KEBIJAKAN KEBUDAYAAN Kebijakan kebudayaan di Indonesia lahir dalam hubungan yang kompleks antara penduduk Indonesia dan pemerintahan asing Peningkatan.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN KEBUDAYAAN Kebijakan kebudayaan di Indonesia lahir dalam hubungan yang kompleks antara penduduk Indonesia dan pemerintahan asing Peningkatan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN KEBUDAYAAN Kebijakan kebudayaan di Indonesia lahir dalam hubungan yang kompleks antara penduduk Indonesia dan pemerintahan asing Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan secara sistemik dan intensif dilakukan pemerintah HB sejak munculnya politik etis ( ) di awal abad 20 Perhatian pemerintah terhadap pendidikan di HB dimulai sejak 1848, yang secara bersamaan di negeri Belanda diberlakukan pendidikan gratis. Sejak itu secara perlahan meningkat pada periode politik liberal ( )

2 KEBIJAKAN KEBUDAYAAN MASA HINDIA BELANDA
Werheim yang menyebutkan adanya penurunan kesejahteraan petani di bawah kebijakan liberal, telah menyebabkan munculnya perubahan sikap di Belanda terhadap Hindia Belanda. Melalui tulisan dalam jurnal de Gids (1899), C. Th. Van Deventer menulis “A Debt of Honour” (sebuah hutang kehormatan) mengatakan bahwa Belanda berhutang kepada HB sebesar £187 juta selama peride Meski politik etis mengalami kegagalan, namun telah menyadarkan Belanda bahwa tidak seharusnya memerintah HB dengan kekerasan.

3 KEBIJAKAN KEBUDAYAAN MASA HINDIA BELANDA
Secara etnografis pemerintah HB menyusun sekitar 20 hukum adat di Indonesia. Tugas pemerintah kolonial adalah ‘memelihara pengembangan organik masyarakat pribumi dalam rangka memungkinkan mereka untuk berkembang’ (Gouda). Arnold de Kat Angelino menyebutkan bahwa Belanda harus menghormati ‘keanekaragaman organik’ dari kehidupan orang Indonesia dan ‘mengatur peran yang tepat dari semua organisme individual yang membentuk keseluruhan’

4 KEBIJAKAN BUDAYA UNTUK ORANG EROPA
Lembaga-lembaga kebudayaan pada awalnya dipandang sebagai sesuatu yang diperlukan untuk sanitaasi dan pendidikan. Museum menurut Bennet lebih dari sekedar alat untuk membenarkan dominasi kulit putih Eropa di koloni dan pembuatan kebijakan ras, gender, dan hierarkhi kelas di dalam suatu bangsa. 1778 lahir museum Nasional Indonesia yang menurut Paul Michael Taylor disebut sebagai suatu lembaga yang pengumpulan dan pengawasannya dilakukan oleh orang-orang Eropa. Museum bagi bangsa Eropa sebagai petunjuk kemajuan mereka

5 KEBIJAKAN KEBUDAYAAN UNTUK ORANG EROPA
1901 dibentuk Komisi Purbakala (Oudheidkundige Commissie) dan membiayai restorasi candi Borobudur ( ) Lembaga-lembaga non-pemerintah (lingkaran budaya- Kunstkirengen) yang menyelenggarakan konser-konser musisi tenar Eropa, pameran lukisan orang Eropa, kesenian pribumi yang dillindungi, promosi teater, dan biskop

6 KEBIJAKAN BUDAYA BAGI ORANG INDONESIA
1908 didirikan Commissie voor de Volkslectuur yg th menjadi Kantor voor de Volkslectuur sebagai lembaga yang mempelajari masalah bacaan populer. 1920 didirikan Balai Pustaka yang mengkhususkan diri pada percetakan dan penjilidan buku. Kecenderungan pem. Kolonial dengan BP: Jangka panjang sebagai stndarisasi bahasa lokal (khususnya Melayu)  Maier Ekspresi perhatian politik etis untuk kesejahteraan sosial dengan mengubah perilaku dan atribut pribumi melalui kesusasteran Kimmen

7 KEBIJAKAN BUDAYA BAGI ORANG INDONESIA
Balai Pustaka merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh negara sebagai kontrol atas perkembangan budaya yang disadari pasarnya tidak memadai Merle Ricklefs, BP memiliki tugas menerbitkan bacaan orang dewasa: karya klasik daerah, saduran/terjemahan , karya Melayu baru Balai Pustaka Bacaan Liar Apolitis Politis Moral Tidak Bermoral Sastra yang baik Sastra dibawah standar

8 DEBAT BUDAYA ANTAR KAUM NASIONALIS
Dua kelompok utama kaum nasionalis memberikan pengaruh besar atas politik dan kebijakan di Indonesia setelah 1927, yaitu kelompok Sukarno (Islam, Marxisme, dan nasionalis)dan kelompok Hatta (sosialis-nasionalis) Awal tahun 30-an, dengan menggunakan forum jurnal sastra Pujangga Baru, terjadi diskusi budaya untuk pengimbang budaya gerakan nasionalis Achdiat Miharja melalui bukunya Polemik Kebudayaan menunjukkan adanya pernyataan-2 tentang kebanggan nasionalis dan rasa percaya diri

9 DEBAT BUDAYA ANTAR KAUM NASIONALIS
Sutan Takdir Alisyahbana melalui tulisannya “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru” dalam Pujangga Baru (1935) menyatakan bahwa ke-Indonesiaan adalah produk abad 20 yang harus dibedakan dari budaya yang mendahuluinya yang disebutnya ‘pra-Indonesia’.Indonesia harus melihat budaya ‘dinamis’ Barat sebagai model. Ia menentang upaya menghubungkan Indonesia dengan budaya pra-Indonesia yang dipandangnya sebagai penghambat perkembangan budaya. Pembersihan terhadap ke-Indonesiaan yang berbau pra-Indonesia harus dilakukan

10 DEBAT BUDAYA ANTAR KAUM NASIONALIS
Sanusi Pane melalui artikel ‘Kesatuan Indonesia’ dalam surat kabar Suara Umum (Sep, 1935) memberikan tanggapan terhadap tulisan STA, Ia menolak adanya pembagian pra-Indonesia dengan Indonesia. Masa depan Indonesia justru bertolak dari masa lalu. Ia menolak dominasi budaya barat yang materialistis, individualisme, dan intelektual barat yang mengabaikan spiritualisme dan menundukkan alam. Budaya timur adalah bersatu dengan alam dan memelihara hal-2 yang bersifat spiriyual. Idealnya harus ada kombinasi yang seimbang antara Barat dan Timur dalam pengembangan budaya Indonesia.

11 DEBAT BUDAYA ANTAR KAUM NASIONALIS
Model Sutan Takdir Alisyahbana Model ini lebih sederhana dibanding dengan model yang dikembangkan oleh Sanusi Pane Pra Indonesia Indonesia Tradisonal Ke barat-baratan Statis Dinamis Terikat tradisi Mudah berubah Terbelah-belah Kesatuan

12 DEBAT BUDAYA ANTAR KAUM NASIONALIS
Pembagian Sanusi Pane antara kebudayaan Barat yang seimbang Timur-Barat seimbang Timur Barat Harmoni Kompetisi Satu dengan alam Menundukkan alam Teknologi Terbelakang I. Pengetahuan Ekonomi Spiritual & material Spiritual Material

13 KEBIJAKAN BUDAYA MASA PENDUDUKAN JEPANG
Pada awal pendudukannya, Jepang melakukan reformasi sosial dan ekonomi yang luas dalam mengejar tujuan perangnya, termasuk di dalamnya memegang kendali media massa dan melarang semua organisasi. Kurasawa, menggambarkan ciri pemerintahan sebagai ‘kombinasi antara mobilisasi dan kontrol’. Kebudayaan bagi pemerintah Jepang adalah sebagai sarana yg digunakan untuk mengendalikan penduduk dan memobilisasi kelompok dan individu untuk mempertahankan visi imperialis Jepang

14 KEBIJAKAN BUDAYA MASA PENDUDUKAN JEPANG
Sendenbu th 1942 (Departemen Propaganda) adalah kunci kebijakan budaya Jepang di Jawa. Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan) th didirikan , bertugas mempromosikan seni tradisional Indonesia. Orang-orang Indonesia memimpin bagian-2 sastra, musik, seni rupa, pertunjukan seni, dan administrasi. Pusat kebudayaan ini juga menerbitkan majalah tahunan ‘Kebudayaan Timur’ yang editornya Sanusi Pane dari Pujangga Baru

15 DAMPAK KEBIJAKAN BUDAYA JEPANG
Produksi dan distribusi propaganda berdampak pada produksi film, radio, media cetak, seni rupa, teater, musik, wayang. KAMISHIBAI, diperkenalkan. Dalam seni rupa, seniman-seniman eks Persagi menduduki jabatan penting (Agoes Djajasoeminto) di bagian Seni Rupa Pusat Kebudayaan. Bagian Seni Rupa Poetera dipimpin oleh Soedjojono. Affandi, Kartono Yoedokoesoemo, Hendra Gunawan, Henk Ngantunk, Muchtar Apin, Zaini- semuanya dulu anggota Persagi- bergabung dengan Poetera. Menurut Jim Supangkat, meski para seniman menggunakan metode Barat, tapi para seniman Indonesia memaknai sebagai ‘kontemporer’

