L A P O R A N PENYELENGGARAAN MUSRENBANG

Presentasi berjudul: "L A P O R A N PENYELENGGARAAN MUSRENBANG"— Transcript presentasi:

1 L A P O R A N PENYELENGGARAAN MUSRENBANG
DAN PENYAMPAIAN RANCANGAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 MENINGKATKAN NILAI TAMBAH EKONOMI PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PEMANTAPAN KONEKTIVITAS INTRA DAN ANTAR WILAYAH RABU 1 APRIL 2015, CONVENTION HALL SAMARINDA

2 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Untuk penyelarasan dan penajaman program prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan program prioritas pembangunan Nasional.

3 ACUAN PENYUSUNAN RKPD 2016 :
RKPD TAHUN 2016 merupakan RKPD Tahun ke 3 pelaksanaan RPJMD ACUAN PENYUSUNAN RKPD 2016 : Evaluasi capaian kinerja tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta Isu-isu strategis dalam dinamika pembangunan regional dan global; 1. 2. 3.

4 T A H A P A N PENYUSUNAN RKPD 2016
Rakor Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2014 pada 11 Desember 2014; Rapat Koordinasi Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur pada Februari 2015 di Sengatta, Kabupaten Kutai Timur Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov. Kaltim tentang RKPD Tahun 2016; Konsultasi Publik dengan mengundang Akademisi, Lembaga Profesi, Praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 12 Maret 2015 di Universitas Mulawarman Samarinda; Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan pada Maret 2015; Forum SKPD yang dihadiri SKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada Maret 2015; Musrenbang 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang dimulai dengan Musrenbang Kab. Penajam Paser Utara pada 25 Februari 2015 dan diakhiri di Kab. Paser pada 30 Maret 2015. 4

5 PESERTA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
Anggota DPR dan DPD RI asal daerah pemilihan Kaltim DPRD Provinsi Pimpinan Instansi/ Lembaga Vertikal Prov. Kaltim Bupati/Walikota DPRD Kabupaten/Kota SKPD Provinsi Kalimantan Timur Bappeda Se Kalimantan SKPD Kabupaten/Kota Rektor Perguruan Tinggi BUMN/BUMD dan Swasta Perbankan Tokoh Masyarakat Organisasi Pemuda dan Organisasi Mahasiswa Lembaga Swadaya Masyarakat Media Massa

6 PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
Musrenbang diikuti oleh +800 orang dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu : HARI PERTAMA Rabu, 1 April 2015 melaksanakan Sidang Pleno di Convention Hall Samarinda HARI KEDUA Kamis, 2 April 2015 melaksanakan Sidang Kelompok di Gedung Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Penandatanganan Kesepakatan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur

7 R A N C A N G A N RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016
1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2014 2. Sasaran & Prioritas Pembangunan Tahun 2016 3. Kerangka Kebijakan Keuangan Tahun 2016

8 E V A L U A S I KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2014 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN

9 TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
KALTIM MAJU 2018 “Masalah Pokok Pembangunan : Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas & Kesejahteraan Masyarakat Belum Merata ” NO INDIKATOR PEMBANGUNAN KONDISI AWAL 2013 PELAKSANAAN RKPD TARGET 2018 2014 2015 2016 2017 1. PDRB (Rp. Triliun) 425,43 401,77 419,45 439,58 461,56 462,16 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 1,45 2,85 4,40 4,80 5,00 4,7 – 5,3 3. Tingkat Pengangguran (%) 7,94 7,54 7,00 6,50 6,00 5,11 4. Tingkat Kemiskinan (%) 6,06 6,42 5,75 5,35 5,36 5. I P M 77,33 77,01 77,14 77,28 77,42 78 6. Laju Inflasi (%) 9,65 6,77 6,30 6,70 5,90 5,50 7. Investasi (Rp.Triliun) 30,89 30,87 35,00 37,00 40,00 44,19 8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,07 78,29 79,24 80,19 81,14 82,00

10 PDRB KALIMANTAN TIMUR ADHB 2014
LAPANGAN USAHA 2009*) 2010 2011 2012 2013 Pertanian 16.956 19.279,6 23.004,5 26.571 28.659 Pertambangan & Penggalian ,6 ,4 ,7 ,8 Industri Pengolahan 78.132 80.672,7 91.461,4 98.654,4 Listrik dan Air Bersih 812,3 895 1.023,3 1.120,3 1.192 Bangunan 7.761,1 8.859,2 10.323,5 12.487,2 14.494 Perdagangan, Hotel & Resto. 22.218,4 26.371,9 31.417,4 36.765,6 40.904 Angkutan & Komunikasi. 10.530,3 12.035,0 14.044,9 16.652,2 18.752 Keuangan, Jasa Perusahaan 6.424,1 7.459,7 9.292,9 12.122,9 14.979 Jasa-jasa 11.922 13.594 15.326,7 17.463,8 19.452 PDRB PDRB Tanpa Migas ,2 ,1 LAPANGAN USAHA 2009*) 2010 2011 2012 2013 Pertanian 16.956 19.279,6 23.004,5 26.571 28.659 Pertambangan & Penggalian ,6 ,4 ,7 ,8 Industri Pengolahan 78.132 80.672,7 91.461,4 98.654,4 Listrik dan Air Bersih 812,3 895 1.023,3 1.120,3 1.192 Bangunan 7.761,1 8.859,2 10.323,5 12.487,2 14.494 Perdagangan, Hotel & Resto. 22.218,4 26.371,9 31.417,4 36.765,6 40.904 Angkutan & Komunikasi. 10.530,3 12.035,0 14.044,9 16.652,2 18.752 Keuangan, Jasa Perusahaan 6.424,1 7.459,7 9.292,9 12.122,9 14.979 Jasa-jasa 11.922 13.594 15.326,7 17.463,8 19.452 PDRB PDRB Tanpa Migas ,2 ,1 PDRB KALIMANTAN TIMUR ADHB 2014 STRUKTUR EKONOMI KALTIM 2014 ATAS DASAR HARGA BERLAKU, DENGAN MIGAS TAHUN DASAR 2010 DENGAN NILAI RP.579,01 T DIDOMINASI PERTAMBANGAN & PENGGALIAN PDRB 2009 – 2013 (Triliun Rp.) ATAS DASAR HARGA BERLAKU, DENGAN MIGAS, TAHUN DASAR 2000 PDRB KALTIM 2014 TANPA MIGAS RP.439,47 T DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN 4,02% PDRB KALTIM 2014 TANPA MIGAS DAN BATUBARA RP.250,98 T DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN 5,63%

11 PERUBAHAN SEKTOR EKONOMI KALTIM
- Pertanian Industri Pengolahan Dgn Migas Pertambangan Tanpa Migas Industri Pengolahan Tanpa Migas Sektor Industri Pengolahan dgn Migas menurun signifikan, dan Sektor Pertanian & Industri Pengolahan Tanpa Migas bergerak lambat dan cenderung stagnan, sedangkan Sektor Pertambangan meningkat signifikan & saat ini mendominasi Ekonomi Kaltim Dominasi sektor primer dalam struktur perekonomian daerah berdampak negatif terhadap perkembangan sektor industri (manufaktur) dan kemampuan menciptakan lapangan kerja yang rendah.

12 Kondisi Investasi Kaltim di Banding Indonesia
Investasi PMA mayoritas bergerak pada sektor primer yaitu pertambangan serta perkebunan dengan daerah tujuan utama PMA adalah Kutai Timur & Balikpapan Investasi PMDN banyak bergerak pada sektor sekunder yang didominasi oleh industri kimia serta perkebunan dengan daerah tujuan utama investasi PMDM terbesar adalah Bontang (pupuk), Balikpapan dan Kutai Kartanegara (perkebunan & sawit)

13

14 PERKEMBANGAN INFLASI DI 4 KOTA
Tahun 2014, untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir tingkat inflasi Kalimantan Timur dibawah Nasional

