AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Disajikan Oleh : Rusman Effendi, Drs.,M.M.,M.S.Ak

2 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
OVERVIEW : AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3 A. PENDAHULUAN Mengacu pada siklus pengelolaan keuangan daerah, ada 5 fase dari siklus tersebut : (1) Fase pertama, perencanaan fundamental yang menjadi tanggung jawab legislatif dan eksekutif dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kemudian disusun perencanan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Fase kedua, tahap perencanaan operasional, eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fase ketiga, penganggaran.

4 Fase keempat, merupakan tahapan pelaksanaan anggaran dan pengukuran.
Fase kelima, pelaporan dan umpan balik. Dari pelaporan ini dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran(LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dapat memberikan umpan balik bagi fase-fase sebelumnya.

5 B. DEFINISI AKUNTANSI Menurut Accounting Principles Board (1970), akuntansi adalah “Suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan”. Menurut American Accounting Association (1966) adalah “Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/ entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

6 Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan:
Alokasi sumber daya ekonomi Pelayanan publik Kinerja Organisasi sektor publik Penilaian kemampuan likuiditas Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi

7 C. DASAR-DASAR TEKNIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
1. Pembukuan Tunggal (Single Entry) dan Pembukuan Berpasangan (Double Entry) Pembukuan Tunggal. Sistem pencatatan ini sering juga disebut sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan secara tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Contoh: Buku Kas Umum (BKU) Pembukuan Berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan sisi Kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana.

8 Siklus Akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Apabila digambarkan sebagai berikut:

9 PROSES AKUNTANSI POKOK
Dokumen Catatan Laporan Pencatatan & Penggolongan ditetapkan dewan Peringkasan Pelaporan APBD Jenis-jenis transaksi Keuangan Pemda Realisasi APBD Lap. Keuangan Dok. Sumber SP2D SPJ Buku Memorial Buku Jurnal Buku Besar Buku Pembantu Kertas Kerja Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Kumpulan Rekening Lap. Realisasi Anggaran Lap. Arus Kas Neraca Daerah CALK Kebijakan Akuntansi

10 2.1. Persamaan Akuntansi Persamaan dasar akuntansi dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 1 ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA 2 ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN - BELANJA 3 ASET + BELANJA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN ASET + BELANJA +KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN = PENERIMAAN PEMBIAYAAN Keterangan: Keempat tahap persamaan akuntansi di atas,berlaku untuk akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku tahap satu sampai tiga.

11 Persamaan Akuntansi Umum
Debit/Dr (Sisi Kiri) Credit/Cr (Sisi Kanan) Aset Aset + Belanja Aset + Belanja + Pengeluaran Pembiayaan = Ekuitas Dana = Kewajiban + Ekuitas Dana = Kewajiban + Ekuitas Dana + (pendapatan – Belanja) = Kewajiban + Ekuitas Dana + Pendapatan = Kewajiban + Ekuitas Dana + Pendapatan + (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan) = Kewajiban + Ekuitas Dana +Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan

12 Contoh format jurnal yang umumnya dijumpai dalam sistem akuntansi:
2.2. Konsep Debit dan Kredit Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi Debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi Kredit. 2.3. Penjurnalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan Pemerintah Daerah adalah sistem akuntansi berpasangan (double entry system). Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Contoh format jurnal yang umumnya dijumpai dalam sistem akuntansi:

13 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JURNAL UMUM SKPD : Hal. ………….. Kode Organisasi : Tanggal Kode Rek. Uraian Ref. Debit (Rp) Kredit

14 2.4. Buku Besar Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (account). Setelah proses penjurnalan, kemudian jurnal diposting ke rekening- rekening buku besar yang sesuai. Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir, sehingga dikenal dengan the books of final entry. Bentuk rekening buku besar yang paling sederhana adalah sebagai berikut:

15 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU BESAR SKPD : Hal. ………………….. Kode organisasi : Nama Akun/Rekening : Kode Rekening : Tanggal Uraian Ref. Debit (Rp) Kredit Saldo

16 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Format rekening dapat pula berbentuk menyerupai aksara T, sehingga sering disebut bentuk Tseperti berikut ini: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR SKPD : Hal. ……………. Kode Organisasi : Nama Akun/Rekening : Kode Rekening : Tgl Uraian Ref Debit (Rp) Kredit

17 2.5. Saldo Normal 2.6. Laporan Keuangan
Sisi kiri atau Debit digunakan untuk mencatat kenaikan saldo aktiva, belanja, dan pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya sisi kanan atau Kredit digunakan untuk mencatat kenaikan rekening kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan penerimaan pembiayaan. 2.6. Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Neraca. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana

18 Laporan Arus Kas. Arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan. Disajikan secara sistematis sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan, di manasetiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan

19 D. JENIS-JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)
Transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Belanja Daerah, meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pembiayaan Daerah, meliputi Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan.

20 Selain itu masih ada jenis transaksi lain, yaitu transaksi non kas, meliputi transaksi:
Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang dan Ekuitas Depresiasi Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment Hibah Selain Kas

21 E. STRUKTUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Struktur akuntansi di Pemda menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat – Kantor Cabang (Home Office – Branch Office atau HOBO). Sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan sebagai Kantor Cabang adalah SPKD. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (reciprocal account) yaitu Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD.

22 Saldo Normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr)
Saldo Normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr).Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi: Rekening Koran-PPKD Kas Rekening Koran-PPKD Piutang Rekening Koran-PPKD Persediaan Rekening Koran-PPKD Aset Tetap Rekening Koran-PPKD Aset Lainnya Rekening Koran-PPKD Belanja Rekening Koran-PPKD Utang Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-PPKD, saldonya ada di Debit (Dr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD ini rekening resiprokalnya yaitu Akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr).

23 Akun Rekening Koran-SKPD dapat dibagi menjadi:
Rekening Koran-SPKD Kas Rekening Koran-SKPD Puitang Rekening Koran-SKPD Persediaan Rekening Koran-SKPD Aset Tetap Rekening Koran-SKPD Aset Lainnya Rekening Koran-SKPD Belanja Rekening Koran-SKPD Utang Contra account dari Rekening Koran-SKPD adalah akun Rekening Koran-SKPD Utang, saldonya adalah Kredit(Cr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi saat penggabungan laporan keuangan di Pemda oleh PPKD/BUD.

24 F. JENIS-JENIS AKUNTANSI (2 note : lihat catatan)
Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary based Accounting) Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Anggaran adalah laporan utama yang harus menjadi dokumen publik. Akuntansi Berbasis Kas (Cash based Accounting) Akuntansi berbasis kas adalah akuntnsi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

25 Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual based Accounting)
Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (Cash Toward Accrual based Accounting) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

26 G. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pengakuan Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipewrtimbangkan aspek materialitas.

27 Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Pengungkapan (Disclosure) Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, juga mencakup informasi tentang kebijaksanaan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan- ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan.