Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 14 November 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 14 November 2014."— Transcript presentasi:

1 PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 14 November 2014

2 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (34 Urusan bersama Pusat, Provinsi, Kab/Kota) KONKUREN (34 Urusan bersama Pusat, Provinsi, Kab/Kota) ABSOLUT Wajib/Obligatory Wajib Pelayanan Dasar : a.Pendidikan b.Kesehatan c.PU dan Tata Ruang d.Sosial e.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman f.Ketemtraman, Ketertiban Umum dan LInmas Wajib/Obligatory Wajib Pelayanan Dasar : a.Pendidikan b.Kesehatan c.PU dan Tata Ruang d.Sosial e.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman f.Ketemtraman, Ketertiban Umum dan LInmas Pilihan/Optional (Sektor Unggulan 8) a.Kelautan dan Perikanan b.Pariwisata c.Pertanian d.Kehutanan e.ESDM f.Perdagangan g.Perindustrian h.Transmigrasi Pilihan/Optional (Sektor Unggulan 8) a.Kelautan dan Perikanan b.Pariwisata c.Pertanian d.Kehutanan e.ESDM f.Perdagangan g.Perindustrian h.Transmigrasi 1.Dilaksanakan sendiri 2.Dekonsentrasi 3.TP 1.Dilaksanakan sendiri 2.Dekonsentrasi 3.TP STRUKTUR URUSAN PEMERINTAHAN ( UU 23 tahun 2014 ) 1.Pertahanan 2.Keamanan 3.Moneter 4.Yustisi 5.Politik Luar Negeri 6.Agama 1.Pertahanan 2.Keamanan 3.Moneter 4.Yustisi 5.Politik Luar Negeri 6.Agama Wajib/Obligatory Wajib Tidak Pelayanan Dasar : a.Pertanahan b.Ketahanan Pangan c.PPA & KBKS d.LINGKUNGAN HIDUP e.Adminduk dan Capil f.Pengendalian Penduduk dan KB g.Perhubungan h.Kominfo i.Koperasi, UKM Wajib/Obligatory Wajib Tidak Pelayanan Dasar : a.Pertanahan b.Ketahanan Pangan c.PPA & KBKS d.LINGKUNGAN HIDUP e.Adminduk dan Capil f.Pengendalian Penduduk dan KB g.Perhubungan h.Kominfo i.Koperasi, UKM Pemerintahan Umum h.Penanaman Modal i.Kepemudaan dan OR j.PMD k.Statistik l.Persandian m.Kebudayaan n.Perpustakaan o.Kearsipan.

3 NSPK Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat berbagai perubahan mendasar dari pengaturan sebelumnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, antara lain, yaitu  Pembagian Urusan Pemerintahan diatur dan tercantum dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.  Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki. Namun tetap ada hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada “Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)” yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

4 Amanat NSPK Urusan Pemerintahan Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk : a. Menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggraan Urusan Pemerintahan dan b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

5 Penjelasan NSPK Ps 16 Ayat (2) NSPK berupa ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan daerah

6 Penjelasan NSPK  Norma : aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah  Standar : acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah  Prosedur : metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah  Kriteria : ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

7 Pasal 16 ayat (5) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan Pasal 17 Ayat (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan NSPK penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

8 Urgensi NSPK 1. Mempertegas dan memperjelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, Provinsi dan Kab/Kota 2. Menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan 3. Meminimalisasi konflik masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 4. Memperjelas arah kebijakan pemerintahan daerah 5. Menjasi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan

9 Manfaat NSPK 1. Mempertegas dan memperjelas landasan hukum 2. Menjadi pedoman dan acuan (petunjuk pelaksanaan urusan pemerintah) 3. Menjadi pedoman dalam menyusun kelembagaan daerah 4. Memperjelas mekanisme, tata cara, persyaratan, kriteria, pengelolaan urusan pemerintahan 5. Mempermudah perencanaan program dan kegiatan 6. Memperjelas kewenangan provinsi dan kab/Kota 7. Memperjelas pelaksanaan monev 8. Memperjelas pelaporan 9. Memperjelas pendanaan 10. Memperjelas pembinaan dan pengawasan 11. Memperjelas management urusan pemerintahan

10 Apabila NSPK belum ditetapkan yang terjadi antara lain  Tidak ada Kepastian Hukum  Pengelolaan Urusan Tidak Jelas  Kelembagaan Tidak Jelas  Personil Tidak Jelas  Keuangan Tidak Jelas  Pembinaan Tidak jelas  Pelayanan Tidak jelas

11 NSPK Kemen PPPA KPP-PA Tahun 2008 telah menetapkan 5 (lima) NSPK  Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,  Perlindungan Perempuan,  Perlindungan Anak,  Data terpilah dan  Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Ada beberapa yang sudah tidak relevan dengan struktur program yaitu NSPK PLM

12 NSPK yang harus dibuat Tahun NSPK Kualitas Hidup Perempuan 2. NSPK Perlindungan Perempuan 3. NSPK Kualitas Keluarga 4. NSPK Sistem Data Gender dan Anak 5. NSPK Pemenuhan Hak Anak 6. NSPK Perlindungan Khusus Anak

13 Gambaran Umum Substansi NSPK 1. Konsideran 2. Ketentuan Umum 3. Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup 4. Hal-hal yang akan diatur 5. Persyaratan 6. Tatacara/Mekanisme 7. Kriteria 8. Pengelolaan 9. Kewenangan Prov dan Kab/Kota 10. Penataan dan Evaluasi 11. Pelaporan 12. Pendanaan 13. Pembinaan dan Pengawasan 14. Ketentuan Penutup

14 TERIMA KASIH TERIMA KASIH


Download ppt "PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 14 November 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google