15 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi dengan penurunan pengangguran. Capital Intensive namun less labor KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Paser 7.76 7.64 6.82 8.41 10.18 9.25 6.69 Kutai Barat + Mahulu 6.83 7.37 7.97 9.11 8.23 8.03 6.84 Kutai Kartanegara 9.82 11.38 11.53 7.68 7.89 7.65 Kutai Timur 5.09 14.59 12.71 9.41 6.49 6.09 5.65 Berau 10.07 9.37 9.33 8.21 5.79 5.85 10.05 Penajam Pasir Utara 10.74 10.87 9.78 8.44 7.53 7.52 Balikpapan 16.06 13.70 11.76 12.14 8.95 7.95 7.56 Samarinda 12.31 10.19 9.22 10.90 9.71 8.57 Bontang 16.32 14.66 12.77 12.44 14.32 11.19 9.38 KALTIM 11,11 11.22 10.41 9.88 8.80 7.94 7.54 NASIONAL 8,39 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94

16 Tingkat Kemiskinan (%)
Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai Provinsi / Kab–Kota Tingkat Kemiskinan (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Paser 10,97 10,11 9,48 7,91 7,64 7,94 Kutai Barat dan Mahulu 10,60 8,97 9,90 8,25 8,28 7,70 Kutai Kartanegara 9,29 8,03 8,68 7,21 6,94 7,52 Kutai Timur 13,20 11,88 11,38 9,43 8,77 9,06 Berau 5,81 5,90 6,60 5,46 5,24 4,83 P P U 12,99 10,46 8,67 8,57 Balikpapan 3,49 3,58 4,07 3,39 3,30 2,48 Samarinda 4,67 4,84 5,21 4,31 4,18 4,63 Bontang 7,26 6,66 6,67 5,40 5,20 5,16 KALTIM 9,51 7,73 7,66 6,77 6,68 6,06 NASIONAL 15,42 14,15 13,33 12,49 11,67 11,,37 TAHUN 2014 Kaltim = 6,31 Versus Nasional = 11,25

17 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. Paser 73.46 73.99 74.66 75.40 75.85 76.56 2. Kutai Barat 72.16 72.60 72.90 73.69 74.05 74.61 3. Kutai Kartanegara 72.03 72.50 72.89 73.51 74.24 74.80 4. Kutai Timur 70.84 71.23 72.05 72.88 73.75 74.23 5. Berau 72.75 73.22 73.84 74.63 75.05 75.83 6. PPU 72.69 73.11 73.59 74.03 74.35 74.82 7. Balikpapan 77.31 77.86 78.33 78.85 79.38 79.87 8. Samarinda 76.12 76.68 77.05 77.63 78.26 78.79 9. Bontang 76.08 76.52 76.88 77.52 77.85 78.40 10. Mahulu - 73.00 KALTIM 74.52 75.11 75.56 76.22 76.71 77.33 NASIONAL 71,17 71,76 72,27 72,77 73,29 73,81 IPM Kaltim Tahun 2013 = 77,33 diatas IPM Nasional menempati peringkat 4 nasional. Bagaimana kondisi kesejahteraan rakyat pasca Migas & Batu bara...??

18 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014 Tingkat Realisasi (status)
Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014 Target Realisasi Tingkat Realisasi (status)  Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Meningkatkan kualitas SDM Kaltim 1 Meningkatnya IPM IPM 76.71 77.01 77.33 100.4 2 Meningkatnya angka melek huruf Angka melek huruf 98.30 98.40 99.8 3 Meningkatnya rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah 9.60 10.00 96 4 Meningkatnya angka harapan hidup Angka harapan hidup 71.40 71.50 71.78 103.7 5 Meningkatnya pendapatan per kapita Pendapatan per kapita 44.65 46.65 47.52 96.1  Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 6 Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan 6.06 6.00 6.42 93.45

