SHADOW PRICE (Harga Bayangan atau Harga Sosial)

Presentasi berjudul: "SHADOW PRICE (Harga Bayangan atau Harga Sosial)"— Transcript presentasi:

1 SHADOW PRICE (Harga Bayangan atau Harga Sosial)
By : NOVINDRA STAF PENGAJAR DEPARTEMEN ESL IPB

2 Pendahuluan Meliputi bermacam-macam barang dan jasa, baik hasil produksi maupun sumber2 untuk keg. Produksi. Memerlukan pengukuran serta peramalan data secara tepat, padahal data itu sendiri umumnya tidak pasti dan tidak tepat. Bagi seorang penilai proyek, analisis tersebut menghabiskan banyak waktu  pemborosan

3 Definisi Shadow price dari suatu produk atau faktor produksi merupakan social opportunity cost  nilai tertinggi suatu produk atau faktor produksi dalam penggunaan alternatif terbaik. Output dibagi  barang atau jasa tradeable dan nontradeable, dimana digunakan suatu kombinasi input baik tradeable maupun nontradeable

4 Tradeable output dinilai berdasarkan harga paritas (border price), yaitu harga c.i.f untuk produk yang menjadi sasaran impor dan harga f.o.b untuk produk yang dapat diekspor  shadow price adalah modifikasi dari border price tersebut. Nontradeable output  shadow price-nya berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran di pasar, dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi.

5 Harga Sosial untuk Output dan Input Tradabel
Harga sosial (harga efisiensi) untuk barang-barang tradabel  harga internasional (harga dunia) untuk barang sejenis (comparable) yang merupakan ukuran social opportunity cost terbaik bagi barang-barang tersebut. Untuk sebuah barang yang diimpor, harga impor barang tersebut  opportunity cost untuk menghasilkan tambahan satu unit produk untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Untuk sebuah barang yang diekspor, harga ekspor barang tersebut  opportunity cost satu unit tambahan produksi domestik untuk diekspor, bukan untuk konsumsi dalam negeri.

6 Banyak komoditas di pasar internasional yang amat dipengaruhi oleh kebijakan harga, terutama di negara-negara industri (Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat). Pasar dunia untuk komoditas-komoditas tersebut dengan sendirinya tidak berjalan secara efisien dilihat dari sudut alokasi sumberdaya dunia. Proteksi dan subsidi komoditas pertanian di negara-negara kaya telah membuat excess supply dan menekan harga dunia komoditas-komoditas pada tingkat yang lebih rendah dari harga yang seharusnya, seandainya tidak ada kebijakan-kebijakan tersebut.

7 Meskipun harga dunia tersebut telah terdistorsi namun tetap merupakan approximasi yang baik untuk mengukur social opportunity cost, baik importabel maupun exportabel, bagi negara berkembang seperti Indonesia. Bila kebijakan negara lain diduga tidak akan berubah dalam waktu dekat, maka harga dunia yang telah terdistorsi inipun tetap dapat digunakan untuk mengukur opportunity cost bagi substitusi impor maupun promosi ekspor Indonesia. Dalam perspektif ini, efisiensi bagi Indonesia merupakan sebuah konsep nasional, bukan global, karena kebijakan perekonomian Indonesia hanya mempengaruhi pasar domestik dan tidak mempengaruhi pasar Internasional pada hampir seluruh komoditas tradabel.

8 Harga Sosial untuk Output dan Input Tradabel
Harga paritas impor untuk barang-barang substitusi impor dan harga paritas ekspor untuk barang-barang yang memasuki pasar ekspor. Untuk harga paritas impor, biaya transportasi dan handling di dalam negeri harus ditambahkan kepada harga impor di tingkat pelabuhan karena barang impor tersebut harus dibawa ke pasar pedagang besar terdekat untuk berkompetisi dengan produk dalam negeri. Sebaliknya, untuk harga paritas ekspor, biaya transportasi dan handling domestik harus dikurangkan dari harga di pelabuhan karena produk dalam negeri harus dibawa ke pelabuhan dari pasar pedagang besar terdekat untuk bisa diekspor.

9 Contoh perhitungan harga sosial atau harga paritas impor untuk padi.
Dimulai dengan harga fob (free on board) yaitu harga ekspor di negara pengekspor (misal, $150 per ton untuk kualitas beras dengan kadar pecah 25 persen di Bangkok, Thailand). Untuk mendapatkan harga cif (cost, insurance, freight) atau harga impor di pelabuhan dalam negeri ditambahkan biaya pengapalan dan asuransi kepada harga fob tersebut (misal $15 per ton beras dari Bangkok ke Jakarta). Harga cif Jakarta tersebut di nilai dalam Rupiah dengan mengalikannya dengan nilai tukar (misal, Rp /US$).

10 Seandainya perhitungan selanjutnya akan dilakukan dengan satuan unit per kilogam maka konversikan nilai tersebut kedalam Rupiah per kilogram. Kemudian tambahkan biaya transportasi dan handling dari pelabukan ke pasar pedagang besar terdekat. Karena harga di tingkat petani adalah harga dalam bentuk yang berbeda yaitu padi, bukan beras, maka faktor konversi (padi ke beras) harus digunakan untuk mengkonversikan harga Rupiah per kilogram beras menjadi harga Rupiah per kilogram padi (misal 1 kg padi = 0.64 kg beras). Faktor koreksi juga harus dimasukkan untuk biaya penggilingan, susut dan kadar air. Langkah terakhir dalam menghitung harga paritas impor padi ini adalah memasukkan biaya transportasi dari petani ke penggilingan.

11 F.o.b. Thailand ($/ton) 150.00 Freight & Insurance ($/ton) 20.00 C.i.f. Indonesia ($/ton) 170.00 Nilai tukar (Rp/$) 9.000 Premium Nilai Tukar (%) 0% Nilai Tukar Keseimbangan (Rp/$) C.i.f. Indonesia dalam mata uang domestik (Rp/ton) Faktor konversi berat (kg/ton) 1000 C.i.f. Indonesia dalam mata uang domestik (Rp/kg) 1530.0 Biaya transportasi dan handling ke pedagang besar (Rp/kg) 133 Harga setelah pengolahan (Rp/kg) 1663.0 Faktor konversi pengolahan (%) 0.64 Ongkos penggilingan, net (bekatul diperhitungkan) Rp/kg) 50 Nilai paritas impor (Rp/kg) 1014.3 Biaya distribusi ke tingkat petani (Rp/kg) Harga paritas di tingkat petani (Rp/kg) 964.3

12 Gambar 1. Penyesuaian Harga Internasional ke
Harga Tingkat Petani Harga di pedagang besar Rp 1.014/kg GKP 1. Harga dikonversi dengan nilai tukar resmi (9.000 Rp/$) 2. Ton dikonversi ke kg (1 ton = kg.) Harga = Rp 1.530/kg 3. Transportasi dan handling ke pasar pedagang besar Rp 133/kg. 4. Setelah penerapan faktor konversi (64%) Rp/kg = 1.014 5. Penggilingan = Rp/kg 50 CIF Jakarta (US$/ton) $170/ton FOB Bangkok (US$/ton) $150/ton Harga di tingkat petani Rp 964/kg International Freight dan Insurance =$15 Distribusi ke tingkat petani = Rp 50/kg

13 Harga Sosial Untuk Output Non-tradabel
Perhitungan harga sosial untuk barang non tradabel berbeda dengan barang tradabel. Harga sosial untuk barang non tradabel diestimasi dengan mengurangkan divergensi yang terjadi (baik karena distorsi kebijakan maupun kegagalan pasar) dari nilai privatnya.

14 Harga Sosial Untuk Output Non-tradabel
Namun, seringkali efek divergensi, terutama sebagai akibat kegagalan pasar bahkan juga distorsi kebijakan, hampir tidak mungkin diukur. Bila efek divergensi tidak bisa diestimasi, langkah berikutnya adalah mencari harga barang substitusinya untuk digunakan sebagai proxy dari harga sosial barang-barang non tradabel. Bila langkah ini pun tidak bisa dilakukan maka langkah terakhir yang mungkin dilakukan adalah menggunakan harga barang (atau barang substitusinya) di negara tetangga.

