EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Presentasi berjudul: "EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
Oleh Agus Suryono

2 DAFTAR BACAAN Arief, Sritua dan Adi Sasono,1981, Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan. Buchanan, James, 1989, Essay on Political Economy, Honolulu, University of Hawai Press. Giddens, Anthony, 1998, The Third Way:The Renewal of Social Democracy, dalam Ketut Arya Mahardika (penerjemah), 1999, Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

3 Grindle, Merilee.S and Thomas, John W, 1991, Public Choice and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London. Haggard, Stephan and Kaufmann, Robert,R, 1995, The Political Economy of Democratic Transition, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Hudiyanto, 2004, Ekonomi Politik, Jakarta, Bumi Aksara. Kunio, Yoshihara, 1990, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Jakarta LP3ES.

4 Mas’oed, Mohtar,1997. Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Jakarta, Pustaka Pelajar.
, 2003, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Munandar, Haris dan Priatna, Dudy, 2003, Apakah Ekonomi Politik itu: Sebuah Teori Sosial dan Keterbelakangan, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Osborn, David and Gaebler, Ted, 1993, Reinventing Government, New York: A Plume Book. Osborne, David dan Plastrik, Peter, 1997, Banishing Bureaucracy: the five strategies for reinventing government, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

5 Paul Baran, 1957, The Political Economy of Growth, New York, Monthly Review Press.
, 1952, On The Political Economy of Bachwardness, The Manchester School of Economic and Social Studies. Rachbini, Didik,J, 2002, Ekonomi Politik: Paradigma dan teori Pilihan Publik, Jakarta, Ghalia Indonesia. , 2001, Analisis Kritis: Ekonomi Politik Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Riggs, Fred.W,1964, Administration in Developing Countries: The Theory Of Prismatic Society, Boston, Houghton Mifflin Company. Siagian, Sondang,P, 2000, Manajemen Abad 21, Jakarta, Bumi Aksara.

6 Staniland, Martin, 1985, What Is Political Economy
Staniland, Martin, 1985, What Is Political Economy? A Study of Social Theory And Underdevelopment, Yale University. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1986, Manajemen Pembangunan, Jakarta, Haji Masagung. Todaro, Michael, 1983, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Aminuddin dan Mursid (penterjemah), Jakarta, Ghalia Indonesia.

7 Wahab, Solichin, Abdul, 1999, Ekonomi Politik Pembangunan: Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan Di Tengah Krisis Moneter, Malang, Danar Wijaya. Wilber, Charles K and Jameson,Kenneth P, 1992, The Political Economy of Development and Underdevelopment, New York, McGraw Hill, Inc. Suryadi, Budi, 2006, Ekonomi Politik Modern, Yogyakarta, IRCiSoD. Suryono, Agus, 2006, Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial, Malang, Universitas Negeri Malang (UM)

8 ALUR PIKIR

9 PERBANDINGAN ADM. NEGARA
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN (ISU, PUBLIC OPINION) TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK/BISNIS SEMINAR MASALAH PEMBANGUNAN

10 STUDI EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

11 STUDI EKONOMI Mempelajari bagaimana orang/keluarga/ masyarakat/perusahaan (micro) dan negara/pemerintah (macro) memilih (choice) dan menggunakan sumberdaya (resources) produktif (productive) yang langka (disefeciency), karena dianggap memiliki manfaat (utilities) atau alternatif prioritas (priority) untuk menghasilkan barang (goods) dan jasa (service) dengan mendistribusikan (distribution) sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif (consumtive) untuk kebutuhan sekarang (saving) dan masa depan (investasi) dengan menggunakan uang (money) maupun dengan tukar menukar sesuatu (barter/ exchange)

12 ECONOMICS IS SCIENCE OF CHOICE
(Samuelson)

13 POLITIK Seni (art) dan ilmu (science) dalam mengelola (memanaje) sesuatu (kepentingan dan kekuasaan) yang tidak mungkin menjadi mungkin dan yang mungkin menjadi tidak mungkin (uncertainties) Seni dan ilmu dalam mengelola alternatif-alternatif untuk pengambilan keputusan dan kebijaksanaan (publik maupun bisnis)

14 STUDI POLITIK 1. Kekuasaan 2. Negara 3. Pemerintahan/Kepemerintahan
4. Fakta Politik 5. Aktivitas Politik 6. Organisasi Masyarakat dan Parpol 7. Pengambilan Keputusan 8. Kebijaksanaan 9. Alokasi dan Distribusi Nilai-Nilai (politik)

15 POLITIC IS WHO GET’S, WHAT, WHEN, HOW (Harold Laswell)

16 PERBEDAAN=KESAMAAN KONSEP
EKONOMI POLITIK (Political Economy) POLITIK EKONOMI (Economical Politics) Cenderung sbg tinjauan ekonomi yg melihat politik adalah alat untuk mencapai keuntungan maksimal (Efesiensi) Cenderung sbg tinjauan politik yg melihat ekonomi adalah alat untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan (Efektif)

17 metodologi politik (kualitatif)
EKONOMI POLITIK Mempelajari fenomena ekonomi (sebagai subyek) yang didekati dengan metodologi ekonomi (kuantitatif) dan metodologi politik (kualitatif)

18 POLITIK EKONOMI Mempelajari fenomena politik (sebagai subyek) yang didekati dengan metodologi ekonomi dan metodologi politik

19 TERMINOLOGI STUDI EKONOMI POLITIK
Studi ekonomi politik pada umumnya berbicara tentang anatomi sistem yang diterapkan oleh suatu negara atau pemerintahan dan hasilnya bermuara pada 2 (dua) kategori utama yaitu sistem ekonomi politik kapitalisme dan sistem ekonomi politik sosialisme Produk dari studi ekonomi politik adalah kebijaksanaan publik (public policy)

20 EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
Sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari proses-2 sosial dan institusional dimana kelompok-kelompok elite (aktor) ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-2 produktif yang langka untuk masa sekarang atau mendatang, baik untuk kepentingan kelompok maupun untuk kepentingan masyarakat luas (publik)

21 Membahas hubungan ekonomi dan politik dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Arief Budiman,1996) Sebagai sebuah studi teori sosial dan keterbelakangan (Martin Staniland, 1985) Sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu-Iimu sosial yang bersifat supradisiplin atau ilmu yang melampaui batas-batas disiplin (Uphoff dan Ilchman, 1970) Sebagai ilmu sosial terpadu tentang paradigma dan teori pilihan publik (Rachbini, 2002)

22 STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK
1. Harmonisasi ekonomi dan politik 2. Tim ekonomi yang kompeten/profesional 3. Penataan mainstream ekonomi 4. Stabilitas ekonomi 5. Reformasi hukum dan birokrasi

23 TERGANTUNG SISTEM POLITIK SEBAGAI ALAT KEKUASAAN EKONOMI DAN ADALAH
PENGAMBILAN KEPUTUSAN (KEBIJAKSANAAN EKONOMI) EKONOMI ADALAH MASALAH SEMUA BANGSA DAN NEGARA SINERGI

24 PERGESERAN MINDSET POLITIK
PRAGMATIS DEMOKRATIS EKONOMIS (BISNIS) IDEOLOGIS PLURALISTIK (RELATIF) REALISTIK

25 DESENTRALISTIK SENTRALISTIK TOP DOWN BOTTOM UP STATELESS PEOPLE POWER

26 POLITIK?

27 TUJUAN STUDI EPP Untuk mengembangkan proposisi-2 atau hipotesis mengenai kemungkinan hasil akhir (outcomes) dari proses pertukaran sumber-2, baik yang bersifat non- ekonomis (biaya sosial dan politik) maupun yang bersifat ekonomis (uang, materi, phisik), shg dapat dijelaskan secara rasional berbagai hal mengenai bagaimana sistem ekonomi politik seharusnya bekerja.

28 MANFAAT STUDI EPP Secara teoritik kajian ekonomi politik berguna: (1) untuk mengetahui mengapa dan dengan cara bagaimana kebijakan pembangunan (termasuk kebijakan ekonomi dan politik) dirumuskan dan di implementasikan dalam suatu negara, dan siapa saja yang terlibat dalam perumusan pengambilan keputusan dan kebijakan tersebut.

29 (2) Untuk memahami kebijakan pembangunan dan dampaknya dengan benar pada kurun waktu tertentu dengan menelusuri secara cermat perilaku, motivasi dan preferensi para aktornya shg diperoleh jawaban siapa, memperoleh apa, berapa banyak, mengapa, dan dengan cara bagaimana berdasarkan tinjauan deterministik ekonomi politik secara interaktif.

30 (3) Sebagai alat analisis untuk mengkaji berbagai isu sosial yang menyangkut persoalan proses kebijakan dan pembangunan. (4) Meningkatkan kemampuan sebagai human of analysis

31 FOKUS STUDI EPP Mengamati setiap isu atau kebijakan pembangunan (yang langsung maupun tidak langsung) melibatkan kepentingan publik pada level makro (pemerintah, kelompok) maupun mikro (individu) Mengamati fenomena pembangunan secara interaktif dan komprehensif yaitu dari segi proses dan dampaknya

32 Mengkaji dan menganalisis keputusan-2 politik dan kebijakan publik menyangkut persoalan-2 ekonomi dan politik dalam pembangunan mengenai kesediaan barang-barang (goods) dan jasa pelayanan (services) yang diperlukan oleh publik

33 KARAKTERISTIK STUDI EPP
Sebagai pendekatan “Supra Disipliner”, yaitu studi ilmu-ilmu sosial (ekonomi politik pembangunan) yang melampaui batas-batas disiplin berkait dengan masalah visi (konsep dan teori), presisi (metodologi), maupun substansi kajian (studi kasus/fenomena) Tergolong Contemporary Theory (teori kontemporer) dan Hard Science (Ilmu keras)

34 SOFT SCIENCE HARD SCIENCE Internalisasi Voluntaristik
Subyektif (agen, aktor, khusus) Individualisme Kekuatan ide/mind Isu moral penting Penciptaan dan pemahaman makna dari subyek (Emic) Interaksi dinamis antar subyek Perubahan evolusi dan inkremental (Jangka pendek +, jangka panjang -) Ekternalisasi Deterministik Obyektif (umum) Strukturalisme/kolektivisme Kekuatan materi/body Isu lingkungan penting Menentukan bahasa dan makna sesuai kepentingan (Etic) Interaksi pasif/semu Perubahan revolusi dan holistik (Jangka pendek -, jangka panjang +)

35 Vs HARD SOFT SCIENCE SCIENCE Aliran/Mazhab Aliran/Mazhab Konflik
Equilibrium GERAKAN/MOVEMENT/EVOLUSI GERAKAN/MOVEMENT/REVOLUSI

36 ISU EKUILIBRIUM KONFLIK Kepentingan (interest)
Hubungan Sosial (social relation) Kesatuan sosial (social unity) Masyarakat (society) Alam hidup manusia (nature of man) Perbedaan atau ketidak samaan (in-equality) Negara (state) Klas (class) Sesuatu yang menyatukan (uniting) Sesuatu yang menguntungkan (adventageous) Hasil kesepakatan (consensus) Sistem untuk memenuhi kebutuhan (system with needs) Memerlukan pengendalian dari kelembagaan (requires restraining institution) Kebutuhan hidup masyarakat (social necessity) Menumbuhkan keadaan dan perasaan aman/nyaman (promotes common good) Alat cara pandang keseluruhan (heuristic device) Sesuatu yang memecah belah (deviding) Sesuatu yang menindas (exploitative) Sesuatu yang memaksa (coercion) Tahap keganasan klas (stage for class struggle) Kelembagaan akan mengubah alam (institutions distort basic nature) Meningkatkan konflik dan bukan kebutuhan hidup (promotes conflict and un-necessary) Alat untuk menindas (instrument of oppression) Kelompok sosial dengan kepentingan yang berbeda (social group with different interest) Sumber: A.Eugene Havens, 1980:255, Methodological Issues in The Study of Development.

