TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01

Presentasi berjudul: "TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01"— Transcript presentasi:

1 TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) LANGKAH MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01

2 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

3 PENGERTIAN CTKI/TKI Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja untuk bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, sesuai proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam lingkungan kerja dalam jangka waktu tertentu dan menerima gaji.

4 SYARAT JADI CTKI/TKI Berusia sekurang kurangnya 18 tahun, kecuali bagi Calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perorangan/rumah tangga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Memiliki keterampilan. Tidak dalam keadaan hamil (TKI perempuan) Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat. Memiliki Dokumen Lengkap

5 DOKUMEN YANG HARUS DIMILIKI
KTP, Ijazah, Akte lahir/Surat kenal lahir Surat keterangan status perkawinan (Menikah/Belum menikah). Surat keterangan ijin suami/istri, orang tua atau wali. Sertifikat kompetensi kerja Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan Psikologi Paspor Visa Kerja Perjanjian Penempatan TKI Perjanjian Kerja (PK) Surat Keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

6 LANGKAH MENJADI TKI AMAN
Carilah PPTKIS yang Resmi/Legal Ikuti penyuluhan oleh petugas BNP2TKI, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI, PPTKIS dan Disnaker Kabupaten/Kota Mendaftar di Disnaker Kabupaten/Kota Ikuti proses seleksi yang dilakukan oleh PPTKIS dan Disnaker Kabupaten/Kota Menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten/Kota Pastikan mendapat asuransi, pendidikan & pelatihan, mendapat Paspor & Visa Kerja Pahami isi dan tandatangani perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan RI

7 Lanjutan Wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dari BP3TKI Wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diperoleh secara GRATIS di BNP2TKI/BP3TKI/ LP3TKI/P4TKI Lapor ke Perwakilan RI setelah tiba di Negara Penempatan Setelah Kontrak Kerja berakhir, kembali ke tanah air dan lapor ke petugas BP3TKI di Bandara/Pelabuhan.

8 HAK CTKI/ TKI Bekerja di Luar Negeri
Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan CTKI/TKI di luar Negeri Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri Bebas menganut agama sesuai keyakinan masing-masing, serta kesempatan menjalankan ibadah Memperoleh gaji sesuai standar gaji yang berlaku di negara tujuan Memperoleh hak kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai perundang-undangan di negara tujuan

9 Lanjutan Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ketempat asal Memperoleh naskah perjanjian kerja asli

10 KEWAJIBAN CTKI/TKI Mentaati peraturan perundangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai perjanjian kerja Membayar biaya penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan

11 KEWAJIBAN PEMERINTAH Menjamin terpenuhinya hak-hak CTKI/TKI baik yang berangkat melalui PPTKIS maupun berangkat secara mandiri Mengawasi penempatan CTKI/TKI Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan TKI di luar negeri Memberikan perlindungan pada TKI selama masa Pra Penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan

12 SISTEM ON-LINE BNP2TKI Sistem yang sudah dikembangkan di BNP2TKI meliputi; Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SISKOTKLN) Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (+ Pendaftaran Pencaker Online) Data Warehouse

13 PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI
Telpon dari dalam negeri : “Halo TKI” (24 jam, bebas pulsa) Telpon dari luar negeri : SMS : 7266 (ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan) Faksimili : – 11 Surat menyurat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, Pancoran-Jakarta Selatan 12770

14 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BNP2TKI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TERIMA KASIH INFORMASI LEBIH LANJUT : DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PEMBERANGKATAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA