Kantor PERPUSNAS RI : Kedeputian II

Presentasi berjudul: "Kantor PERPUSNAS RI : Kedeputian II"— Transcript presentasi:

1 Kantor PERPUSNAS RI : Kedeputian II
Jl. Medan Merdeka Selatan 11, Jakarta Pusat Web : Telp. : ,

2 Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan
PERANAN PERPUSTAKAAN NASIONAL DALAM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Disampaikan oleh: Bambang Suriyo Utomo Deputi II PERPUSNAS Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan Pada : Seminar dan Lokakarya Kompetensi Pustakawan dan Kurikulum Pendidikan Ilmu Perpustakaan 2011 Yarsi, Jakaarta 6 Juli 2011

3 TINJAUAN PERPUSNAS Menurut UU No 43 Tahun 2007 dan RENSTRA PERPUSNAS 2010-2014

4 FUNGSI &TUGAS PERPUSNAS (Pasal 21)
Perpusnas adalah lembaga pemerintah non-departemen (LPND/LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara bertugas : menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan mengembangkan standar nasional perpustakaan.

5 KEWAJIBAN PERPUSNAS (Pasal 7)
Selaku Pemerintah berkewajiban: mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional; menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air; menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia); menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan; meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan; membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan; mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno

6 PERSPEKTIF LINGKUP PENGEMBANGAN SISTEM NASIONAL PERPUSTAKAAN
PERPUSNAS (Pembina & Penyelenggara Perp. Lingkup Nasional) KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN MENURUT JENIS DAN TIPE SDM PERPUSTAKAAN : KOMPETENSI & PROFESIONALITAS PEMUSTAKA AKTIF DAN PARTISIPATIF(edukasi) KOLEKSI NASIONAL PERPUSTAKAAN: KUALITAS, KEBERAGAMAN DAN AKSESIBILITAS SARANA & PRASARANA PERPUSTAKAAN (Bina Fasilitas) SISTEM LAYANAN PRIMA JASA PERPUSTAKAAN (Jenis & jangkau layan) SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMITRAAN LEMBAGA PENERBIT & DISTRIBUTOR (Sumber Utama Pasok Bahan Perpustakaan) SISTEM AKSES (rujukan & jejaring) DEPOSIT NASIONAL DAN PELESTARIAN KOLEKSI Bangsa Hidup Cerdas Masyarakat Gemar Membaca & Memanfaatkan Perpustakaan (Kampanye GMGB) PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN BINA SISTEM (DATA) STANDAR, NORMA, PROSEDUR, MANUAL & REGULASI (Standardisasi) TEKNOLOGI & LINGKUNGAN (PEMANFAATAN) KEPEDULIAN & PARTISIPASI STAKEHOLDER PERPUSTAKAAN (termasuk Org. Prof.) UU PERPUSTAKAAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

7 SASARAN STRATEGIS PERPUSNAS
PERPUSNAS mampu membangun sistem nasional perpustakaan serta membina dan merevitalisasi perpustakaan di Indonesia agar mampu menyediakan layanan perpustakaan secara profesional dalam satu sistem nasional, serta kompeten memfasilitasi dan memotivasi pemustaka/masyarakat Indonesia secara efektif dalam rangka mempercepat terwujudnya budaya gemar membaca dan belajar sepanjang hayat, melalui pendayagunaan 6 Fungsi PERPUSNAS Menjadikan Perpustakaan sebagai agen perubahan pembangunan melalui pembudayaan gemar membaca

8 Kebijakan Nasional Bidang Perpustakaan (menurut RPJMN 2010- 2014)
Pembangunan perpustakaan di Indonesia di arahkan pada: Peningkatan Minat dan Gemar Membaca Masyarakat, dengan strategi: (1) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Sarana Pembelajaran Sepanjang Hayat bagi Masyarakat; (2) Revitalisasi Perpustakaan di seluruh Indonesia; (3) Peningkatan Ketersediaan Layanan Perpustakaan Secara Merata; (4) Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Koleksi Perpustakaan; (5) Peningkatan Promosi Gemar Membaca dan Pemanfaatan Perpustakaan; dan (6) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Tenaga Perpustakaan”.

