PEREMPUAN DAN KETENAGAKERJAAN

Presentasi berjudul: "PEREMPUAN DAN KETENAGAKERJAAN"— Transcript presentasi:

1 PEREMPUAN DAN KETENAGAKERJAAN

2 Pasal 11 CEDAW Article 11 1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

3 Pasal 11 CEDAW (a) The right to work as an inalienable right of all human beings;

4 Pasal 11 CEDAW (b). The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;

5 Pasal 11 CEDAW (d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;

6 (e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;

7 (f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.

8 2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures: (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;

9 (b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances;

10 (c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities;

11 (d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them. 3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.

12 DEKLARASI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 20 Desember 1993
Pasal 3 Kaum perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang-bidang lainnya, termasuk : (g) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik

13 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha

14 Pasal 76 Pekerja/ buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul – 07.00 Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/ buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul – 07.00

15 (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh perempuan antara pukul 23.00 – 07.00 wajib :
Memberikan makanan dan minuman bergizi Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

16 (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/ buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul – 05.00

17 CUTI HAID Pasal 81 (1) pekerja/ buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

18 CUTI HAMIL Pasal 82 (1) Pekerja/ buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1.5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1.5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

19 CUTI KEGUGURAN Pasal 82 (2)
Pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1.5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

20 Pasal 83 Pekerja/ buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.