OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN 2015-2019 Dr. SANJOYO,

Presentasi berjudul: "OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN 2015-2019 Dr. SANJOYO,"— Transcript presentasi:

1 OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Dr. SANJOYO, M.Ec Plt. Deputi Bidang KB dan KR BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015

2 OUTLINE PENDAHULUAN LANDASAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANGAN
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS. GLOBAL REGIONAL NASIONAL KONDISI PROGRAM KB DAN KR SAAT INI OPTIMALISASI BIDANG KEDEPUTIAN KB DAN KR TAHUN 2015 KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA KONDISI BIDANG KEDEPUTIAN KB DAN KR YANG DIHARAPKAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3 A. PENDAHULUAN Hasil pencapaian program KKB RPJMN belum optimal. Lambatnya capaian CPR disebabkan karena masih tingginya ketidak berlangsungan kesertaan ber KB (27,1%) dan didominasi oleh non MKJP (suntik = 53,8% dan pil = 22%) Penggunaan MKJP masih rendah yang hanya mencapai 18,5% dari target 27,5% Masih sulitnya menurunkan kebutuhan berKB yang tidak terlayani (Unmet need) dari jumlah PUS sebesar 9,1% (SDKI 2007) menjadi 8,5% (SDKI 2012). Hal ini karena masih banyaknya keinginan PUS untuk hamil lagi (5,4%)

4 TUJUAN KEDEPUTIAN BIDANG KB DAN KR TAHUN 2015 – 2019
Tujuan Umum : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Tujuan khusus : Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah dan swasta. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi; Meningkatkan pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus; Meningkatkan Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi.

5 SASARAN STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG KB DAN KR TAHUN 2015 – 2019
“Meningkatnya kesertaan ber-KB, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi”  indikator: Tercapainya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern sebesar 61,1% pada tahun 2019; Tercapainya persentase sasaran kesertaan KB pria sebesar 4,3% pada tahun 2019; Tercapainya persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sebesar 25% dari sasaran ( faskes dan kelompok kegiatan) pada tahun 2019.

6 B. LANDASAN HUKUM Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Perpres No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Perpres No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh atas Perpres 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional jo. Perpres 12 Tahun 2013. Perpres 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional . Perka 185/PER/E1/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan KB dalam JKN.

7 C. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
GLOBAL MDG’s (Milinium Development Goal’s) - Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak indikatornya adalah menurunnya AKI dan AKB. - Target MDG’s tahun 2015 adalah : CPR 65%, Unmet Need 5%, Kelahiran Remaja/ASFR 30 B. SDG’s(Sustainnable Development Goal’s menargetkan 3 hal yang berhubungan dengan Program KB-KR pada 2030 yaitu: 1. Mengurangi rasio kematian ibu melahirkan dibawah 70 per kelahiran. 2. Mengurangi angka kematian bayi dan anakdibawah 5 tahun. 3. Memastikan akses pada kesehatan Reproduksi termasuk di dalamnya Keluarga Berencana.

8 Lanjutan….. C. Family Planning 2020 Tujuan FP 2020 adalah Perempuan di negara berkembang memiliki akses yang sama terhadap alat kontrasepsi dan layanan yang dapat menyelamatkan jiwanya seperti halnya perempuan di negara maju. (ada sekitar 120 juta perempuan di seluruh dunia mendapatkan akses kontrasepsi) Target yang ingin dicapai adalah untuk merevitalisasi komitmen global untuk KB dan perluasan akses pelayanan kontrasepsi.

9 Lanjutan….. 2. REGIONAL South South Cooperation (KSS),
Merupakan alternatif kerjasama pembangunan bagi negara berkembang termasuk indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. KSS merupakan langkah nyata dalam mewujudkan solidaritas dan penguatan collective action diantara negara-negara berkembang. Masing-masing lembaga dalam KSS, memiliki Tupoksi, Tupoksi BKKBN adalah sebagai pelaksana kegiatan kerjasama selatan-selatan seperti yang telah dituangkan dalam program Kabinet Kerja “NAWA CITA” yaitu Agenda Prioritas ke 5 “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia” Point pertama Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

10 Lanjutan……. 3. NASIONAL Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat melakukan : Pengelolaan dan Penyediaan Alokon untuk kebutuhan PUS Nasional Standarisasi Pelayanan KB Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan : Pengendalian dan Distribusi kebutuhan Alokon serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota. PP 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

11 D. KONDISI SAAT INI

12 Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan (SDKI 2012 : 57,9persen)
Unmet Need masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen dengan metode formulasi baru Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (CPR) dan kebutuhan unmet need, baik antar provinsi, antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga Drop out yang masih tinggi, yaitu 27,1 persen Penggunaan MKJP cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern) Kesertaan KB Pria masih stagnan, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Belum semua Bidan Praktek Mandiri menjadi jejaring faskes yang bekerjasama dengan BPJS

13 Belum semua tenaga provider terlatih di faskes yang bekerjasama dengan BPJS kompeten dalam pelayanan KB Kualitas Provider Pelayanan KB (supply side) masih perlu ditingkatkan Mekanisme Pelayanan KB belum optimal Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua/remaja mengenai kesehatan reproduksi dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling kesehatan reproduksi Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS, PIK R/M dan PPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB dan Kesehatan Reproduksi serta pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan Terbatasnya materi program KB dan KR dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

14 PENCAPAIAN OUTCOME PROGRAM KKB, RPJMN 2010-2014
Sasaran RPJM Status Awal Capaian Target 2014 KETERANGAN a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhanan penduduk tk nasional(%/tahun) 1,3 (supas 2005) 1,45 (SP2000) - 1,49 (SP2010) 1,1 Sangat sulit tercapai Disebabkan stagnannya capaian TFR. Perlu kerja lebih keras b. Menurunnya TFR per perempuan usia reproduksi 2,3 (Adjusted SDKI 2007) 2,6 (SDKI 2007) (SDKI 2012) 2,1 Penyesuaian 2,36 disebabkan CPR naik sedikit (0,5) perlu kerja lebih keras c.Meningkatkan CPR cara modern (persen) 57,4 57,9 65,0 Penyesuaian 60,1 Sangat sulit tercapai disebabkan banyak yang mengalami ketidakberlangsungan (DO), kegagalan dan efek samping dalam penggunaan kontrasepsi disamping itu penggunaan MKJP masih sedikit, perlu kerja lebih keras. d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani 9,1 11,5 5,0 Penyesuaian 6,5 Disebabkan masih banyaknya keinginan untuk hamil lagi (5,4%) Perlu Kerja lebih keras e. Menurunnya ASFR 15-19 Tahun per 1000 perempuan 35 51 48 30 Sulit tercapai disebabkan masih rendahnya rata-rata usia kawin pertama Perlu kerja lebih keras f. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (tahun) 19,8 22,32 20,1 tahun (SDKI2012) 22,27 21 Belum tercapai Disebabkan masih rendah pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja Perlu kerja keras

15

16

17 Method, ranked from most to least effective
PROFIL PROGRAM KB INDONESIA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) METHOD-FAILURE RATE 1.5 1.7 2.1 2.9 4.2 4.5 Rasio Non-MKJP (:) MKJP Method, ranked from most to least effective Pregnancies per 100 women in first year of typical use Implant 0.05 Vasectomy 0.15 Female sterilization 0.5 Intrauterine device (IUD) Copper-T 0.8 Levonorgestrel-releasing IUD 0.2 Injectable - 3 month 6 Vaginal ring 9 Patch Pil, combined oral Diaphragm 12 Male condom 18 Sponge 12-24 Withdrawal 22 Fertility awareness methods standard days, two-day, Symptothermal 24 Spermicides 28 No method 85 MKJP non-MKJP SUMBER : SDKI Witjaksono, 2013

18 ``` `` ``` ```````` ````````````````ew#33333WWWW

19 ANGKA KEMATIAN IBU TINGGI
359 SP ANGKA KEMATIAN IBU PER KELAHIRAN HIDUP SDKI Pencapaian target Penanggulangan TERLALU tahun 2014 Analisis Kecenderungan target terlalu muda & terlalu banyak Analisis Kecenderungan target terlalu tua & terlalu dekat Persentase Ibu Melahirkan dengan Risiko 4 Terlalu

20 KB Pasca Persalinan (PP) dan Pasca Keguguran (PK) tahun 2013 dan 2014
2013= 2014= Sumber: Laporan Pelkon, Ditlaptik – BKKBN 2013 dan 2014 Cakupan pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran masih rendah dan pilihan kontrasepsi lebih banyak non MKJP

21

22 E.OPTIMALISASI BIDANG KB-KR 2015

23 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN BIDANG KB DAN KR TAHUN 2015-2019
A. Kebijakan Kedeputian Bidang KB dan KR : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR Meningkatkan promosi dan konseling kesehatan Reproduksi B. Strategi Kedeputian Bidang KB dan KR Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB melalui faskes KB pemerintah dan swasta Peningkatan pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus Peningkatan kualitas, promosi dan konseling kesehatan reproduksi

24 C. UPAYA OPTIMALISASI MEKANISME KETERKAITAN PUSAT SAMPAI LAPANGAN
Menyusun Kebijakan dan Strategi program KB dan KR Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Peningkatan Akses Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Menjamin Ketersediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Sampai Dengan FASKES Melalui Supply Chain Management system Pemenuhan sarana dan Prasarana pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan Swasta yang telah teregistrasi Pemenuhan Sarana Promosi dan Konselinng Resehatan Reproduksi di Faskes dan Poktan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatih Pelayanan KB dan KR Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB Meningkatkan Dukungan Stakeholder dan Mitra Kerja Dalam Penggarapan Program KBKR Meningkatkan Dukungan dan sosialisasi Pembiayaan Program KBKR Pemanfaatan sistem R/R dalam Pelayanan KB dan KR Penguatan Pelaksanaan Monev KB dan KR PUSAT Mensosialisasikan Kebijakan dan Strategi program KB dan KR Penguatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah, Swasta dan Wilayah Khusus Penguatan Akses Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Mendistribusikan Alat Dan Obat Kontrasepsi Sampai Dengan FASKES Melalui Supply Chain Management system Mendistribusikan sarana dan Prasarana pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan Swasta yang telah teregistrasi Menggandakan dan Mendistribusikan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes dan Poktan Peningkatan Kompetensi Provider Pelayanan KB dan KR Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB Meningkatkan Dukungan Stakeholder dan Mitra Kerja Dalam Penggarapan Program KBKR Meningkatkan Dukungan dan sosialisasi Pembiayaan Program KBKR Pemanfaatan sistem R/R dalam Pelayanan KB dan KR Penguatan Pelaksanaan Monev KB dan KR PUSAT PROVINSI

