Pertemuan 9 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan PPn BM

Presentasi berjudul: "Pertemuan 9 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan PPn BM"— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 9 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan PPn BM
Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1 Pertemuan 9 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan PPn BM

2 Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : Menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

3 Mekanisme Pemungutan PPN Barang kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
Materi Pengertian NPPKP Mekanisme Pemungutan PPN Barang kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Objek PPN Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tarif PPN

4 SKEMA PPN Penjual/Pengusaha Jasa Pembeli/Penerima Jasa Pemotong Pajak
Penyerahan BKP/JKP Membuat Faktur Pajak Penjual/Pengusaha Jasa Pembeli/Penerima Jasa Pemotong Pajak Pemikul Beban Pajak PPN PPN disetor ke negara

5 KARAKTERISTIK PPN PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak dan penyetor pajak ke negara berada pada pihak yang berbeda. PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10%. PPN bersifat multi stage levy, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (destination principle). Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak. Penghitungan PPN terutang yg disetor ke negara menggunakan indirect substraction method/credit method/invoice method dengan cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM).

6 PENGERTIAN NILAI TAMBAH DALAM PPN
Proses menghasilkan yang menurut pasal 1 angka 16 UU Nomor 18 Tahun 2000 menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat, mempunyai daya guna baru, mengolah sumber daya alam. Pemberian “jasa” seperti terlihat pada definisi jasa. Profit yg berkaitan erat dengan perdagangan seperti yang terlihat pada definisi perdagangan. Kegiatan memasukkan barang atau memanfaatkan barang tak berwujud dan jasa ke dalam daerah pabean.

7 PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melaku-kan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak menurut UU ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang ditetapkan KMK. Batasan Pengusaha Kecil per-Januari 2004 adalah jika pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kurang dari Rp ,- Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. PKP wajib dikukuhkan dan memiliki NPPKP (Nomor Pokok Pengu-saha Kena Pajak) yang bentuknya sama dengan NPWP. Kewajiban PKP adalah mengenakan, memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM.

8 OBJEK PPN (UU PPN ps. 4, ps. 16C, ps. 16D)
Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP. Penyerahn JKP didlm daerah pabean yg dilakukan oleh pengusaha Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. Ekspor BKP yang dilakukan PKP. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh OP atau badan, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penyerahan aktiva yang dilakukan PKP, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar atas perolehannya dapat dikreditkan.

9 JASA KENA PAJAK TERTENTU
Jasa Cutodian (SE-25/PJ.53/1995), berupa penitipan (safe custody) yang dilakukan oleh bank spt jasa penyimpanan, penjagaan serta pemeliharaan Jasa Anjak Piutang (SE-06/PJ.53/1997), berupa pembelian atau pengali-han piutang/tagihan jangka pendek serta penatausahaan penjualan kredit serta penagihan klien. Dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, perusahaan pembiayaan, PT, dan Koperasi. DPPnya adalah 5% dari jumlah imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon. Jasa Wali Amanat (SE-03/PJ.32/1996), jasa trusteeship/agency. Jasa Periklanan (SE-10/PJ.3/1998). Jasa Perdagangan termasuk e-commerce (SE-08/P.52/1996). Jasa Biro Perjalanan/Wisata dan Pengiriman Paket (DPP = 10%). Jasa Sewa Ruangan, DPP = Harga sewa + (0.4 x service charge).

10 MEKANISME PPN Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dapat dipungut disebut Pajak Keluaran (output tax). Pada saat suatu PKP membeli/menerima BKP atau JKP dari PKP lain, mk PKP pemberli/penerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yg dibayar disebut Pajak Masukan (input tax). Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dpt dikreditkn thd Pajak Keluaran Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar, hrs dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

11 DASAR PENGENAAN PAJAK DPP (dasar pengenaan pajak) adalah nilai berupa uang yang dijadi-kan dasar untuk menghitung pajak terutang: Harga jual, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh penjual krn penyerahan BKP Penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Nilai impor = CIF + BM + BMT. Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir seperti termaktub dalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). Nilai lain yang ditetapkan dengan KMK.

12 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN (UU PPN psl. 9)
Pajak masukan (PM) dikreditkan dengan Pajak keluaran (PK) yg dipungut pada masa pajak yang sama. PM yang belum dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yg sama dapat dikreditkan sampai dengan selambat-lambatnya dalam bulan ketiga setelah akhir tahun buku, dengan syarat: PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya. Belum dilakukan pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. PM dapat dikreditkan jika berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Hasil pengkreditan PM terhadap PK: Kurang Bayar, jika PM<PK. Nihil, jika PM=PK. Lebih bayar, jk PM>PK; dapat direstitusi atau dikompensasi.

13 PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Utk perolehan dan pemeliharaan mobil sedan, jip, station wagon, van, combi, kecuali barang dagangan atau sesuai dengan usaha. Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum ditetapkan sebagai PKP. Tercantum dalam Faktur Pajak (FP) sederhana. Tercantum dalam Faktur Pajak standar tapi cacat. Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang Faktur Pajaknya cacat. Ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ditemukan dalam pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. PK ditanggung pemerintah. PK dibebaskan dari pengenaan pajak.

