Isu-Isu dan Arah Tata Kelola Pemerintahan Metropolitan Cirebon

Presentasi berjudul: "Isu-Isu dan Arah Tata Kelola Pemerintahan Metropolitan Cirebon"— Transcript presentasi:

1 Isu-Isu dan Arah Tata Kelola Pemerintahan Metropolitan Cirebon
Oleh Dede Mariana Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran 2014

2 Definisi Metropolitan
The metropolitan area is created by combining those counties which are integrated in terms of commuting with the central city and the county in which it lies.” (Bourne, 1971, p.15) dikategorikan dalam dua pertimbangan utama: - “First, a city or cities of specified population to constitute the central city and to define the county in which it is located as the central county; and - second, economic and social relationships with contiguous counties which are metropolitan in character, so that the periphery of the specific metropolitan area may be determined” (Bourne, 1971, p.50) Metropolitan terbentuk dari gabungan daerah kota yang terintegrasi pada suatu pusat kota , pertimbangannya karena ada meningkatnya pergerakan manusia-barang- modal serta meluasnya kegiatan perkotaan di kawasan inti dan penyangga

3 Ciri Kota Metropolitan Jean Bastie dan Bernard Dezert (1991)
Memiliki penduduk besar pusat kekuatan politik dan administrasi dari sebuah negara. pusat aktivitas keuangan di tingkat atas dan berkumpulnya perusahaan2 skala internasional tujuan wisata internasional pengembangan atau penggunaan teknologi tinggi dan telekomunikasi canggih. Pengembangan aktivitas budaya dan ilmiah. Tersedianya sistem infrastruktur dan transportasi yang melayani . pusat fungsional tenaga kerja dan perumahan KOTA METROPOLITAN  menggambarkan kondisi banyak fungsi sosial ekonomi dan ukuran penduduk dari sebuah kota,

4 Mobilitas dalam Kota Metropolitan (Angotti, 1993)
Karakter lain dari suatu metropolitan adalah kemudahan mobilitas yang terlihat dalam 3 bentuk mobilitas: Mobilitas Pekerjaan (Employment Mobility) Mobilitas Perumahan (Residential Mobility) Mobilitas Perjalanan (Trip Mobility)

5 Doomsday theory of metropolis
Pengalaman negara-negara maju yang mampu mengatur dan mengelola metropolitannya mendapat manfaat dari keberadaan kota-kota besar. jika tidak dibatasi perkembangannya, kota metropolitan ini akan menghancurkan umat manusia. Metropolitan bisa menjadi “black hole” yang menyerap semua energi disekelilingnya masuk ke dalam kota. Kata kuncinya adalah pada kemampuan pengelolaan kota metropolitan tersebut.

6 Angotti (1993) Montgomery dkk (2003) Talen (2005)
sebuah metropolis bukan saja sebuah kota yang sangat besar, tetapi juga sebuah bentuk baru dari masyarakat, lebih besar, lebih kompleks dan memiliki peran kekuasaan yang lebih sentral, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun budaya Angotti (1993) kota besar terjadi karena bersatunya beberapa daerah kota administratif karena pertambahan penduduk dan fasilitas perkotaannya. Pengelolaan kawasan diperlukan kerjasama yang baik antara daerah administratif yang diwujudkan dalam kelembagaan formal , mempunyai wewenang tertentu di dalam pengelolaan dan perencanaan fasilitas pelayanan perkotaan. Montgomery dkk (2003) dari sisi ekonomi, kota2 memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi negara. Penyediaan pelayanan yang memadai bagi penduduk perkotaan yang besar adalah persoalan yang berat, proporsi penduduk kota mendapatkan pelayanan lebih besar daripada penduduk perdesaan. Talen (2005) Kota metropolitan memiliki peran kekuasaan yg lebih sentral dari aspek ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Pengembangannya diperlukan krn berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Konsekuensinya memberikan pelayanan yg baik bagi masyarakat kota, dan membangun kerjasama antar daerah yg diwujudkan dalam lembaga formal utk merencanakan fasilitas perkotaan

7 Kota Metropolitas dan Lingkungan Hidup (McGee, 1998)
Extended Metropolitan Region (EMR), Kota Metropolitan memiliki salah satu ciri berupa adanya transformasi kegiatan dari pertanian ke berbagai kegiatan non pertanian termasuk perdagangan, transportasi dan industri. Perlindungan ekosistem dan lingkungan diperlukan karena semakin tinggi tingkat kerusakan, maka semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk pemulihannya. Sejumlah ekosistem bahkan tidak bisa dipulihkan. aspek kenyamanan perkotaan juga harus dipertimbangkan, karena masyarakat mengharapkan kondisi lingkungan perkotaaan dan pedesaan yang lebih nyaman dan lebih menyenangkan

