PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015

Presentasi berjudul: "PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015"— Transcript presentasi:

1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2015

2 OUTLINE PENDAHULUAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL REGIONAL
NASIONAL KONDISI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK SAAT INI OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015 KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA KONDISI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK YANG DIHARAPKAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3 PENDAHULUAN

4 ALUR PIKIR OPTIMALISASI PENGENDALIAN PENDUDUK
PTS DAN KELUARGA BERKUALITASD TERWUJUD PERMASALAHAN INSTRUMENTAL INPUT Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan (PBK); Sektor belum memanfaatkan data kependudukan sebagai basis perencanaan; Masih rendahnya pengetahuan masyarakat ttg isu kependudukan; Bervariasinya kondisi kependudukan di Indonesia; Analisis dampak kependudukan belum optimal dimanfaatkan sbg penentu dasar kebijakan Penduduk sbg subyek dan obyek, kesejahteraan, pro rakyat, sustainable, pembangunan SDM, population responsive and population-influencing. UU dan peraturan terkait Terintegrasinya isu kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah (Renstrada). Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan. Tersedianya model-model solusi strategis analisis dampak kependudukan. UU No 52 /2009 UU No. 23 /2014 Perpres No 87/2014 Perpres no 153 /2014 Perpres No. 2 /2015 PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN Implementasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tingkat nasional dan daerah Optimalisasi pembangunan serta pengendalian penduduk KEBIJAKAN-STRATEGI-UPAYA PERKEMBANGAN LINGSTRA GLOBAL-REGIONAL-NASIONAL ENVIROMENTAL INPUT

5 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
DI TINGKAT GLOBAL

6 DI TINGKAT INTERNASIONAL pembangunan berkelanjutan
ISU STRATEGIS DI TINGKAT INTERNASIONAL 2015 MDGs Berbasis pengentasan kemiskinan SDGs Right based approach  pembangunan berkelanjutan

7 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
DI TINGKAT REGIONAL

8 KONDISI KUALITAS PENDUDUK DI ASEAN (HDR 2014)
No Negara Life Expectancy at Birth Expected years of schooling Mean years of schooling GNI per capita HDI value 1 Singapura 82.3 15.4 10.2 72,371 0.901 2 Brunei Darussalam 78.5 14.5 8.7 70,883 0.852 3 Malaysia 75.0 12.7 9.5 21,824 0.773 4 Thailand 74.4 13.1 7.3 13,364 0.722 5 Indonesia 70.8 7.5 8,970 0.684 6 Philippines 68.7 11.3 8.9 6,381 0.660 7 Viet Nam 75.9 11.9 5.5 4,892 0.638 8 Cambodia 71.9 10.9 5.8 2,805 0.584 9 Lao People's Democratic Republic 68.3 4.6 4,351 0.569 10 Myanmar 65.2 8.6 4.0 3,998 0.524 IPM Indonesia  Peringkat ke 108 dari 187 negara di dunia.

9 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
DI TINGKAT NASIONAL

10 KONDISI Dan PERKEMBANGAN STRUKTUR PENDUDUK
Piramida Penduduk Sp 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 1961 1971 1980 2010 2000 1990 Sumber. BPS, Sensus

11 PIRAMIDA PROYEKSI PENDUDUK
TAHUN LANSIA DEPENDENT AGE PRODUKTIF BALITA DAN ANAK Sumber : BAPPENAS, 2013

12 BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA
Jendela Peluang Sumber data: Bappenas, Proyeksi Penduduk dan Ditrenduk.

