MASA DEMOKRASI LIBERAL ( )

Presentasi berjudul: "MASA DEMOKRASI LIBERAL ( )"— Transcript presentasi:

1 MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)
Disusun Oleh : Dwi Hatmoko, S.Pd

2 DAFTAR ISI JUDUL PETUNJUK
KEMBALI KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) KEHIDUPAN POLITIK KEHIDUPAN EKONOMI GANGGUAN KEAMANAN DAFTAR PUSTAKA

3 PETUNJUK LINK yang ada Kalimat/kata bergaris bawah Simbol

4 KEMBALI KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
Sesuai hasil KMB maka Indonesia berbentuk Negara Serikat RIS gabungan dari Negara federal a.l : NIT, NST, Neg.Pasundan, Neg. Madura, Neg. Jawa Timur, Republik Indonesia, dsb) Negara-negara Federal RIS kemudian menggabungkan diri ke dalam RI dan membentuk NKRI

5 Alasan kembali ke NKRI :
Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Merupakan warisan Belanda yang ingin melestarikan kekuasaan di Indonesia Negara bagian banyak menghadapi masalah ; SDM, politik, ekonomi, dsb Negara bagian banyak menggabungkan diri ke dalam RI Terdapat dua golongan dalam pemerintahan dan politik: Golongan FEDERAL Golongan Persatuan (Unitaris)

6 Pelantikan Soekarno sebagai Presiden RIS
Sumber : Youtube.com

7 KEHIDUPAN POLITIK Politik Sistem Parlementer Kabinet silih berganti
Pemilu I (1955) Kegagalan konstituante Dekrit Presiden

8 KEHIDUPAN EKONOMI Belum ada kemerdekaan ekonomi
Perkebunan dan industri rusak Penduduk meningkat Utang dan inflasi tinggi Defisit perdagangan Kekurangan SDM ahli Rendahnya PMA/Pen. Modal Asing Keuangan terserap dalam masalah Irian Barat

9 Gangguan Keamanan Keamanan PKI/Madiun DI/TII APRA Andi Aziz RMS
Jabar Jateng Kalsel Sulsel Aceh APRA Andi Aziz RMS (Rep. Maluku Selatan) PRRI Permesta

10 PKI Madiun (18-9-1948) Sering dikenal dengan nama Affair Madiun
Diawali dengan ketidak puasan hasil perundingan Renville Pemberontakan disaat Indonesia sedang menghadapi Belanda Tokohnya : Musso (baru datang dari Uni Sovyet) dan Amir Syarifudin (mantan Perdana Menteri) Mendirikan Republik Sovyet Indonesia Ditumpas oleh pasukan pimpinan Gatot Subroto

11 DI/TII DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
Awalnya ketidakpuasan terhadap pimpinan pusat Pemberontakan terjadi karena keinginan mendirikan NII (Negara Islam Indonesia) Pemberontakan menyebar ke berbagai wilayah

12 DI/TII Jawa Barat SM Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1950 Sebagai kekuatan adalah TII Kartosuwiryo dapat membangun kekuatan selama terjadi perjanjian Renville sehingga TNI Siliwangi harus long march ke Yogya Kartosuwiryo akhirnya ditangkap setelah ada operasi Pagar Betis pada tahun 1962

13 KA yang digulingkan DI/TII Jawa Barat
SM Kartosuwiryo

14 DI/TII Jawa Tengah Dipimpin oleh Amir Fatah untuk daerah Brebes, Tegal, Pemalang Dipimpin oleh Kyai Somalangu untuk daerah Kabumen Mereka semua menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo Ditumpas oleh divisi Banteng Raiders

15 DI/TII Kalimantan Selatan
Dipimpin oleh Ibnu Hajar Menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo

16 DI/TII Sulawesi Selatan
Dipimpin oleh Kahar Muzakkar Menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo

17 DI/TII Aceh Dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh
Awalnya menginginkan daerah istimewa Aceh diwujudkan Karena tuntutan tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat, akhirnya memberontak Menyatakan diri sebagai bagian dari NII Kartosuwiryo Diselesaikan dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh

18 Teuku Daud Beureueh

19 Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) 23 Januari 1950
Pemimpin: Kapten Raymond Westerling Pemimpin/tokoh intelektual: Sultan Hamid II Tujuan: Mempertahankan keberadaan negara federal/boneka Menangkap semua menteri di Jakarta Lokasi: Bandung TNI yang gugur antara lain : Kolonel Lembong

20 Sebab: Antara bekas KNIL dan TNI enggan bekerja sama
Pertentangan golongan federalis (ingin tetap ada negara federal) dengan golongan unitaris (ingin negara kesatuan)

21 Rakyat yang dijadikan korban kekejaman Westerling

22 Kapten Raymond Westerling

23 Pemberontakan Andi Azis (5 April 1950)
Pemimpin: kapten Andi Azis, bekas KNIL Pemimpin intelektual: Dr. Soumukil, mantan Jaksa Agung NIT Lokasi: Makassar, Sulsel Sebab: Menentang masuknya APRIS dari TNI dari Jawa ke Makassar Menuntut agar APRIS dari KNIL saja yang mengamankan Negara Indonesia Timur (NIT

24 Pasukan APRIS penumpas Andi Azis dipimpin Kol. Kawilarang

25 Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemimpin: Dr. Soumukil, setelah gagal dalam pemberontakan Andi Azis Lokasi: Ambon, Maluku Tujuan: mendirikan negara baru yang lepas dari RIS Sebab: keinginan mempertahankan negara federal NIT tidak mendapat dukungan

26

27

28 Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Pimpinan: Letkol Achmad Hussein Lokasi: Sumbar, Sumsel, Sumut Sebab: Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat Kurang diperhatikannya keadaan daerah Ketidakseimbangan keuangan pusat dan daerah Semakin kuatnya PKI karena didukung oleh Soekarno Pendukung: Dewan Banteng: dipimpin Letkol Achmad Hussein Dewan Gajah (Sumut): dipimpin Kolonel Simbolon Dewan Garuda (Sumsel): dipimpin Letkol Barlian Dewan Manguni (Sulut): dipimpin Letkol Ventje Sumual Sjafrudin Prawinegara, mantan penguasa PDRI

29 Operasi Tegas (Riau): dipimpin Letkol Kaharudin Nasution
Operasi 17 Agustus (Sumbar): dipimpin Kolonel Ahmad Yani Operasi Sapta Marga (Sumut): dipimpin Brigjend Djatikusumo Operasi Sadar (Sumsel): dipimpin Letkol Ibnu Sutowo

30 Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
Pemimpin: Letkol Ventje Sumual Lokasi: Sulut dan Sulteng Tujuan: mendukung PRRI Sebab: Ketidakadilan keuangan dan politik antara pusat dan daerah

31 Operasi merdeka dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat

32

33

34 Suasana pengadilan pemimpin PRRI/Permesta

35 SISTEM PARLEMENTER Multipartai, artinya banyak partai
Kabinet dibentuk oleh partai yang kuat atau gabungan partai (koalisi) Pemimpin pemerintahan yaitu perdana menteri Kabinet bertanggung jawab pada parlemen Partai di parlemen cenderung menjatuhkan kabinet Presiden hanya sebagai kepala negara

36 Kabinet silih berganti
Kabinet Natsir Kabinet Wilopo Kabinet Soekiman Kabinet Ali Sastoamidjojo I Kabinet Ali Sastroamidjojo II Kabinet Burhanudin Harahap Kabinet Djuanda

37 Kabinet Wilopo Banyak gol. muda administrator sehingga programnya banyak yang berjalan Dimasa ini NU menarik dukungan dari Masyumi Jatuh karena banyak pemberontakan daerah, tuntutan rakyat dibubarkannya parlemen, Peristiwa tanjung Morawa (protes petani atas tanah yang dimiliki perkebunan

38 Kabinet Natsir PM Moh Natsir dari Masyumi Hubungan sipil-militer baik
Perekonomian maju karena perang Korea Jatuh karena terlalu lunak pada masalah Irian Barat

39 Kabinet Ali I Menyelenggarakan KAA
Penandatanganan Dwi Kewarganegaraan RI-RRC Gedung tempat KAA

40 Kabinet Soekiman Kurang bersifat administrator
Kemajuan: kemajuan perusahaan kecil, pendidikan, perlindungan buruh Jatuh karena bekerjasama dengan USA (dianggap pro Barat), tidak tegas dalam pemberontakan daerah

41 Kabinet Burhanudin Harahap
Berhasil menyelenggarakan Pemilu I Jatuh karena Presiden tidak mau menandatangani UU Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

42 Kabinet karya (zakken cabinet)
Pemilihan menteri sesuai dengan bidangnya (the right man in the right place)

43 Kabinet Ali II PKI (empat besar pemilu) dilarang masuk kabinet
Pembangunan pabrik semen Gresik, surplus hasil bumi, ditetapkannya UU Pemerintahan daerah Adanya Dwi Fungsi ABRI atas usulan Nasution Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

44 Menganjurkan merebut Irian Barat dengan berbagai cara
Kemajuan: pendirian perguruan tinggi (ITB, ITS, IKIP), kunjungan dari negara lain (Kamboja, Yugoslavia, India)

45 Pemilihan Umum I (1955) Dilaksanakan dua tahap Pemenang pemilu:
Tahap I (29 September 1955): memilih anggota DPR Tahap II (15 Desember 1955): memilih anggota Konstituante (pembuat UUD) Pemenang pemilu: Masyumi PNI NU PKI DPR 272 orang, Konstituante 542 Diikuti banyak partai, organisasi, dan perseorangan

46 Kontestan Pemilu I (1955)

47

48 Kontituante sebagai MPR (penyusun UUD)
Sidang terjadi disaat terjadi banyak pemberontakan didaerah Belum dapat menghasilkan keputusan tentang UUD Sidang sulit mendapatkan kebulatan suara karena masing-masing mempertahankan ideologi partainya sendiri Anjuran presiden untuk kembali ke UUD 1945 tidak pernah mendapat kebulatan suara

49 Dekrit Presiden Situasi darurat, Isi dekrit:
banyak pemberontakan, sedangkan Kontituante tidak juga berhasil membuat UUD Anjuran kembali ke UUD 1945 belum dapat disepakati Konstituante Isi dekrit: Pembubaran konstituante Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS Sebenarnya Presiden tidak berhak membubarkan Kontituante karena merupakan hasil Pemilu, pilihan rakyat Dekrit didukung ABRI dan Rakyat Sisi positif: menyelamatkan negara Sisi negative: presiden bertindak otoriter/diktator

50 DAFTAR PUSTAKA Sukmayani, Ratna dkk Ilmu pengetahuan sosial 3: untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan-Departemen Pendidikan Nasional, Sutarto, dkk IPS 3: untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Fattah, Sanusi dkk Ilmu pengetahuan sosial : untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Wayan Legawa, I dkk Contextual Teaching and Learning Ilmu Pengetahuan Sosial: Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas IX Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Widyaningsih, Titik Sunarti dkk Sukses Ujian IPS SMP/MTs. Jakarta : Yudhistira Matroji, Drs IPS Sejarah SLTP Jilid III. Jakarta : Erlangga