Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI

Presentasi berjudul: "Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI"— Transcript presentasi:

1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyeberangan Selat Sunda; Identifikasi awal
Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI Pusat Penelitian Geografi Terapan UI

2 Pengantar: mengapa perlu KLHS?
Aplikasi KLHS bagi Kebijakan dan Perencanaan Identifikasi awal untuk kebijakan Penyeberangan Selat Sunda Contoh Kasus Rehabilitasi dan Rekonstruksi “Aceh Tsunami”

3 MASALAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Kecenderungan kritikal Degradasi Lingkungan Hidup dan deplesi Sumber Daya Alam (SDA) Meningkatnya disparitas pendapatan Meingkatnya kemiskinan dan marjinalisasi Jumlah dan pertumbuhan populasi Pola dan volume ekonomi Pilihan teknologi Perkiraan kecenderungan Peran Pemerintah Kualitas Lingkungan Hidup Sistem nilai, keinginan/hasrat, dan aspirasi Struktur kekuatan (politik) Pengetahuan dan Pemahaman Kecenderungan tertinggi (ultimate trend) Proses ekologis jangka panjang Kebutuhan kehidupan Dikotomi baru: Ekonomi Berkelanjutan vs Ekologi Berkelanjutan? Dimanakah posisi kita saat ini? Menuju arah keberlanjutan yang mana? Jadi mau kemanakah kita? Apakah akan tercipta Paranoia atau kemitraan

4 Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan dan peran Kelembagaan (Formal dan Informal) sebagai “Pendorong/Driver” Institusi (Formal dan Informal) Lingkungan Hidup Sosial Ekonomi Sumber: Partidario, 2000

5 MENGAPA PERLU Kajian Lingkungan Hidup Strategis/ KLHS?
Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. 5

6 APA KLHS? DEFINISI SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations (Sadler dan Verheem, 1996). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan LH yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial 6

7 KLHS MEMFASILITASI TERINTEGRASINYA ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN (Untuk Kebijakan-Rencana-Program/KRP)

8 Tujuan Generik (Generic Objectives)
Tujuan KLHS Maksud (Aim) Tujuan Generik (Generic Objectives) Instrumental Mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari kebijakan, rencana, program untuk proses pengambilan keputusan Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, atau program. Transformatif Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi Substantif Meminimumkan potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari kebijakan, rencana, atau program (tingkat keberlanjutan lemah) Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan moderat) Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan moderat sampai tinggi)

9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
TIPOLOGI Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral Source: Partidario, 2000

10 Nilai Dasar KLHS Keterkaitan (interdependency)
Keseimbangan (equilibrium) Keadilan sosial & ekonomi (socio-economic just) Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

11 PRINSIP-PRINSIP (Kriteria performa)
Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led) Dijiwai oleh semangat keberlanjutan (sustainability led) Komprehensif (comprehensive scope) Relevan untuk keputusan (decision relevant) Integratif (integrative) Partisipatif (participative) Efektif biaya (cost-effectiveness) Sumber: IAIA, 2000 11

12 Atribut AMDAL KLHS Posisi Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cenderung pro-aktif Fokus analisis Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Dampak kumulatif Amat terbatas Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif Titik berat telaahan Mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif Kedalaman Sempit, dalam dan rinci Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum Deskripsi proses Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu Fokus pengendalian dampak Menangani simptom kerusakan lingkungan Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan,

13 BEDA DENGAN AMDAL [lanjutan]
KLHS PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian & persetujuan AMDAL Tidak diperlukan institusi yg berwenang memberikan penilaian & persetujuan KLHS 13

14 Sumber: WB, 2002

15 Institusi penanggungjawab
Aplikasi KLHS dalam Konteks Pembangunan di Indonesia Aplikasi KLHS Sistem Inti Institusi penanggungjawab Tata Ruang RTRW Dept. PU – Pemda Rencana Pembangunan Daerah RPJP (D), RPJM (D), RTRW(D) Dept. Dagri – Pemda Rencana Pembangunan Nasional Perencanaan Nasional Bappenas KLHS sektor Belum sepenuhnya dikembangkan Dept. Sektoral Kebijakan KLHS Wajib (?) Sukarela (?) Kajian belum sepenuhnya selesai dikaji KLH/ Bappenas/ Depdagri Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007 15

16 (integrated processes)
Peran KLHS dalam proses pembuatan keputusan/ kebijakan (merged processes) (integrated processes)

17 Mana yang paling efektif?
Merged processes: Opsi terbaik jika para perencana memiliki sikap yang positif terhadap permasalahan LH dan KLHS Integrated processes: Opsi terbaik untuk kasus yang memiliki sikap negatif (terhadap LH) Dasar yang terbaik (only?) untuk membuat peraturan Praktek yang paling banyak diterapkan di dunia Sumber: Verheem, 2007

18 Seberapa ‘dini’ KLHS mulai diterapkan?
‘Sangat awal’: Proposal kebijakan belum ada (baru ide/wacana) Analisis KLHS dibutuhkan untuk mengatasi masalah KLHS membantu membangun proposal ‘Awal’: Sudah ada proposal kebijakan KLHS mengkaji dampak Proses KLHS memberi peluang alternatif yang lebih baik Sumber: Verheem, 2007

19 PEMANFAATAN KLHS DI DUNIA
KLHS sampai saat ini secara luas dimanfaatkan untuk bidang-bidang, diantaranya: Perjanjian internasional Privatisasi Program Operasi Terstruktur Anggaran Nasional Rencana Investasi Jangka Panjang Proposal legislatif Kebijakan Global dan Sektoral Kebijakan Strategi Pengentasan Kemiskinan penataan Ruang dan Perencanaan Tata Guna Tanah Perencanaan Sektoral (transportasi, pertanian, pariwisata, pertambangan, infrastruktur, dll)

20 Metode KLHS yang sering diterapkan Teknik yang sering digunakan
Metode yang sering diterapkan dalam KLHS Penggunaan metode dan teknik yang cocok dalam KLHS tergantung dari kisaran aspek-aspek yang dikaji dan disarankan ‘Taylor Made’ sesuai dengan kapasitas yang tersedia untuk kajian Metode KLHS yang sering diterapkan Metode KLHS Teknik yang sering digunakan Penapisan Indikator, checklists, konsultasi Tenaga Ahli Pelingkupan Indikator, checklists, matriks, partisipasi publik, konsultasi Kajian dampak Matriks, survey, partisipasi publik, konsultasi, jaringan, analisis statistik, peta overlay Review Konsultasi, partisipasi publik Pengambilan Keputusan Checklists, matriks, peta overlay Tindak - lanjut Indikator, survey Sumber: Thomas B. Fisher

21 Contoh penerapan metode KLHS; kasus perencanaan transportasi
Sumber: Thomas B. Fisher

22

23

24 ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN dan STRATEGI
Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda – DEPDAGRI Pusat Penelitian Geografi Terapan UI

25 Upaya penyusunan Kebijakan berbasis KLHS
KLHS adalah upaya “antisipatif dan preventif”: KLHS dirancang untuk mengintegrasikan perhatian dan pengamanan (safeguards) terhadap kepentingan LH dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, mulai dari awal rancangan sampai pemantauan dampak ataupun hasil kegiatan dengan tetap mengutamakan penekanan pada pentingnya menciptakan alternatif-alternatif kebijakan pembangunan Pendalaman dan Permukaan KLHS (Deep and Shallow SEA)  Pendalaman KLHS (Deep SEA): mengkaji secara mendalam akar permasalahan ketidak-berlanjutan pembangunan (unsustainable development)  Permukaan KLHS (Shallow SEA): fokus pada dampak langsung dan segera akibat ketetapan suatu kebijakan (immediate impact of policy) terhadap kondisi LH

26 KLHS dan KRP (Kebijakan-Rencana-Program)

27 Strategi vs Perencanaan
Strategi adalah seni untuk memanfaatkan sumberdaya. Merupakan satu studi terhadap sejumlah opsi dan memilih diantaranya yang paling layak/cocok/baik. Seperti dalam permainan catur, strategi dibangun berdasarkan antisipasi terhadap satu kemungkinan kumpulan aksi. Perencanaan berhubungan dengan eksekusi suatu strategi. Sumberdaya apa saja yang diperlukan? Bagaimana kerangka waktunya? Siapa yang akan melaksanakannya? Dan bagaimana jika yang terjadi tidak sesuai dengan rencana?

28 Strategi apa adanya dan Strategi yang dirancang
Maksud Strategi Strategi yg tdk direalisasi Strategi apa adanya Performa Unggulan dapat Dipertahankan Strategi yang terrealisasi Strategi yang dirancang Adapted from: Mintzberg, H. “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy” California Management Review. Volume 30 Number1, Fall 1987.