15 Harga Sosial Untuk Input Non-tradabel (Faktor Domestik)
Biaya faktor domestik diperlakukan berbeda dengan input tradabel karena tidak ada harga internasional untuk faktor domestik, yang seharusnya digunakan sebagai nilai sosial opportunity cost nya. Pemecahan yang mungkin dilakukan  dengan mendekomposisikannya, yaitu dengan membagi biaya input non tradable (faktor domestik) ke dalam unsur-unsur tenaga kerja terampil dan tidak terampil, modal, serta lahan.

16 Pendekatan Dalam Mengkaji Pasar Faktor Domestik
Sebagian dari faktor domestik, seperti modal dan tenaga kerja, memang ada yang bekerja dan mendapat penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Namun opportunity cost dari faktor domestik tersebut ditentukan di dalam negeri, bukan di pasar internasional. Upah, tingkat bunga, dan sewa lahan amat ditentukan oleh permintaan dan penawaran (atas faktor domestik) di dalam negeri, bukan oleh opportunity mempekerjakan faktor-faktor tersebut di luar negeri. Dengan kata lain, faktor domestik tersebut tidak sepenuhnya tradabel secara internasional, dan tidak ada harga internasional yang dapat digunakan sebagai angka perkiraan yang baik untuk opportunity cost dalam negeri.

17 Estimasi Harga Faktor Domestik
Harga sosial (harga efisiensi) untuk faktor domestik (lahan, tenaga kerja, dan modal) diestimasi dengan menerapkan prinsip social opportunity cost. Karena faktor domestik tidak diperdagangkan secara internasional, dan dengan sendirinya tidak punya harga internasional (harga dunia), social opportunity cost- nya diestimasi melalui observasi pasar faktor domestik di pedesaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar output dan pendapatan yang hilang karena faktor tersebut digunakan untuk memproduksi komoditas yang sedang kita teliti (dalam hal ini beras) dibandingkan apabila faktor tersebut digunakan untuk memproduksi komoditas alternatif terbaik lainnya (misalnya, tebu atau kedele).

18 Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi seberapa jauh fragmentasi di pasar faktor domestik telah terjadi dan apa penyebabnya - alamiah (yang bersifat immutable), kegagalan pasar (berhubungan dengan ketersediaan kelembagaan), dan distorsi kebijakan (policy induced). Fragmentasi terjadi apabila harga salah satu faktor domestik berbeda dengan harga faktor domestik yang sama di seluruh sub-pasar. Untuk melihat berapa besar fragmentasi yang terjadi, harus dibandingkan harga untuk faktor domestik dengan jenis dan kualitas yang sama diantara pasar-pasar yang berbeda.

19 Bukti penting yang harus dicari dalam melihat apakah kegagalan pasar telah terjadi atau tidak, dilakukan dengan melakukan pengecekan tingkat kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar (barriers to entry). Jika pelaku pasar bisa dengan bebas untuk masuk atau keluar dari pasar tersebut maka monopoli atupun monopsoni bukanlah penyebab terjadinya perbedaan harga faktor tersebut. Bila kegagalan pasar bukan merupakan penyebab fragmentasi pasar, maka divergensi tentulah disebabkan oleh distorsi kebijakan. Maka berarti kebijakan yang bisa menyebabkan terjadinya fragmentasi pasar tersebut

20 Estimasi Tingkat Upah Privat dan Sosial
Tenaga kerja bisa di klasifikasikan kedalam beberapa kategori, misalnya menurut jenis kelamin (wanita atau pria), golongan umur (anak-anak atau dewasa), tingkat keterampilan (tenaga tidak terampil, setengah terampil, terampil, atau tingkat menejer). Isu utamanya adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan produktivitas antar kategori, yang bisa menyebabkan tingkat upah yang berbeda.

