ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN

Presentasi berjudul: "ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN"— Transcript presentasi:

1 ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
Mohammad Nuh, S.IP.,M.Si (Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA-UB)

2 Pergeseran Paradigma :
Old Public Administration (OPA) New Public Administration (NPA) New Public Management (NPM) New Public Service (NPS) Good Governance

3 Karakter utama Old Public Administration (Denhard & Denhard,2003)
Peran AP terbatas pada proses perumusan kebijakan, peran utamanya adalah implementasi kebijakan Pemberian pelayanan dilaksanakan oleh para administrator yang harus bertanggungjawab kepada pejabat terpilih (pejabat politik) dan diberi diskresi yang sangat terbatas

4 Lanjutan : 3. Program-program publik dikelola oleh organisasi yang herarkhis dimana para pemimpinnya (manager) mengontrol dari atas ke bawah 4. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi pemerintahan adalah efisiensi dan rasional 5. Organisasi publik bila ingin efisien harus dikelola dengan sistem tertutup dimana keterlibatan masyarakat sangat terbatas 6. Tugas utama administrasi publik melaksanakan POSDCORB

5 Karakteristik New Public Management (Hood, 1991):
Pelaksanaan tugas manjemen pemerintahan diserahkan kepada para manajer profesional Kinerja diukur dengan standar dan ukuran kinerja yang jelas Lebih ditekankan pada pengawasan dan penilaian hasil / keluaran Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang ada di bawah / desentralisasi

6 Lanjutan : 5. Dikembangkannya semangat persaingan di tubuh sektor pemerintahan 6. Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat 7. Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan pelbagai sumber

7 New Public Management (Holmes & Shand, 1995)
Menselaraskan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka peningkatan kinerja Lebih menekankan akuntabilitas dan transparansi dengan mensyaratkan pelaporan hasil dan biaya pencapaiannya Sistem budgeting dan manajemen untuk mendukung dan mendorong perubahan tersebut

8 New Public Management (Lihat: OECD, 1996)
Bermaksud mengembangkan budaya yang berorientasi kinerja (performance-oriented culture) di sektor publik Desentralisasi keputusan alokasi sumber daya dan pelaksanaan pelayanan publik Lebih fokus pada hasil (efisiensi, efektifitas dan kualitas pelayanan) dan sistem manajemen yang lebih fleksible Memperkuat kapasitas strategik di pusat untuk menuntun perubahan manajemen publik

9 Paradigma NPS dibangun berdasarkan :
Theory of Demokratic Citizenship Models of Community and Civil Society Organizational Humanism and the New Public Administration Postmodern Public Administration

10 7 Gagasan Inti Paradigma NPS :
Serve Citizens, Not Customers Seek The Public Interest Value Citizenship Over Intrepreneurship Think Strategically, Art Democratically Recognize That Accountabillity is not Simple Serve Rather Than Steer Value People, Not Just Productivity

11 Perubahan Paradigma Pelayanan Publik (Denhart & Denhart, 2004)
Old Public Administration New Public Management New Public Service Primary theoretical and epistemological foundation Political theory, social and political commentary augmented by naïve social science Economic theory, more sophisticated dialogue based on positivist social science Democratic theory, varied approaches to knowledge including positive, interpretive, critical and postmodern Siapa yang dilayani Klien dan konstituen Pelanggan (customers) Warga negara (Citizens)

12 Perubahan Paradigma Pelayanan Publik (Denhart & Denhart, 2004)
Old Public Administration New Public Management New Public Service Peranan Pemerintah Rowing:Mendisain dan melaksanakan pelayanan publik Streering:sebagai katalis dan memanfaatkan mekanisme pasar Serving, negotiating and brokering: berbagai kelompok kepentingan dan menciptakan nilai bersama Mekanisme pencapaian tujuan kebijakan Menjalankan program melalui instansi pemerintah yang ada Mencapai tujuan kebijakan melalui mekanisme pasar dengan pelaku utama swasta dan masyarakat Membanguna koalisi antara pemerintah, swasta dan masyarakat Diskresi admonistrasi Terbatas Luas Terbatas dan ada pertangung jawaban

13 Perubahan Paradigma Pelayanan Publik (Denhart & Denhart, 2004)
Old Public Administration New Public Management New Public Service Struktur organisasi Birokratis, otoritas hierakhis ke dalam, kontrol dan regulasi ke masyarakat Layanan publik yg terdesentralisasi, tetapi kendali utama tetap di tangan pemerintah Kolaboratif, kepemimpinan bersama secara internal dan eksternal Motivasi Gaji dan tunjangan serta perlindungan sbg pegawai negeri Semangan wirausaha dan keinginan ideologis mengurangi ukuran pemerintah Pelayanan masyarakat,, keingin memberikan kontribusi kepada masyarakat Pendekatan akuntabilitas Secara hierarkhis administrator bertanggung jawab kepada pejabat politik Market driven, responsif kepada customers/citizens Akuntabilitas hukum, nilai masyarakat, norma politik, profesional dan kepentingan masyarakat

14 Domain of Governance The State The Private Sector The Civil Society

15 Dimana lokus Adm. Publik?
Untuk membedakan apakah suatu institusi itu menjadi lokus AP tidak ditentukan oleh kepemilikan dan statusnya. Tetapi ditentukan perilaku dan orientasinya, yaitu menyelenggarakan public goods dan beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan publik. Public goods tidak lagi monopoli birokrasi pemerintah, tetapi juga menjadi lahan dari mekanisme pasar dan asosiasi sukarela.

16 Dengan memperluas lokus, teori-teori AP akan menjadi relevan dan sensitif terhadap misi utamanya untuk menyelenggarakan public goods Teori-teori AP bisa saja menjelaskan perilaku dari organisasi campuran yang terlibat dalam penyelenggaraan publicness.

17 Fokus Studi Governance
Dimensi penting governace: Kelembagaan: sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (multi-stakeholders) Teori-teori AP harus menjelaskan bentuk-bentuk organisasi yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan publik ; serta dinamika interaksi yang kompleks AP konvensional mengembangkan struktur kelembagaan secara formal, hirarki yang ketat, prosedur yang rigid.

18 Dimensi Penggunaan kekuasaan: Penggunaan kekuasaan harus didasarkan pada nilai yang jauh lebih kompleks daripada efisiensi dan efektivitas, tetapi berkaitan dengan keadilan sosial, dan demokrasi. Dimensi proses: menjelaskan bagaimana berbagai unsur dan lembaga memberikan respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di lingkungannya. Proses antar-stakeholders mengembangkan jaringan untuk mengelola proses kebijakan publik Proses kebijakan yang hendak dijelaskan dalam governance adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama.