2. Penyusunan dan Penetapan APBD

Presentasi berjudul: "2. Penyusunan dan Penetapan APBD"— Transcript presentasi:

1 2. Penyusunan dan Penetapan APBD
APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah. Sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah.

2 Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

3 Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

4 Dana APBD digunakan untuk membiayai pembangunan.
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama Oktober tahun sebelumnya. Gambar 2.2 Dana APBD digunakan untuk membiayai pembangunan.

5 Pembahasan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya.

6 Pelaksanaan APBN dan APBD
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden. Adapun APBD ditetapkan dengan peraturan daerah yang pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan ramalan (prognosis) untuk enam bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat- lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah pusat.

7 Penyesuaian APBN dengan perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang ber sangkutan, terjadi jika: a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih, tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

8 Dikembalikan kepada Presiden untuk dilaksanakan dalam bentuk APBN
Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah pusat mengajukan rancangan Undang-Undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan peru bahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Dikembalikan kepada Presiden untuk dilaksanakan dalam bentuk APBN ditolak Pemerintah/ Presiden Menyusun RAPBN diajukan dan disidangkan DPR Menggunakan APBN tahun lalu diterima Bagan 2.1 Proses Penyusunan APBN

9 2. Pelaksanaan APBD Adapun untuk APBD, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan ramalan (prognosis) untuk enam bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan, terjadi jika:

10 a. Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

11 Menggunakan APBD tahun lalu Pemerintah Daerah TK I dan TK II
(Gubernur/ Walikota/Bupati Menyusun RAPBD ditolak diajukan dan disidangkan DPRD Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan dalam bentuk APBD diterima Bagan 2.2 Proses Penyusunan APBD