Abdullah Said Dosen FIA-UB

Presentasi berjudul: "Abdullah Said Dosen FIA-UB"— Transcript presentasi:

1 Abdullah Said Dosen FIA-UB
Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia Abdullah Said Dosen FIA-UB

2 APA KLHS? DEFINISI Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (SEA: Strategic Environmental Assessment) 2 2

3 MENGAPA PERLU KLHS? Meningkatkan manfaat pembangunan.
Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. In some cases sustainability remains an implicit background policy. In other cases sustainability issues are used as (Partidário, 1996b): (i) benchmarks against which objectives and criteria in SEA can be measured; or (ii) a strong policy that helps to shape new forms of decision-making in support of sustainable development. SEA contribution towards sustainability 1. Provides broader environmental vision 2. Ensures early consideration of environmental issues 3. Anticipates environmental impacts 4. Facilitates environmentally-oriented chain of actions 5. Contributes to integrated policy-making and planning (Partidario, 2003) 3 3

4 Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led)
PRINSIP-PRINSIP Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led) Dijiwai oleh semangat keberlanjutan (sustainability led) Komprehensif (comprehensive scope) Relevan untuk keputusan (decision relevant) Integratif (integrative) Partisipatif (participative) Efektif biaya (cost-effectiveness) 4 4

5 Nasional  provinsi  kabupaten/kota Kebijakan  rencana  program
KARAKTERISTIK Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]: Nasional  provinsi  kabupaten/kota Kebijakan  rencana  program instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga  menjawab distorsi pemahaman OTDA Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik. Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK.. 5 5

6 BEDA DENGAN AMDAL [1] AMDAL KLHS
POSISI Studi kelayakan proyek [HILIR] Perumusan kebijakan, rencana, dan program [HULU] SIFAT Wajib Kontekstual (masih dalam proses pembahasan) JANGKAUAN LIPUTAN Areal proyek, dst Wilayah Definisi yg jelas saat dimulai & berakhirnya proyek Kajian dapat bersifat tiering (berjenjang): kebijakan, rencana, program; nasional, provinsi, kebupaten/kota KEPUTUSAN Kelayakan lingkungan proyek pembangunan Mengarahkan keberlanjutan pembangunan Fokus pada upaya mitigasi dampak 6 6

7 BEDA DENGAN AMDAL [2] AMDAL KLHS PRODUK PEMRAKARSA INSTITUSI PENILAI
Dokumen ANDAL, RKL, RPL Dokumen KLHS Dokumen KRP PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian & persetujuan AMDAL Tidak diperlukan institusi yg berwenang memberikan penilaian & persetujuan KLHS 7 7

8 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
TIPOLOGI Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral Source: Partidario, 2000 8

9 Rekomendasi Kebijakan
Apapun definisi KLHS yang akan dikonstruksikan definisi tersebut tidak boleh eksklusif, tidak boleh menjadi rujukan tunggal dan tidak boleh menegasikan definisi lain yang kemungkinan akan timbul dan dikonstruksikan oleh para akademisi, praktisi atau institusi tertentu. Definisi KLHS setidaknya perlu mengandung 4 komponen: Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana atau program KRP); Menelaah dampak lingkungan dari KRP Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi Mempertimbangkan aspek keberlanjutan Definisi KLHS untuk Indonesia Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan (A systematic and comprehensive process to evaluate environmental impact, social and economic consideration, as well as sustainability assurance of proposed development policy, plan or programs)

10 Atribut AMDAL KLHS Posisi Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cencerung pro-aktif Fokus analisis Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Dampak kumulatif Amat terbatas Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif Titik berat telaahan Mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif Kedalaman Sempit, dalam dan rinci Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum Deskripsi proses Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu Fokus pengendalian dampak Menangani simptom kerusakan lingkungan Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan,

11 Tujuan KLHS Tiga macam tujuan KLHS (Sadler 2005: 20): Instrumental
Transformative Substantive Rekomendasi Kebijakan Dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu disebutkan bahwa tiga macam tujuan KLHS merupakan pilihan terbuka Pengguna perlu memahami konsekuensi yang dihadapi bila yang dipilih adalah KLHS tujuan transformative atau subtantive

12 Manfaat KLHS Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan, Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia, Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi, Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

13 Manfaat KLHS Dua manfaat utama KLHS:
Mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan lebih efektif Rekomendasi kebijakan Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan macam manfaat KLHS

14 Prinsip, Nilai Dasar & Mutu KLHS
Nilai dasar (diperoleh dari hasil pilot project KLS) Keterkaitan (interdependency) Keberlanjutan (sustainable) Keadilan sosial dan ekonomi (socio-economic just) Mutu KLHS: SEA performance criteria (IAIA 2002) Rekomendasi Kebijakan Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan prinsip, nilai dasar dan mutu KLHS

15 Pendekatan KLHS Ada 4 macam pendekatan KLHS
KLHS dengan pendekatan menyerupai AMDAL (EIA mainframe) KLHS sebagai instrumen penilaian lingkungan (appraisal style) KLHS sebagai kajian terpadu (sustainability appraisal) KLHS sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

16 Rekomendasi Kebijakan
Hindari untuk mengharuskan menggunakan pendekatan yang seragam untuk aplikasi KLHS. Mendorong pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk mengembangkan pendekatan/kelembagaan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia dgn mempertimbangkan: Sumber daya manusia dan kapasitas institusi Kompleksitas aplikasi dan pembahasan KLHS Peluang untuk menerbitkan kebijakan, rencana atau program Peluang penguatan birokrasi

17 7 Macam Aplikasi KLHS di Indonesia
KLHS Tata Ruang KLHS Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN) KLHS Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD) KLHS Regional (Daerah Aliran Sungai, Kawasan Ekonomi Khusus) KLHS Program Pengembangan Kota KLHS Sektor KLHS Pengelolaan Sumber Daya Alam (Nasional, Provinsi, Kabupaten, Pulau)

18 KLHS Rencana Pembangunan
Macam Aplikasi KLHS Ruang SEA Natural Resource Nasional KLHS Rencana Pembangunan Provinsi Kabupaten SEA Urban Dev . KLHS Tata Ruang Kota AMDAL Proyek Waktu Proyek Program Rencana Kebijakan

19 Rekomendasi Kebijakan
KLHS Tata Ruang KLHS Rencana Pembangunan KLHS Kebijakan Pengelolaan SDA Perlu ditetapkan peraturan perundangan ttg KLHS KLHS Sektor KLHS Regional Pedoman Teknis KLHS Peraturan Pemerintah tentang KLHS

20 Rekomendasi Kebijakan
Amalgamasi atau Integrasi Pertimbangan Lingkungan Proses amalgamasi (merging) Proses Integrasi KRP KLHS

21 SISTEM PERENCANAAN & KLHS
PERENC. TATA RUANG NAS PERENC. PEMB. NAS P’RNC.TAT’ RUANG - Prop P’RNC. PMB. Daerah/ Prop P’RNC. TAT’ RUANG Kab P’RNC. PMB. Daeran/ Kab BAPPENAS BKTRN DPU SEKTOR DDN KLH BAPPEDA BKPRD DINAS BAPEDALDA KLHS PERENC. SEKTOR NAS PERENC. SEKTOR - Prop PERENC. SEKTOR - Kab Propinsi Kab/ Kota Nasional

22 KLHS Penilaian Lingkungan KLHS Tipe Analisis Terpadu SDA
KLHS Prosedur & Metode KLHS menyerupai AMDAL KLHS Penilaian Lingkungan KLHS Tipe Analisis Terpadu SDA Penapisan Penilaian awal Pelingkupan Analisis efek lingkungan Analisis Terpadu Sumber Daya Alam Laporan KLHS Lingkup dan karakter efek lingkungan Final Analisis Terpadu Sumber Daya Alam Partisipasi Masyarakat Pencegahan efek lingkungan Konsultasi Lingkup dan karakter efek residual Pengambilan Keputusan Tindak lanjut dan pemantauan efek lingkungan Pemantauan Kepedulian masyarakat dan stakeholders Sadler (2005: 18)

23 Rekomendasi Kebijakan
Buku Pegangan dan Pedoman KLHS harus memuat: KLHS adalah “marga” konsep, pendekatan dan instrumen Mendorong pengembangan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia

24 Sukarela dan Wajib Wajib vs Sukarela: perdebatan
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan, rencana, atau program tertentu yang wajib KLHS tanpa melalui proses penapisan Kebijakan, rencana, atau program tertentu wajib KLHS setelah menempuh proses penapisan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkepentingan. Proses penapisan dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota

25 Tanpa proses Penapisan Proses Penapisan
Proses Penapisan KLHS Tanpa proses Penapisan Proses Penapisan Perilaku Dampak Lingkungan Karakter Kebijakan, Rencana & Program Kemungkinan potensi dampak penting Dampak kumulatif Resiko terhadap keberlanjutan ekosistem Kemungkinan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan Kemungkinan kerusakan sumber daya alam Proses penerapan KLHS Daftar Uji, Matrik 3-dimension matrix Tidak Wajib Ya Tidak Wajib KLHS Keputusan

26

27 Sistem Lingkungan Hidup Sistem Ekonomi
Contoh Simplifikasi Model Kajian Integrasi Pembangunan dan LH (KLHS) Sistem Lingkungan Hidup Sistem Ekonomi Perubahan pada SD Air, Tanah, Permodalan, Ketenagkerjaan, dan produktifitas Tekanan LH Perubahan Iklim dan Variasinya Naiknya permukaan air laut Perubahan pada pola produksi dan konsumsi Kejadian ekstrim (bencana) Dampak pd LH Kerentanan Dampak pd Ekonomi Ketersediaan SD Air, udara dan tanah berkualitas Tekanan Ekonomi KEBIJAKAN Mitigasi Adaptasi Perubahan pada emisi dan tutupan lahan

28 Policy recommendation for SEA Guideline
Factor SEA Institution/Approach EIA mainframe EIA Modified Integrated Assessment Sustainable Resource Capacity of institution and human resource requirements M H Level of difficulty of SEA application and review L Opportunity to develop better PPP Opportunity to increase bureaucracy

29 ROAD-MAP RENCANA APLIKASI KLHS
TUJUAN Merancang garis besar rencana penerapan KLHS pada proses perumusan, pelaksanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 3 aspek mendasar: capacity building (lembaga, SDM, Sistem) Persiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah a. Persyaratan substansi b. Persyaratan pelaksanaan perencanaan Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah a. Tata laksana dan koordinasi b. Kriteria kinerja perumusan Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah a. Kriteria kinerja pelaksanaan b. Sistem pengendalian OUTPUT TUGAS Berupa penjelasan singkat identifikasi permasalahan di atas dan dapat dengan menggunakan skema ataupun butir-butir penjelasan. Masing-masing kelompok dimohon untuk mempresentasikan output ini pada sesi I hari Jumat tgl 1 Agustus 2008.

30 Kita Hidup Dalam Satu Sistem

31 Penetapan Prioritas Pembangunan
"Lingkaran Setan" Problem Pembangunan Penetapan Prioritas Pembangunan Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas diantara sektor-sektor Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit Pengangguran Pertmbhn eko. rendah Tabungan terbatas REGION Jabodetabekcur Sedikit input modern Ouput pertanian kecil Kurang modal Daya beli rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Produktifitas rendah Diet jelek Pendapatan/kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Kesehatan buruk Kurang gizi Kemiskinan Kondisi hidup tak sehat Output/ pekerja kurang Pendidikan kurang Perumahan tak layak

32

33 Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan
Berbasis Regional Aktifitas Pembangunan Kondisi Pembangunan sudah kritis  Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan Tidak Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Aktifitas Masyarakat Kondisi Pembangunan mengarah kritis  perlu perlakuan khusus Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Krisis Ekologi Ambang batas Ambang batas Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Kondisi pembangunan yg aman  perlu/ dapat dipertahankan kelangusngannya Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Waktu

34 Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan
Hutan gudang Sawah/ tegalan Perumahan T0 Commercial Area Pelabuhan tn Hutan gudang gudang t0 Perumahan Sawah/ tegalan Housing allocation Tn gudang Commercial Area Pelabuhan

35 Pembangunan Berkelanjutan
Prakiraan Identifikasi Masalah Krisis Ekologis dari Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan Ketimpangan kesejahteraan sosial Akses tidak merata terhadap fasum/ fasos Tingkat pelanggaran hukum masih tinggi (pidana dan perdata) Masih terjadi ketimpangan/ disparitas pembangunan ekonomi (wilayah hilr dan hulu) Pembangunan sektor sekunder (manufaktur/ industri) dan sektor tersier (jasa) semakin mendominasi Pembangunan Infrastruktur terkonsentrasi di wilayah perkotaan (hilir) Sumberdaya Air menjadi sangat sensitif ketersediaannya dibandingkan kebutuhan yang meningkat pesat (di sektor industri dan pemukiman baru di wilayah perkotaan) Pencemaran air dan udara berpotensi menjadi semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan Sumberdaya alam lainnya belum tergali optimal Sosial Masyarakat dan Pelaku Pembangunan Pemerintah Pembangunan Berkelanjutan lintas sektoral lintas wilayah Adm. Ekonomi SDA/ LH Masih ada keluhan dari pelaku pembangunan swasta nasional/ asing dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (good governance dan layanan publik) Masyarakat dan pelaku pembangunan belum menyatu dalam proses pembangunan Mendambakan Civil Society / Masyarakat Madani – Parisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan

36 Perbandingan Penilaian Daya Dukung Lingkungan
SDA yang Diatur Di P. Jawa Motif Perda Retribusi ijin usaha (pajak) atau pemberian ijin untuk eksploitasi SDA Tindakan kolaboratif pengelolaan dan pemanfaatan SDA Hak masyarakat untuk akses, pemanfaatan dan kontrol atas SDA Total (%) Air 28 16 2 46 (39%) Tanah 11 1 12 (10%) Hutan 15 10 7 32 (27%) Tambang 17 17 (14%) Baku Mutu Lingkungan 9 3 Total (Persentase) 71 (60%) 36 (30%) 119 (100%) Dg kriteria dunia Dg khas Indonesia tanpa pengelolaan sampah &CO2 Dg khas Indonesia dg pengelolaan sampah dan CO2 Overshoot : ha Overshoot ha ha Jika jejak ekologi diturunkan 90% maka lahan di P Jawa mencukupi Perda di P. Jawa per Tingkat Wilayah Motif Perda Retribusi ijin usaha (pajak) atau pemberian ijin untuk eksploitasi SDA Tindakan kolaboratif pengelolaan & pemanftan SDA Hak masyarakat untuk akses, pemanftan dan kontrol atas SDA Total (%) Provinsi 16 18 3 37 (31%) Kabupaten 46 15 8 69 (58%) Kota 9 1 13 (11%) Total (Persentase) 71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%) Lingkungan Hidup Indonesia di Persimpangan Jalan: Business as Usual ?, atau Breakthrough ?

37 Kehidupan dan Pembangunan
Lingkungan Hidup Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1) Ruang Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1) Hampir semua kegiatan kehidupan dan Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/ lokasi/ ruang. Konsep Ruang identik dengan Lingkungan

38 Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan
Basis Pembangunan Nasional : Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan Kebijakan Pembangunan Wilayah harus sejalan dengan Pembangunan Lingkungan Hidup OUTPUT: Peningkatan Kesejahteraan Pro growth Pro-poor Sustainability

39 Dari Ide menjadi Realita
Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS : “is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations” (Sadler dan Verheem, 1996). Konsep/ Ide Visi & Misi Tujuan Pembangunan Strategi Pembangunan Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Program Prosedur/ Peraturan KLHS: “It is an integrative tools to support cross-sectoral approaches, which are needed to achieve long term Sustainability Objectives” Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Realita KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)

40 Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan Keputusan
Kebijakan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Perencanaan Program Analisa Dampak Lingkungan Proyek- Proyek

41 Kontribusi SEA bagi Penguatan Penataan Ruang
Perlu lokasi untuk ekeskusi kegiatan pembangunan Arah Kebijakan, Tujuan dan Strategi Pembangunan RPJM/D Penataan Ruang berwawasan Lingkungan dan berbasis Pembangunan Berkelanjutan RTRW Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek B K P R N / D KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS