Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG."— Transcript presentasi:

1

2 KEBIJAKAN PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH oleh : Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si. Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

3 I. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI UU 22 / 1999 Dominan Destr UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 5 / 1974 Dominan Sentrl UU 18 / 1965 Dominan Desentr Penetapan Presiden 6 / 1959 Dominan sentrl UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi

4 II. MEMBANGUN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN BERBASIS PADA URUSAN Membangun Efektivitas Pemerintahan Sinergitas kebijakan Sinergitas Kelembagaan Sinergitas Kualifikasi SDM Sinergitas Perencanaan Sinergitas Pertanggung jawaban kepada masyarakat

5 Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasaikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya. II. MEMBANGUN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN BERBASIS PADA URUSAN (LANJUTAN …..)

6 III. KONSTRUKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembentukan Daerah Otonom Jabatan2 Pengisian Personil KDH & DPRD Penyerahan Urusan RAKYAT (PUBLIC SERVICE DAN CIVIL SERVICES) Urusan Pem Pemerintah PRESIDEN & WAPRES PEMBIAYAAN Organisasi Perangkat Daerah KINERJA PEMDA PERSONIL K / L berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai BINWAS 8 I / 9 II/0 III PARTISIPASI

7 IV. URUSAN PEMERINTAHAN 1.Urusan Pemerintahan Absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. 2.Urusan Pemerintahan Konkuren, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 1.Urusan Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

8 KONKUREN ABSOLUT 1.PERTAHANAN 2.KEAMANAN 3.AGAMA 4.YUSTISI 5.POLITIK LUAR NEGERI 6.MONETER & FISKAL 1.PERTAHANAN 2.KEAMANAN 3.AGAMA 4.YUSTISI 5.POLITIK LUAR NEGERI 6.MONETER & FISKAL PILIHAN WAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAYAN DASAR S P M PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dibagi prinsip: Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi, serta kepentingan strategis nasional UMUM

9 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Wajib diselenggarakan oleh semua daerah) 1.Pendidikan; 2.Kesehatan; 3.Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4.Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5.Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6.Sosial.

10 1.Tenaga kerja; 2.Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3.Pangan; 4.Pertanahan; 5.Lingkungan hidup; 6.Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7.Pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8.Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9.Perhubungan; 10.Komunikasi dan informatika; 11.Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12.Penanaman modal; 13.Kepemudaan dan olah raga; 14.Statistik; 15.Persandian; 16.Kebudayaan; 17.Perpustakaan; dan 18.Kearsipan. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar (Wajib diselenggarakan oleh semua daerah)

11 Urusan Pemerintahan Pilihan (Wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai potensi) 1.Kelautan dan perikanan; 2.Pariwisata; 3.Pertanian; 4.Kehutanan; 5.Energi dan Sumber Daya Mineral; 6.Perdagangan; 7.Perindustrian; dan 8.Transmigrasi.

12 URUSAN PEMERINTAHAN (lanjutan ….) 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. 2.bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 3.bidang energi dan sumber daya mineral: pengelolaan minyak dan gas bumi -  Pusat pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota-  kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

13 V. PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.“prinsip akuntabilitas” : berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. 2.“prinsip efisiensi” : berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 3.“prinsip eksternalitas” : berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. 4. “prinsip kepentingan strategis nasional” berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

14 VI. PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e.Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

15 VI. PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah: a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/kota; b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah Kabupaten/kota; c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/kota; d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

16 VI. PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota; b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/kota; c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

17 Intensitas Urusan Pemerintahan Kepegawaian pd Perangkat daerah Perencanaan dan Anggaran Kelembagaan VII. LANGKAH STRATEGIS PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH (lanjutan…) URUSAN PEMERINTAHAN WNYD & PILIHAN Pemetaan Urusan Pemerintahan (Non Yan Dasar dan Pilihan) 1 Beban Tugas Tipe OPD 2 Peta Jabatan Kualifikasi Jab 3 Persyaratan Jab Kompetensi & Bakat 1 Indikator Kinerja Utama 2 Kode Program Kode Anggaran 3 Mengawal prioritas nasional Efisien Pengelolaan Keuangan Negara 1 Jumlah 2 Kompetensi 3 Potensi Kerja Local Wisdom KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

18 VIII. KERANGKA INTEGRASI PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH SERTA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Urusan Pemerintahan Sub Urusan Pemerintahan Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan Indikator Kriteria Unjuk Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pegawai ASN pd Perangkat Daerah Peta Jabatan Peta Jabatan dan Atributnya Atributnya Peta Jabatan Peta Jabatan dan Atributnya Atributnya Kualifikasi Pegawai ASN Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Kualifikasi Pegawai ASN Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Kepala Administrator Pengawas JFT JFU Kepala Administrator Pengawas JFT JFU JPT/Admnistrator Administrator Pengawas JFT JFU JPT/Admnistrator Administrator Pengawas JFT JFU Penilaian Kinerja Individu Pemaketan dan Penilaian Kompetensi Program & Anggaran IKU PROGRAM ANGGARAN Kewenangan Langkah Kerja Kinerja Organisasi, Daerah, Program dan K/L di Daerah

19 IX. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan Sub Urusan Pemerintahan Jenis Layanan/Fungsi Dasar/Tugas Urusan Pemerintahan Jangkauan Layanan/Indik ator Kelembagaan Perangkat Daerah Peta Jabatan Kepala Administrator Pengawas JFT JFU Kepala Administrator Pengawas JFT JFU Kewenangan TIPELOGI Perangkat Daerah Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan

20 X. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan Sub Urusan Pemerintahan Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan Kriteria Unjuk Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pegawai ASN pd Perangkat Daerah Peta Jabatan Peta Jabatan dan Atributnya Atributnya Peta Jabatan Peta Jabatan dan Atributnya Atributnya Kualifikasi Pegawai ASN Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Kualifikasi Pegawai ASN Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah JPT/ Admnistrator Administrator Pengawas JFT JFU JPT/ Admnistrator Administrator Pengawas JFT JFU Pemaketan Kompetensi Program & Anggaran IKU Kewenangan Langkah Kerja KKNIPDN: Ahli Suvervisor Operator KKNIPDN: Ahli Suvervisor Operator Penilaian Kompetensi dan Sertifikasi

21 XI. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. (Pasal 1, Angka 17 UU Pemda). Indikator SPM adalah sejauhmana pemerintah daerah mampu mencapai target penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan Standar. Prsetasi puncak (Target 100 %) adalah apabila semua warga masyarakat memperoleh setiap jenis layanan dengan mutu yang sesuai Untuk mencapai SPM tersebut, diperlukan kapasitas daerah (Kebijakan, Kelembagaan, SDM) dan standarisasi sarana, prasarana yang diperlukan dalam penyediaan jenis pelayanan dasar dengan mutu yang sesuai, sebagai indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian SPM.

22 XII. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam rangka pencapaian suatu SPM tertentu. masukan proses hasil manfaat pelayanan Kondisi Awal 50% Kondisi Akhir 100%

23 XIII. LANGKAH STRATEGIS PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan Sub Urusan Pemerintahan Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan Indikator Kriteria Unjuk Kerja Penilaian Kinerja Individu Program & Anggaran IKU PROGRAM ANGGARAN Kewenangan Langkah Kerja Kinerja Organisasi, Daerah, Program dan K/L di Daerah SPM

24 23 XIV. PENYUSUNAN PETA JABATAN URUSAN PEMERINTAHAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH Setiap Jabatan ditetapkan sesuai Kompetensi yang dibutuhkan (Ps 16 ASN)

25 24 XV. PENYUSUNAN KUALIFIKASI PEGAWAI PERANGKAT DAERAH

26 25 No.No. JabatanKompetensiSyarat Jab. Lain Kompetensi TeknisManajer- ial Sosio Kultural Pemerin -tahan Pang- kat Bakat (???) Tempe- ramen UmumIntiPilihan 1Kepala Perangkat Daerah JPT PRATAMA 2Administra- tor 3Pengawas XVI. KUALIFIKASI PEGAWAI PERANGKAT DAERAH (Lanjutan …….) XVI. KUALIFIKASI PEGAWAI PERANGKAT DAERAH (Lanjutan …….)

27 XVII. JENIS PERANGKAT DAERAH MENURUT UU 23/2014 SUPPORTING STAFF : 1.SETDA 2.SET DPRD SUPPORTING STAFF : 1.SETDA 2.SET DPRD OPERATING CORE :DINAS YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN. TECHNO STRUCTURE : BADAN YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH SKPD. TECNO STRUCTURE YANG SECARA EKSPLISIT SUDAH DISEBUTKAN NOMENKLATURNYA INSPEKTORAT DAERAH DAN SATPOL PP. A. B. C. D.