19 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014 Tingkat Realisasi (status)
Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014 Target Realisasi Tingkat Realisasi (status) Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 7 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran 8.90 8.00 7.53 106 8 Meningkatnya daya beli masyarakat Tingkat inflasi 9.65 6+1 5.10 117 Paritas daya beli (purchasing power parity) (status perhitungan menggunakan data IPM -> IPM publish lagging 1 Thn) 93.4 9 Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini 0.36 0.35 0.3341 Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan ekonomi 1.59 2.64 100 Pertumbuhan ekonomi non migas 5.17 5.81 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas 6.50 6.30 7.27 115.3

20 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014 Tingkat Realisasi (status)
Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014 Target Realisasi Tingkat Realisasi (status) Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 12 Terciptanya Swasembada Beras Rasio Pemenuhan Beras 72.00 73.00 73.92 101 13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan Bauran energi baru terbarukan 0.02 0.62 0.5 80.6  Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas 14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar 5.00 5.50 5.90 107.2   Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 15 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Indeks persepsi korupsi 5.20 4.90 94.2 Opini BPK WTP WDP - 16 Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat 68.00 (Baik) 70.00 (Baik) 72.16 (Baik) 100

21 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014 Tingkat Realisasi (status)
Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014 Target Realisasi Tingkat Realisasi (status)   Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 70.75 (B+) 72.00 (B+) 70.97 (B+) 98.5 Kinerja Pemerintahan Daerah Tinggi 100  Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 18 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Indeks kualitas lingkungan 74.07 78.29 75.24 96.1 19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Intensitas emisi 1.500 1.498 1.611 92.9 Keterangan : = belum tercapai = Tercapai

22 ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI Mempercepat pergeseran Ekonomi Berbasis SDA terbarukan Struktur Ekonomi Imbalance Urban Bias Daya Saing Wilayah Rendah Ketersediaan Infrastruktur Perbatasan SOSIAL Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan LINGKUNGAN Degradasi SDA Pencemaran Lingkungan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi

23 KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016

24 PENDAPATAN ASLI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2016 Rp T PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 5.334,22 M (60%) pAJAK DAERAH Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.478,78 m (50%) 12,09 m (0%) 289,81 m (3%) 553,53 m (6%) DANA PERIMBANGAN Rp 3.168,54 M (36%) bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak 673,00 m (7%) 2.459,54 m (27%) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp 367,20 M (4%) Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khususalokasi umum 15,57 m (1%) 351,63 m (3%) Ketidakpastian dana perimbangan, nilainya diperkirakan terus menurun Optimalisasi penerimaan daerah Percepatan penerbitan obligasi daerah

25 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Daerah 2016 BELANJA 2016 Rp T BELANJA LANGSUNG Rp 5.189,85 M (58%) BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL 383,29 m (4%) 1.986,65 m (21%) 3.145,53 m (33%) BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 4.001,49 M (42%) 960,73 m (10%) 100,00 m (1%) 5,50 m (0%) m (24%) 646,12 m (7%) 20,00 m (0%) BELANJA PEGAWAI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL KAB/KOTA BELANJA BANKEU KAB/KOTA BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja daerah didominasi belanja wajib & mengkat dan transfer ke Kab/Kota Kualitas belanja perlu diorong kearah belanja produktif yang mendorong pertumbuhan Peningkatan penyerapan anggaran melalui pengendalian & pengawasan belanja

26 SASARAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016

27 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 2014 - 2019

28

29 TAHAPAN RPJPD 2005-2025 RPJMD KE-4 RPJMD KE-3 RPJMD KE-2 RPJMD KE-1
PERDA NO. 15 TAHUN 2008 RPJMD KE-4 (2019 – 2025) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pemantapan struktur ekonomi peningkatan pelayanan dasar efisiensi dan efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi. VISI RPJPD KALTIM 2025 "TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN" RPJMD KE-3 (2014 – 2018) Kualitas SDM semakin meningkat Ketergantungan ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat RPJMD KE-2 (2009 – 2013) Pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. RPJMD KE-1 (2005 – 2008) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan kelestarian alam & lingkungan

30 VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 PERDA NO. 7 TAHUN 2014
MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN FOKUS MISI 1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. DAYA SAING EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP

31 SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
INDIKATOR MAKRO SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Meningkatnya PDRB menjadi 439,58 T 1. PDRB Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi menjadi 4,80 % 2. EKONOMI 3. PENGANGGURAN Menurunnya Tingkat Pengangguran menjadi 6,50 % Menurunnya Tingkat Kemiskinan pada Tingkat 5,35 % 4. KEMISKINAN Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,28 5. IPM Terkendalinya Inflasi pada tingkat 6,70% 6. INFLASI Investasi mencapai 37 Trilyun 7. INVESTASI Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 80,19% 8. KUALITAS LINGKUNGAN

32 TEMA RKPD 2016 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 3. Percepatan pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja 5. Pengembangan ekonomi kerakyatan 6. Percepatan transformasi ekonomi 7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan 8. Pengembangan agribisnis 9. Peningkatan produksi pangan 10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar 11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

33 PRIORITAS 1 : FOKUS : Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FOKUS : Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan Peningkatan kesempatan belajar anak Kegiatan Strategis : Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat melalui Beasiswa orang; Pemberian Beasiswa bagi siswa miskin; Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin.

34 PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN FOKUS :
Peningkatan Mutu di Bidang Kesehatan Kegiatan Strategis : Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu (Kartu Sehat) untuk orang ditargetkan pada : Untuk 7 kabupaten/kota; Untuk penghuni panti; Untuk penghuni Rutan dan Lapas

35 PRIORITAS 3 : PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN FOKUS :
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin Kegiatan Strategis : Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya 1300 orang Padat karya bagi penduduk miskin 1300 orang Pembangunan Rumah Layak Huni unit

36 PRIORITAS 4 : PENINGKATAN & PERLUASAN KESEMPATAN KERJA FOKUS :
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Kegiatan Strategis : Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda 80 orang; Pelatihan Kecakapan Hidup 100 orang; Pelatihan TOT Kewirausahaan Pemuda 60 orang; Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi Putus Sekolah 140 orang;

37 PRIORITAS 5 : PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN FOKUS :
Pengarusutamaan Gender; Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang; Peningkatan investasi sektor UMKM; Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga. Kegiatan Strategis : Pembinaan dan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah; Fasilitasi Akses Permodalan bagi UMKM; Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM UMKM

38 PRIORITAS 6 : PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI FOKUS :
Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global; Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir); Peningkatan ekspor produk olahan Kegiatan Strategis : Pemanfaatan lahan kritis 8000 ha untuk komoditas perkebunan non sawit; Fasilitasi dan pembinaan PBS serta memcintakan iklim investasi dan memastikan ketersediaan lahan C dan C untuk mencapai target 2 juta Ha Kebun Sawit; Pembangunan kebun sawit rakyat 5000 Ha; Pembangunan kebun karet (2000 Ha). Kakao (500 Ha). Kelapa (250 Ha). Lada (200 Ha); Lanjutan keramba. Bantuan kapal 30GT dan peningkatan produksi perikanan budidaya

39 PRIORITAS 7 : PENGEMBANGAN AGRIBISNIS FOKUS :
Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah; Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis; Penerapan Inovasi Teknologi agribisnis; Pengembangan industri pengolahan produk unggulan Kegiatan Strategis : Penanganan daerah rawan Pangan di 6 Kab; Pengembangan cadangan Pangan 200 ton beras; Pengembangan desa mandiri Pangan 115 desa; Pengembangan pembibitan dan budidaya ternak sapi total : 2450 ekor; Membangun kemitraan dan investasi swasta dengan pola integrasi sapi sawit

40 PRIORITAS 8 : PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN FOKUS :
Peningkatan Areal Pertanian Melalui Cetak Sawah Dan Optimalisasi Lahan; Penerapan Mekanisasi Dan Teknologi Pertanian; Penyediaan Tenaga Kerja Petani Melalui Program Transmigrasi; Peningkatan Infrastruktur Pertanian; Peningkatan Produktivitas Pertanian; Perbaikan Tata Niaga Produk Pangan Kegiatan Strategis : Pencetakan sawah baru seluas 1250 Ha; Optimalisasi Lahan seluas 1000 Ha; Pembuatan jalan usaha tani sepanjang 62 Km; Pembangunan Pintu Air 228 unit; Pengadaan Hand Traktor + Gandengan) 180 Unit; Pengadaan Cultivator 44 Unit; Pengadaan Power Threaser 150 Unit; Pengadaan RMU Lengkap 12 Unit; Pengembangan Sentra Hortikultura 4 Kawasan. Pengembangan lumbung pangan desa 26 unit; Pengembagan kapasitas dan kuantitas tenaga penyuluh 1200 PPL; Pengembangan Kelembagaan Penyuluh 30 unit BPP