9 HAKEKAT PERPUSTAKAAN (menurut UU No 43 tahun 2007)
bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 4) diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan (Pasal 2) berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (Pasal 3).

10 PROSES UTAMA PERPUSTAKAAN : MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH INFORMASI
PENGEMBANGAN & PENGADAAN SUMBER INFORMASI PUSTAKA PENGOLAHAN SUMBER PENGELOLAAN & PERAWATAN KOLEKSI SUMBER PENGEMASAN INFORMASI SISTEM AKSES INFORMASI PUST PUBLIKASI (Penerbitan) JASA PERPUSTAKAAN (PENAWARAN & PELAYANAN PRODUK NILAI) PEMUSTAKA Nilai Tambah Nilai Tambah MASYARAKAT CERDAS & BERBUDAYA

11

12 POSISI PERAN SDM DALAM PROSES
PROSES BISNIS PERPUSTAKAAN (INPUT – PROSES – OUTPUT) SIMPAN DATA & KOLEKSI PUST. PERAN & KEWAJIBAN TENAGA PERPUSTAKAAN (Creating a Libr Serv Value) NILAI JASA PERPUSTAKAAN PERAN MANAJEMEN/STRUKTURAL Bahan Perpust. HULU HILIR PEMUSTAKA Eksekusi Koordinasi Evaluasi/Studi

13 TENAGA PERPUSTAKAAN Pustakawan (UU No. 43 tahun 2007)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) --- SK Menpan No. 132/KEP/M.PAN /12/2002, terdiri atas : Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Jabatan Fungsional Pustakawan Trampil Non Pegawai Negeri Sipil (Swasta) Tenaga Teknis Perpustakaan (kompetensi bidang non pustakawan yang diperlukan perpustakaan) Tenaga Ahli Perpustakaan Manajer/Pimpinan perpustakaan

14 Non Pustakawan

15 Langkah Strategis Cipta Nilai Perpustakaan
Inovatif menambah koleksi-koleksi buku yang ada dengan buku yang bagus dan menarik minat masyarakat target (pemustaka potensial), Terus berupaya melengkapi fasilitas perpustakaan yang mampu menciptakan kenyamanan layanan dan kepuasan pemustaka (sesuai, mudah, cepat, tepat, dan ramah) mewujudkan “pustakawan sebagai sahabat, guru, konsultan para pemustaka atau masyarakat target”. Menciptakan berbagai kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat untuk membaca dan memotivasi bahwa “membaca sebagai kebutuhan utama dalam merealisasikan kehidupan yang lebih berhasil dan sejahtera” (marketer skill) Memilih dan mengemas kembali koleksi yang menarik untuk dibaca dan yang memiliki nilai bagi pemustaka/masyarakat Menerapkan manajemen sistem mutu/layanan prima secara konsisten dan profesional

16 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TENAGA PERPUSTAKAAN (Fokus Bahasan : Jabatan Fungsional Pustakawan)

17 ACUAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
UU No 43 tahun 2007 Pasal Kep. Menpan No. 132/KEP/M.PAN /12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya” yang merupakan revisi dari Keputusan MENPAN No. 18 Th dan Keputusan MENPAN No. 33 Th. 1998 Kep. Bersama Kaperpusnas dan Ka. BKN Nomor 23 dan Nomor 21 Tahun 2003 (Petunjuk Pelaksanaan) Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 2 Tahun 2008 (Petunjuk Teknis JFP dan AK)) Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 64 Tahun 2006 (Penyusunan Formasi JFP) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (Diklat Jabatan PNS) Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 7 Tahun 2010 (Akreditasi dan Sertifikasi Program Diklat Tenaga Perpustakaan) Beberapa pedoman teknis terkait yang diterbitkan Perpusnas

18 Meningkatkan kinerja perpustakaan shg operasionalisasi tugas pokok dan fungsi perpustakaan terselenggara secara lebih produktif dan profesional. Membina karier pustakawan Memacu profesionalisme pustakawan

19 Batas Usia Pensiun dimungkinkan sampai dengan 65 th.
Pangkat/jabatan dimungkinkan s.d. IV/e – Pustakawan Utama Memperoleh Tunjangan Fungsional Naik pangkat dimungkinkan bisa 2 tahun sekali Naik jabatan dimungkinkan 1 tahun (bila angka kredit tercapai) Bebas ujian penyesuaian ijazah

