PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS

Presentasi berjudul: "PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS"— Transcript presentasi:

1 PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS

2 PEMANASAN Apakah yang dimaksud dengan Pers ?
Mengapa perlu ada Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaan Kebebasan Pers di Indonesia ? Buatlah Perbandingan Pers di Negara Komunis, Liberal dan Indonesia ? Jelaskan Hubungan Pers dengan Pembangunan

3 PENGERTIAN PERS Secara Etimologi Oemar Seno Adji
Pers berasal dari Bahasa Inggris “press”, “to press”, yang berarti artinya menekan. Dalam arti sempit, Pers diartikan sebagai surat kabar dan majalah Dalam arti luas, Pers menyangkut media massa (surat kabar, radio, televisi dan film). Oemar Seno Adji Pers dalam arti sempit, adalah penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau pun berita-berita dengan kata tertulis. “Freedom of the press”, Pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan”. “freedom of speech”

4 Menurut UU No. 40 tahun 1999 Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia

5 TEORI PERS TEORI PERS OTORITARIAN
Teori ini muncul berkaitan erat dengan pandangan filosofis tentang hakikat negara dan masyarakat. Teori ini membenarkan adanya sensor pendahuluan, pembredelan, pengendalian produksi secara langsung oleh pemerintah dan sebagainya, yang dikukuhkan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan pers sepenuhnya bertujuan untuk mendukung pemerintah yang bersifat otoritas, sehingga pemerintah langsung menguasai, mengawasi dan mengendalikan seluruh media massa. Pers merupakan alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat. Andai pun ada kebebasan pers, kebebasannya itu pun tidak harus menyalahkan atau mengkritik penguasa. Prinsip utama teori ini menurut Mc. Quail adalah sebagai berikut : Media selamanya (akhirnya) harus tunduk kepada penguasa Penyensoran dapat dibenarkan Kecaman terhadap penguasa atau terhadap penyimpangan dari kebijakan resmi tidak dapat diterima Wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.

6 TEORI PERS LIBERTARIAN
Teori Libertarian berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki tersebut. Pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Karenanya ia bukanlah alat kekuasaan pemerintah, sehingga ia harus bebas dari pengaruh dan pengawasan pemerintah. Teori ini memandang sensor merupakan tindakan yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan pers. Menurut Krisna Harahap Pers Libertarian, mempunyai tugas sebagai berikut : Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan) Melayani kebutuhan kehidupan politik Mencari keuntungan (demi kelangsungan hidupnya) Menjaga hak warga negara Memberi hiburan.

7 TEORI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Teori ini lahir pada awal abad ke-20, sebagai protes terhadap Teori Libertarian yang mengajarkan kebebasan mutlak, yang dianggap telah menimbulkan kemerosotan moral masyarakat. Teori ini mengemukakan dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. kebebasan pers itu perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers. Prinsip dasar pandangannya adalah bahwa kemerdekaan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Menurut Krisna Harahap prinsip utama teori ini adalah sebagai berikut: Media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau professional tentang keinformasian, kebenaran, obyektivitas, keseimbangan, dsb. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya dengan memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawa Masyarakat memiliki hak mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

8 TEORI PERS KOMUNIS Teori ini beranjak dari ajaran Karl Marx yaitu Marxisme/Komunisme. Menurut Teori Pers Komunis, Pers merupakan alat pemerintah (partai yang berkuasa) dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah. Pers Komunis berfungsi sebagai alat untuk melakukan “indoktrinasi massa”. Fungsi dan Peranan Pers Komunis sebagai alat pemerintah dan partai, pers harus menjadi suatu collective propagandist, collective agitation dan collective organizer. Ciri-ciri Teori Pers Komunis ini adalah : Media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karenanya ia melayani kepentingan kelas tersebut Media tidak dimiliki secara pribadi Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat.

9 SIFAT PERS Liberal Democration Press (Pers Demokrasi Liberal)
Dalam demokrasi liberal, kebebasan pers dipersepsikan sebagai kebebasan yang tanpa batas. Artinya, kritik dan komentar pers dapat dilakukan kepada siapa saja, termasuk kepada kepala negara sekali pun. Contoh : Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon misalnya tumbang setelah dihujat habis-habisan oleh pers AS, karena skandal “watergate-nya”. Communist Press (Pers Komunis) Pers Komunis terbetuk karena latar belakang pemerintahan negara yang menitik beratkan pada kekuasaan tunggal, yaitu ditangani partai komunis. Dengan demikian, suara pers harus sama dengan suara partai komunis yang berkuasa. Authoritarian Press (Pers Otoriter) Pers otoriter “lahir” pada saat pemerintahan Nazi Jerman, di bawah kepemimpinan Fuehrer Adolf Hitler ( ) yang sangat terkenal keotoriterannya. Pers dilarang melakukan kritik dan kontrol kepada pemerintah dan pers hanya untuk kepentingan penguasa. Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas dan Bertanggung Jawab) Istilah ini semula merupakan slogan dari negara-negara Barat, yang menginginkan kebebasan pers harus dipertanggung jawabkan kepada kehidupan bermasyarakat.

10 Development Press ( Pers Pembangunan)
Istilah ini dimunculkan oleh para jurnalis dari negara-negara yang sedang berkembang (development country). Alasannya, negara-negara yang sedang berkembang itu sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. MenurutWilbur Schramm Pers Pembangunan memiliki ciri-ciri : 1. Pers harus dapat menciptakan iklim pembangunan di negaranya. 2. Pers harus mampu mengarahkan perhatian masyarakat dari kebiasaan lama menjadi perilaku yang lebih maju lagi. 3. Pers harus mampu memperluas pandangan (cakrawala) bagi masyarakatnya. 4. Pers harus mampu meningkatkan aspirasi dan mendorong masyarakat berpola pikir ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. 5. Pers harus mampu menetapkan norma sosial. Five Foundation Press (Pers Pancasila) Pers Pancasila dilahirkan oleh bangsa Indonesia karena falsafah negaranya adalah Pancasila. Pers Pancasila mencari keseimbangan dalam berita atau tulisannya demi kepentingan dan kemaslahatan semua pihak sesuai dengan konsensus demokrasi Pancasila.

11 IKUT MENCERDASKAN BANGSA MEMBERANTAS KEBATILAN
MISI PERS IKUT MENCERDASKAN BANGSA MENEGAKKAN KEADILAN MEMBERANTAS KEBATILAN

12 FUNGSI PERS 1) Fungsi Pendidik yaitu melalui karya-karya tercetaknya dengan segala isi, baik langsung atau pun tidak langsung dengan sifat keterbukaannya dan membantu masyarakat meningkatkan budayanya. 2) Fungsi Penghubung Dengan ciri universalitasnya, pers merupakan sarana lalu-lintas hubungan antara manusia. Melalui pers akan tumbuh saling pengertian atau dapat pula digunakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk menumbuhkan kontak antar manusia agar tercipta saling pengertian dan saling tukar pandangan bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia. 3) Fungsi Pembentuk Pendapat Umum melalui rubrik-rubrik dan kolom-kolom tertentu seperti tajuk rencana, pikiran pembaca, pojok dan lain-lain, merupakan suatu ruang untuk memberikan pandangan atau pikiran kepada khalayak pembaca. 4) Fungsi kontrol Pers berusaha melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar atau tingkah laku yang tidak dikehendaki oleh khalayak.