37 LATAR BELAKANG

38 ISU-ISU PEMBANGUNAN Kemiskinan Keadilan Sosial Pemerataan
Penataan Kelembagaan Demokrasi Hak Azasi Manusia Supremasi dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ketidak percayaan Sosial (social distrust) dan Kebohongan Publik (public lie)

39 Penyalahgunaan Obat Terlarang (psikotropika)
Persamaan gender (egalitarian) Kebebasan (the freedom) Pemberdayaan SDM (empowerment) Terorisme dan Separatisme UU Aborsi dan Prostitusi UU Pornografi dan Pornoaksi Konflik Peradaban (civilization conflict) Kebebasan Informasi Publik (KIP)

40 MASALAH PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Tingginya jumlah pengangguran 2. Kesenjangan pembangunan 3. Rendahnya kualitas SDM 4. Menurunnya kualitas SDA 5. Rendahnya penegakan hukum dan keadilan 6. Rendahnya kualitas pelayanan kepada publik 7. Belum optimalnya fungsi kelembagaan 8. Ancaman separatisme dan terorisme 9. Tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas/korupsi (konvensional, transnasional) 10. Rendahnya kemampuan Hankam

41 JAWABAN JAWABAN PROBLEM JAWABAN

42 JAWABAN PROBLEM NILAI JAWABAN JAWABAN

43 ISU MASALAH JAWABAN TUJUAN (NILAI UTAMA)

44 NILAI MASALAH JAWABAN

45 KONSEP DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN
Pertumbuhan (Growth) Ekonomi Rekonstruksi (Recovery) Pemulihan ekonomi Modernisasi Iptek Westernisasi Kebudayaan dan Iptek Perubahan Sosial Sosial Pembebasan Ekonomi Politik dan Teologi Pembaharuan (Inovasi) Iptek, kemudian Sosial Politik Pembangunan Bangsa Politik Pembangunan Nasional Pengembangan Pembinaan Pembangunan/Reformasi Campuran/Eklektik/Kontemporer

46 TUNTUTAN GERAKAN REFORMASI (INDONESIA)
Perbaikan Ekonomi Perbaikan Tata Pemerintahan (Governance) Supremasi dan Taat Hukum (Rule of Law) Demokrasi, dan Bersih dari KKN Aparat Birokrasi yang Netral (A-Poilitis) dan Profesional Efesiensi, Transparan, dan Akuntabel

47 METODE PENDEKATAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

48 PENDEKATAN ILMU EKONOMI - POLITIK
Metode/Pendekatan Substansi/Fenomena Ekonomi Politik Ilmu Ekonomi Ekonomi Mikro Ekonomi Makro Ekonomi Produksi Public Choice Ilmu Politik Pendekatan Kekuasaan terhadap Ekonomi (Rational Choice)

49 PERBEDAAN ILMU POLITIK KONVENSIONAL DENGAN EKONOMI POLITIK
ILMU POLITIK EKONOMI POLITIK (Konvensional) (Catallaxy) Politik sbg Kekuasaan Politik sbg Pertukaran (Politics as Power) (Politics as Exchange) Tidak Sukarela Sukalera (Non Voluntary Process) (Voluntary Process) Permainan Kekuasaan Aturan Kelembagaan (Power Game) (Instituti onal Game) Conventional Politician Techno Politician

50 TRANSFORMASI KONSEP EKONOMI KLASIK KE PILIHAN PUBLIK
VARIABEL EKONOMI KLASIK PILIHAN PUBLIK/EPP Supplier Produsen, Pengusaha Politisi, Parpol (Penawaran/Penyedia) Distributor Birokrasi, Pemerintah Demander Konsumen Pemilih (Konstituan) (Permintaan/Pengguna) Jenis Barang Barang Individu Barang Publik (Private Goods) (Public Goods) Alat Transaksi Uang (Money) Suara (Voters) Jenis Transaksi Sukarela Politik sbg Pertukaran (Voluntary Transaction) (Politics as Exchange)

51 ALUR PIKIR EKONOMI -POLITIK
Public Choice Theory Pendekatan Catallaxy/Barter Pendekatan Homo Economicus Social Exchange Theory Rational Choice Theory Efektivitas Efesiensi State/Government Private/Market Sosialis Liberal Komunis Kapitalis Birokrasi Humanisme Birokrasi Rego (Reinventing Government) Voluntary Aggrement Civil Society/Participative Development Structuration Theory Empowerment Theory Kolektif/Struktur Sosial Individu/ Agensi