13 DEMOGRAPHIC DIVIDEND (BONUS DEMOGRAFI)

14 PRASYARAT BONUS DEMOGRAFI

15 JUMLAH PENDUDUK USIA MUDA/REMAJA (10-24 TAHUN)
Sumber. BPS, Sensus dan BAPPENAS, Proyeksi.

16 ANGKA KEMATIAN BAYI DAN ANAK DI INDONESIA
TAHUN Sumber data: SDKI Tahun 1991, 1994, 1997, 2002, 2007 dan 2012

17 sms/ageing monograph SP10
Indikator Lansia: Ageing index meningkat, support ratio menurun Jumlah usia kerja per satu lansia Banyaknya lansia per 100 anak Perlu kebijakan khusus untuk lansia  Penyediaan panti jompo, penyiapan perawat lansia, fasilitas ramah lansia, sekolah untuk perawat lansia, kegiatan untuk lansia, dsb. 31/07/2013 sms/ageing monograph SP10

18 KONDISI PENCAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK SAAT INI

19 TOTAL POPULATION AND POPULATION GROWTH, INDONESIA
305.7 296.4 284.8 271.0 255.5 0.80 1.00 1.19 1.38 1,45 Source. Bappenas, dkk, 2013, Proyeksi Penduduk Indonesia

20 Angka Fertilitas Total dan Angka Fertilitas yang Diinginkan, Indonesia 1991-2012
Target RPJMN 2014: TFR = 2,1 tidak tercapai Sumber: BPS, SDKI

21 KONDISI dan PENCAPAIAN CPR
Target RPJMN 2014: CPR = 65 Tidak Tercapai Sumber: BPS, SDKI

22 KONDISI dan PENCAPAIAN UNMET NEED, 1991-2012
Target RPJMN 2014: Unmet Need = 5 Tidak Tercapai 11.4 2012 Sumber: BPS, SDKI

23 OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
KEBIJAKAN

24 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 – 2019.

25 VISI MISI PEMBANGUNAN 2015-2019

26 SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA)

27 KEBIJAKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

28 OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
STRATEGI

29 STRATEGI PROGRAM KEPENDUDUKAN
Penyerasian dan penyusunan landasan hukum dan kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dengan melakukan peninjauan kembali landasan hukum/ peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan bidang KKB. Koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, dan lintas sektor/ kementerian/ lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Analisis dampak kependudukan terhadap sektor lainnya, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang KKB, serta perumusan parameter pembangunan bidang KKB sebagai rekomentasi dalam penyusunan dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dengan pembangunan sektor lainnya. Perumusan kebijakan pembangunan KKB yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan (dinamika kependudukan) dan strategi pemanfaatan bonus demografi. Advokasi, sosialisasi, dan literasi, dan fasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan KKB kepada seluruh pemangku kebijakan.

30 OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
UPAYA

31 KEGIATAN STRATEGIS PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
Pengintegrasian isu kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan tingkat Kabupaten dan Kota; Penyusunan materi, kebijakan, dan bahan advokasi terkait Pembangunan Berwawasan Kependudukan; Peningkatan kompetensi tenaga pengelola dan mitra kerja dalam pengelolaan program pengendalian penduduk dan penyerasian kebijakan kependudukan (Pusat dan Provinsi); Penyempurnaan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan; Pemanfaatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) oleh Sektor Pusat dan Provinsi; Kerjasama dengan UNFPA terkait penyusunan serta sosialisasi kajian Indonesia Case Study dalam rangka advokasi pembangunan berwawasan kependudukan.

32 KEGIATAN STRATEGIS PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015
Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai basis perencanaan pembangunan; Penyusunan hasil analisis lanjut hasil survei, sensus; Penyusunan parameter kependudukan; Penyusunan profil kependudukan dan pembangunan tematik; Pengembangan bank data kependudukan; Kerjasama dengan UNFPA terkait pengembangan policy brief berdasarkan output rapid spectrum di tingkat nasional; Kerjasama dengan BPS dalam rangka penyediaan data kependudukan dan KB dalam SUSENAS Tahun 2015; Kerjasama dengan Bappenas dan IPADI dalam rangka sosialisasi dan advokasi perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan (kuliah umum UI dan UGM; workshop bagi BAPPEDA kabupaten dan kota; policy dialog); Mendukung kegiatan Koalisi Kependudukan, IPADI, FAPSEDU, dan Pusat Studi Kependudukan.

33 KEGIATAN STRATEGIS KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2015
Peningkatan komitmen lintas sektor dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan; Pengembangan materi pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal; Pengembangan sistem kerjasama pendidikan kependudukan; Kerjasama dengan mitra kerja (LIPI) dalam rangka penilaian motivator terkait penulisan dan kegiatan kreatif; Kerjasama dengan IPDN pengintegrasian materi kependudukan dalam kurikulum di IPDN.

34 KEGIATAN STRATEGIS ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN TAHUN 2015
Penyediaan kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis; Perumusan isu strategis analisis dampak penduduk; Pengembangan kajian analisis dampak kependudukan terhadap sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; Pembangunan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi rencana pembangunan daerah (contoh: TKW, penanggulangan HIV/AIDS, nelayan, dsb); Penyiapan pembangunan sumber daya manusia dalam memanfaatkan bonus demografi di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.

35 KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PUSAT DI PROVINSI TAHUN 2015
Fasilitasi penyusunan Grand Design Kependudukan Kab/Kota. Fasilitasi Pengintegrasian isu kependudukan dalam renstra provinsi dan kab/Kota. Bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan profil dan parameter. Workshop perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan di 6 regional melibatkan provinsi dan Kab/Kota (Palembang, Semarang, Makasar, Pontianak, Ambon dan Kupang); Penilaian kreativitas berbagai lomba terkait kependudukan Uji coba instrumen monitoring dan evaluasi buku/materi kerjasama pendidikan kependudukan. Penguatan pendidikan kependudukan di perguruan tinggi melalui KKN Mahasiswa. Penyusunan model solusi strategis pembangunan kependudukan Fasilitasi dan advokasi teknis penyusunan parameter tk Prov dan kab/kota Monitoring, evaluasi, dan pembinaan perencanaan pengendalian penduduk

36 KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN DI PUSAT DENGAN MELIBATKAN PROVINSI
Workshop pengembangan dan pemanfaatan IPBK. Worksop pengintegrasian isu kependudukan dalam RPJMD. Penyusunan/fasilitasi Grand Design Kependudukan tingkat Kab/Kota. Sosialisasi dan diseminasi hasil pengembangan kebijakan oleh mitra kerja Workshop regional kerjasama pendidikan kependudukan. Pertemuan triangulasi analisis dampak kependudukan Worksop pendidikan kependudukan bagi tenaga pengelola program Penilaian kreatifitas kegiatan pendidikan kependudukan bagi tenaga motivator. Forum kemitraan analisis dampak kependudukan. Seminar eksekutif analisis dampak kependudukan. Fasilitasi dan advokasi teknis penyusunan parameter tk Prov dan kab/kota. Kegiatan kelompok kerja lembaga atau isntitusi pengelola dan pemerhati bidang kependudukan Pengembangan peran aktif mitra kerja dalam rangka penetapan parameter kependudukan. Orientasi teknis pengelola perencanaan pengendalian penduduk.

37 KONDISI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK YANG DIHARAPKAN

38 SASARAN STRATEGIS BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

39 SASARAN STRATEGIS BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

40 SASARAN STRATEGIS BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
INDIKATOR BASELINE TARGET 2014 RENCANA 2015 TARGET KINERJA 2016 2017 2018 2019 5 Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan - 100 6 Jumlah model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah 4

41 KESIMPULAN Pengintegrasian isu kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas SDM setempat; Memperkuat perencanaan kebijakan pembangunan berdasarkan data kependudukan di seluruh tingkatan wilayah; Peningkatan pengetahuan masyarakat/pemangku kebijakan tentang isu-isu kependudukan. Tersedianya model-model solusi strategis analisis dampak kependudukan.

42 TERIMA KASIH \