29 ARAHAN STRATEGIS Diarahkan secara Formal STRATEGI “Musibah dari Awal”
Kacau STRATEGI Baik “Musibah dari Awal” “Pekerjaan Setengah-setengah” “Menapak dengan Susah Payah” “Nah ini Ada Harapan Berhasil” Kacau EKSEKUSI Baik Diarahkan oleh Tenaga Ahli

30 Maria Partidario, 2007 Pesan Kunci KLHS dapat menjadi instrumen untuk mengintegrasikan aksi Strategis jika dioperasikan secara Strategis

31 7 Prinsip KLHS mendasar bagi Strategic-based Approach
Memahami bahwa strategi yang dirumuskan adalah obyek KLHS dan untuk konteks kajian; Pastikan kajiannya memiliki perspektif jangka panjang, lintas sektor, dan integratif; 3. Fokus pada faktor-faktor kritis untuk pengambilan keputusan dan bekerja dengan dimensi kecenderungan waktu daripada kondisi saat ini; 4. Mengadopsi satu sikap yang dapat memfasilitasi, pengambilan keputusan, mendukung para pengambilan keputusan, dan memberdayakan pengambilan keputusan berkelanjutan; 5. Terus menerus memberikan informasi bagi pengambilan keputusan strategis dan dengan cara yang pragmatis (dapat dilakukan dalam setiap unit pengambilan keputusan), dengan tujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan 6. Gunakan strategi komunikasi, dengan memperhatikan multi perspektif and tindakan berlandaskan good governance 7. Pastikan proses atau tahapan pengambilan keputusan terpantau dan dikaji secara sistematik terhadap tujuan

32 Elemen Kunci dalam Metodologi berbasis Strategis
Menetapkan Critical Factors for Decision (CFD) Critical Factors (Faktor-Faktor Kritis) merupakan isu-isu fokal yang saling terikat – menunjukkan ketidakpastian Titik kritis SI: Strategic Issues (menjelaskan tujuan Strategi dalam satu perencanaan) SRF: Strategic Reference Framework (menjelaskan acuan kajian berdasarkan kondisi LH utama, tujuan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan sektoral; dan terkait dengan tujuan perencanaan lainnya – internasional) EF: Environmental Factors (menjelaskan aspek utama kondisi LH saat ini; karakteristik LH yang paling berpotensi terkena dampak)

33

34 Untuk meningkatkan keefektifan KLHS dibutuhkan:
Pemahaman dalam konteks institusional Konfigurasi aktor/jaringan Karakteristik proses pengambilan keputusan Aturan pengambilan keputusan Mengadaptasi proses KLHS Keterbatsan kapasitas dan sumber daya Norma-norma dan prioritas Kepentingan dan kekuatan Rancangan sebagai pendukung kebijakan Pengintegrasian proses melalui: formulasi permasalahan, tujuan, alternatif, dampak, dan pilihan-pilihan Kegunaan dan relevansi untuk ketetapan yang sudah diputuskan

35 Faktor-faktor sukses dalam melaksanakan KLHS
Kebijakan ada political will untuk melaksanakan KLHS dan dimanfaatkan hasilnya visi dapat dijabarkan dalam target dan tujuan  Institusi ada kapasitas untuk menilai dan mengnterpretasikan hasil KLHS prosesnya terorganisir dan terjadwal dengan baik fungsi evaluasi yang mapan dan independen ada hubungan yang erat dengan proses pengambilan keputusan organisasi yang melibatkan seluruh kementerian atau dinas yang relevan  Metodologi kebutuhan dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data cocok dan disetujui hasilnya dapat dikombinasikan dengan analisis ekonomi data dapat dimanfaatkan secara elektronik ada kesepakatan dalam hal pembobotan  Komunikasi hasil KLHS dapat disampaikan secara sederhana dan komprehensif tmenggambarkan perbadingan alternatif-alternatif thasilnya dapat disandingkan dengan target nasional atau sektoral  

36 Identifikasi AWAL KLHS bagi Penyeberangan Selat Sunda

37 Penetapan Prioritas Pembangunan
"Lingkaran Setan" Problem Pembangunan Penetapan Prioritas Pembangunan Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas diantara sektor-sektor Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit Pengangguran Pertmbhn eko. rendah Tabungan terbatas REGION Jabodetabekcur Sedikit input modern Ouput pertanian kecil Kurang modal Daya beli rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Produktifitas rendah Diet jelek Pendapatan/kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Kesehatan buruk Kurang gizi Kemiskinan Kondisi hidup tak sehat Output/ pekerja kurang Pendidikan kurang Perumahan tak layak Sumber: Triarko N, 2006