20 PUSTAKAWAN TERAMPIL PUSTAKAWAN AHLI

21 Pustakawan Tingkat Terampil
Pustakawan Pelaksana (IIb sd IId) Pustakawan Pelaksana Lanjutan (IIIa, IIIb) Pustakawan Penyelia (IIIc, IIId) Pustakawan Tingkat Ahli Pustakawan Pertama (IIIa, IIIb) Pustakawan Muda (IIIc, IIId) Pustakawan Madya (IVa sd IVc) Pustakawan Utama (IVd, IVe)

22

23 PENGANGKATAN PERTAMA KALI PUSTAKAWAN
TINGKAT TERAMPIL Berijazah serendah-2nya Diploma II perpusdokinfo atau Diploma bid. lain + Diklat CPTT (Calon Pustakawan Tingkat Terampil) Serendah-2nya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, gol. ruang IIb; Bertugas pd unit perpusdokinfo sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut; Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-2nya baik dlm 1 tahun terakhir; TINGKAT AHLI Berijazah serendah-2nya S1 Perpusdokinfo atau S1 bidang lain + Diklat CPTA Serendah-2nya menduduki pangkat Penata Muda, gol. ruang IIIa; Bertugas pada unit perpusdokinfo sekurang-kurangnya 2 th berturut-turut; Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-2nya baik dlm 1 (satu) th terakhir

24 PENGANGKATAN PERPINDAHAN PUSTAKAWAN
TINGKAT AHLI Berijazah paling rendah S1 bid. perpusdokinfo atau S1 bid. lain + lulus Diklat CPTA Pangkat paling rendah Pengatur Muda, gol. III/a; Memiliki pengalaman di bid. kepustakawanan sekurang-2nya 2 th berturut-turut; Usia setinggi–tingginya 51 tahun. Setiap unsur DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Memenuhi a.k. kumulatif minimal yg ditentukan TINGKAT TERAMPIL Berijazah paling rendah D2 bidang perpus-dokinfo atau D2 bid. lain + lulus Diklat CPTT Pangkat paling rendah Pengatur Muda, gol. II/b; Memiliki pengalaman di bid. kepustakawanan sekurang-kurangnya 2 th berturut-turut; Usia setinggi–tingginya 51 tahun. Setiap unsur DP3 paling rendah bernilai baik dlm 1 tahun terakhir. Memenuhi a.k. kumulatif min. yg ditentukan

25 TUGAS POKOK PUSTAKAWAN
TINGKAT TERAMPIL Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi Pemasyarakatan perpusdokinfo TINGKAT AHLI Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi Pemasyarakatan perpusdokinfo Pengkajian pengembangan perpusdokinfo Catatan : Masing-masing tugas diatas dijabarkan dalam Unsur, Sub Unsur dan Butir Kegiatan yang memiliki angka kredit per satuan hasil kerja

26 1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pustakawan Utama; 2
1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pustakawan Utama; (enam puluh tahun) bagi: a. Pustakawan Madya; b. Pustakawan Muda; c. Pustakawan Penyelia.

27 Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan Peraturan Presiden No. 47 Th
Besaran Tunjangan I Kelompok Ahli : Pustakawan Utama : IV/D, IV/E Pustakawan Madya : IV/A, IV/B, IV/C Pustakawan Muda : III/C, III/D Pustakawan Pertama : III/A, III/B Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- II Kelompok Terampil : Pustakawan Penyelia : III/C, III/D Pustakawan Pelaksana Lanjutan : III/A, III/B Pustakawan Pelaksana : II/B, II/C, II/D Rp ,- Rp ,- Rp ,-

28 KONDISI PUSTAKAWAN Jumlah pejabat fungsional pustakawan relatif tidak banyak berkembang selama lebih dari 20 tahun, bahkan cenderung turun. Tahun 2010 sebanyak 3024 orang, awal tahun 2011 sebanyak 3004 dan pertengahan tahun 2011 sebanyak 3000 (karena pensiun) Penyebaran yang tidak merata dan tidak proporsional ini melayani 33 provinsi, 498 kab/kota, lebih dari desa/kel, dan lebih dari 220 juta penduduk. Artinya pustakawan (PNS) masih jauh kurang dari kebutuhan, serta kurang terbina dan kurang diberi apresiasi dengan optimal sehingga menjadikan sebagai jabatan yang tidak menarik

