6,1 % 5,2 % 4,2 % Slide - 21

22 SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Outlook Target Ekonomi dan Kemiskinan Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2012 2015 2020 2025 PDB/kapita (US$) Tingkat Kemiskinan 4.963 6.097 10.278 14.963 10,5-11,5 % 8-10% 6-7% 4 - 5 % Program Strategis Kelompok Sasaran RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011) 30 % terbawah (PPLS 2014/2017) 20 % terbawah (PPLS 2017/2020) 10 % terbawah (PPLS 2023) PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING Klaster I Bantuan dan Jaminan Sosial Klaster II Pemberdayaan Masyarakat Klaster III KUMKM Klaster IV Program Pro-Rakyat PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Jaminan Sosial (Social Security): Asuransi Kesehatan Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kecelakaan Kerja Bantuan Sosial (Social Assistance): Food stamps Temporary shelter Beasiswa miskin TRANSFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Catatan: PDB/Kapita: target MP3EI Tingkat Kemiskinan: target RPJP Garis Kemiskinan cenderung meningkat Elastisitas tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan PDB/Kapita cenderung menurun Garis Kemiskinan (ribu rupiah) 252 318 467 686 Elastisitas 0,045 0,023 0,083 0,243 PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD (breakthrough) Pemberdayaan (Community Empowerment) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Slide - 22

23 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam Penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan Tidak Miskin Hampir Miskin Miskin Menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan * Menciptakan penghidupan penduduk miskin & rentan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Jaminan Sosial Bantuan Sosial Asuransi Sukarela Infrastruktur dan sarana pelayanan publik Perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan Pendidikan, pelatihan, pendampingan Memberdayakan UMKM/Penguatan Kelembagaan Akses Keuangan Mikro Aset Manusia Aset fisik Aset SDA Aset Finansial Aset Sosial Sangat Miskin Kriteria Lepas dari Kemiskinan Isu strategis * Pengarusutamaan Slide - 23

24 Klasifikasi Program dan Kegiatan
AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI DAN RPJMN Sistem perlindungan sosial yang komprehensif Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan Bantuan & perlindungan sosial Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat Pemberdayaan masyarakat dan UMKM Rekonsiliasi Transformasi & Ekspansi Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif Keberlanjutan RPJMN RPJMN Fase MP3KI Klasifikasi Program dan Kegiatan Slide - 24

25 PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Slide - 25

26 KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes)
PBI BUKAN PBI Tidak mampu Fakir miskin Pekerja Penerima upah (dan ART) Pekerja Bukan Penerima upah (dan ART) Bukan Pekerja (dan ART) PNS TNI Polri Pejabat negara Pegawai Pemerintah non PNS Pensiunan Pegawai Swasta Pekerja lain yg menerima upah Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri Pekerja lain yg tidak menerima upah Investor Pemberi kerja Penerima Pensiun Veteran Perintis kemerdekaan Bukan pekerja lainnya yang mampu membayar iuran Slide - 26

27 POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN
Integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan (paling lambat 2016). Penguatan kualitas dan peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di daerah. Mempercepat tercapainya cakupan semesta (universal coverage) Jaminan Kesehatan melalui: Melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama kepada pekerja sektor informal non miskin di daerah masing-masing, untuk berpartisipasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Menambah cakupan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin yang belum tercakup dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD. Slide - 27

28 KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KETAHANAN PANGAN

29 KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam) Slide - 29

30 KETAHANAN PANGAN: KONDISI UMUM
Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar 14,3 persen. Tanaman bahan makanan masih yang terbesar sekitar 49,1 persen; cenderung menurun. Selama periode rata-rata pertumbuhan PDB Pertanian sebesar persen 3,5 ; Nasional 5,80 persen. Produktivitas tenaga kerja Pertanian rata-rata mencapai 7,02 juta rupiah; Nasional 20,43 juta rupiah. Slide - 30

