MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE melalui eGovernment oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika jakarta, 10 agustus 2012 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Presentasi berjudul: "MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE melalui eGovernment oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika jakarta, 10 agustus 2012 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA."— Transcript presentasi:

1 MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE melalui eGovernment oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika jakarta, 10 agustus 2012 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE Partisipasi.1 Akuntabilitas.2 Aturan hukum (Rule of law).3 Transparansi.4 Responsif.5 Berorientasi konsensus.6 Berkeadilan (Equity).7 Efektifitas dan Efisiensi.8 Visi Strategis.9 eGOVERNMENT 1.Partisipasi 2.Aksesibilitas 3.Akuntabilitas 4.Transparansi 5.Responsif 6.Efektivitas dan efisiensi dukung

3 eGovernment

4 eGOVERNMENT TUMBUH ALAMI  Inisiatif muncul dari masalah  Set-up infrastruktur  Bergantung pada individu secara informal  Pengembangannya bersifat sektoral  muncul pulau2 informasi PADAHAL...  Tuntutan organisasi makin tinggi  Masalah makin kompleks  Pengelola eGovt terbatas – terbebani tupoksi “asli”  Tingginya tuntutan integrasi CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id KONDISI YANG ADA…. KONDISI YANG ADA….

5 KONSEP e-GOVERNMENT Publik e-Government Hubungan Antar Instansi Layanan Informasi Layanan Kepemerintahan Partisipasi Government Portal Each agency (on/off)‏ Portal Induk Pemerintah Portal Instansi Pusat Data Terintegrasi Pemrosesan Terintegrasi Administrasi Umum Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Internet Mobile Telp Fax Surat Visit Ministry N Ministry 1 Ministry 2 Ministry 3 Audit Instansi 1 Manajemen SDM, dll. Manajemen Keuangan Audit Instansi 2 Instansi 3 Instansi n Saluran Layanan Fungsi 1 Fungsi 2 Fungsi n Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Portal untuk Pegawai Pemerintah

6 Cyber SpaceReal Space Internet Sehat dan Aman dunia Cyber yang semakin membesar Memfasilitasi terbentuknya jejaring dan kehidupan cyberspace yang konstruktif dan produktif Mendorong transformasi dari real space ke cyber space 1 2 3 4 Membawa added value dalam dunia nyata dan semakin membesar 5 TRANSFORMASI KE DUNIA MAYA

7 TRANSFORMASI SOSIAL -KULTUR Transformasi  Nilai (Cultural ethnics, Social, etc)  Regulasi  Pengembangan  Kegiatan lain (mis. transaksi) TRANSFORMASI Contoh : Commerce  e-Commerce Banking  e-Banking Notary  Cyber Notary Voting  eVoting,dll.

8 Gov ==> eGov Transformation from Manual to Digital ICT (Internet, Infrastructure and Application) Growing Up rapidly as Tools Attendance (Manual) ==> Finger Disposition Letter (Hardcopy) ==> e-Office Communication ==> Email DLL TRANSFORMASI GOVERNMENT

9 CATATAN: diolah dari www.depkumham.go.id TAHAPAN eGOVERNMENT ( inpres 3/2003 ) TAHAPAN eGOVERNMENT ( inpres 3/2003 ) PERSIAPAN Situs searah Penyiapan SDM, sarana PEMATANGAN Situs interaktif Jaringan lokal Aplikasi pendukung PEMANTAPAN Situs transaksi Integrasi internal PEMANFAATAN G2G, G2B, G2C yang terintegrasi

10 TANTANGAN KOLABORASI & INTEGRASI PRESIDEN WAKIL PRESIDEN POLHUKAM KESRA 28 LPNK 33 Pemprov 497 Pemda Perwakilandi LN PEREKONOMIAN KPUD DPRD PENGADILAN SEK.KABINET SEK. NEGARA KOMISI/DEWAN

11 STRATEGI IMPLEMENTASI 1.TINJAU ULANG PROSES BISNIS 2.OTOMASI 3.INTEGRASI 4.PENDEKATAN NON-TEKNIS (Kebijakan, SOP, Pelatihan, dll)

12 KESIAPAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

13 KEBIJAKAN  Inpres 3/2003: Strategi Implementasi eGovernment  mengamanatkan perlunya integrasi antar instansi pemerintah  SE Menkominfo no.05/2005: Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah  UU 11/2008 : Informasi dan Transaksi Elektronik  SE Menkominfo no.4/2010: Pengamanan Jaringan LAN pada Institusi Penyelenggara Negara  SE Menkominfo No: 01/2011: Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Instansi Penyelenggara Negara  mengamanatkan penempatan pusat data untuk layanan publik di wilayah hukum Indonesia  SE Menkominfo No.05/2011: Penerapan Tatakelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik  Penerapan tata kelola keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan SNI 27001:2011 KESIAPAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

14 KEBIJAKAN  SNI 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mengatur Kebijakan dan Manajemen Organisasi, Manajemen Resiko, Kerangka Kerja, Manajemen Aset Informasi, dan Teknologi  Indeks KAMI  Tingkat kematangan keamanan informasi di penyelenggara pelayanan publik berdasarkan kesesuaian dengan kriteria SNI 27001:2011  PeGI (Pemeringkatan eGovernment Indonesia)  usaha untuk mendapatkan peta kondisi implementasi eGovernment tingkat Kementerian dan Pemda, dilakukan setiap tahun.  IOSA (Indonesia Open Source Award)  penghargaan kepada instansi, mahasiswa, wartawan, tokoh dan komunitas atas prestasi dan karya-karyanya dalam pemanfaatan dan implementasi free and open source software  Forum eGovernment  forum ini dibentuk untuk mempercepat implementasi eGovernment di daerah KESIAPAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

15 TEKNIS  PALAPA RING, CAP-MCAP., PLIK-MPLIK, DESA PINTER, DESA DERING, WARDES, JARINGAN TERTUTUP ANTAR INSTANSI PEMERINTAH  APLIKASI INTERNAL  APLIKASI EKSTERNAL (bisa dimanfaatkan instansi lain), a.l: - PNSMail - Integrasi data - Perkantoran KESIAPAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

16 terima kasih ashw001@kominfo.go.id