8 Pengalaman Kota2 Metropolitan di Dunia
Negara Karakter Metropolitan di: Amerika - menunjukkan adanya development (pembangunan yang pesat), Core Bussiness District (CBD), dan inequality (kesenjangan), - segregasi sosial dan keruangan yang tinggi terlihat pada fragmentasi kelompok etnis dan politik Uni Soviet Terbangunya integrasi sosial, struktur politik yang lebih terbatas dan mobilitas sosial rendah. Jepang Core Bussiness District (CBD) tinggi namun lebih terintegrasi dan tidak menunjukkan terjadinya sprawl (pemencaran/kerenggangan) seperti di Amerika. Eropa CBD tinggi, integratif, pelestarian pusat2 sejarah, yg telah tumbuh sejak lama Afrika Metropolitan yang tumbuh akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yg besar, dan bergantung pada sistem kapitalis

9 Kota Metropolitan di Indonesian masih berkarakter monocentric
Kota Metropolitan Regional berbeda dg Metropolitan Internasional, Wackermann (2000) Kota metropolitan internasional adalah kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Memiliki populasi yang secara kualitatif aktivitasnya berada di tingkat internasional dan berada di jaringan perdagangan raksasa. Memiliki pelayanan tingkat internasional di bidang teknologi, konsultansi dan riset. Memiliki infrastruktur untuk penyelenggaraan aktivitas internasional seperti: kongres, festival, dll. Memiliki komunitas tenaga kerja asing yang merepresentasikan perusahaan dan institusi multinasional yang jumlahnya cukup untuk mempengaruhi kehidupan lokal. Memiliki citra internasional terutama dalam bidang pariwisata dan budaya. Suatu metropolitan bisa saja mempunyai satu pusat (monocentric), atau lebih dari satu pusat (polycentric). Suatu metropolitan bisa saja mempunyai satu pusat (monocentric), atau lebih dari satu pusat (polycentric). Kota Metropolitan di Indonesian masih berkarakter monocentric

10 Metropolitan Cirebon Raya
Pertimbangan : memiliki posisi strategis sebagai pusat aglomerasi penduduk, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Tujuan : akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, modernisasi, pemerataan, dan pembangunan keberlanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, mningkatkan pendapatan masyarakat ,  meningkatkan jumlah investasi swasta, meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan , dan pengembangan industri ekonomi rakyat Sektor unggulan : industri manufaktur, perdagangan dan jasa Pintu gerbang keluar- masuknya arus barang

11 Kondisi yang dituju Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang minimal setara dengan kondisi nasional

12 Struktur ruang Metropolitan Cirebon raya  sbg kota inti yg didukung oleh daerah (kabupaten) di sekitarnya Sebagai pusat perdagangan (bisnis dan financial center)  perkembangan ekstensif Tantangan : di wilayah sekitarnya sudah terdapat 5 kewenangan administratif daerah (Kab. Cirebon, majalengka –indramayu-kuningan-sumedang) yg telah memiliki sistem kelembagaan tersendiri terkait dengan berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan

13 pencemaran industri dan domestik terhadap air
Masalah Kota metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat Sarana Transportasi dan infrastruktur tdk mmadai  kemacetan Peningkatan Volume Limbah/ sampah pencemaran industri dan domestik terhadap air Daya dukung dan daya tampung lahan terbatas Kesenjangan ekonomi konflik sosial dan kriminalitas Pembangunan yg tdk terstruktur dan sporadis perkembangan kawasan industri , niaga dan pemukiman mengancam Keberadaan Kawasan Lindung

14 Tata Kelola Pemerintahan
Membangun Infrastruktur jalan Membangun Teknologi (komunikasi, hankam) Mengembangkan pusat budaya dan pendidikan Peningkatan Pelayanan publik (kesehatan, pendidikan dan ekonomi) yang sangat baik Pengembangan Pusat perekonomian bisnis : industri, perdagangan dan jasa Memperkuat daya dukung pertanian untuk ketahanan pangan Pembangunan terintegrasi dalam suatu wilayah metropolis

15 Isu-isu dan Tata Kelola Kota Metropolitan (1)
Migrasi penduduk yang tinggi Peningkatan pemukiman dan fasilitas pendukungnya Peningkatan pelayanan publik (terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi) Penciptaan lapangan kerja utk mencegah pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas Pembangunan menghasilkan kerusakan LH dan ekosistem akibat dari limbah kegiatan sosial ekonomi masyarakat Pajak polusi/pencemaran  dimanfaatkan pemerintah utk mengatasi polusi mengelola limbah/sampah dg baik Penerapan konsep Greencity Penyediaan air bersih Penerapan RTH Mengurangi alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yg akan menurunkan produksi pertanian  pembangunan kawasan pertanian

