KONSULTASI PUBLIK UU ASN RPP PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN

Presentasi berjudul: "KONSULTASI PUBLIK UU ASN RPP PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN"— Transcript presentasi:

1 KONSULTASI PUBLIK UU ASN RPP PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN
SAMBUTAN DEPUTI SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB KONSULTASI PUBLIK UU ASN RPP PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN Makassar, 5 Maret 2015 Badan Diklat Pemprov. Sulawesi Selatan

2 KEPADA YTH: Gubernur Sulawesi Selatan atau pejabat yang mewakili, dalam hal ini Dr. Ruslan Abu, SH. MH., Asisten Sekda Bidang Administrasi; Para Pejabat Pusat dari Kementerian maupun Lembaga; Para Staf Khusus, Tim Ahli Menteri PANRB; Para Bupati/Walikota atau yang mewakili; Para Nara Sumber Direktur program Kermitraan dan Team Leader RtR-C Para Utusan dari Lembaga Mitra Pembangunan (DFAT, GIZ) Para Akademisi dari PT/Universitas, Profesional, LSM, dan Media Massa Panitia Penyelenggara baik dari KemenPANRB maupun RtR-C, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

3 3 PESAN JOKOWI-JK UNTUK REFORMASI BIROKRASI
REVOLUSI MENTAL means changing our mindset and thus our habits; from taking service into giving service; from sitting back into proactive; and from boss into servant STOP PEMBOROSAN in unnecessary government activities by promoting “Gerakan Penghematan Nasional” MORATORIUM on govt. organization & new Civil Servants recruitment

4 9 QUICK WINS 100 HARI KERJA MENPANRB
KAMPANYE NASIONAL REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PENYELESAIAN 6 RPP UU ASN (RPP MANAJEMEN PPPK, MANAJEMEN PNS, RPP GAJI & TUNJANGAN, RPP PENSIUN & THT, RPP DISIPLIN & PENILAIAN KINERJA, & RPP KORPS PEGAWAI ASN) & OPERASIONALISASI KOMISI ASN PENUNTASAN PERMASALAHAN KHUSUS REKRUTMEN ASN PENYELESAIAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENILAIAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK K/L PENILAIAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL EVALUASI TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA 225 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA EVALUASI 50 UNIT KERJA PELAYANAN PADA K/L DAN PEMDA YG TELAH MENCANANGKAN DAERAH BEBAS KORUPSI SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB TTG EFISIENSI & EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SARANA & PRASARANA KERJA INSTANSI PEMERINTAH

5 TERIMAKASIH