14 JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 143 Tahun 2000)
Hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya: Minyak mentah (crude oil), Gas bumi, kecuali gas bumi yang langsung dikonsumsi masyarakat spt elpiji, Panas bumi, Pasir dan kerikil, Batubara sebelum diproses dari briket batubara, Bijih (besi, timah, emas, tembaga, nikel, dan perak serta bauksit). Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam beryodium/tidak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makah, warung, dan lain-lain. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.

15 JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 146 Tahun 2000)
Rumah sederhana, RSS, rusun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lain yg ditetapkan KMK. Senjata, amunisi, alat angkut di air, alat angkut di bawah air, alat angkut di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunis oleh PT. PINDAD untuk TNI/Polri. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN. Buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran. Kapal dan suku cadang dan alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan penangkap ikan nasional. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan dan keselamatan manusia yang digunakan perusahaan airline nasional. Kereta api, suku cadang, alat keselamatan yang digunakan PT. KAI. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas negara kepada TNI.

16 JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 12 Tahun 2001)
Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP Makanan ternak, unggas, ikan dan atau bahan baku pembuatan makan-an ternak, unggas dan ikan. Impor atau penyerahan barang didalam daerah pabean bibit dan atau benih dari barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Penyerahan di dalam daerah pabean barang hasil pertanian yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani. Penyerahan bahan baku perak dlm btk butiran (granule) atau batangan. Bahan baku pembuatan uang kertas rupiah dan uang loga rupiah. Penyerahan air bersih yg dialirkan melalui pipa oleh pershn air minum. Penyerahan listrik kecuali utk perubahan dgn daya lebih dari 6000 watt.

17 OBJEK PPN Penyerahan BKP di wilayah pabean oleh PKP Impor BKP
Penyerahan JKP di wilayah pabean yang dilakukan oleh PKP Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam wilayah pabean Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam wilayah pabean. Ekspor BKP oleh PKP Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan dengan luasan tertentu Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

18 JASA KENA PAJAK (JKP) Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berda-sarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudah-an atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPn BM.

19 JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2002)
Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP Makanan ternak, unggas, ikan dan atau bahan baku pembuatan makan-an ternak, unggas dan ikan. Impor atau penyerahan barang didalam daerah pabean bibit dan atau benih dari barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Penyerahan di dalam daerah pabean barang hasil pertanian yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani. Penyerahan bahan baku perak dlm btk butiran (granule) atau batangan. Bahan baku pembuatan uang kertas rupiah dan uang loga rupiah. Penyerahan air bersih yg dialirkan melalui pipa oleh pershn air minum. Penyerahan listrik kecuali utk perubahan dgn daya lebih dari 6000 watt.

20 JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000) Cont …..
Jasa dibidang pelayanan jasa medik: dukun kampung, paranormal, dokter, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit mahal. Jasa dibidang pelayanan sosial: panti asuhan, panti wreda, krematorium, yayasan pemakaman, jasa pemadam kebakaran. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dgn hak opsi. Jasa dibidang keagamaan. Jasa dibidang pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun luar sekolah seperti kursus. Kecuali jasa pendidikan tersebut berkaitan dengan penyerahan BKP.

21 JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 146 Tahun 2000)
Jasa yg diterima perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan penang-kapan ikan nasional meliputi jasa persewaan, jasa pelabuhan, jasa pera-watan (docking) kapal. Jasa yang diterima perusahaan angkutan udara nasional meliputi jasa per-sewaan, perawatan atau reparasi. Jasa perawatan atau reparasi yang diterima oleh PT. KAI. Jasa kontraktor bangunan rmh sederhana, RSS, rusun sederhana, pondok boro, asrama masahasiswa atau pelajar serta perumahan lainnya yang ditetapkan oleh KMK. Jasa persewaan rusun sederhana, rumah sederhana, dan RSS. Jasa yang diserahkan oleh TNI sehubungan data batas/foto udara wilayah NKRI.

22 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)

23 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
Karakteristik PPnBM: Merupakan pungutan tambahan disamping PPN. Hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah, pabrikan BKP mewah. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Namun jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Dasar Pertimbangan: Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen pengha-silan rendah dengan konsumen penghasilan tinggi. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yg tergolong mewah. Perlu adanya perlindungan atas produsen kecil/tradisional. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

24 BKP YANG TERGOLONG MEWAH
Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu (bersifat eksklusif). Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dikonsumsi untuk menunjukkan status. Bila dikonsumsi bisa merusak kesehatan dan moral serta mengganggun ketertiban masyarakat. Objek PPnBM meliputi: Penyerahan BKP tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil pabrikasi. Impor BKP yang tergolong mewah. Tarif PPnBM: Berdasarkan KMK Nomor 381/KMK.03/2001 tarif PPnBM 10% s.d. 75%

25 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Untuk menghitung besarnya PPN dan PPn BM yang terutang perlu adanya DPP, yang menjadi DPP adalah: Harga Jual Nilai Penggantian Nilai Impor Nilai Ekspor Nilai lain yang ditetapkan dengan KMK.