28 XVIII. JENIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN, KECUALI YG DISEBUT KHUSUS. SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH SERTA SAPOL PP

29 XIX. JENIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH. PERANGKAT KEWILAYAHAN DISEBUT KECAMATAN.

30 XX. TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH PADA PRINSIPNYA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN OLEH 1 DINAS PADA PRINSIPNYA SETIAP FUNGSI PENUNJANG DILAKSANAKAN OLEH 1 BADAN UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP TERSEBUT DI ATAS, DINAS DAN BADAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A, TIPE B DAN TIPE C. KECAMATAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A DAN TIPE B TIDAK LAGI DIKENAL PERUMPUNAN DINAS DAN BADAN, KECUALI URUSAN YANG SANGAT KECIL SEHINGGA BEBAN TUGASNYA TIDAK MASUK KATEGORI TIPE C

31 KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014) Klasifikasi ditentukan berdasarkan kriteria: Untuk Urusan Pemerintahan Wajib variabel Umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD) Variabel Teknis (besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah) Untuk Urusan Pemerintahan Pilihan variabel Umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD) Variabel Teknis (potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan)

32 KONSEP PENGELOMPOKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK MEMENUHI KRIERIA DINAS TIPE C 1.Bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; 2.Bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 3.Bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan dan tenaga kerja 4.Bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; 5.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, energi dan sumber daya mineral dan pertanahan serta perhubungan; 6.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Transmigrasi 7.Bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, 8.Bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 9.bidang perpustakaan dan arsip, pariwisata;

33 KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014) 1.Pada dinas) dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang membutuhkan satu kesatuan manajemen dalam penyelenggaraannya; 2.untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berbentuk satuan pendidikan. 3.UPT untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berbentuk rumah sakit. 4.Selain UPT untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat membentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kabupaten/kota. 5.Pembentukan UPT dinas \ditetapkan melalui peraturan gubernur. 6.Peraturan Gubernur) ditetapkan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.

34 KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014) 1.Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi, dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota yang mempunyai urusan pemerintahan pada wilayah tersebut. 2.wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi lebih dari satu kabupaten/kota. 3.Pembentukan cabang ditetapkan dengan peraturan daerah. 4.Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan, cabang dinas mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur. 5.Pelimpahan wewenang dari gubernur dilaksanakan melalui peraturan gubernur.

35 KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014) 1.UPT pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. 2.Khusus untuk UPT dengan beban tugas yang besar, dapat terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi, berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang aparatur negara. 3.Susunan organisasi UPT yang berbentuk rumah sakit, Puskesmas, dan satuan pendidikan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

36 LEMBAGA TERTENTU KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 : Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 : Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara

37 NoLEMBAGADasar HukumPermendagri 1.Sekretariat KPID ProvinsiPasal 7 ayat (3) UU 32/2002 Tentang Penyiaran 19 Tahun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pasal 128 UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 47 PP 41/2007 tentang OPD 20 Tahun Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Pasal 8 ayat (2) UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Belum ada 4.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 8 ayat (2) UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Belum ada 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasal 25 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana 46 Tahun Sekretariat KorpriPasal 30 ayat (2) UU 43/1999. PP 42/ Tahun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pasal 22,39,66,80 UU 41/1999. Pasal 8 PP 6/2007. Pasal 32 PP 44/ Tahun 2010

38 No.LEMBAGADasar HukumPermendagri 8.Badan Pengelola Perbatasan DaerahPasal 18 UU 43/2008. Pasal 24 Perpres 1/ Tahun Satpol Pamong PrajaPasal 148 UU 32/2004 PP 6/ dan 41/ Sekretariat Komisi InformasiPasal 29 UU 14/2008Tidak ada 11.Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pasal 14 Perpres 54/2010 Belum ada 12.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Pasal 54 UU 52/2009Belum ada 13.Semacam UKP4 di DaerahBelum ada

39 PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan urusan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja peneyelnggaraan urusan. Pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah.

40 TATA CARA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemerintah daerah dan kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan; Untuk membantu kelancaran pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian mengembangkan sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyampaikan rencana pemetaan urusan pemerintahan kepada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan berkoordinasi dengan Menteri dengan menggunakan sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala pembaga pemerintah nonkementrian setelah mendapat pertimbangan Menteri.

41 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun perda pembentukan perangkat daerah berdasarkan tipe perangkat daerah.

42 TINDAK LANJUT Untuk pertama kalinya, pemetaan urusan pemerintahan harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lambat bulan bulan April tahun Perda pembentukan perangkat daerah harus sudah ditetapkan paling lambat akhir Agustus Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah paling lambat awal Desember 2016.

43 TINDAK LANJUT Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang selama ini melaksanakan tugas-tugas tersebut sepanjang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dengan kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan. kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri. Dalam hal hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah tanpa menunggu hasil penetapan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

44 SIMULASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN TIPELOGI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIMULASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN TIPELOGI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

45

46 45 DI PAPUA TEMPATNYA BURUNG CENDRAWASIH CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH


Download ppt "KEBIJAKAN PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google