6. Kebijakan Publik dalam e-Business

Presentasi berjudul: "6. Kebijakan Publik dalam e-Business"— Transcript presentasi:

1 6. Kebijakan Publik dalam e-Business
Andi Dwi Riyanto

2 Sub pokok bahasan Hal yang mungkin dihadapi Aspek Legalitas
Hal Yang Pengaruhi Kebijakan Publik Lahirnya UU No.11 Tahun 2008 Cakupan Materi UU ITE Harapan Produk Hukum e-Bisnis di Indonesia

3 a. Hal yang mungkin dihadapi
Bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, yaitu tanda tangan dan saksi-saksi. Bagaimana merepresentasikan dokumen-dokumen legal di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan dan disebarluaskan tanpa seijin yang memiliki; Bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang di atas namakan dalam dokumen-dokumen legal terkait (otentifikasi); Tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antar negara; Dan lain sebagainya.

4 b. Aspek Legalitas Perangkat hukum yang jelas.
Legalitas dan dokumen perusahaan HaKI Pajak Transparansi dalam pelayanan, peraturan,dan persyaratan Perlindungan Konsumen Pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik Keamanan pertukaran data (tanda tangan digital) Kekuatan pembuktian data elektronik dan penyelesaian sengketa

5 c. Hal Yang Pengaruhi Kebijakan Publik
Aspek hukum bisnis konvensional belum sepenuhnya dpat mengatasi permasalahan hukum dalam e-bisnis  perlu aturan baru Perlunya aturan khusus yang mengatur pengguna internet yang tanpa batas  terkait Jurisdiksi Tingkat kejahatan internet semakin meningkat dan bervariasi  Cybercrime Negara perlu menerapkan hukum khusus  Cyberlaw

6 d. Lahirnya UU No.11 Tahun 2008

7 e. Cakupan Materi UU ITE

8 Dapat dijalankan dengan maksimal dan tepat guna
f. Harapan UU. No.11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTORNIK Dapat dijalankan dengan maksimal dan tepat guna

9 g. Produk Hukum e-Bisnis di Indonesia
Regulasi dan kebijakan yang telah diatur pemerintah Indonesia terkait dengan E-Bisnis, dapat dilihat pada laman berikut;