21 Ada dua jenis kegagalan pasar yang bisa mempengaruhi sub-pasar tenaga kerja pedesaan di negara berkembang, yaitu monopsoni atau oligopsoni (dimana satu atau beberapa pengguna tenaga kerja (perusahaan) berkolusi untuk menekan upah) dan kekuatan serikat buruh (ketika kelompok serikat buruh memberikan tekanan yang menyebabkan naiknya upah). Apabila buruh mudah untuk masuk dan keluar dari pasar tenaga kerja pada masing-masing sub-pasar, maka hal itu merupakan bukti tidak efektifnya kekuatan yang mempengaruhi pasar, baik yang dimiliki oleh perusahaan maupun serikat buruh pasar efisien

22 Dua jenis distorsi kebijakan yang bisa mempengaruhi sub-pasar tenaga kerja pedesaan di negara berkembang adalah peraturan upah minimum serta tunjangan (pajak) pensiun dan kesehatan (dimana pemerintah mengharuskan perusahaan atau pengguna tenaga kerja untuk berkontribusi dan program kesehatan dan pensiun yang dengan sendirinya akan meningkatkan biaya upah buruh). Kebijakan semacam ini berkembang baik di negara berkembang maupun negara maju, namun umumnya tidak bisa diterapkan di pasar tenaga kerja pertanian kecuali di perkebunan besar dan pabrik pengolahan hasil pertanian.

23 Estimasi Harga Sewa Lahan Sosial
Lahan merupakan faktor produksi atau aset tak bergerak (fixed factor) dalam proses produksi pertanian. Berbeda dengan tenaga kerja dan modal yang bersifat bergerak (mobile) dan bisa berpindah kepada aktivitas lainnya, lahan bersifat tetap atau tak bergerak (immobile). Kecuali lahan tersebut terletak di dekat pusat kota, menjadi pusat perumahan atau perindustrian, opportunity cost dari lahan yang ditanami satu komoditas (atau satu pola tanam) adalah pendapatan yang diperoleh dari komoditas altertatif terbaiknya. Petani akan menggunakan lahannya untuk suatu komoditas sesuai dengan keuntungan yang akan diperoleh dari berbagai komoditas (termasuk kebutuhan pangan rumah tangga dan resiko yang harus ditanggung). Nilai lahan di pasar lahan (baik jual lepas maupun sewa-menyewa) tergantung kepada tingkat produktivitas lahan tersebut, dan dengan sendirinya juga tingkat keuntungan yang akan diperoleh petani pembeli atau penyewa lahan tersebut.

24 Penentuan harga sosial dari lahan mengikuti prinsip-prinsip social opportunity cost. Dilihat dari sudut pandang perekonomian nasional, nilai sosial dari sewa lahan adalah sama dengan keuntungan sosial (H) lahan yang diperoleh dari komoditas alternatif terbaik sebelum dikurangi nilai sewa lahan. Sebagai contoh, biaya sosial penggunaan lahan untuk menanam padi pada suatu musim adalah sama dengan keuntungan sosial yang hilang karena tidak menanami lahan tersebut dengan komoditas yang akan memberikan keuntungan terbaik setelah padi (misalnya, tebu atau kedele).

25 Estimasi Tingkat Bunga Privat dan Sosial
Modal : Modal investasi Modal kerja Sumber modal bagi petani : Tabungan keluarga  OCnya bunga tabungan Lembaga perkreditan formal Pemilik kios/toko/warung serta pedagang yang menjual pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya seringkali merupakan sumber kredit yang amat penting bagi petani meskipun dengan tingkat bunga yang cukup tinggi Pelepas uang (rentenir) yang umumnya merupakan sumber kredit dengan tingkat bunga tertinggi

26 Karena kompleksitas dari kemungkinan terjadinya kegagalan pasar dan distorsi kebijakan yang mempengaruhi pasar kredit keuangan, hampir-hampir tidak mungkin mengukur tingkat divergensinya. Pada prinsipnya, pendapatan sosial untuk modal (social return to capital) adalah pendapatan atas investasi publik atau privat yang akan dilakukan seandainya ada dana untuk melakukan investasi tersebut. Pada prakteknya, untuk mengestimasi tingkat bunga sosial modal kerja dan modal investasi, digunakan cara yang bersifat kira kira (arbitrary rule of thumb) – pengalaman dari negara berkembang atau negara maju lainnya pada saat negara-negara tersebut berada pada tingkat pembangunan yang sama dengan negara yang sedang menjadi fokus penelitian.

27 TERIMA KASIH