31 REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN
No Pembangunan Sasaran RPJMN REALISASI 2012 Rata-rata RKP 2013 RKP 2014 1 PDB Pertanian Tumbuh 3,7-3,9 persen per tahun 3,97 persen 3,44 persen 3,7 persen 2 Padi Tumbuh 3,6 persen per tahun *) 5,0 persen 2,38 persen 6,25 persen Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun 9,8 persen 3,35 persen 8,3 persen 10,03 persen Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun 0,04 persen -4,34 persen 18,4 persen 20,05 persen Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun 16,75 persen 2,16 persen 9,2 persen 12,55 persen Daging Sapi Tumbuh 7,3 persen per tahun 4,2 persen 7,33 persen 9,5 persen 7,30 persen Perikanan Tumbuh 21,09 persen per tahun 11,8 persen 15,99 persen 21,09 persen 21,09 persen 3 Nilai Tukar Petani (Tahun dasar 1993) ( tahun dasar 2007) 113,6 (Tahun Dasar 1993) 105,2 (Tahun Dasar 2007) 105,2 NTP diatas 105 (Tahun dasar 2007) Slide - 31

32 KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2)
Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi. Komponen Satuan 2012 2015 2016 2017 2018 2019 Penduduk Juta 247,21 256,62 259,66 262,64 265,57 268,44 Kebutuhan Beras Juta Ton 38,18 39,98 40,64 41,33 42,05 42,78 Kebutuhan Daging Sapi Ribu Ton 485,50 582,03 620,62 662,28 707,27 755,88 Kebutuhan Daging Unggas 0,89 1,06 1,13 1,21 1,29 1,38 Kebutuhan Kedelai 2,55 2,76 2,86 2,97 3,10 3,23 Slide - 32

33 KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2)
Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara (industri) – seiring berkembangnya industri pangan – mie instant, bakso dll meningkatkan konsumsi bahan pangan industri. Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadi Pola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsi Perubahan pola konsumsi: Kepraktisan – bentuk olahan Kualitas: jenis dan kualitas tertentu Brand: jaminan konsistensi kualitas Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakat Karakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang mayoritas IRT  respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang Slide - 33

34 KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2)
Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas: Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi. Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan. Pengawalan produksi –penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan. Putihkan KUT – agar akses kredit meningkat. Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target. Mensinergikan produksi dan pengolahan : Pengembangan supply chain – hulu hilir (produsen-pengumpul-pengolah) Pengembangan entrepreneurship – pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen Slide - 34

35 KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2) Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll). Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan data dan kemampuan analisa yang mencukupi. Peningkatan nilai tambah: Penyediaan bahan baku dari dalam negeri. Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik. Slide - 35

36 KETAHANAN ENERGI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KETAHANAN ENERGI

37 KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI
PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI) PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER (DIVERSIFIKASI) PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (EFISIENSI) Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI Didukung: Ekonomi: fiskal dan moneter Infrastruktur IPTEK Kewilayahan dan Tata Ruang Slide - 37

38 MIDTERM REVIEW RPJMN 2010-2014 Indikator Satuan Baseline (2009)
Capaian Target 2014 Status 2010 2011 2012 Produksi Minyak Bumi Ribu Barrel per Hari 949 945 902 860 1.010*) Kapasitas Pembangkit Tambahan (MW) 31.959 2.024 5.902 4.179 3.000 MW/ Tahun Terpasang (Kumulatif MW) 33.983 39.885 44.064 Rasio Elektrifikasi Persen 65,79 67,15 72,95 76,56 80 Kapasitas PLTP 1.179 1.189 1.226 1.341 5.000 Pembangunan Jaringan Gas Kota Kota/Sambungan Rumah (Kumulatif) 2/ 6.210 6/ 19.376 9/ 45.576 13/ 19/ Pembangunan SPBG Unit (Kumulatif) n.a **) FEED***) 4 8 21 *) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) Front End Engineering Design Perlu kerJa Keras Sangat sulit tercapai On Track/On Trend Slide - 38

39 TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) – 62% dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini. Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya yang mahal (cost recovery) BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15% dari produksi minyak bumi nasional. 35-40% ( ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery). Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas Slide - 39

40 Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM
SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER (Draft KEN) 2030 2010 2025 2050 Gas Bumi Batubara EBT Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM Minyak Catatan: Prioritas penyediaan energi nasional ke depan adalah mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil Gas bumi didorong untuk dimanfaatkan lebih optimal, namun demikian kemampuan penyediaan sampai dengan tahun 2050 terbatas Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun dan saat ini kebutuhan minyak bumi di dalam negeri dipenuhi dengan impor Batubara dengan potensi cadangan yang cukup besar tetap menjadi andalan dalam penyediaan energi nasional ke depan, namun demikian pemanfaatannya dibatasi mengingat perlunya menjaga sumber daya energi yang tak terbarukan untuk masa depan dan juga menekan emisi CO2 yang diakibatkan pembakaran batubara. Potensi cadangan batubara saat ini sebesar + 21 milyar ton, apabila asumsi produksi/tahun terjaga konstan sebesar 243 juta ton, dan jika tidak ada penemuan cadangan baru , maka potensi batubara masih dapat digunakan sampai dengan 87 tahun ke depan. KEN – mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gas dengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun. Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namun penggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi. Slide - 40

41 PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK
Lapangan Sumber Daya (MWe) Cadangan (MWe) Kapasitas Terpasang (MWe) Speculative Hypothetic Probable Possible Proven Sumatera 4,925 2,076 5,983 15 380 122 Jawa 1,935 1,946 3,415 885 1,815 1,134 Bali-Nusa Tenggara 410 359 973 - 30 5 Sulawesi 1,000 127 992 150 78 80 Maluku 545 43 341  - Kalimantan 45 -  Papua 70 Total 285 Lapangan 8,935 4,551 11,704 1,050 2,303 Cadangan/Kapasitas Terpasang (MW) 28,543 1,341 Pemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.341MW, dari total potensi MW. Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi – masih dalam proses lelang/tender dan negosiasi (Power Purchase Agreement – PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN) Dari total potensi MW, sebanyak MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi dan MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala konflik lahan. Slide - 41

42 PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI Program Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum – stimulan pemanfaatan BBG di sektor Transportasi WILAYAH JUMLAH KENDARAAN UMUM SPBG YANG DIBUTUHKAN ALOKASI GAS (MMSCFD) PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH s.d 2014 PARTISIPASI BADAN USAHA MEMBANGUN SPBG MULAI 2015 SPBG JARINGAN PIPA (km) KONVERTER KIT Jabodetabek 77.983 68 23,1 9*) 109,2 20.500**) 59 Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo) 10.774 13 10,2 4 - 9 Sumsel (Palembang) 3.101 5 2,2 1 Kaltim (Balikpapan) 5.775 Jawa Tengah (Semarang) 4.762 35,0 Kepri (Batam) 2.976 31,8 Total 98 38,5 29 176,0 69 *) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit **) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayah Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit unit. Tahun akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit unit. Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraan umum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60-70 unit), termasuk dalam penyediaan konverter kit (80-85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain. Slide - 42

43 PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)
Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (75- 80%), atau sekitar 35 juta ton Sebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik Slide - 43

44 PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)
Juta Tons LOW-GROWTH REGIME HIGH-GROWTH REGIME Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, penggunaan Low rank coal akan terus meningkat, dan dalam akhir tahun 2019/2020, penggunaan batubara jenis ini akan mencapai 120 juta ton PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH ( ) Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta ton Slide - 44

45 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS

46 TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2)
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum; Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas nasional; Peningkatan koordinasi investasi Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta; Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur serta pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme). Slide - 46

47 TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2)
Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan) Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan antar lembaga dan kapasitas SDM Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur Prioritisasi: belum sinkron-nya prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota) Slide - 47

48 KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA
Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN ke dalam masing-masing sektor infrastruktur Peningkatan kualitas proyek KPS yang bankable untuk menjamin kepastian bagi investor melalui pengintegrasian proses KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masing sektor infrastruktur. Menegaskan kriteria dan ruang lingkup penugasan BUMN di dalam pembangunan infrastruktur. Memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Slide - 48

49 SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP) Infrastruktur swasta (private infrastructure) Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community- based infrastructure) Slide - 49

50 AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT, 2013-2018
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT,

51 PERAN STRATEGIS JAWA BARAT
Secara geografis Provinsi Jawa Barat memiliki lokasi strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Negara Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDB Nasional. Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mencukupi, khususnya di tingkat pendidikan tinggi karena ditunjang banyaknya perguruan tinggi. Slide - 51

52 PERMASALAHAN JAWA BARAT: EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 4,8 persen (2004) menjadi 6,1 persen (2013 Q2). Namun demikian, PDRB per kapita Jawa Barat tahun 2012 (Rp 21,25 Juta) masih berada di bawah PDRB per kapita nasional tahun (Rp 33,75 Juta). Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara cepat dari 14,51 % (Feb 2007) ke 8,90 % (Feb 2013). Namun, tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat masih berada di atas TPT Nasional 5,92 % (Feb 2012). Selama periode , kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap PDB Nasional semakin menurun (14,79 % di tahun 2007 menjadi 14,30 % di tahun 2011). Peranan sektor industri pengolahan pada PDRB Jawa Barat terus mengalami penurunan yang dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak terhadap tingkat pengangguran (44,97 % di tahun 2007 menjadi 35,79 % di tahun 2012) Pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak merata. Jawa Barat bagian selatan cenderung tertinggal dan lambat pertumbuhannya. Slide - 52

53 PERMASALAHAN JAWA BARAT: PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011/2012 sudah mencapai 74,12%, lebih rendah dari rata-rata nasional (77,7%). Selain itu, kesenjangan APM antarkabupaten/kota juga masih cukup lebar, dari 61,4% di Kab. Sukabumi sampai 98,7% di Kota Banjar (Data Kemdikbud, 2011/2012). Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011/2012 (67,8%) juga masih rendah dibanding rata-rata nasional (76,4%). Sebaran APK antar kab/kota juga cukup lebar, yaitu dari 47,2% di Kab. Bandung Barat sampai lebih dari 100% di berbagai kota seperti Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bogor (Data Kemdikbud, 2011/2012). Angka partisipasi sekolah penduduk usia tahun Provinsi Jawa Barat tidak banyak meningkat dari tahun 2004 sebesar 9,29% dan pada tahun 2012 sebesar 12,09%. Angka-angka tersebut lebih rendah dari angka nasional periode 2004(12,07%) – 2011 (15,94%) (Data Susenas) Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Jawa Barat pada tahun 2012 cukup rendah (3,82%) tetapi angka untuk penduduk usia 45 tahun keatas masih sangat tinggi (10,72%). Slide - 53

54 PERMASALAHAN JAWA BARAT: KESEHATAN
Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Jawa Barat meningkat dan lebih baik dari rata-rata nasional; misalnya kematian bayi – 30 per kelahirah hidup1; kekurangan gizi pada balita-13%2 dan cakupan imunisasi dasar lengkap – 65,6%1 Tetapi banyak indikator yang masih di bawah atau di sekitar rata-rata nasional seperti stunting (anak pendek) karena kurang gizi (33.6%)1, persalinan oleh tenaga kesehatan (80.3%)1 dan anak usia bulan dengan imunisasi campak (72.8%) Kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Banyak fasilitas kesehatan yang sistem manajemen dan tenaga kesehatannya cukup baik, tetapi banyak yang masih tertinggal misalnya: kebutuhan akan tenaga dokter, apoteker, dan sanitarian di Puskesmas; kurangnya pelatihan dan refreshing bagi bidan. Sebagai provinsi ber-penduduk terbesar, pembangunan kesehatan di Jawa Barat akan sangat besar daya ungkit-nya di tingkat nasional. Kesiapan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan perlu di tingkatkan, terutama dari sisi supply side: fasilitas (puskesmas, rumah sakit); tenaga (dokter, bidan dan perawat), dan sistem kesehatan (pelayanan dan sistem rujukan) Sumber data: 1) SDKI 2012; 2) Riskesdas 2010 Slide - 54

55 AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1/3)
Menciptakan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan yang lebih baik Pengembangan wilayah WALINI. Pengembangan Kereta Api, Monorel, Tol dalam kota Bandung (Terusan Pasteur-Ujung Berung- Cileunyi- Gedebage, dan tol Pasir Koja-Soreang). Pembangunan permukiman perdesaan. Pembangunan sarana prasarana lingkungan, termasuk rehabilitasi sungai Citarum, pembangunan Waduk santosa, the Construction of transfer Water Interbasin Cibatarua Cilaki Project. Pembangunan infrastruktur air bersih (Proyek Air Minum Jatiluhur, PAM Pondok Gede, Bekasi, PAM Bekasi Utara, PAM Jatigede, Sumedang), drainase, persampahan (Pengelolaan Persampahan Greater Bandung Area, Pengelolaan Sampah Bogor dan Depok). Slide - 55

56 AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT (2/3)
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Revitalisasi Kawasan Industri Pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu/Kawasan Industri Subang, Majalengka, dan Sukabumi. Revitalisasi Kawasan Industri Bekasi, Karawang, Purwakarta. Penyelesaian pembangunan Tol CISUMDAWU; Tol Ciawi-Sukabumi; Tol Sukabumi-Bandung; Tol Cileunyi-Tasikmalaya; Tol Cikampek-Palimanan. Pengembangan pembangkit panas bumi dan PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTsa Gedebage. Pengembangan Kawasan Industri Jawa Barat (Ciamis, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya) dan penyelesaian jalur Jawa Barat Selatan. Slide - 56

57 AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT (3/3)
Membangun Sistem Logistik yang Efisien dan Efektif Pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka. Pembangunan Tol dan Kereta Api Karawang – Cilamaya. Pembangunan Terminal Gedebage. Peningkatan Teknologi dan Kualitas SDM Pembangunan Pusat Inovasi (NARC) di Bogor dan Majalengka. Pembangunan Pusat Pelatihan di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka. Pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka. Reformasi Birokasi dan Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Review Perda-Perda yang menghambat iklim investasi dan iklim usaha. Penyederhanaan Perda. Memperlancar dan mempermudah perijinan. Slide - 57

58 MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
Mengefektifkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara sinergis dan partisipatif dengan instansi vertikal, kabupaten/kota, serta koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat; Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan dan monev baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota; Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Slide - 58

59 PENUTUP Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah Perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu menjaga kesinambungan pembangunan disertai adaptasi dengan dinamika internal dan eksternal Keberhasilan pembangunan daerah akan membentuk daya tahan nasional yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan di tingkat global yang semakin sulit diprediksi. Slide - 59

60 TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH

61 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN I: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

62 KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2014 JAWA BARAT

63 Kegiatan / Output / Paket
Program Transportasi 2014 Sektor Jalan (Provinsi Jawa Barat) JALAN Kegiatan / Output / Paket Satuan Output Rencana Tahun 2014 RPM PHLN Jumlah (Juta Rp) Vol. Pemeliharaan Rutin Jalan Km 905,6 76.733,3 - Pemeliharaan Rutin Jembatan M 13.496,8 17.801,9 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan 113,5 ,0 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan 143,8 91.500,0 Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan 64,9 ,2 Penggantian Jembatan 45,6 11.116,0 Pembangunan Jalan Baru 2,5 25.000,0 Pelebaran Jalan 12,9 59.196,0 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 53,9 10.058,8 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan 3,4 ,0 Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan 1,2 5.922,5 Pengumpulan Data Jalan Dan Jembatan Dokumen 5.827,0 Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan 53.270,9 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan 1.115,0 Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan 74,0 Layanan Publik (PNBP) Bulan Laya 12,0 697,4 Layanan Perkantoran Bulan 72,0 31.162,1 Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket ) Laporan 77,4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 61,0 3.247,5 Subtotal ,0 ,0

64 UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN
Program Transportasi 2014 Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian (Provinsi Jawa Barat) LAUT NO UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN JUMLAH JUMLAH RAYA (Ribu Rupiah) 1 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla KSOP Cirebon Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Ratu Unit Penyelenggara Pelabuhan Indramayu Unit Penyelenggara Pelabuhan Pangandaran 2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah UDARA Bandar Udara Cakrabuwana-cirebon Bandara Kertajati PERKERETAAPIAN Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Lanjutan peningkatan jalan KA dengan mengganti Rel R.33 Btln besi menjadi Rel R.54 Btln Beton berikut normalisasi tubuh jalan di Km s/d Km lintas Bogor - Sukabumi (mendukung angkutan barang tahap II) Penanggulan longsor di Km – Km antara Leuwigoong – Cibatu lintas Bandung-Banjar Pembangunan badan jalan KA berikut drainase dan tembok penahan tanah antara Cibungur - Tanjungrasa Pembangunan jembatan KA di km km antara Cibungur - Tanjungrasa (tahap 1)

65 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN II: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

