Perluasan Kawasan Perairan Islandia vs tuntutan Inggris ke Mahkamah Internasional Tugas Hukum Perjanjian Internasional 2 Kelompok 3: Andi Eva Nurliani.

Presentasi berjudul: "Perluasan Kawasan Perairan Islandia vs tuntutan Inggris ke Mahkamah Internasional Tugas Hukum Perjanjian Internasional 2 Kelompok 3: Andi Eva Nurliani."— Transcript presentasi:

1 Perluasan Kawasan Perairan Islandia vs tuntutan Inggris ke Mahkamah Internasional Tugas Hukum Perjanjian Internasional 2 Kelompok 3: Andi Eva Nurliani (110320087005) Anita Marianche (1103200870--) Haris Sukamto (1103200870--) Harry Gunawan (1103200870--) Maidah Purwanti (1103200870--) Nurillah Amini (1103200870--) Ratna Aditia (110320087003) Soeistanto P D (1103200870--)

2 Pendahuluan

3 Klausul pada kesepakatan menyatakan bahwa pemerintah Iceland akan terus melaksanakan Resolusi Althing 5 Mei 1959, yang berisi mengenai perluasan jurisdiksi zona penangkapan ikan melewati batas 12 mil, akan tetapi harus memberi tahukan kepada Kerajaan Inggris dalam waktu enam bulan mengenai adanya perluasan tersebut. Dalam kasus sengketa yang berkaitan dengan perluasan tersebut, kedua pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan.

4 Pengadilan memberitahukan bahwa pada 31 Agustus 1971, Iceland telah memberitahukan Kerajaan Inggris bahwa Iceland bermaksud untuk memperluas jurisdiksi zona penangkapan ikannya hingga melewati landas kontinen dan batas baru tersebut akan diberlakukan selambat- lambatnya tanggal 1 September 1972. Pada tanggal 27 September 1971, Kerajaan Inggris menanggapi bahwa perluasan tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional dan Kerajaan Inggris meminta kembali hak-haknya berdasarkan Exchange of Notes 1961, termasuk hak untuk mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan.

5 Yang menjadi pertanyaan bagi Pengadilan adalah apakah sengketa yang muncul saat ini, yang berkaitan dengan perluasan zona penangkapan ikan oleh Iceland melewati batas 12 mil, sebagai bahan pemikiran dari Resolusi Althing 1959, diatur pada klausul kesepakatan dalam Exchange Notes serta berada di bawah yurisdiksi Pengadilan? Prima facie Ini tampaknya merupakan kasusnya. Oleh karena itu, dalam kondisi normal Pengadilan cukup mengikuti praktik yang sudah berjalan asalkan sumber daya yang digunakan untuk pekerjaan persiapan itu dapat dikesampingkan pada saat isi teks sebuah konvensi sudah cukup jelas.

6 Melihat kondisi pada proses yang tengah berlangsung – ketidakhadiran Islandia - dan dalam rangka untuk memahami secara komprehensif ruang lingkup dan tujuan dari Exchange Notes 1961, Pengadilan tetap meneliti pekerjaan persiapan. Pemeriksaan ini memperkuat pandangan bahwa sengketa yang terjadi saat ini dicakup dalam ketentuan pada klausul kesepakatan. Hal ini mengungkapkan lebih lanjut bahwa klausul ini adalah inti dari keseluruhan perjanjian dan bukan hanya sebuah kondisi akhir: Kerajaan Inggris telah diberikan hak untuk menolak melalui Pengadilan terhadap perluasan kawasan perairan Islandia melewati landas kontinen diatas batas 12 mil.

7 Hasil Putusan Iceland mengirimkan sebuah telegram dan surat kepada pengadilan yang sering digunakan dan dimuat dalam pernyataan PBB serta di tempat lain. Seluruh pernyataan tersebut menyita perhatian Pengadilan dalam cara tertentu. Menjadi suatu keberhasilan apabila hal ini tidak dibuat, disatu sisi, untuk menempatkan Iceland pada posisi yang baik karena telah muncul sebelum Pengadilan dan, disisi lain untuk memungkinkan tidak diakuinya legitimasi dari cara kerja atau dari hasil yang dikeluarkan, karena telah dilakukan sehubungan perintah Pengadilan sementara. Masih ada waktu bagi Iceland untuk menunjukkan bahwa hal ini adalah interpretasi yang salah.

8 Dissenting Opinion M. Padilla Nervo 1. Exchange of Note 1961 menunjukan UK dan Jerman secara implisit mengakui hak Iceland untuk memperluas jurisdiksi perikanan dan hal itu tidak bertentangan dengan hukum internasional. Iceland wajib untuk memberitahukan dalam enam bulan segala hal mengenai perluasan.

9 2. Konsep “patrimonial sea” dan pengakuan hak terhadap perluasan wilayah laut atau zona penangkapan ikan, disusun oleh beberapa negara dan dideklarasikan pada konferensi regional, yang ditujukan untuk membuat hukum kebiasaan baru. Peraturan ini, mengakui hak juridiksi zona penangkapan ikan pada landas kontinen, dan membawa perubahan mendasar yaitu mengakhiri berlakunya klausul kesepakatan mengenai objek dan tujuan.

10 3. M. Padilla Nervo akhirnya memeriksa Exchange of Note 1961 dan sengketa- sengketa yang terjadi. Ia beranggapan bahwa Exchange of Note 1961 dibuat dibawah paksaan. Dia menyatakan ada kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan UK membawanya ke pengadilan dan terlihat jelas dalam negosiasi UK dan Republik Federal jerman menyiratkan bahwa mereka mengakui perluasan Icleand terhadap jurisdiksi zona penangkapan ikan.