29 PETA PENYEBARAN PUSTAKAWAN (per Juni 2011) (per tahun 2010
DKI Jakarta 354 orang orang Jawa Barat 278 orang orang Jawa Tengah 249 orang orang Jawa Timur 225 orang orang Sulawesi Selatan 205 orang orang DI Yogyakarta 202 orang orang Sumatera Barat 125 orang orang Bali orang orang Sulawesi Utara 118 orang orang Sumatera Utara 114 orang orang Kalimantan Selatan 101 orang orang Provinsi lain < 100 orang (terkecil Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Kep Riau, dan Babel < 5 orang)

30 Peta Pustakawan Berdasarkan distribusi di Provinsi
DKI Daerah Lain SULSEL

31 Penyebaran Pustakawan Berdasarkan Institusi
PS (Perp Sekolah) : orang PT (Perp Perg Tinggi) : orang PK (Perp Khusus) : orang PP (Perp Provinsi) : orang PN (PERPUSNAS) : orang PU (Perp Umum Kab/Kota) : 133 orang Total = orang Catatan : Idealnya pustakawan di Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Umum Lebih banyak

32 JENIS PERPUSTAKAAN (terdaftar dalam NPP)
Perpustakaan Umum (prov/kab/kota) Perpustakaan khusus Perpustakaan sekolah : SD SMP SMA Madrasah Perguruan Tinggi Perpustakaan Desa/Kelurahan

33 BAGAIMANA MENGATASI KESENJANGAN PUSTAKAWAN
Memperbaiki sistem pembinaan jabatan fungsional pustakawan (PNS dan Non PNS) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pustakawan yang ada (diklat dan akreditasi sertifikasi) Meningkatkan sistem tunjangan pustakawan sebagai model sistem apresiasi Melakukan sosialisasi dan promosi pustakawan (meningkatkan citra) Melakukan kerjasama pengembangan formasi dan pola rekrutasi Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan kepustakawanan/perpustakaan (Perguruan Tinggi) Melakukan kajian sistem jabfung dan kompetensi pustakawan

34 PEMBINAAN SDM PERPUSTAKAAN
Sistem Jabatan Fungsional & Kompetensi Pustakawan Sistem DIK & LAT Kepustakawanan (termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi) Sistem Komunikasi & Informasi Profesi (termasuk Organisasi) Sistem Organisasi/Manajemen Perpustakaan

35 a. Penyusunan standar kompetensi (SKKNI)
Mendesak PP Pelaksanaan UU No. 43 tahun 2007, dan menjabarkan dalam pedoman teknis Mengembangakan Standar Nasional Tenaga Perpustakaan (kompetensi – SKKNI, pengelolaan - SNI ) Sertifikasi Kompetensi Pustakawan a. Penyusunan standar kompetensi (SKKNI) b. Pembentukan LSP terpercaya (terakreditasi) c. Pengembangan tenaga asesor kompeten (tersertifikasi) d. Penyusunan materi uji kompetensi e. Pembentukan tempat uji kompetensi Revisi Kep Menpan dan Pengembangan pustakawan perpustakaan non pemerintah Usulan kenaikan tunjangan fungsional Pustakawan Pengembangan sistem data dan rekrutasi pustakawan Peningkatan kompetensi Tim Penilai & Lembaga Diklat

36 LEMBAGA DIKLAT TENAGA PERRPUSTAKAAN
Dasarnya : PP Nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, dimana pada pasal 22 dikatakan Diklat Fungsional dan/atau Diklat Teknis Perpustakaan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat terakreditasi. Diklat Tenaga Perpustakaan terdiri atas : Diklat Pustakawan, meliputi diklat CPTA, CPTT dan Alih Jalur Diklat Teknis Perpustakaan, meliputi berbagai diklat yang terkait dengan aktivitas perpustakaan (dari hulu hingga hilir) Diklat Tenaga Teknis Perpustakaan, meliputi diklat teknis komputer, audio visual, dan ketatausahaan.