66 Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor Sumber Daya Air
Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan 2. Pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat 1. Pembangunan Daerah Irigasi Kegiatan Strategis : Prioritas Nasional : Infrastruktur Prov. Jawa Barat Kegiatan Lokasi Alokasi (Rp juta) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Garut 91.060,00 Kabupaten Indramayu 24.794,1 Kabupaten Cirebon 76.809,48 91.700,00 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Waduk Kuningan ,00 Waduk Jatigede ,00

67 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN III: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA - PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

68 Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor ETI
Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan 2. Mengembangkan Potensi Energi Baru Terbarukan di Jawa Barat 1. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Jawa Barat Kegiatan Strategis : Prioritas Nasional : Infrastruktur Prov. Jawa Barat Kegiatan Target Fisik Alokasi (Rp juta) Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan 261 km 53.199,75 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 1250 Tungku; 50 Unit Biogas; Rehabilitasi 1 PLTMH di Sumedang 1.400,00

69 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN IV: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA - PROPINSI JAWA BARAT TA. 2013

70 Proyek Kerja Sama Pemerintah
dan Swasta

71 LAMPIRAN V: KEGIATAN MP3EI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN V: KEGIATAN MP3EI PROVINSI JAWA BARAT TA.2014

72 KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (1/4)

73 Nilai Investasi (Miliar Rp)
KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (2/4) ENERGI Nama Proyek Nilai Investasi (Miliar Rp) Mulai Selesai Pelaksana Status Proyek KPI Pembangunan gardu induk/trafo di Jawa Barat sampai 2021 (24640 MVA) 20768 2012 2021 Kementerian ESDM, PT PLN Sebagian dalam tahap pelaksanaan, sebagian dalam tahap persiapan Nasional Pembangunan PLTU Jawa-1 1x1000 MW (Usulan Revisi FTP2) 15000 2014 2017 PT. PLN - IPP Persiapan tender Lainnya Pembangunan PLTU Jawa-3 2x660 MW (Usulan Revisi FTP2) 16300 2017 dan 2018 Pembangunan PLTU Jawa-4 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2) 30000 2019 dan 2020 Pembangunan PLTU Jawa-5 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2) 2019 Dalam tahap Studi Kelayakan. Pembangunan PLTU Jawa-6 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2) 2015 PT. PLN Pembangunan PLTU Cirebon 660 MW 7560 2007 2011 Sudah selesai Pembangunan PLTU Suralaya 625 MW 5500 PLTU 1 Jabar – Indramayu (3 x 330 MW) 8698 Pembangunan PLTU Indramayu #4 1x1000 MW (FTP2) 33800 2013 Dalam tahap persiapan konstruksi dan ada kendala terhambatnya penyelesaian persetujuan amdal dari Pemda Indramayu Pembangunan PLTU Indramayu #5 1x1000 MW 14200 Dalam proses perencanaan Pembangunan transmisi listrik di Jawa Barat sampai 2021 (4740 kms) 8235 Pengembangan PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4 2x110 MW (FTP2) 4700 Star Energy, PT. PLN Eksplorasi tambahan sumur ke-3 (proses lelang EPC unit 3 dihentikan oleh pengembang) Bandung Percepatan pengembangan hidro skala besar (4x260 MW) Upper Cisokan (FTP2) di Jawa Barat 8000 Proses pra konstruksi (pembangunan sebagian access road) Ijin prinsip dari kemenhut sdh keluar 13 Feb ’12

