KEBIJAKAN MONETER DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN MONETER DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN MONETER DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
1 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER KEBIJAKAN MONETER DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

2 Review Konsep dan Teori Moneter
2 Review Konsep dan Teori Moneter Kebijakan Moneter di Indonesia Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat (social welfare)

3 Gambaran Umum Kebijakan Moneter
3 Gambaran Umum Kebijakan Moneter Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dlm bentuk pengendalian besaran moneter (JUB, uang primer, kredit perbankan) atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ekonomi makro tercermin dari: stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya kesempatan kerja yg tersedia. Kebijakan moneter dilakukan dgn mempertimbangkan: siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian (terbuka atau tertutup), & faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Strategi kebijakan moneter tergantung dari tujuan yg ingin dicapai & mekanisme transmisi yg diyakini berlaku pada perekonomian yg bersangkutan. Berdasarkan strategi & transmisi yg dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter.

4 Siklus Kegiatan Ekonomi
Kebijakan Moneter & Siklus Kegiatan Ekonomi 4 Perkembangan ekonomi mengalami pasang surut (siklus). Pada periode tertentu tumbuh pesat, tetapi pada periode tertentu lain tumbuh lambat. Untuk itu, pemerintah dan atau otoritas moneter melakukan kebijakan stabilisasi ekonomi makro agar perekonomian dapat tumbuh berkesinambungan. Intinya, sisi permintaan dan sisi penawaran dikelola sedemikian rupa shg mengarah pada keseimbangan (ekuilibrium). Kebijakan moneter, sbg bagian dari pengelolaan stabilisasi ekonomi makro, diterapkan sejalan dgn siklus ekonomi (business cycle). Kebijakan moneter pada saat boom tentunya berbeda dgn pada saat perekonomian melambat (depression atau slump). Pada saat boom, kebijakan moneter biasanya cenderung kontraktif, sementara pada saat depresi, kebijakan moneter biasanya cenderung ekspansif. Efektivitas kebijakan moneter tergantung pada hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

5 Siklus Kegiatan Ekonomi
Kebijakan Moneter & Siklus Kegiatan Ekonomi 5 Dari sejumlah literatur, hubungan antara uang beredar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi adalah bahwa dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi adalah sempurna, sedangkan hubungan antara pertumbuhan uang beredar atau inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah nol. Temuan ini menunjukkan adanya suatu konsensus bhw dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya akan berdampak pada inflasi, dan tidak banyak pengaruhnya terhadap ekonomi riil. Konsensus dari temuan empiris dlm literatur mengenai pengaruh jangka pendek dari uang beredar menunjukkan bhw kebijakan moneter menyebabkan pergerakan aktivitas ekonomi riil yg sedikit menaik dan kemudian menurun (hump-shaped). Artinya, pelonggaran (pengetatan) kebijakan moneter dpt sedikit meningkatkan (menurunkan) pertumbuhan ekonomi riil dalam jangka sangat pendek dan kemudian pengaruhnya akan menghilang dlm jangka panjang.

6 Kebijakan Moneter & Siklus Kegiatan Ekonomi
6 Kebijakan Moneter & Siklus Kegiatan Ekonomi G Output Fase Ekspansif trend C BC Ekonomi dalam resesi sehingga kebijakan moneter ekspansif supaya mempercepat recovery CD Ekonomi boom sehingga kebijakan moneter kontraktif untuk menghindari overheating Kebijakan moneter ini disebut counter-cyclical monetary policy dengan tujuan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi berada pada trend-nya. A E D F Fase Kontraktif B Waktu

7 KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA
7 PERIODISASI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

8 NERACA OTORITAS MONETER & NERACA SISTEM MONETER
8

9 KEBIJAKAN MONETER PERIODE PRA KRISIS EKONOMI 1997
Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Mata uang Hindia Belanda & Jepang masih digunakan Belum terdapat bentuk bank sentral secara formal UUD 1945 Ps.23: perlunya dibentuk sebuah bank yg disebut Bank Indonesia, yg mengeluarkan & mengatur uang kertas UU nasionalisasi De Javasche Bank 6/12/51 disahkan Dominasi dinamika perkembangan politik terhadap permasalahan ekonomi BNI, BRI sebagai bank sirkulasi ORI yg menggantikan peran uang Hindia Belanda & Jepang ORI ditarik diganti dgn uang De Javasche Bank yg ditunjuk sbg bank sirkulasi De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sentral pada pemerintah RIS Tindakan moneter sanering pada 1950 (Gunting Sjafruddin)

