DEFINISI KORUPSI. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20.

Presentasi berjudul: "DEFINISI KORUPSI. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20."— Transcript presentasi:

1 DEFINISI KORUPSI

2 Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi,

3 Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut :

4 Pasal 2; Pasal 3; Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 7 ayat (1) hurfu a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 8; Pasal 9;

5 Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c; Pasal 11; Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d; Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf f; Pasla 12 huruf g; PAsal 12 huruf h; Pasal 12 huruf I; Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan Pasal 13

6 Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1.Kerugian Keuangan negara; 2.Suap-menyuap; 3.Penggelapan dalam jabatan; 4.Pemerasan; 5.Perbuatan curang; 6.Benturan kepentingan dalam pengadaan; 7.Gratifikasi

7 Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana itu tertuang dalam Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR.

8 Jenis tindak piadna lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas : 1.Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21) 2.Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo. Pasal 28) 3.Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29) 4.Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 35) 5.Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36) 6.Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo. Pasal 31)