37 KEBIJAKAN DESENTRALISASI DIKLAT
Selama ini banyak dan hanya dilaksanakan oleh Perpusnas (meskipun tempatnya di beberapa daerah) Kapasitas dan kemampuan sangat terbatas, sedangkan jumlah tenaga perpustakaan yang perlu ikut diklat sangat besar Untuk mengatasi kebutuhan, kedepan sistem diklat diselenggarakan oleh daerah yang siap dan tersedia tenaga pengajarnya (kerjasama dengan PT setempat), sedangkan Perpusnas lebih mengembangkan dan membina sistem diklat, serta menyelenggarakan diklat TOT dan diklat kompetensi serta diklat manajemen untuk kepala perpustakaan

38 UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI DIKLAT
Tenaga Kediklatan Perpustakaan (bobot sebesar 45%), meliputi : Pengelola lembaga diklat Fasilitator/Pengajar/Widyaiswara Program Diklat Perpustakaan (bobot sebesar 30%), meliputi : Kurikulum Bahan diklat Metode diklat Jangka waktu pelaksanaan program diklat Peserta diklat Panduan diklat Laporan penyelenggaraandiklat Fasilitas Diklat Perpustakaan (bobot sebesar 25%) Sarana diklat Prasarana diklat

39 MEMPERJUANGKAN SISTEM TUNJANGAN PUSTAKAWAN
Tunjangan Jenjang + Tunjangan Kompetensi + Tunjangan Khusus ++ Tunjangan Jenjang : Tunjangan pokok setiap jenjang jabatan yang jumlahnya sama untuk setiap jenjang yang sama Tunjangan kompetensi : Tunjangan yang diberikan berdasarkan sertifikat tingkat kompetensi (profesional) yang dimiliki pustakawan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi Tunjangan Khusus : tunjangan yang diberikan karena dikaitkan dengan risiko tugas jabatan dan tanggung jawab pada pekerjaan yang memiliki karakteristik khusus misal pelaksana pelestarian dokumen, pengelola koleksi naskah kuno, pelaksana perpustakaan daerah terpencil dsb. Disamping tunjangan diatas, sebaiknya untuk menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh pustakawan perlu diusahakan dukungan general checkup

40

41 PENYUSUNAN FORMASI PUSTAKAWAN
Formasi diupayakan melalui analisa/kajian serta kerjasama antar pihak (eksekutif perpustakaan dan lembaga pembina kepegawaian, serta lembaga pendanaan) Formula Formasi Jabatan : W Formasi JF = x orang JKE dimana : w adalah jumlah jam seluruh waktu untuk menyelesaikan volume beban kerja/kegiatan pekerjaan 1 tahun JKE adalah standar jam kerja efektif yang harus digunakan oleh seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan selama 1 tahun (1250 jam) atau 37 jam 30 menit per minggu.

42 ASPEK PENTING SDM PERPUSTAKAAN
Peta Kondisi Pustakawan (Ahli & Terampil) dan Tenaga Perpustakaan lainnya Peta Kebutuhan & Formasi Tenaga Perpustakaan Peta Produktivitas Lembaga Pendidikan Pustakawan (Sekolah & Luar Sekolah) Sistem Pembinaan Kemampuan dan Kinerja pustakawan (Training & Sistem Akrediatsi-sertifikasi Kompetensi) Sistem Appresiasi Kinerja Tenaga Perpustakaan

43 PENUTUP Pustakawan merupakan tenaga inti dan motor perpustakaan, disamping tenaga teknis perpustakaan (UU No 43 tahun 2007) Jabatan fungsional pustakawan meskipun belum berkembang baik, merupakan cara pembinaan tenaga perpustakaan yang sesuai Sistem kompetensi perlu dikembangkan untuk menciptakan kondisi pembinaan yang lebih tidak diskriminatif, lebih obyektif, dan diterima oleh pasar Jumlah maupun kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan lain harus diupayakan sesuai dengan kebutuhan lapangan (melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan pola desentralisasi diklat).

44 TERIMA KASIH