Perencanaan Pembangunan Wilayah

Presentasi berjudul: "Perencanaan Pembangunan Wilayah"— Transcript presentasi:

1 Perencanaan Pembangunan Wilayah
Oleh: Prof. DR. Ir. Herman Haeruman Js.

2 pembangunan wilayah berkembang karena
Perkembangan faktor strategis (globalisasi, revolusi informasi teknologi dan komunikasi, teknologi distribusi dan produksi) penjabaran lebih rinci dan lebih dekat dengan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan

3 Perencanaan pembangunan
Perencanaan fisik yang menekankan aspek fisik, Perencanaan ekonomi, titikberat pada penggunaan modal. Gabungan sistim perencanaan fisik dengan ekonomi (perencanaan ruang makro – suatu perencanaan ekonomi dalam persfektif ruang perencanaan wilayah)

4 Teori pengembangan ekonomi wilayah mencakup
Pertumbuhan wilayah Perubahan struktur Distribusi pendapatan wilayah

5 Teori pembangunan wilayah atau daerah
Teori pertumbuhan wilayah Teori proses spatial dan perubahan struktur wilayah Teori pertumbuhan dan distribusi pendapatan

6 Teori Pertumbuhan wilayah
Endwoment wilayah Export base Ketidak seimbangan pertumbuhan wilayah Pertumbuhan wilayah klasik

7 Teori proses spatial Pentahapan Tahap tinggal landas
Transformasi sektoral Proses spatial dan faktor lokasi Produktivitas dan kesimbangan desa-kota

8 Teori Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan
Hipotesa Kuznet Ketimpangan pendapatan wilayah

9 Berbagai teori tersebut jarang digunakan sendirian
Berbagai teori muncul bersamaan dalam pembangunan kawasan tertinggal dan pengentasan kemiskinan Pentahapan sekuen antar sektor : ekstraksi (A)manufaktur (M)distribusi (D) pelayanan jasa (S); atau SDMA dan bisa juga MDSA

10 Konsep perencanaan regional
Adanya perbedaan kemampuan antar daerah/wilayah, Perencanaan regional memanfaatkan wilayah yang berpotensi besar utk menghela yang berpotensi rendah mengenali wilayah inti dan wilayah tepi yang saling berhubungan mengakui kesatuan wilayah pelayanan ekosistem (DAS, pesisir dan laut, pegunungan), pelayanan fisik (kawasan kota dan desa, kawasan andalan), Layanan publik (propinsi, kabupaten, kecamatan, desa)

11 Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
Mengenali keterkaitan 3 subsistem : (ekosistem alami SA dan LH, sistim produksi-distribusi-konsumsi, dan sistim sosial-budaya) Melalui proses dialektika, normatif dan pelaksanaan yang berurutan

12 Dialektika Normatif Pelaksanaan
Ekosistem alam Sistim produksi Dialektika Sistim sosial Analisa konflik Normatif Penetapan tujuan Strategi pembangunan Pelaksanaan pelaksanaan Gambar : Proses Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

13 Perencanaan Pembangunan dalam Otonomi Daerah berkaitan dengan:
Mekanisme pengambilan keputusan (decision making & planning) Mekanisme pembiayaan (budgeting) Mekanisme pengorganisasian (organizing) Mekanisme pelaksanaan (implementation) Mekanisme pengendalian dan pengawasan (controling)

14 Tujuan Perencanaan Pembangunan dalam rangka otonomi daerah
Meningkatkan produktivitas dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya daerah Meningkatkan efisiensi pelayanan aparat kepada masyarakat Memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan kapasitas daerah dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan

15 Para fihak perencanaan pembangunan daerah
Aparat pemerintah daerah Peranserta masyarakat Organisasi profesi dan LSM Kesiapan dunia usaha Kalangan akademisi Badan perwakilan rakyat daerah

16 Mekanisme pengambilan keputusan
Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan prioritas dan strategi pembangunan daerah Tujuan akhir dari pengambilan keputusan adalah memilih strategi terbaik untuk mengelola sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan kemandirian daerah Membangun sinergi antara rencana pembangunan ekonomi makro nasional -desa-kabupaten-propinsi-regional.

17 Mekanisme pembiayaan pembangunan
Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah Penentuan prioritas pengeluaran daerah

18 Sumber penerimaan daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya bagi hasil SDA dana alokasi umum berasal dari pajak dana alokasi khusus  dana reboisasi Pinjaman daerah Penerimaan lain yang sah.

19 Prinsip dasar pengelolaan dana pembangunan
Keterbukaan (transparency) Partisipasi (participation) Tepat waktu dan langsung (quick disbursement) Dapat dipertanggung-gugatkan (accountability) Berkelnjutan (sustainability) Sederhana dapat dilaksanakan (simplicity) Mengembangkan potensi lokal (local and decentralization)