PAPARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006

Presentasi berjudul: "PAPARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006"— Transcript presentasi:

1 PAPARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006
Selamat Datang PESERTA RAPAT PAPARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006 Gorontalo, 27 maret 2006 Bapppeda Provinsi Gorontalo

2 PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006 Oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo PROF. DR. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS Gorontalo, 27 Maret 2006

3 Dasar Hukum PASAL 2 (Ayat 1)
PP NOMOR 106 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN PASAL 2 (Ayat 1) KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMPUS (Ayat 2) KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKSANAKAN OLEH DINAS PROVINSI SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

4 PASAL 3 (Ayat 1) TUGAS PEMBANTUAN DILAKSANAKAN OLEH PEMDA DAN DESA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADA PEMPUS (Ayat 4) PEMERINTAH DAERAH MEMBERITAHUKAN ADANYA TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DPRD DAN PEMERINTAH DESA MEMBERITAHUKANNYA KEPADA BADAN PERWAKILAN DESA. PASAL 7 GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEPADA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN YANG TERPISAH

5 DASAR PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN RI & KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS NOMOR : KEP 102/MK 2/ DAN KEP 292/ MPPN/09/2002 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 523/KMK.03/2000 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DANA, PERTANGGUNG JAWABAN & PALAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR : 050/BAPPPEDA- PP/580/III/2004.

6 Alur Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerintah Pusat K U A Pedoman Diacu Dijabar kan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD K U A Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD UU 25/2004 UU 17/2004 Bapppeda Provinsi Gorontalo

7 MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD
Rencana Stratejik Daerah Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kinerja Masa Lalu Penjaringan Aspirasi MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain Penjaringan Aspirasi Kebijakan Pemerintah Pusat Pokok-pokok Pikiran DPRD PEMDA Kesepakatan DPRD Arah & Kebijakan Umum APBD 1

8 Trend APBN Provinsi Gorontalo
Tahun 2,60 52% 1,71 10% 15% 1,48 1,36 51% 0,91 1124% 0,07 Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2005) Jumlah dalam (Miliar) Prosentase Peningkatan

9 APBN 2005 Dana APBN Pagu Realisasi % DAU 766.197.000 766.196.992 100
Ribuan Rupiah Dana APBN Pagu Realisasi % DAU 100 DAK Non DR DIPA 84,9 SKO BPHTB 90,4 * SKO PBB SKO PPh SKO Dana AdHoc Jumlah 92,8 * Dana BPHTB Kab. Boalemo tidak dicairkan Rp ,-

10 APBN 2005 - 2006 Per 2 Januari 2006 : Per 24 Maret 2006 :
Jutaan Rupiah No. Alokasi 2005 2006 Kenaikan 1 Perimbangan : DAU DAK Lainnya ,0 ,0 56.500,0 80.912,0 ,0 ,0 ,0 - ,0 ,0 78.660,0 70,6% 83,6% 139% 2 Dekon dan TP ,1 ,0 ,9 19,5% Total ,1 ,0 ,9 46,5% Per 24 Maret 2006 : Jutaan Rupiah No. Alokasi 2005 2006 Kenaikan 1 Perimbangan ,0 ,0 ,0 70,6 % 2 Dekon dan TP ,1 ,4 ,3 31,2 % Total ,1 ,4 ,3 52,0 %

11 APBN 2005 – 2006 Pelaksanaan Kewenangan
Ribuan Rupiah Kewenangan 2005 2006 Kenaikan DS 71% KD 20% DK 22% TP 19% Luncuran - Jumlah 52% Ket. : - DS : Dana Perimbangan (DAK + DAU) - KD : Vertikal - DK : Dekon - TP : Tugas Perbantuan

12 APBN 2005 – 2006 Alokasi Dana Perimbangan
Ribuan Rupiah Ket : * Data Alokasi baru ada pada Pertengahan Tahun Anggaran

13 APBN 2006 (Dekon dan TP) Per Jenis Belanja *
Jumlah (Ribuan Rupiah) Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial Lain-Lain Total * Termasuk DIPA-L, SKPA, dan DAK