38 Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan
Berbasis Regional Aktifitas Pembangunan Kondisi Pembangunan sudah kritis  Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan Tidak Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Tingkat Pembangunan Penyeberangan Selat Sunda-Sumatera/Jawa Aktifitas Masyarakat Kondisi Pembangunan mengarah kritis  perlu perlakuan khusus Tingkat Pembangunan Penyeberangan Selat Sunda – Sumatera/Jawa Krisis Ekologi Ambang batas Ambang batas Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Tingkat Pembangunan Penyeberangan Selat Sunda – Sumatera/Jawa Kondisi pembangunan yg aman  perlu/ dapat dipertahankan kelangusngannya Waktu Sumber: Triarko N, 2006

39 Alih fungsi lahan sawah
Indikasi umum kondisi pulau Sumatera dan Jawa 4. Pangan Alih fungsi lahan sawah Penyusutan luasan sawah terbesar terjadi di wilayah Jawa dan Bali seluas ha atau sekitar ha/tahun.

40 Indikasi umum kondisi pulau Sumatera dan Jawa
2007 Threat Status of Natural forest in 38 EFRs Threat Status (Loss since 1985) Critically Endangered (>70% ) Endangered (50-70%) Vulnerable (40-50%) Near Threatened (20-40%) Least Concern (0-20%) Many EFRs in Eastern lowland and Swamp zones are “Critically Endangered ” or “Endangered”. Many EFRs in Western coast, Hill and Montane zones are “Near Threatened” or “Least Concern”. EFR: Eco-Floristic Region

41 Natural forest loss 1985-2007 by Function by Province
Sumber: WWF, 2008

42

43 Kondisi umum LH pulau sumatera dan jawa mengarah pada situasi kritis
Indikasi umum kondisi pulau Sumatera dan Jawa 5. Air Ketersediaan Air Ketersediaan air per kapita (m3/kapita/th) Nama Provinsi 1990 1995 2000 2005 (Qrata+Air Tanah) (Q90%+Air Tanah) DKI Jakarta 138 124 136 152 59 Jawa Barat*) 2,347 2,165 1,907 1,744 431 Jawa Tengah 1,480 1,421 1,368 1,303 268 DI Yogyakarta 762 713 714 689 194 Jawa Timur 1,280 1,231 1,205 1,139 294 J a w a 1,583 1,491 1,414 1,338 323 Catatan: *)Termasuk Banten Kondisi umum LH pulau sumatera dan jawa mengarah pada situasi kritis

44 UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009:
Identifikasi AWAL Penyeberangan Selat Sunda (1) UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009: Pasal 15 Pemerintah (Pusat) dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) pembangunan Pemmerintah dan Pemda wajib melaksanakan rekomendasi KLHS dalam penyusunan RPJP (N/D), RPJM (N/D), dan RTRW (N/D) Pasal 16 KLHS mencakup daya dukung dan daya tampung, perkiraan resiko LH, kinerja jasa ekosistem, efisiensi SDA, resiliensi dan kapasitas adaptasi perubahan iklim, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Pasal 17 KLHS menjadi dasar KRP di suatu wilayah Pasal 18 Tata laksana KLHS diatur dalam PP Pasal 19 Perencanaan tata ruang wajib didasarkan KLHS untuk menjaga kelestarian fungsi LH dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

45 Sistem Lingkungan Hidup Sistem Ekonomi
Contoh Simplifikasi Integrasi Keterkaitan Sistem LH dan Sistem Ekonomi (Kerangka Pemahaman KLHS) Sistem Lingkungan Hidup Sistem Ekonomi Perubahan pada SD Air, Penggunaan Tanah, Permodalan, Ketenagkerjaan, dan Produktifitas Tekanan LH Perubahan Iklim dan Variasinya Naiknya permukaan air laut Perubahan pada pola produksi dan konsumsi Kejadian ekstrim (bencana) Dampak pd LH Kerentanan Dampak pd Ekonomi Ketersediaan SD Air, udara dan tanah berkualitas Tekanan Ekonomi KEBIJAKAN Mitigasi Adaptasi Perubahan pada emisi dan tutupan lahan

46 Identifikasi AWAL Konsekuensi Penyeberangan Selat Sunda (2)
Pendekataan perhitungan dampak kumulatif: Teknik perhitungan - linier - non-linier - kombinasi (system dynamic) b. Orientasi output - Trade-off? - Zero sum game? - Positive sum game? Daya dukung- Daya tampung ( minus ) 10 – 15 tahun ? ? ? Daya dukung- Daya tampung ( maksimum ) ? Titik Kritis Ekologis ? Solusi Strategis: ‘ bend-down the curve’ Sumatera berpotensi sebagai hinterland Jawa  aliran (barang dan manusia) dari Sumatera- Jawa dialihkan sebaliknya secara berimbang (urusan penataan ruang) Pola konsentrasi pembangunan linier (mengikuti jalur “life in the fast lane” trans Sumatera dan Pantura Jawa) perlu dipecah/disperse secara terkendali sesuai daya dukung dan daya tampung ? Daya dukung- Daya tampung ( surplus ) Tahap awal Tahap operasi penuh Sebelum konstruksi JSS Saat konstruksi JSS Setelah beroperasi JSS

47 Dampak Positif secara ruang
Akan lebih memberikan multiplier effect ekonomi mengikuti jalur transportasi daripada nodal /pusat pengembangan di mulut penyeberangan (seperti pengalaman Eurotunnel) Pertumbuhan ekonomi dapat lebih cepat karena transaksi barang dan jasa lebih lancar Peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih terbuka seiring dengan lebih banyak modal mengalir Dampak Negatif secara ruang Pada jalur linier transporatsi Sumatera-Jawa akan lebih cepat mengalami tekanan dan konsekuensi alih lahan. Struktur sosial budaya dan pola kehidupan sehari-hari akan berubah ke arah yang lebih rasional. Mengingat lemahnya daya saing pada sektor sekunder dan tersier maka tekanan pada sektor primer akan menjadi titik utama, artinya eksploitasi SDA akan meningkat tajam. Tekanan terhadap biodiversitas meningkat. Ekosistem berubah  peluang percepatan perubahan iklim Bagaimana perhitungan portofolio terhadap total aset (tangibel/intangibel) demi PB? Jika SDA dan daya dukung semakin terbatas bagaimana siklus ekonomi nya? Berapa tahun “golden period”nya ?

48 CONTOH PENETAPAN STRATEGI DAN SOLUSI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daya dukung Daya tampung Resiko LH Jasa ekosistem Efisiensi SDA Mitigasi dan Adaptasi terhadap perubahan iklim Keanekaragaman hayati S T R A T E G I Penataan ruang/Penggunaan tanah √ RPJP/RPJM : Daya saing daerah Pemanfaatan SDA Good Governance Investasi S O L U S I Manajemen penggunaan tanah (P4T) Jawa – Sumatera Incorporate Efisiensi SDA/SD alternatif Good Governance/ Public participation Pola kerjasama (Public Private Partnership) Tema-tema yang dianalisis dengan menggunakan KLHS

49 Contoh Penerapan KLHS dalam Kasus Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi “Aceh Tsunami”
Tim CEPP-BAPPENAS 2006

50 Skenario Makro Critical Pressure Points Di Aceh
Berbasis Pemahaman Pembangunan Berkelanjutan Perlu adanya Intervensi Kebijakan untuk mengurangi Dampak Negatif Pembangunan Tingkat Kegiatan Pembangunan Critical Pressure Points of Natural Resources aspect (physical Environment) Critical Pressure Points on Social-Economic aspects Kegiatan pembangunan dan masyarakat ? Kegiatan pembangunan dan masyarakat ? Sebelum Bencana Gempa dan Tsunami Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masa setelah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terjadinya Bencana Gempa dan Tsunami serta Masa Gawat Darurat

51 Struktur Model Dinamika Daerah
Penduduk Pembangunan rumah Pembuatan bata Pengadaan kayu konstruksi Pengadaan kayu bakar untuk pembuatan batu Pengadaan kayu konstruksi Dinamika Pembangunan Daerah Pengadaan pasir Pengadaan batu pondasi Pembangunan jalan Lahan Lahan permukiman Lahan ekonomi Lahan pertanian Lahan terbuka Ekonomi Ek. pertanian Ek. industri Ek. non-industri

52 Metode Kajian CEPP Mengembangkan Modeling Berbasis System Dynamics
Dengan software Powersim u/ mengetahui perilaku dinamika (perubahan berdasarkan perjalanan waktu) u/ mengidentifikasi variabel-variabel dari perubahan berdasarkan perjalanan waktu tersebut u/ menguji sensitivitas model melalui intervensi terhadap variabel-variabel tersebut Sehingga variabel yang sensitif terhadap perubahan perilaku dinamika dapat diklasifikasikan sebagai Critical Environmental Pressure Points (CEPP)

53

54