10 KEBIJAKAN MONETER PERIODE PRA KRISIS EKONOMI 1997
10 Periode Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Telah banyak mata uang yang beredar dan berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia Lahir UU No.11/1953 tentang Pokok Bank Indonesia sbg pengganti Javasche Bank Wet 1922 Pemerintah membangun proyek2 ‘mercu suar’ dan pengeluaran besar untuk militer Jumlah uang beredar berlebihan menyebabkan hyperinflation (+/- 600%) pada pertengahan tahun 1960-an. Bank Indonesia sbg bank sirkulasi menerbitkan mata uang baru, rupiah, sbg satu2nya alat pembayaran yg sah di wilayah negara Indonesia Dibentuk Dewan Moneter tdr dr Menkeu (ketua), Menteri Ekonomi, dan GBI. BI jg sbg bank komersial dgn memberi kredit kpd swasta, pemerintah, yayasan pem., dll. BI sbg agen pembangunan: (1). Cetak uang u/ menutup defisit fiskal (2). Pembiayaan scr lgs dlm keg. ekonomi

11 KEBIJAKAN MONETER PERIODE PRA KRISIS EKONOMI 1997
11 Periode - Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Pemerintah sebelumnya kurang memegang prinsip kehati2an dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal Lahir UU No.13/1968 tentang Bank Sentral Laju inflasi turun drastis hingga di bawah 10% Kegiatan perekonomian nasional secara berangsur2 mulai tertata & mengalami peningkatan. Pengaturan kelembagaan, positif krn kebijakan moneter-fiskal terintegrasi & terkoordinir, tp negatif krn tdk ada check & balance kebijakan2 ekonomi Kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian inflasi. Pencetakan uang utk pembiayaan defisit anggaran dihentikan Koordinasi kebijakan fiskal-moneter ditingkatkan shg stabilitas ekonomi cepat pulih Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan BI melakukan tugas kebijakan moneter sesuai dgn keputusan Dewan Moneter ∆M0 ke NCG dibatasi  JUB terkendali

12 KEBIJAKAN MONETER PERIODE PRA KRISIS EKONOMI 1997
12 Periode - Periode Pertumbuhan Ekonomi dengan Hasil Minyak - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Awal dekade 70-an ditemukan ladang2 minyak baru secara signifikan shg penerimaan negara meningkat Pengeluaran rutin dan pembangunan oleh pemerintah meningkat shg mendorong kegiatan ekonomi riil Kebijakan kredit selektif membuat sektor perbankan kurang bergairah krn sumber dana yang langka dan penyaluran kredit sangat dibatasi Penerimaan devisa hasil minyak menyebabkan ekspansi jumlah uang primer (M0) shg BI melakukan penyerapan ekspansi moneter dari sisi fiskal tersebut utk meredam tekanan inflasi Kebijakan kredit selektif diluncurkan thn 1974 utk mengendalikan JUB terutama dgn mengatur besarnya ekspansi kredit bank. Pagu kredit individual bank setiap tahun ditentukan oleh BI ∆NFA   M0   Kredit dipagu RR diturunkan dr 30% mjd 15% thn 1978 terutama utk mendorong pemberian kredit kpd sektor swasta

13 KEBIJAKAN MONETER PERIODE PRA KRISIS EKONOMI 1997
13 Periode - Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan Liberalisasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Awal dekade 80-an harga minyak merosot krn kecenderungan tjdnya resesi dunia. Penerimaan negara utk pembiayaan APBN semakin terbatas. Peran swasta dalam kehidupan ekonomi perlu ditingkatkan. Pakjun 1983 menandai era liberalisasi sektor perbankan dan keuangan. Jml bank, mobilisasi dana, bentuk kredit, jenis pembiayaan, vol. transaksi dan jenis produk keuangan meningkat. Pakto 1988 mendorong kegiatan ekonomi DN dlm menghadapi persaingan global. Scr umum mrp paket penyempurnaan kebijakan di bidang keu., moneter, & perbankan Stl Pakjun 1983, kebijakan moneter langsung melalui selective credit policy diganti dgn kebijakan moneter tidak langsung melalui OPT. SBI diterbitkan thn 1984 sbg instrumen utama OPT ditambah dgn intervensi di pasar uang rupiah (1 s.d. 7 hari). ∆M0 dikendalikan  M1& M2 Pakto 1988 menurunkan RR dr 15% mjd 2%, pelonggaran izin pendirian bank shg perbankan tumbuh pesat. RR ↓  ∆M0   M1 & M2 

14 KEBIJAKAN MONETER PERIODE PRA KRISIS EKONOMI 1997
14 Periode ( L a n j u t a n ) - Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan Liberalisasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Pengendalian JUB (M1& M2) makin sulit krn operasi & produk perbankan makin beragam (CDs, CPs, promissory notes, ATMs) . Produk pasar modal jg berkembang pesat baik dalam bentuk vol. transaksi maupun SSB yg diperdagangkan. Tjd decoupling (pemisahan) sektor keuangan & sektor riil. Liberalisasi sektor keuangan menyebabkan aliran dana LN khususnya pinjaman LN swasta jgk pendek semakin besar dan pesat. Pinjaman ini tidak dilindungi dr risiko nilai tukar, dimanfaatkan utk proyek jgk panjang & tdk menghasilkan devisa. Besar dan mobilitas aliran dana LN mempersulit pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI shg BI melakukan penyerapan likuiditas dlm perekonomian. Hal ini mendorong suku bunga naik. Suku bunga tinggi semakin mendorong aliran modal masuk khususnya dlm bentuk SSB berjangka pendek. Prinsip good corporate governance tdk dijalankan dgn baik shg mjd penyebab utama krisis thn 1997. ∆NFA   ∆M0   OPT  ∆M0 ↓ ,i   ∆NFA 

15 KEBIJAKAN MONETER PERIODE SELAMA KRISIS EKONOMI 1997
15 Periode Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Spekulasi thd Baht menjalar ke Rupiah (contagion effect) shg investor asing menarik dananya scr tiba2. Timbul kepanikan di pasar valas dan tjd aksi borong devisa yg menyebabkan Rupiah merosot tajam dlm wkt singkat. Ini mrp awal dr krisis ekonomi thn 1997. Pemerintah menutup sejumlah bank shg tjd krisis kepercayaan thd bank dan rupiah, tjd bank run. Tjd excess likuiditas, laju inflasi mencapai 77,63% tahun 1998, dan suku bunga SBI 1 bulan mencapai 38,44% pd tahun yg sama. Di bawah sistem NT managed floating pd saat itu, kebijakan2 yg diambil adl melakukan intervensi di pasar valas & melebarkan band (rentang) intervensi. Tekanan begitu kuat & cadangan devisa menurun shg sistem NT floating diadopsi. Pemerintah memutuskan ikut program IMF (awal 1998). Bank run & penutupan bank diatasi dgn penyediaan dana talangan oleh pemerintah melalui BI (BLBI) di bawah program penjaminan pemerintah atas seluruh kewajiban bank. Kebijakan suku bunga tinggi untuk menghadapi tekanan inflasi akibat kelebihan likuitas dlm perekonomian.

16 KEBIJAKAN MONETER PERIODE PASCA KRISIS EKONOMI 1997
10 Periode Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Stl berada di bawah program IMF, NT rupiah masih rentan dan tekanan inflasi masih tinggi. Kebijakan yg diambil scr berangsur2 mampu menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi. NT menguat dr rata2 Rp9.316/dolar thn 2002 mjd rata2 Rp8.572/dolar thn Inflasi turun dr 10,03% thn 2002 mjd 5,06% thn Suku bunga SBI turun dr 13,02% thn 2002 mjd 7.34% pd Juni 2004. Lahir UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia sbg penguatan BI scr kelembagaan sbg bank sentral, dgn fokus mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. BI mrp bank sentral yg independen, namun transparan & accountable. Pengendalian JUB melalui pencapaian sasaran operasional uang primer yg ditetapkan sesuai dgn program yg disepakati antara Pemerintah dan IMF Suku bunga diturunkan stl NT rupiah stabil dan tekanan inflasi terkendali. Tugas pokok BI menurut UU No.23/99 adl (1) menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter (2) mengatur & menjaga kelancaran sistem pembayaran (3) mengatur & mengawasi sistem perbankan. Ketiga tugas ini saling terkait dalam upaya mencapai kestabilan rupiah. Menurut UU No.24/99, BI diberi wewenang utk melaksanakan kebijakan NT dan pengelolaan cad. devisa sesuai dgn sistem NT dan sistem devisa yg ditetapkan.

17 KEBIJAKAN MONETER PERIODE PASCA KRISIS EKONOMI 1997
17 Periode Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Tugas pokok yg telah ditetapkan dalam UU, menuntut BI untuk juga responsif terhadap dinamika yg terjadi dalam bidang tugasnya. Terdapat tuntutan untuk melakukan amandemen thd UU No.23/1999 ttg BI sbg upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. UU No.23/1999 diamandemen dengan UU No.3/2004 Munculnya paradigma baru kebijakan bank sentral di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran yaitu Inflation Targeting Framework (ITF), Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dan Real Time Gross Settlement (RTGS). Amandemen UU ttg BI dalam UU No.3/2004, dgn pokok2 antara lain: (1) penetapan sasaran inflasi oleh pemerintah stl berkoordinasi dgn BI, (2) pengalihan fungsi pengawasan bank pada 2010, (3) penyediaan Financial Safety Nets, (4) pembentukan Badan Supervisi, (5) Keanggotaan DG: internal/eksternal, dan (6) Aspek2 transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas.