PERTEMUAN 5.

Presentasi berjudul: "PERTEMUAN 5."— Transcript presentasi:

1 PERTEMUAN 5

2 Pengertian APBN APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersangkutan.

3 Pengertian APBD APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun.

4 Tujuan Penyusunan APBN
Mengatur pembelanjaan negara dari penerimaan yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat

5 Tujuan Penyusunan APBD
APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan suoaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat

6 Fungsi APBN & APBD Fungsi Otorisasi Fungsi Perencanaan
Fungsi Pengawasan Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi

7 Penyusunan APBN Pada saat APBN disusun setidaknya terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN baik sisi pendapatan maupun belanja. Sumber ketidakpastian itu antara lain harga minyak bumi di pasar internasional, kuota produksi minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku buinga, nilai tukar rupiah terhadap Dollar. Pemerintah lalu menetapkan angka-angka asumsi atas sumber ketidakpastian tersebut sebagai dasar penyusunan RAPBN.

8 Tujuan Perubahan Format & Fomat Baru APBN
Sejak tahun 2003 Indonesia tidak menggunakan konsep anggaran berimbang tetapi menggunakan konsep anggaran surplus/defisit. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui minimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara, dan meningkatkan keterkaitan antara keluaran dan hasil. Selain itu perubahan format anggaran juga untuk klasifiikasi yang digunakan secara internasional.

9 Lanjutan… Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 format APBN yang baru mengalami perubahan dari T-account menjadi I-account. Sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya.

10 Komposisi APBN Pendapatan negara dan hibah: Penerimaan Dalan Negeri :
Penerimaan non migas : Pajak Bea Masuk Cukai Retribusi Penerimaan Non Migas : Keuntungan perusahaan negara Denda atau sita Pencetakan uang Pinjaman Sumbangan &hibah Penyelenggaraan undian berhadiah Penerimaan Hibah

11 Lanjutan … 2. Belanja Negara : 3. Dana Perimbangan :
Belanja Pemerintah Pusat Belanja untuk Daerah 3. Dana Perimbangan : Dana bagi hasil : Pajak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dana alokasi umum Dana alokasi khusus 4. Surplus/Defisit Anggaran 5. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian 6. Pembiayaan: Sisa lebih perhitungan anggaran daerah Penerimaan pinjaman daerah Dana cadangan daerah Hasil penjualan kekayaan daerah ang dipisahkan