PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM

Presentasi berjudul: "PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM"— Transcript presentasi:

1 PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM

2 Penggolongan hukum dapat dilakukan berdasar beberapa kriteria…
Berdasar saat berlakunya : ius constituendum dan ius constitutum Berdasar daya kerja: hukum pemaksa (Dwingenrecht) dan pelengkap/mengatur (aanvullendrecht) Berdasar bentuk : hukum tertulis dan tidak tertulis Berdasar wilayah berlaku: hukum nasional, internasional Berdasarkan fungsi : hukum materiil dan hukum formil Berdasarkan isi—pembagian klasik: privat dan publik

3 Pembagian secara Klasik
Berdasarkan isinya ada 2 lapangan hukum: Hukum privat: aturan hukum yang mengatur kepentingan perorangan Hukum Publik: aturan hukum yang mengatur kepentingan publik(umum) atau negara ATAU mengatur hubungan negara dengan warga/subyek hukum

4 Klasifikasi selanjutnya…
Hukum privat : hukum perdata, (termasuk di dalamnya hukum dagang) Hukum publik: Hukum pidana HTN HAN Hk. Acara Pidana Hkm Internasional

5 Dalam perkembangannya….
Bidang-bidang yang ada bisa mengandung unsur privat dan juga unsur publik ; TDK hanya satu unsur saja. Bidang hukum semakin banyak, kompleks seiring dgn kebutuhan hukum akibat perkembangan/perubahan masyarakat

6 Penggolongan Hukum menurut fungsinya:
Hukum materiil : Aturan hukum yang fungsinya mengatur (apa yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak diperbolehkan ) Hukum formil: Aturan hukum yang fungsinya menegakkan atau mempertahankan hukum materiil

7 POKOK-POKOK HUKUM PERDATA INDONESIA

8 Pengertian Hukum Perdata
Yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan privat atau hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat. Hukum perdata bisa berupa : Hukum Perdata materiil dan Hukum Perdata Formil

9 Sumber-sumber hukum perdata di Indonesia:
Peraturan perundangan: BW (sebagian), UU Perkawinan 1974, UUPA 1960, KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 1996, UU tentang Fidusia, dll Kebiasaan dalam jualbeli, sewa mnyewa, pemberian kerja dll Yurisprudensi---- putusan MA tentang masalah keperdataan

10 Bagaimana Keadaan Hukum Perdata di Indonesia saat ini?
Ada beberapa hukum perdata yang berlaku di Indonesia, selain yang telah diatur dalam hukum nasional: Hukum Perdata BW (Burgerlijke Wetboek) Hukum Perdata Islam --- di Indonesia dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam) Hukum Perdata Adat Terdapat pluralisme hukum perdata atau belum ada unifikasi hukum perdata

11 Ruang Lingkup /Bagian-bagian hukum perdata (secara umum):
Hukum orang Hukum keluarga Hukum harta kekayaan Hukum waris

12 Pembagian dalam BW: Buku I : tentang Orang Buku II : tentang Benda
Buku III : tentang Perikatan Buku IV : tentang pembuktian dan daluwarsa

13 Hukum tentang Orang Siapa “orang” itu??
Siapa saja yang termasuk “orang”? Apakah semua “orang” mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri; Domisili

14 ORANG (SUBYEK HUKUM)….. sesuatu yang bisa menyandang hak dan kewajiban hukum; Manusia dan Badan hukum Saat ini semua manusia adalah orang. Apakah semua subyek hukum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri?

15 Orang yang tidak cakap:
Di bawah pengampuan : gila, pemabuk dan pemboros (pemabuk dan pemboros hanya utk bidang harta kekayaan) Anak di bawah umur Wanita bersuami???

16 DOMISILI Merupakan tempat kedudukan/kediaman subjek hukum
Untuk penentuan pelaksanaan hak dan kewajiban

17 Hukum keluarga Perkawinan Perceraian Kekuasaan orang tua
Kedudukan anak Adopsi Perwalian Pengampuan (curatele)

18 Hukum Harta Kekayaan Hukum benda: tentang konsep benda, macam-macam benda, macam hak-hak kebendaan Hukum perikatan: perikatan,perjanjian, prinsip perjanjian, macam perjanjian dll

19 Hukum Waris Mengatur tentang lingkup harta waris
Mengatur siapa saja ahli waris Pembagian warisan testament