41 PRIORITAS 9 : PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN FOKUS :
Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan; Peningkatan rasio elektrifikasi Kegiatan Strategis : 420 unit biogas (berkolaborasi dengan dinas peternakan); Pembangkit Listrk dari POME(berkolaborasi dgn (dinas perkebunan); PLTS komunal 9 paket; 1 unit PLTMH; Jaringan listrik pedesaan (JTM dan JTR sepanjang 237 km)

42 PRIORITAS 10 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR FOKUS :
Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi; Peningkatan kualitas dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan; Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan Kegiatan Strategis : Jalan tol paket I : km ; Jalan Prov. Kelas 1 :171 Km; Jembatan kembar 400 m; Jalan Pendekat Jembatan Kembar; Jembatan Pulau Balang dan Fender Jembatan; Jalan Akses Jembatan Pulau Balang : 40 Km; Jalan Kawasan Maloy : Km (Jalan Tipe A & B); Jalan Outer Ringroad Jembatan Mahulu – M. Said : 8 Km Bandara Samarinda Baru runway m; Bandara Maratua runway m ; Bandara Long Apari; Pelabuhan Laut Maloy sisi darat; Bandara Datah Dawai runway m; Pembangunan 7 Dermaga Sungai (Kec. Long Bagun. Kec. Tabang. Kec. Busang. Kec. Sandaran. Kec. Tanjung Harapan. Kec. Long Hubung dan Kec. Long Laham)

43 PRIORITAS 11 : REFORMASI BIROKRASI & TATA KELOLA PEMERINTAHAN FOKUS :
Pemantapan road map reformasi birokrasi dengan penekanan pada tiga standarisasi & prosedur (SP) yaitu SP untuk sukses Kaltim Cemerlang, SP peningkatan pelayanan PTSP dan SP penguatan standar pelayanan RSUD; Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur Kegiatan Strategis : Penguatan kelembagaan PTSP; Survei IKM dari 68 menjadi 85 (skala 0-100); Reformasi pelayanan sektor publik (9 SPM); Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B+ (72) menjadi A (85) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah; Penerapan Zona Integritas pada SKPD; Evaluasi LPPD Kab/Kota; Penanganan Pengaduan Masyarakat; Fasilitasi dan pencegahan pemberantasan KKN; Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi; Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kab/Kota Penyusunan formasi & pengadaan pegawai; Penempatan PNS; Penyusunan rencana karir pegawai; Pemberian penghargaan bagi PNS; Tugas dan Ijin Belajar; Reward dan Punishment Pegawai

44 PRIORITAS 12 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP FOKUS :
Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan; Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan; Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi; Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan; Penegakan hukum lingkungan; Penurunan emisi gas rumah kaca; Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Strategis : Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas Ha; Penanaman Sejuta pohon melalui kegiatan “one man five trees”; Pengembangan kelembagaan KPH; Rehabilitasi hutan mangrove seluas 500 ha. Pengawasan Penataan bakumutu emisi dan gas buang;

45 PENILAIAN DOKUMEN RKPD 2014
Tahun 2014 telah dilakukan penilaian penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dengan berpedoman pada tata cara penilaian yang dikeluarkan oleh Bappenas. Penilaian dokumen RKPD 2015 meliputi aspek: keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya; konsistensi antara isu, prioritas dan pendanaan; kedalaman analisa keterukuran indikator presentasi dan wawancara Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Terbaik: Kota Bontang terbaik I. Kabupaten Kutai kartanegara terbaik II. Kabupaten Kutai Timur terbaik III.

46 TERIMA KASIH Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018