16 Isu-isu dan Tata Kelola Kota Metropolitan (2)
Kondisi yang akan terjadi Tata Kelola Padatnya aktivitas menimbulkan kemacetan Penyediaan angkutan umum massal yg memadai dan nyaman Traffic Management Kebijakan pembatasan kendaraan Kebutuhan Aksesibilitas antar pusat pertumbuhan Penyediaan jaringan jalan dan rel kereta api, Penyediaan transportasi udara dan penataan dermaga laut/transportasi laut yang terintegrasi dengan baik Aktivitas sosial - ekonomi rakyat dan investasi meningkat Pemerintah memfasilitasi dan mempermudah perijinan usaha Konflik keruangan Perlunya kerjasama antar daerah

17 Lembaga otoritas kewilayahan
Pengelolaan kawasan metropolitan diperlukan kerjasama yang baik antara daerah administratif disekitarnya yang diwujudkan dalam kelembagaan formal, mempunyai wewenang tertentu di dalam pengelolaan dan perencanaan fasilitas pelayanan perkotaan (Montgomery, 2003) Perlu Konsolidasi Otoritas Kewilayahan serta Mengelola Jejaring Tata Kelola Pemerintahan Dibentuknya badan koordinasi/kerjasama pembangunan wilayah

18 Jejaring Tata Kelola Pemerintahan dan Organisasi Kewilayahan
Provinsi Kota Penyangga Kota Metropolitan Badan Koordinasi/Kerjasama Pembangunan Kawasan

19 Badan koordinasi/kerjasama
Tugas : Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam kawasan metropolitan. Mengendalikan proses perencanaan dan penerapan dokumen2 perencanaan. Mengusahakan kota-kota penyangga di sekitar metropolitan berfungsi sebagai counter magnet atau sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang seimbang Sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Tata Ruang menduduki kesekretariatan Badan Koordinasi/Kerjasama Pembangunan Memiliki kewenangan dalam mengendalikan Bappeda atau dinas- dinas terkait dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang. Pemerintah Provinsi menyiapkan anggaran khusus bagi terlaksananya kegiatan Badan Koordinasi/Kerjasama Pembangunan Memadukan partisipasi publik dalam pelaksanaan tugasnya

20 Pengalaman Badan Kerjasama Pembangunan/BKSP Jabodetabekjur
BKSP gagal menjalankan fungsi akibat kendala Struktural  Kepala BKSP tidak bisa secara efektif mengkoordinasikan berbagai instansi terkait di wilayah Jabodetabekjur. Ketiadaan dana khusus bagi BKSP untuk melakukan kegiatan koordinasi, pemantauan dan pengawasan Kegiatan BKSP tumpang tindih kegiatan dengan beberapa lembaga pemerintahan lainnya, Tidak ada kejelasan peran BKSP untuk mengendalikan Bappeda Kegagalan BKSP Jabodetabekjur jangan terulang !!!

21 Komitmen Jejaring Tata Kelola Pemerintahan Kawasan Metropolitan
Membangun komitmen daerah untuk mematuhi pemanfaatan rencana tata ruang dan menjaga harmonisasi pembangunan berkelanjutan. Pesatnya pembangunan bertendensi meluasnya kegiatan pembangunan perkotaan secara tidak terstruktur dan sporadis  Badan Koordinasi/Kerjasama Pembangunan memiliki kewenangan memberikan sangsi bagi pelanggaran daerah terhadap rencana tata ruang. Komitmen daerah kawasan untuk menjaga/ memelihara keberadaan Kawasan Lindung

22 Mengenai Dewan Khusus  pihak ketiga (“third party authority” )
Dalam mekanisme tata kelola pemerintahan tidak perlu dibentuk Dewan Khusus yg ditangani oleh pihak ketiga (“third party authority” ) Koordinasi pembangunan merupakan fungsi pemerintah, yang memiliki kewenanagan mengeluarkan regulasi bagi terlaksananya pembangunan integratif Pihak ketiga dilibatkan untuk duduk di dalam sekretariat lembaga  sbg wujud pelibatan partisipasi publik dalam pembangunan Pihak ketiga yang dilibatkan harus memiliki kompetensi di bidang penataan kota dan perencanaan pembangunan

23 Kelembagaan Pengelolaan Pembangunan (Versi Perda No. 12/2014)

24 Dewan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat
Ketua Ketua harian Wakil ketua Anggota Gubernur Wakil Gubernur Bupati/walikota Sekda Provinsi dan Sekda kab/kota dan unsur pemangku kepentingan

