Demokrasi liberal 1950 – Prestasi Politik . Kemelut politik

Presentasi berjudul: "Demokrasi liberal 1950 – Prestasi Politik . Kemelut politik"— Transcript presentasi:

1 Demokrasi liberal 1950 – 1959 . Prestasi Politik . Kemelut politik
1. Sistem Multi Partai 2. Pemilu I 1955 3. KAA . Kemelut politik 1. Ketidak stabilan politik 2. Gangguan keamanan dalam negeri 3. Perdebatan di konstituante

2 Sistem Multi Partai . Maklumat Pemerintah No X , 3 November 1945
Pembentukan partai politik . Dampak Positif 1. Demokrasi menjadi hidup 2. Membatasi kekuasaan Presiden 3. Sipil pelaksana kedaulatan rakyat . Dampak Negatif 1. Partai hanya mengutamakan kepentingan golongannya 2. Persaingan tidak sehat

3 Pemilu I 1955 . Masa Kabinet Burhanuddin Harahap . Pelaksanaan
1. 29 September 1955, memilih anggota DPR 2. 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante . 5 Besar hasil pemilu 1 tahun 1955 1. MASYUMI 2. PNI 3. NU 4. PKI 5. Partai Syarikat Islam

4 KONFERENSI ASIA-AFRIKA
latar belakang Persamaan nasib dan sejarah Perang dingin Politik Luar Negeri bebas aktif persiapan Konferensi colombo, 28 April-2 Mei 1954, dihadiri : * Ali Sastroamijoyo (Indonesia) * P.J Nehru (India) * Muhammad Ali Jinnah (Pakstan) * U-Nu ( Myanmar) * Sir John Kotelawala (Srilanka) Konferensi panca negara, Bogor desember 1954, membicarakan : * Tempat dan Waktu Pelaksanaan * Rancangan Agenda * Undangan

5 lanjutan KAA Pelaksanaan Memperkokoh kerjasama Bangsa Asia-Afrika
Waktu April 1955 Tempat gedung Merdeka Undangan 30, hadir 29 Tujuan Memperkokoh kerjasama Bangsa Asia-Afrika Mempertimbangkan masalah yang dihadapi bangsa Asia-Afrika (poleksosbud) Mempertegaskan kedudukan bangsa asia-afrika untuk perdamaian dunia

6 Hasil Dasa Sila Bandung Pengaruh
Sikap bersama menghadapi perang dingin Dukungan bangsa Asia-Afrika terhadap perjuangan merebut kembali Irian Barat Menggalang sikap saling mengerti dalam menyelesaikan masalah Palestina, Indo China, rasialisme

7 Kemelut Politik Ketidakstabilan Politik
Periode 1950 – 1959 terjadi 7 kali ganti kabinet : 1. Kabinet Natsir September 1950-Maret 1951 Jatuh akibat gagal dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat Kabinet Sukiman April 1951-April 1952 Jatuh, akibat dituduh melenceng dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif

8 Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953
Lanjutan Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953 Jatuh akibat Peristiwa Tanjung Morawa Kabinet Ali Sastroamijoyo I Juli 1953-Juli 1955 Jatuh akibat kemelut dalam tubuh AD, krisis ekonomi Kabinet Burhanudin Harahap Agustus 1955-Maret 1956 Jatuh akibat kurang mendapat dukngan dari hasil pemilu I 1955 Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret Maret 1957 Jatuh akibat pergolakan di daerah, mundurnya dukungan dari MASYUMI Kabinet Juanda April Juli 1959 Muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959

9 DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 Latar Belakang Usul Soekarno
Tugas Konstituante menyusun UUD pengganti UUDS 1950 Mulai bersidang 10 November 1956 – 1958 tidak menghasilkan apapun sebab masing-masing Parpol hanya mengutamakan kepentingan golongannya saja Usul Soekarno 22 April 1959 agar Konstituante menetapkan kembali UUD sebagai UUD negara Konstituante merespon dengan melakukan sidang pada 29 Mei 1959, 2Juni 1959 (tidak memenuhi Qorum) kemudian reses Larangan KASAD 3 Juni 1959 KASAD Letjen AH Nasution melarang semua kegiatan politik Isi Dekrit Pembubaran Konstituante berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950 Membentuk MPRS dan DPAS

10 Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Positif Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan Memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara Merintis pembentukan MPRS dan DPAS Negatif Memberikan kekuasaan yang besar bagi Presiden Kalangan Militer terjun dalam dunia politik