16 DAMPAK KEBIJAKAN BUDAYA JEPANG
Kontrol negara atas produksi dan distribusi film mengikuti yang sudah ada di Jepang. Pilihan tontonan berubah karena banyak didatangkan film dari Jepang serta rangsangan produksi film lokal demi tujuan propaganda. Muhammad Yamin dan Sanusi Pane mempro-mosikan dan mengembangkan sejarah nasionalis yang kemudian menjadi standar teks sej. Nasional. Penggambaran masa pra kolonial dalam kesatuan politik 350 th dalam penindasan pem. Belanda

17 DAMPAK KEBIJAKAN BUDAYA JEPANG
Sejarah Indonesia tulisan Sanusi Pane (1943) di kemudian hari menjadi Sejarah nasional baku dan strukturnya teleh direplikasi dalam banyak sejarah lokal. Kebijakan budaya Jepang di Indonesia meskipun berhasil dilaksanakan dan dikelola, namun gagal mencapai tujuan seperti yang mereka inginkan. Indonsia tidak menerima gagasan budaya Pan Asia atau budaya Jepang tiruan yang ‘matang’. Namun demikian dalam jangka panjang dampak yang ditimbulkan telah menyebabkan menguatnya persatuan budaya nasional

18 KEBIJAKAN BUDAYA PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN
Gagasan dan slogan Soekarno sangat mendominasi demokrasi terpimpin sejak 5 Juli Perdebatan di parlemen berpindah pada pidato-pidatonya. Pidatonya th 1959 (Manipol USDEK), Soekarno ingin memobilisasi rakyat Indonesia melalui ide revolusi (Legge) Peran Dinas Kebudayaan Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya,. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di seluruh daerah Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa

19 Peran Dinas Kebudayaan
Prof. Priyono, sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan (1958) bahwa kesenian kita haruslah kesenian nasional dalam rohnya, tetapi dalam bentuknya bisa kesenian daerah. Dalam demokrasi terpimpin seni yang baik adalah ‘berkualitas tinggi’, ‘berkarakter moral’, dan ‘nasional’ 30 Oktober 1959 , DPPK mengeluarkan pernyataan bahwa tarian barat yang tampak gila seperti rock’n roll, cha-cha, samba, dsb. tidak dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun. Sedangkan tarian barat yang dapat diterima adalah tarian balet,opera, musik kamar.

20 Peran Dinas Kebudayaan
Sebagai ‘penyeimbang’ dipromosikan tarian nasional seperti: lenso, saputangan, dan seram-pang dua belas. Upaya lain yang dilakukan negara dalam rangka menciptakan budaya nasional adalah genre musik yang disebut Hiburan Daerah ( Lagu berbahasa daerah, berasal dari kebudayaan daerah diiringi musik instrumen dan nada-nada diatonik Barat disertai dengan penampilan di panggung musik. Negara mendorong keterlibatan Pekerja Budaya untuk menciptakan seni realisme karena mudah dipahami oleh para petani, pekerja, dan tentara sebagai komponen utama pembangun bangsa

21 Peran Dinas Kebudayaan
Organisasi terbesar seniman LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dibentuk , sebagai reaksi terhadap STA tentang modernisasi Barat dalam konferensi Budaya. Lekra memandang seni sebagai hal yang dapat mengangkat ketidak setaraan yang terdapat dalam realitas sosial dan sekaligus mempromosikan proses perubahan revolusioner  kepedulian terhadap kerakyatan/rakyat Indonesia Peningkatan mobilisasi Lekra berlangsung setelah konggres nasional di Solo (1959) karena beranggapan iklim politik kondusif untuk visi mereka, melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme yang dimulai dengan revolusi

22 Perlawanan Terhadap Lekra
Melalui Manikebu (Manifes Kebudayaan) yang dibentuk th 1963, sekelompok penulis majalah Sastra (HB Jassin, Trisno Sumardjo, Goenawan Muhammad, Taufiq Ismail, Arief Budiman, Wiratno Soekito) menerbitkan tantangan terhadap Manipol Soekarno sebagai dasar kehidupan kebudayaan nasional. Pandangan humanistis universal dan komitmen terhadap kebebasan artistik yang bertentangan dengan Lekra telah menyebabkan kelompok ini sejak Mei 1964 dinyatakan sebagai kelompok terlarang oleh Soekarno karena dianggap telah melemahkan semangat revolusi.

23 Perlawanan Terhadap Lekra
Lekra yang berafiliasi dengan PKI telah mengilhami partai-partai politik lain mendirikan organisasi budaya mereka sendiri. PNI  Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) yang dipimpin Sitor Situmorang. Visi sejalan dengan Lekra NU  Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi) Pendirinya adalah para tokoh industri film (Djamaludin Malik, Usmar Ismail, Asrul Sani) visi ekplorasi budaya Indonesia dari perspektif Islam