14 DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2001 - 2006
PAGU TREND KENAIKAN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 _ 271,59 % 59,26 % 0,84 % 83,88 % 20,40 % Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

15 REKAPITULASI DANA APBN TA. 2006 PROVINSI GORONTALO
NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. Dana Alokasi Umum (DAU) DAK DIPA DIPA LANJUTAN ,- ,- ,- ,- Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

16 Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)
ANGGARAN DEKONSENTRASI PROVINSI GORONTALO TA PER KAB/KOTA (DATA SEMENTARA) NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN GORONTALO KOTA GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN POHUWATO KABUPATEN BONE BOLANGO ,- ,- ,- ,- ,- ,- Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

17 ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER KAB/KOTA
NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN BONE BOLANGO KABUPATEN POHUWATO KOTA GORONTALO ,- ,- ,- ,- ,- ,- Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

18 ANGGARAN DAK PROVINSI GORONTALO TA. 2006
PER BIDANG KEGIATAN PENDIDIKAN Rp KESEHATAN Rp JALAN Rp AIR BERSIH Rp IRIGASI Rp KELAUTAN & PERIKANAN Rp PERTANIAN Rp LINGKUNGAN HIDUP Rp PRASPAM Rp TOTAL Rp

19 ANGGARAN DAK PROVINSI GORONTALO
TA PER KABUPATEN / KOTA NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 1. 2. 3. 4. 5. KAB. GORONTALO KAB. BOALEMO KAB. BONE BOLANGO KAB. POHUWATO KOTA GORONTALO TOTAL

20 DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA T.A 2006 DALAM MILYAR RUPIAH

21 REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 1. KOTA GORONTALO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG AIR BERSIH BIDANG KELAUTAN PERIKANAN BIDANG PERTANIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

22 REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 2. KABUPATEN GORONTALO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG IRIGASI BIDANG AIR BERSIH BIDANG KELAUTAN PERIKANAN BIDANG PERTANIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

23 REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 3. KABUPATEN BOALEMO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG IRIGASI BIDANG AIR BERSIH BIDANG KELAUTAN PERIKANAN BIDANG PERTANIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

24 REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 4. KABUPATEN POHUWATO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG IRIGASI BIDANG AIR BERSIH BIDANG PERTANIAN BIDANG PRASPAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

25 REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO NO KABUPATEN / KOTA ANGGARAN (Rp) KET 5. KABUPATEN BONE BOLANGO BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG JALAN BIDANG IRIGASI BIDANG AIR BERSIH BIDANG PERIKANAN & KELAUTAN BIDANG PERTANIAN BIDANG PRASPAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

26 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2007

27 Dasar Hukum 1. UU 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA Pasal 28 (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing- masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2). Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bapppeda Provinsi Gorontalo

28 Lanjutan ........... Bapppeda Provinsi Gorontalo Pasal 29
Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. Pasal 32 Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pasal 33 1. Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. 2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Bapppeda Provinsi Gorontalo

29 Alur Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerintah Pusat K U A Pedoman Diacu Dijabar kan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD K U A Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD UU 25/2004 UU 17/2004 Bapppeda Provinsi Gorontalo

30 MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD
Rencana Stratejik Daerah Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kinerja Masa Lalu Penjaringan Aspirasi MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain Penjaringan Aspirasi Kebijakan Pemerintah Pusat Pokok-pokok Pikiran DPRD PEMDA Kesepakatan DPRD Arah & Kebijakan Umum APBD 1

