TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.

Presentasi berjudul: "TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan."— Transcript presentasi:

1 TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan Rapat Konsultasi Teknis Program Obat Publik dan Perbekkes Solo, 20 – 23 Mei 2015

2

3 DUKUNGAN AKSESIBILITAS OBAT DAN VAKSIN BAGI PROGRAM KESEHATAN
FORNAS PEMILIHAN / SELEKSI PERENCANAAN PENGADAAN DISTRIBUSI PENGGUNAAN MONITORING & EVALUASI TATA KELOLA OBAT-VAKSIN TERPADU RKO POR Good Prescribing Practice Good Pharmacy Practice LP-LPO e-logistic Good Distribution Practice Good Storage Practice

4 KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT
UU No. 23 Thn 2014 ttg PEMDA KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT PELAYANAN DASAR Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota SDM KESEHATAN PEMBERDAYAAN MASY. UPAYA KESEHATAN FARMASI, ALKES, MAKANAN KETERSEDIAAN OBAT: Pusat: Obat dan Vaksin Program Nasional Pemda: Obat esensial

5 Pembagian Urusan: Upaya Kesehatan
PEMERINTAH PUSAT Pengelolaan UKP rujukan nasional/lintas daerah prov Pengelolaan UKM nasional dan rujukan nasional /lintas daerah prov. DAERAH PROVINSI Pengelolaan UKP rujukan tk daerah prov/lintas kab/kota Pengelolaan UKM daerah prov dan rujukan tk daerahprov/lintas kab/kota DAERAH KAB/KOTA Pengelolaan UKP kab/kota dan rujukan tk daerah kab/kota Pengelolaan UKM daerah kab/kota dan rujukan tk daerahkab/kota

6 UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yg dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dlm bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh sumber daya kesehatan Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yg dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

7 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sesuai UU 23 Th 2014 yang terkait Alkes dan PKRT
No Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/kota 1 Sediaan Farmasi, Alat Kesehata dan Makanan Minuman a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional. b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan Kesehatan. a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

8 Diperlukan penjelasan yang rinci
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sesuai UU 23 Th 2014 yang terkait Alkes dan PKRT No Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/kota Sediaan Farmasi, Alat Kesehatandan Makanan Minuman d. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. e. Pengawasan post-market kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. Diperlukan penjelasan yang rinci

9 Pembinaan dan Pengawasan

10 MENU DAK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
Penyediaan Obat dan Perbekkes Pembangunan Baru/Rehabilitasi IF dan/atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kab/Kota c. Pembangunan Baru/Rehabilitasi IF dan/atau Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi Menu: Biaya distribusi dari IF Kab/Kota ke Puskesmas (?)

11 Diperlukan Regulasi yang rinci
Pemanfaatan Dana Kapitasi di FKTP Pemda: Dukungan Dana Operasional, a.l. untuk Obat Regulasi Pengadaan Regulasi Pengelolaan Keuangan Regulasi Kefarmasian Diperlukan Regulasi yang rinci

12 Monitoring Obat Publik
Sebelum Tahun 2015 Monitoring Penggunaan Obat Generik Monitoring Ketersediaan Bimtek Monitoring HO Tahun 2015 Monitoring Obat Publik Monitoring Terpadu Monitoring Harga Obat Untuk memperloeh data harga obat generik dan nama dagang Referensi HPS e-Catalogue Keluhan e-Catalogue % Ketersediaan Obat dan Vaksin % IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar Bimtek

13 e-Logistik e-Yanfar e-PBF e-Report e-Monev Sipnap
Integrasi sistem Informasi di Lingkungan DJ Binfar & Alkes e-Logistik e-Yanfar e-PBF e-Report e-Monev Sipnap

14 Dukungan Obat dan Perbekes TL: ………….
Percepatan Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Gizi Buruk di 9 Prov Prioritas Dukungan Obat dan Perbekes TL: ………….

15

16