PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Presentasi berjudul: "PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Pemuda bergerak mempersiapkan Kemerdekaan Jepang Dikalahkan Sekutu pada PDII Kekosongan Kekuasaan di Indonesia Golongan muda Golongan Tua Perumusan Naskah Proklamasi Peristiwa Rengas Dengklok Makna Proklamasi bagi bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Dukungan Rakyat Tindakan Heroik di berbagai Daerah Penyebaran berita ke dalam & luar negeri

2 Penyebaran berita ke dalam & luar negeri
Tindakan Heroik di berbagai Daerah Dukungan Rakyat Pembentukan kelengkapan Negara dan Pemerintahan Pusat Dukungan dari berbagai daerah Pembentukan Pemerintah di Daerah Negara RI lahir 1

3 Jepang Dikalahkan Sekutu pada PD II Kekosongan Kekuasaan di Indonesia
Jepang terdesak dan kalah setelah dua kota di negaranya di bom atom oleh Amerika Serikat ( Sekutu) yaitu Kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 Kekosongan Kekuasaan di Indonesia Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu, tapi sekutu belum datang di Indonesia Keadaan ini jadi peluang untuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

4 Pemuda di Jakarta bergerak mempersiapkan Kemerdekaan
Jamal Ali Chaerul Saleh Anwar Tjokroaminoto Harsono Tjokroaminoto Sukarni BM Diah Syarif Tayeb Wikana Supeno Yusuf Kunto Sayuti Melik Adam Malik Pemuda yang pernah tergabung dalam organisasi militer & semi militer Seinendan Keibondan Peta AMI ( Angkatan Muda Indonesia) Sepakat bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang, maka dalam konggrenya dikibarkan bendera Meah Putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya

5 Perbedaan pendapat antara golongan Pemuda golongan Tua
Pada 15 Agustus 1945 Pemuda  Kemerdekaan merupakan hak dan masalah bangsa Indonesia tidak tergantung bangsa lain Golongan Tua  Kemerdekaan perlu dibicarakan dalam sidang PPKI  tgl 18 Agustus 1945 Golongan Tua Ir.Sukarno, Mr,Ahmad Subardjo, Drs.Moh.Hatta Golongan Pemuda Chaerul Saleh, Darwis, Supeno, Wikana, Singgih

6 Ir. Sukarno dan Drs. Moh.Hatta dari pengaruh Jepang
Tanggal 16 Agustus 1945 Peristiwa Rengasdengklok Perbedaan pendapat menimbulkan peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945 dengan maksud menjauhkan Golongan Tua Ir. Sukarno dan Drs. Moh.Hatta dari pengaruh Jepang mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang Tanggal 16 Agustus 1945 malam Peristiwa Rengasdengklok Ir.Sukarno & Drs.Moh.Hatta dibawa kembali ke Jakarta, setelah ada kesepakatan antara golongan muda dg Mr.Ahmad Subardjo tentang Kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 17 Agustus 1945.

7 Ir.Sukarno & Drs.Moh.Hatta dibawa kembali ke Jakarta, setelah ada kesepakatan antara golongan muda dg Mr.Ahmad Subardjo tentang Kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Pukul WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi.

8

9 Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan
Di Kediaman Soekarno, Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Hari Jumat 17 Agustus 1945 Jam 10.00 Di Lapangan IKADA ( Ikatan Atletik Djakarta ) Yang hadir diantaranya : Dr. Buntaran Martoatmojo Sayuti Melik Mr.AA Maramis Pandu Kertawiguna Abikusno Tjokrosuyoso M. Tabrani Anwar Tjokroaminoto Dr.Muwardi Harsono A.G Pringgodigdo Ki Hajar Dewantara Sam Ratulangie K.H Mansur Mr. Sartono

10 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Di Rumah Laksamana Muda Maeda Jln Imam Bonjol No.1 Jakarta (sekarang Perputakaan Nasional) Perumusan Naskah Proklamasi

11 Makna Proklamasi Kemerdekaan
Bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai titik puncak perjuangan pergerakan melawan penjajah Sebagai jembatan emas guna menuju masyarakat baru bebas dari tekanan Titik awal untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan sosial Apabila dilihat dari sudut hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. Apabila dilihat dari sudut politik ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan. Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi, dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan.

12 Radio oleh Maladi dan Yusuf Ronoipuro Kantor Berita DOMEI
Surat kabar Tjahaya Bandung Soeara Asia di Surabaya media pers, surat selebaran, dinding tembok gerbong kereta api, kurir/ perwakilan Penyebaran berita ke dalam & luar negeri Dukungan Rakyat Rapat Raksasa di Lapangan lkada Para pemuda Jakarta dengan dipelopori Komite Aksi Menteng 31 merencanakan rapat raksasa di lapangan IKADA pada tanggal 19 Agustus 1945 yang dihadiri dari unsur rakyat Jakarta, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya serta para pemuda Seinendan, Keibondan, Barisan Pelopor. Rapat berlangsung sangat singkat karena ada hambatan yang- dihadapi ketika, itu adalah : 1. Tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang melarang pelaksanaan rapat-rapat 2. Adanya, Pro dan Kontra dikalangan menteri, mengingat bahaya akibat larangan Jepang tersebut. 3. Pada saat pelaksanaan rapat, lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang yang dilengkapi persenjuizian dan tank lapis baja. 2. Pernyataan Sri Sultan Flamcnaku. Buwono IX Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa negeri Ngayogyakarto Hadiningrrat menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai daerah Istimewa.

13 Tindakan Heroik di berbagai Daerah
Di Surabaya terjadi insiden Bendera pada tanggal 22 September 1945 di hotel Yamato,penurunan bendera Belanda dan penyobekan warna biru sehingga menjadi bendera rnerah putih. Di Yogyakarta terjadi perebutan kekuasaan tanggal 26 September 1945, memaksa, pemerintah Jepang menyerahkan semua, kantor yang dikuasainya. Di Banda Aceh 6 Oktober 1945 terjadi pengambilalihan kantor pemerintah, pengibaran Merah Putih dan pelucutan senjata pasukan Jepang di Langsa, Ulee Ihee Di Semarang 14 Oktober 1945 melakukan pendudukan kantor pemerintah Jepang dan pasukan Jepang ditangkap dan ditawan meskipun akhirnya terjadi pertempuran 5 hari di Semarang

14 Dukungan dari berbagai daerah
Pada tanggal 18 Agustus 1945 dipilihlah presiden dan wakil presiden ditetapkan pada sidang PPKI yang dihadiri utusan daerah yaitu : Teuku Muhammad Hasan dari Sumatera Sutardjo Kartohadikusumo dari Jawa Barat R.M. Surjo dari Jawa Timur R.Panji Suroso dari Jawa Tengah Mr. I Gusti Ketut Pudja dari Sunda Kecil / Nusa Tenggara Mr. Latuharhary dari Maluku Dr. G.S.S.J Ratulangi dari Sulawesi A.A Hamidan dari Kalimantan Tugas : Menyebarkan Proklamasi Kemerdekaan dan agar terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah di daerahnya

15 Pembentukan kelengkapan Negara dan Pemerintahan Pusat
Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Mengesahkan dan menetapkan UUD yang ttelah dispersiapkan oleh BPUPKI (Dokuritsu Junbi Coosakai) Memilih Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh.Hatta sebagai wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul Otto Iskandardinata Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk

16 Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945

17

18

19

20 Pembentukan Komite Nasional
Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo

21 Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan.
Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober Dalam rapat tersebut, wakil presiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. X yang isinya meliputi hal-hal berikut. KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kawedanan disebut Komite Nasional Indonesia.