31 MEKANISME PENYUSUNAN RKPD 2007

32 Jaring Asmara DPRD Prov. Jaring Asmara DPRD Kab./Kota

33 Agenda Perencanaan Pembangunan 2007 Yang telah dan sedang dilaksnakan
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tindaklanjut 1 Musrenbangdes / Kel Januari – Februari Penyusunan prioritas pembangunan Desa/Kel 2 Musrenbang Kecamatan Februari Penyusunan prioritas pembangunan Kecamatan 3 Forum SKPD Kab./Kota Minggu III Februari – Minggu I Maret Penyusunan Renja SKPD Kab./Kota 4 Musrenbangda Kab./Kota Minggu II – III Maret Penyusunan RKPD Kab./Kota 5 Forum SKPD Provinsi 3-4 April Penyusunan Renja SKPD 6 Rakorpus 22 Maret Penyusunan Renja KL 7 Musrenbang Regional 31 Maret – 1 April Usulan Kebersamaan Regional Sulawesi 8 Musrenbada Prov. 6-7 April Penyusunan RKPD Prov. 9 Musrenbangnas 17 – 20 April Penyusunan RKP Pusat

34

35 Roadmap Pembangunan Gorontalo
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional V I S I DAN M I S I Agenda Pembangunan Agenda I Menciptakan Pemerintahan bersih, transparan dan profesional, penegakan sistem demokrasi serta keamanan & ketertiban Agenda II Meningkatkan peran masyarakat selaku mitra dan pelaku pembangunan Agenda III Membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri Pertumbuhan Ekonomi 6,97 % PDRB/kapita/ tahun Rp. 3,8 juta Inflasi 8,64 % HDI 65.39 Tingkat Kemiskinan 28,89 % Investasi 3,5 Triliun * Fokus Pembangunan 1. Pengembangan SDM Penanggulangan Kemiskinan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Peternakan & Kehutanan 3. Industri Pengolahan Kecil & Menengah Pariwisata dan SDA Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi 7,1 % - 7,3 % PDRB/kapita/tahun Rp. 5,1 juta (asumsi 19,2%/thn) Inflasi 8- 10% HDI 70.0 Tingkat Kemiskinan < 20 % Investasi 6,1 Triliun (Asumsi 15 %/Tahun) Kondisi 2004 Target Program Utama Pembangunan 2007

36 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJM 2004-2009
Menciptakan Pemerintahan yang bersih Mewujudkan Indonesia aman dan damai Mewujudkan Indonesia adil dan demokratis 2005 2006 2007 2008 2009

37 AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH RPJM 2004-2009
Menciptakan Pemerintahan yang bersih, transparant penegakan sistem demokrasi serta keamanan dan ketertiban Meningkatkan peran masyarakat selaku mitra dan pelaku pembangunan Membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri 2005 2006 2007 2008 2009

38 b. Prioritas Pembangunan
Nasional Daerah 1. Penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan kesempatan kerja, Investasi dan ekspor 3. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan 4. Peningkatan aksesibilitas & kualitas pendidikan dan kesehatan 5. Penegakan hukum & HAM, pemberantasan korupsi, & reformasi birokrasi 6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik 7. Migitasi dan penanggulangan bencana 8. Pembangunan infrastruktur 9. Pengurangan kesenjangan antar wilayah 1. Pengembangan SDM daerah 2. Penanggulangan Kemiskinan peternakan dan kehutanan 4. Pengembangan industri kecil, menengah dan pengolahan 5. Pengembangan pariwisata dan pengelolaan SDA 6. Peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi daerah Bapppeda Provinsi Gorontalo

39 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN EKONOMI GORONTALO PEREKONIMAN MASA DEPAN
MASALAH Pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh aktifitas konsumtif dibanding kegiatan investasi dan ekspor Kurangnya Minat Investasi (PMA/PMDN) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi Kualitas SDM belum optimal LANDASAN PEMIKIRAN/ HUKUM LANDASAN PEMIKIRAN Pembukaan & Batang Tubuh UUD 45 RPJPN RPJPD - Perda No 4 RPJMN RPJMD tahun 2004 Pembukaan UUD 45 VISI TAP No.VII/MPR/2001 ISU ISU - - ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS • Kemiskinan • Pemerataan • Mutu dan Relevansi • Pemerataan PEREKONIMAN MASA DEPAN Pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan hasil pemb. Meningkatnya peran investor dan pelaku ekonomi lainnya • Daya Saing Komoditas • Efisiensi • Pengembangan Wilayah ANALISA SITUASI • Alokasi Sumber Dana • Pendapatan masyarakat DAN TREND • Manajemen & Capacity Building • Kesempatan Kerja • Demografi/Geografi • • Infrastruktur Partisipasi Masyarakat • Komoditas Unggulan • Peran Perbankan • Tuntutan Masyarakat • Potensi Daerah PEMBANGUNAN SDM PEMBANGUNAN EKONOMI • Minat Investor • • Konsepsi Konsepsi • Kemandirian daerah • • Strategi Strategi • Upaya / program/Kegiatan • Upaya LINGKUNGAN STRATEGIS (Peluang dan Tantangan) Nasional Nasional Internasional Internasional Otonomi Daerah/Persaingan Daerah Globalisasi Globalisasi Kebijakan Investasi Pem. Pusat Liberalisasi Perbankan Nasional ISO, Standar Internasional Gejolak ekonomi nasional Gejolak ekonoomi dunia

40 MATRIKS PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2007
( BERDASARKAN RANCANGAN AWAL RKP NASIONAL 2007 ) No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) A Agenda Menciptakan Indonesia yang aman dan damai 1 Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat ,2 2 Pengembangan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur ,7 3 Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas ,5 4 Pencegahan dan penanggulangan separatisme ,5 5 Pencegahan dan penanggulangan terorisme 6 Peningkatan kemampuan pertahanan ,6 7 Pemantapan politik LN dan Peningkatan kerjasama internasional ,8

41 Pembenahan sistem dan politik hukum
No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) B Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis 1 Pembenahan sistem dan politik hukum ,8 2 Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk ,6 3 Penghormatan, Pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM ,9 4 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak 5 Revitalisasi proses desentralisasi & Otda ,6 6 Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawah 7 Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh ,4

42 No Agenda dan Prioritas Pagu Indikatif (Juta) C Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 1 Pennggulangan Kemiskinan ,1 2 Peningkatan investasi dan eksport non migas ,1 3 Peningkatan daya saing industri manufaktur ,6 4 Revitalisasi Pertanian, perikanan dan kehutanan ,1 5 Pemberdayaan KUMK dan Menengah ,9 6 Peningkatan pengelolaan BUMN ,1 7 Peningkatan kemampuan IPTEK ,8 8 Perbaikan iklim ketenagakerjaan ,5 9 Pemantapan stabilitas ekonomi makro ,3 10 Pembangunan perdesaan ,8 11 Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah ,4 12 Pening. akses masy. terhdp layanan pendidikan yg lbh berkualitas ,5 13 Pening. akses masy. terhdp layanan kesehatan yg lbh berkualitas 14 Peningkatan perlindungan dan Kesos ,7 15 Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga ,6 16 Peningkatan kualitas kehidupan beragama ,1 17 Perbaikan pengelolaan SDA dan Pelestarian lingkungan hidup ,8 18 Percepatan pembangunan infrastruktur ,4

43 ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM ALOKASI BELANJA DAERAH TAHUN 2007
DIISI HALAMAN 15-17 Kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, dengan tujuan : Mengurangi kesenjangan fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional Meningkatkan kualitas pelayanan daerah Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali PAD. Mendukung program pembangunan nasional, melalui sinkronisasi pembangunan di daerah dengan rencana pembangunan nasional.

44 Lanjutan.... Dalam rangka mendukung berbagai tujuan kebijakan di bidang belanja daerah tersebut, langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat, antara lain : Penyempurnaan proses penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil ke daerah Peningkatan akurasi data dasar perhitungan DAU. Pengalokasian DAK ditujukan untuk melanjutkan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang menjadi prioritas (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus.

45 Lanjutan.... Alokasi Belanja ke Daerah Tahun 2007 1. Dana Bagi Hasil
Berdasarkan persentase penerimaan yang dihasilkan sesuai UU 32/2004 2. Dana Bagi hasil Rasio dana DAU sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri netto 3. Dana Alokasi Khusus Diupayakan meningkat dari tahun 2006, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara 4. Dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua

46 TERIMA KASIH