74 Nilai Investasi (Miliar Rp)
KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (3/4) SEKTOR Nama Proyek Nilai Investasi (Miliar Rp) Mulai Selesai Pelaksana Status Proyek KPI ENERGI Pembangunan Rel Kereta Api Barang menuju Pelabuhan Cilamaya 3.400 2020 2025 Kementerian Perhubungan Jabodetabek Area Pembangunan Rel Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung 39.800 Kementerian Perhubungan dan swasta KA Pembangunan elektrifikasi Padalarang- Bandung-Cicalengka dan Kiara Condong-Cicalengka 1722 2015 2018 Track Padalarang-Bandung-Cicalengka 45 km, track Kiara Condong-Cicalengka 22 km. TA 2013 : (Rupiah Murni) Kajian AMDAL dan Larap untuk pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Padalarang - Bandung - Cicalengka Bandung UDARA Pembangunan Bandara Karawang 36199 2017 Kementerian Perhubungan;, Ap2, Swasta Pembangunan Bandara Kertajati 8299 2013 Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat LAUT Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya 40345 Dan jalan akses ke pelabuhan sepanjang 30 km. FS Maret 2013 selesai, AMDAL dan DED direncanakan : persiapan pelabuhan cilamaya SDA Pembangunan Bendungan Jatigede (Air baku 3900 l/s; irigasi ha) 3252 2011 2014 Kementerian PU (Ditjen SDA) Progres 76 %, selesai 2013.Pendanaan: Proses penambahan Loan baru $172 juta (total biaya: $411juta), blm termasuk biaya pemb. Unit air baku Majalengka Pengembangan sistem penyediaan air untuk pembangunan infrastruktur skala besar (Jatiluhur Tahap 2) 4300 SWASTA PERMUKIMAN Pembangunan Kota Baru di Karawang 5.600

75 Nilai Investasi (Miliar Rp)
KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (4/4) SEKTOR Nama Proyek Nilai Investasi (Miliar Rp) Mulai Selesai Pelaksana Status Proyek KPI JALAN Penanganan Jalan Pantura Cikampek – Cirebon (166,1 Km) 3.199,0 2011 2025 Kementerian PU Indramayu Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing 33,9 km (JORR 2) 4.200,0 2012 2016 Jabodetabek Area Penambahan Jalur Jalan Tol Jakarta - Cikampek 4.800,0 2015 2018 Jasa Marga Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Cilamaya 3.500,0 2020 Karawang Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi 7.775,0 2014 SWASTA Panjang ruas 54 km. Bogor Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan 9.853,0 2017 Panjang ruas 60,10km. Proses Pengadaan Tanah : Seksi I (Ruas Cileunyi - Rancakalong) : 27%, Seksi II (ruas Rancakalong-Sumedang) : 48%; ( ) Progress pembebasan tanah 21.62% (Seksi I dan II), Progress pekerjaan fisik:Paket APBN th.2011 = 100 % Paket th.2012 (0%), terkendala karena belum ditandatanganinya Loan Agreeement dengan Pemerintah China . Ada di PPP Book 2012. Majalengka Pembangunan jalan tol terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi, Soekarno Hatta - Gedebage 11.523,0 Panjang ruas 27,3 km. Belum Tender. Ada di PPP Book 2012. Bandung Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (JORR 2) 4.524,0 PT Cimanggis Cibitung Tol Ways Panjang ruas 25,39 km.

76 LAMPIRAN VI: HASIL EVALUASI RPJMN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN VI: HASIL EVALUASI RPJMN

77 HASIL PENCAPAIAN KINERJA RPJMN 2010-2014
2011 2012 TARGET RPJM REALISASI TARGET RPJM Pertumbuhan Ekonomi 5,5- 5,6 6,2 6,0 - 6,3 6,5 6,4 - 6,9 6,23 Inflasi 4 - 6 7 4,0 - 6,0 3,8 4,30 Pengangguran 7,6 7,1 7,3 - 7,4 6,6 6,7 - 7,0 6,14 (Agt) Kemiskinan 12,0 - 13,5 13,33 11,5 - 12,5 12,49 10,5 - 11,5 11,66 (Sept) 2013 2014 STATUS TARGET RPJM TARGET APBN 2013 TARGET RKP Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 7,4 5,9 7,0%-7,7% 6,4 – 6,9 Inflasi 3,5 – 5,5 9,2 Pengangguran 6,0 - 6,6 5,8 – 6,1 5%-6% 5,0 – 6,0 Kemiskinan 9,5 - 10,5 9,5 – 10,5 8%-10% 8,0 – 10,0 2 1 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras Slide - 77

78 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend
REKAPITULASI REVIEW RPJMN Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014. NO PRIORITAS NASIONAL 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 4 2 Pendidikan 6 3 Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan Infrastruktur 8 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 11 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 12 Politik, Hukum, dan Keamanan 13 Perekonomian 14 Kesejahteraan Rakyat JUMLAH 66 27 PERSENTASE 62% 26% 12% 1 2 3 = Sangat Sulit tercapai 1 2 3 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend = Perlu Kerja Keras Slide - 78