25 PUSAT Lanjutan... PUSAT PUSAT KAB/KOTA
Melaksanakan dan Menjabarkan Kebijakan dan Strategi program KB dan KR Mengidentifikasi dan Menetapkan Sasaran dalam rangka Penguatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah, Swasta dan Wilayah Khusus Mengidentifikasi dan Menetapkan Sasaran dalam rangka Penguatan Akses Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Sampai Dengan FASKES Melalui Supply Chain Management system Mendistribusikan sarana dan Prasarana pelayanan KB di Faskes Pemerintah dan Swasta yang telah teregistrasi Menggandakan dan Mendistribusikan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes dan Poktan Penetapan Sasaran Provider Pelayanan KB dan KR yang akan dilatih Penetapan Sasaran dan Pembentukan Kelompok KB Pria Tim Pelayanan KB Mobile di wilayah dan sasaran khusus Melaksanakan Kerja Sama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Penggarapan Program KB dan KR Menyediakan Dukungan Pembiayaan Program KB dan KR Melaksanakan Pencatatan dan pelaporan dalam Pelayanan KB dan KR sesuai sistem R/R Melaksanakan Monev KB dan KR PUSAT KAB/KOTA PUSAT RS/ FASKES RUJUKAN PUSAT KECAMATAN

26 PUSAT Lanjutan… PUSAT PUSAT PUSAT
RS/ FASKES RUJUKAN Melaksanakan KIP/Konseling Pelayanan KB KR Melaksanakan Pelayanan KB dan KR sesuai SOP Tersedianya Media KIE dan Promosi KB dan KR . Memastikan Pemanfaatan tenaga Provider yang terlatih Menjamin ketersediaan alokon di Faskes Pelaksanaan R/R pelayanan KB yang berkualitas PUSAT KECAMATAN PUSAT FKTP Mengidentifikasi kebutuhan promosi dan konseling kesehatan reproduksi Membentuk tim pengelola dan pelaksana promosi dan konseling kesehatan reproduksi Menyusun rencana kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi Melaksanakan promosi dan konseling kesehatan reproduksi Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi PUSAT POKTAN

27 ALUR PENGGARAPAN CALON AKSEPTOR KB
D A T K L U R G IDEN TIFI KASI SA RAN PUS KIE MEDIS PENYIAPAN MATERI KIE PERBANYAKAN BID. ADVOKASI BID. KB & KR KIE WAWAN MUKA, KLP, MASSA PLKB/PKB/KADER CALON AKSEP TOR KIP KONSELING PENAPISAN MEDIS PELAYANAN KONTRASEPSI SESUAI PILIHAN & PERSYARATAN MEDIS (MEC) PESERTA KB AKTIF PENCATATAN PELAPORAN PEMBINAAN PESERTA KB PELAYANAN KB

28 F. KONDISI YANG DI HARAPKAN
53% peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI); 29,4% faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019 = Faskes s/d tahun 2019); 8% faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)

29 Lanjutan…… 60% Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya; 12% kabupaten (Kabupaten Galciltas) dan 25% kota (Wilayah Miskin Perkotaan) yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB; 3,8% kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/PA) 8% faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas; 5% dari Kelompok Sasaran (poktan/BKB-BKR-BKL-UPPKS dan PPKS) yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas (memenuhi standar) Peningkatan Fasilitasi dan Kesertaan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kesertaan ber-KB dan KR

30 G.KESIMPULAN dan REKOMENDASI
A. KESIMPULAN Masih rendahnya Komitmen dan koordinasi pengelola KB di tingkat Kabupaten/Kota dalam program KB dan KR Belum semua dukungan pelayanan KB non JKN dan pelayanan KB bergerak di era SJSN bisa dibiayai. Belum Sinkronnya faskes yang terdaftar BPJS dengan Sistem Informasi Manajemen BKKBN.

31 Lanjutan…….. REKOMENDASI
Peningkatan Komitmen dan koordinasi pengelola KB di tingkat Kabupaten/Kota dalam program KB dan KR Dukungan pembiayaan pelayanan KB non JKN dan pelayanan KB bergerak di era SJSN. Melakukan Sinkronisasi faskes yang terdaftar BPJS dengan Sistem Informasi Manajemen BKKBN

32 TERIMA KASIH