25 Waka bid. Kerjasama investasi
Badan -MP2JB Advisor Eksternal Kepala Kepala Bappeda Waka bid. Pembangunan Kadis Pemukiman Koordinator Di masing-masing MP2 Waka bid. Kerjasama investasi Profesional/Tokoh pembangunan Sekretaris Eksekutif Advisor Internal Garis komando Garis koordinasi

26 CATATAN UNTUK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN VERSI PERDA NO
Keduanya terlampau bersifat government centric; Tidak mencerminkan kelembagaan multipihak; Harus di redesign  bentuk kelembagaan yang mencerminkan multipihak: pemerintah – swasta – masyarakat sipil; Kelembagaan harus mengakomodir semua pihak termasuk stakeholders pemerintah, swasta, dan civil society yang berada pada level nasional; Kelembagaan sebaiknya bersifat “otonom” atau “relatif otonom” dengan kewenangan yang cukup  kedudukan pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kab/kota) posisinya sebagai shareholders. Badan otorita kawasan metropolitan cirebon  salah satu model yang dapat dicoba untuk dipilih  LIHAT UU 32/2004 ttg Kawasan Khusus (lihat juga UU Perubahannya)  Badan otorita ini bersifat multipihak berisi: unsur pemerintah, swasta, dan civil society  AKAN DIBERI KEWENANGAN SEBERAPA BESAR DAN DALAM BIDANG APA SAJA  lihat kasus BADAN OTORITA BATAM: PRA DAN PASCA PEMBENTUKAN PROVINSI RIAU KEPULAUAN

27 Pesan Moral Sinergitas dan harmonisasi pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan (Green metropolis) serta harmonisasi tata ruang. Kota Metropolitan memperkuat konsolidasi diantara masyarakat dan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagai pencapaian tujuan nasional Tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (maju dan bahagia) Membangun sistem ekonomi yang tidak bergantung pada raksasa sistem ekonomi negara lain (sistem kapitalis) Tidak melupakan nilai2 Pancasila yang Membentuk karakter masyarakat dipegang sebagai etos bangsa dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

28 Terima Kasih-Bandung, 14 Oktober 2014
Biodata Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran Kepala Departemen Ilmu Politin FISIP UNPAD Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Hukum dan Politik; Anggota Pramuka sejak 1969-skr HP: Menulis Disertasi: “Budaya Organisasi dan Perilaku Menyimpang Pejabat Publik” (Sosiologi Korupsi, Sosiologi Pemerintahan, Sosiologi Organisasi) Menulis Tesis: “Pengelolaan Pembangunan oleh Non Government Organization (NGO)” (Antropologi dan Sosiologi Pembangunan, Gejala Korupsi di Kalangan NGO/LSM) Menulis Skripsi: Peranan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Ilmu Pemerintahan, kemampuan otonomi daerah) Pendidikan: S3 Ilmu-ilmu Sosial; S2 Sosiologi-Antropolgi; S1 Ilmu Pemerintahan Dosen FISIP dan Pascasarjana Unpad, Pascasarjana Unjani, SESKOAD, SESPIMPOLRI, dan SESKOAU Ketua Program Studi Magister (S2) Kebijakan Publik Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan LPPM Unpad Sekretaris Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Ketua Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Jenderal Ahmad Yani Pemimpin Redaksi Jurnal Governance dan Jurnal PublicSphere Editor Kepala (Chief Editor) Jurnal Sociohumaniora Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Sekretaris Himpunan Indonesia untuk Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) Jawa Barat Publikasi: Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia (Buku); Demokrasi dan Politik Desentralisasi (Buku, ditulis bersama Caroline Paskarina, 2008); Sosiologi Max Weber (Buku); Isu-isu Publik dan Dinamika Pemerintahan, Jilid I dan II (Buku); Dinamika Pemilu 2009 (Buku), Merancang Reformasi Biroklrasi di Indonesia (Buku, ditulis bersama Caroline Paskarina, 2009), Perbandingan Pemerintahan (Buku, ditulis bersama Caroline Paskarina, dan Neneng Yani Yuningsih, 2009). Keahlian/Minat Riset: Budaya Organisasi, Multikulturalisme, Governance, Sosiologi Pemerintahan, Budaya Pemerintahan, dan Perbandingan Pemerintahan Narasumber berita untuk media cetak dan elektronik, dalam bidang politik, pemerintahan, dan sosial Menulis artikel ilmiah populer untuk media massa cetak lokal dan nasional Terima Kasih-Bandung, 14 Oktober 2014