52 KONSEKUENSI TEORITIS

53 HUBUNGAN EKONOMI-POLITIK
Dominan Tidak dominan -Supradisipliner -Eksploitasi Dominan -Rego -Kesadaran semu (Osborn&Gabler) (Marxian) EKONOMI Tidak -Coercion -Supremasi kultur Dominan -Intimidasi -Hegemoni/patuh (Altuser, Michell) (Gramsci, Geertz)

54 PARADIGMA DAN SISTEM EKONOMI POLITIK
SIFAT DASAR KAPITALISME SOSIALISME KOMUNISME CAMPURAN 1. Pemilikan Individu Industri dasar dimiliki negara sisanya individu Seluruhnya dimiliki negara Individu dan negara 2. Inisiatif Pembentukan Partnership Korporasi Usaha bersama pd industri dasar dan individu lainnya Negara 3. Inisiatif Ekonomi Keuntungan sbg motif utama Motif ekonomi dan non ekonomi Insentif terbatas Ekonomi, sosial,politik, dll 4. Mekanisme Harga Pasar (supply and demand) Pemerintah, birokrasi Birokrasi hukum pasar 5. Kompetisi Eksis Ada apabila negara mau Tidak ada Antara ada dan tidak 6. Struktur Organisasi Desentralisasi Semi sentralisasi Sentralisasi penuh 7. Inisiatif Kegiatan Materialistik Sosialistik Untuk ideologi Gabungan

55 PEMISAHAN PERAN SWASTA DAN NEGARA
(STATE) SWASTA (PRIVATE) Proses Politik Modal, inovasi, wirausaha Sifat Wajib (Compulsary) Sukarela (voluntary) Pengaturan Ekonomi (Power of Economic Regulation) Mekanisme Pasar (Market Mechanism) Aturan main sbg Public Goods Output sebagai Private Goods BISNIS DAN SISTEM EKONOMI

56 PROSES POLITIK DALAM POLITICAL MARKET
POLITISI PARLEMEN Program Peraturan Public Goods Suara melalui Pemilu BIROKRASI PEMERINTAH Kontrol pajak, dsb. Program Pembangunan MASYARAKAT PEMILIH (VOTERS)

57 POLITICAL MARKET DAN KELOMPOK KEPENTINGAN
POLITISI PARLEMEN KELOMPOK KEPENTINGAN PEMILIH MASYARAKAT

58 HUBUNGAN IDEOLOGI, EKONOMI TERHADAP POLITIK (Malcolm Waters)
Super Structure IDEOLOGI Determination (Relatively in the last instance/Hybrida Autonomous) (sesaat) POLITICAL Structure Base ECONOMIC Reproduction (salinan/semu)

59 ACTION THEORY (Talcott Parson)
Super Structure BUDAYA Kaya nilai, norma, ideologi (mind, abstrak) SOSIAL POLITIK Base Structure EKONOMI Kaya materi (body, konkrit)

60 FUNGSI AGIL A = Adaptation = Fungsi Ekonomi
G = Goals Attainment = Fungsi Politik I = Integration = Fungsi Sosial L = Latency = Fungsi Budaya

61 TIPE DOMINASI TIPE PERTAMA:
IDEOLOGI/POLITIK EKONOMI= Paksaan (coercion) yang melahirkan adu domba atau intimidation (Altuser, Michell, Galtung) TIPE KEDUA: EKONOMI IDEOLOGI/POLITIK= Eksploitasi yang melahirkan kesadaran semu atau false conciousness (Marxian) TIPE KETIGA: BUDAYA IDEOLOGI/POLITIK DAN EKONOMI= Supremasi budaya/SARA yang melahirkan Hegemoni atau simbol-2 kekuasaan budaya (Antonio Gramsci, Geertz)

62 TEORI-TEORI EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

63 CIVIL SOCIETY THEORY

64 TEORI DEMOKRASI

65 GOVERNANCE THEORY

66 TEORI PILIHAN PUBLIK (Public Choice Theory)

67 REINVENTING GOVERNMENT

68 BANISHING BUREAUCRACY