Pertemuan 11 MODEL-MODEL SISTEM POLITIK Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.

Presentasi berjudul: "Pertemuan 11 MODEL-MODEL SISTEM POLITIK Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008."— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 11 MODEL-MODEL SISTEM POLITIK Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008

2 BINUS UNIVERSITY2 Materi: Otokrasi Tradisional Totalitarianisme Komunisme Demokrasi

3 BINUS UNIVERSITY3 Tujuan: Mahasiswa dapat menjelaskan sistem politik yang diterapkan di Indonesia

4 BINUS UNIVERSITY4 I. Otokrasi Tradisional 1.1. Kebaikan bersama  Menekankan stratifikasi ekonomi  Kebebasan politik individu tidak dijamin  Kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih menonjol  Menekankan kolektivitas 1.2.Identitas Bersama: Didasarkan pada faktor-faktor primordial seperti suku bangsa, ras, dan agama.

5 BINUS UNIVERSITY5 1.3. Hubungan kekuasaan : Otokrat biasanya seorang sultan, raja, atau emir yang memiliki kekuasaan simbolis dan nyata. Distribusi kekuasaan tidak seimbang dengan masyarakat. 1.4. Legitimasi kewenangan: Bersumber dan berdasar tradisi. 1.5. Hubungan ekonomi dan politik: Terdapat jurang yang lebat antara penguasan dan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun politik.

6 BINUS UNIVERSITY6 II. Sistem politik Totaliter Sistem politik totaliter sangat menekankan konsensus total di dalam masyarakat tetapi konflik total pula dengan musuhnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mencapai konsensus total dilakukan dengan indoktrinasi ideologi dan paksaan fisik. Sistem ini dapat dibedakan menjadi dua yakni sistem komunis dan fasis.

7 BINUS UNIVERSITY7 III. Komunisme 3.1. Kebaikan bersama Sistem ini ditandai dengan prinsip sama rasa sama rata dalam bidang ekonomi dan sekularisme yang radikal ketika agama digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat doktriner dan eskatologis. Kebebasan politik dan hak-hak sipil untuk mengeritik penguasa partai politik tidak dijamin, tetapi sangat menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari penindasan asing. Jadi kepentingan individu tunduk pada kehendak partai, nasional atau negara dan bangsa.

8 BINUS UNIVERSITY8 3.2. Identitas bersama Faktor sakral yang mempersatukan masyarakat dalam sistem ialah ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis. Dalam konteks ini elit yang bertindak sebagai penafsir dan pelaksana ideologi berusaha membentuk manusia dan masyarakat baru dengan cara mengindoktrinasikan ajaran kepada semua warga masyarakat melalui sekolah, media massa, organisasi- organisasi yang menjadi bagian dari partai, lembaga kader, dan lembaga resosialisasi. Ideologi ini dijadikan sebagai tujuan dan pandangan hidup bagi seluruh penduduk sehingga acap kali ideologi ini disebut sebagai agama politik.

9 BINUS UNIVERSITY9 3.3. Hubungan Kekuasaan Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoli dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal. Kekuasaan paksaan yang dilakukan oleh militer dan politis rahasia lebih menonjol dari pada kekuasaan konsensus. 3.4. Legitimasi Kekuasaan Dasar kewenangan pemimpin dalam sistem ini berupa peranan mereka sebagai ideolog yaitu sebagai penafsir dan pelaksana ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis.

10 BINUS UNIVERSITY10 3.5. Hubungan Politik dan Ekonomi Pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal mengendalikan kegiatan ekonomi dalam koordinasi unit ekonomi maupun dalam pengadaan barang dan jasa. Inisiatif ekonomi individual dan swasta dilarang.

11 BINUS UNIVERSITY11 IV. Sistem Politik Demokrasi 4.1. Kebaikan Bersama Persamaan kesempatan bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. 4.2.Identitas Bersama Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan. Di Indonesia dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika dan di Amerika dikenal dengan Unity in Deversity. Di satu pihak penduduk mempertahankan keterikatan dengan setiap subkultur, namun pada pihak lain seluruh penduduk mempunyai keterikatan pada tujuan dan dasar yang sama yakni keterikatan pada lembaga demokrasi, saling percaya, hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

12 BINUS UNIVERSITY12 4.3. Hubungan Kekuasaan Dalam sistem politik demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah. 4.4. Legitimasi Kewenangan Prinsip kewenangan dan legitimasi dalam sistem ini bersifat prosedural (rule of law) yang diatur dalam konstitusi. Penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang- udangan.

13 BINUS UNIVERSITY13 4.5. Hubungan Politik dengan Ekonomi Berdasarkan koordinasi unit ekonomi maupun dalam pemilikan barang dan jasa, pemerintah dan swasta ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan porsinya.