INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Presentasi berjudul: "INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2 A. LATAR BELAKANG 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT KONKUREN 6 Urusan politik luar negeri
Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 6 Urusan politik luar negeri pertahanan keamanan yustisi moneter dan fiskal nasional Agama Pemerintah Pusat: melaksanakan sendiri melimpahkan kpd Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah KONKUREN dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, kab/kota. 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. PEMERINTAHAN UMUM kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan Meliputi: pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional Konflik sosial koordinasi pelaksanaan tugas pengembangan kehidupan demokrasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah

4 Urusan Pemerintahan Konkuren
Kewenangan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak pangan pertanahan lingkungan hidup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan Desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana perhubungan komunikasi dan informatika koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal kepemudaan dan olah raga statistik persandian kebudayaan perpustakaan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: kelautan dan perikanan pariwisata pertanian kehutanan energi dan sumber daya mineral perdagangan Perindustrian, dan transmigrasi.

5 2. Kondisi Kinerja Pemerintah Daerah
Beberapa Daerah menunjukkan prestasi dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kemendagri atas nama Pemerintah memberikan penghargaan atas kinerja Pemerintah Daerah. Penghargaan yang diberikan merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Penghargaan atas kinerja Pemerintah Daerah tahun 2016 adalah: Parasamya Purnakarya Nugraha yaitu penghargaan tertinggi dalam bidang pemerintahan kepada Pemerintah Daerah yang selama 3 tahun berturut-turut bersatus kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: Pemerintah Kab. Kulon Progo, Pemerintah Kab. Pasaman, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Probolinggo.

6 Penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha kepada 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang bersatus kinerja terbaik, yaitu: Kategori Provinsi: Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. Kategori Kabupaten: Tulungagung, Pinrang, Sidoarjo, Pasaman, Nganjuk, Bantul, Lamongan, Kudus, Kulon Progo dan Bintan. Kategori Kota: Surabaya, Semarang, Probolinggo, Samarinda, Madiun, Balikpapan, Surakarta, Malang, Blitar, dan Mojokerto.

7 3. Kondisi Kinerja Pemerintah Daerah
Masih ada beberapa daerah menunjukkan kinerja rendah

8 4. Tuntutan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah terutama pelayanan masyarakat sangat tinggi.

9 5. Perlunya inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

10 6. Permasalahan Inovasi Daerah
Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami inovasi daerah. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan masih sedikit. Inovasi belum merata dilakukan oleh daerah di Indonesia

11 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
10 Nominator Unggulan Tahun 2007 1. Kabupaten Sragen 2. Kabupaten Kutai Timur 3. Kabupaten Jembrana 4. Kabupaten Musi Banyuasin 5. Kota Bontang 6. Kabupaten Bangka 7. Kabupaten Garut 8. Kota Bandung 9. KotaYogyakarta 10. Kota Palangkaraya

12 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
3 Pemenang Tahun 2007 (Kriteria : manajemen pengelolaan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, danpemasaran dan promosi investasi daerah) : 1. Kabupaten Sragen 2. Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Jembrana

13 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
9 Nominator Unggulan Tahun 2008 1. Kota Batam 2. Kabupaten Musi Banyuasin 3. Kabupaten Karanganyar 4. Kota Solok 5. Kota Pangkalpinang 6. Kabupaten Lamongan 7. Kota Bontang 8. Kota Blitar 9. Kabupaten Purbalingga

14 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
4 Pemenang Tahun 2008 a. Kategori Pengelolaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar – Jawa Tengah Program Inovasi: LARASITA (Layanan Rakyat Administrasi Pertanahan) b. Kategori Peningkatan Pelayanan Publik Kota Bontang – Kalimantan Timur (Bp.Sofyan Hasdam) Program Inovasi : Bedah Kampung, Black Award, Revitalisasi Puskesmas dan Dokter Keluarga

15 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
c. Kategori Pengelolaan Sumberdaya Alam dan sumberdaya Manusia. Kota Pangkalpinang – Bangka Belitung Program Inovasi: PECC (Pangkalpinang Education Cyber City) d. Kategori Pemasaran dan Promosi Investasi Daerah. Kota Batam – Kepulauan Riau Program Inovasi : Pencitraan Kota Pariwisata dan Investasi

16 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
12 Nominator Unggulan Tahun 2010 a. Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Solok Kota Malang Kota Kota Ambon b. Kategori Inovasi Pelayanan Publik Kota Surakarta Kota Palangkaraya Kota Sukabumi

17 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
c.Kategori Inovasi Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Gianyar Kota Baubau Kabupaten Wakatobi d.Nominator Unggulan Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo Kabupaten Garut Kabupaten Ponorogo

18 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
4 Pemenang Tahun 2010 Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Solok b. Kategori Pelayanan Publik Kota Surakarta c. Kategori Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Gianyar d. Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

19 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
12 Nominator Unggulan Tahun 2011: Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Palembang (Menuju Kota Internasional yang Sejahtera dan Berbudaya) Kota Probolinggo (Pengelolaan Sampah dan Tamanisasi Kota) Kabupaten Tanah Bumbu (Program Desa Sejahtera Bersujud) b. Kategori Inovasi Pelayanan Publik 1. Kabupaten Deli Serdang (Program CERDAS /Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah)

20 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
2. Kota Banjar (Pelayanan Keluarga Berencana Berbasis Kampung) 3. Kota Yogyakarta (Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik)

21 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
Kategori Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang (Pengentasan Kemiskinan melalui Gerdu Kempling) Kabupaten Wonongiri (Pelembagaan Koperasi Rukun Tetanggga) Kabupaten Lamongan (Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil berbasis potensi wilayah) d. Kategori Inovasi Daya Saing Daerah Kota Malang (Penerapan TIK menuju Malang Smart). Kota Balikpapan (Pendidikan Berbasis Tenaga Kerja) Kota Palopo (Program KLUPPO/Klinik UMKM Palopo ) untuk Kemudahan Pelayanan Investasi)

22 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
4 Pemenang Tahun 2011 Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Palembang b. Kategori Pelayanan Publik Kota Yogyakarta c. Kategori Daya Saing Daerah Kota Malang d. Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang

23 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
12 Nominator Unggulan Tahun 2012 Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Banda Aceh (Program Musrena /Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) Kabupaten Lampung Barat (Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat / GMBR) Kabupaten Sumbawa Barat (Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga /PBRT) b. Kategori Inovasi Pelayanan Publik Kota Tangerang (Program Multiguna) Kabupaten Balangan (Program Jaminan Kesehatan Daerah) Kota Mataram (Program LISAN / Lingkungan dengan Sampah Nihil)

24 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
Kategori Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ponorogo (Sertifikasi Tanah Demi Menumbuhkan Wirausahawan Baru / Penguatan UKM di Bidang Peternakan) Kabupaten Pamekasan (Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Peternakan / SATU SAKA – Satu Tahun Satu Kelahiran) Kabupaten Bojonegoro (Gerakan Beternak Sambil Beramal) d. Kategori Inovasi Daya Saing Daerah Kabupaten Sumedang (Program Sumedang Puseur Budaya Sunda / Pembangunan Berwawasan Budaya) Kabupaten Sleman (Pengembangan Kawasan Wisata Minat Khusus Lava Tour) Kabupaten Bantaeng (Program Pertanian Berbasis Desa)

25 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
4 Pemenang Tahun 2012 Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Banda Aceh b. Kategori Pelayanan Publik Kota Tangerang c. Kategori Daya Saing Daerah Kabupaten Sumedang d. Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ponorogo

26 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
12 Nominator Unggulan Tahun 2013 Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Maros (Program Integrasi RPJMD dan MDGs) Kabupaten Maluku Tengah (Program Tabaos Masohi Menata Negeri) Kabupaten Lombok Timur (Program Percepatan KF /Keaksaraan Fungsional). b. Kategori Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Agam (Program Agam Menyemai) Kabupaten Purwakarta (Program Jaminan Sosial Daerah Berbasis Tenaga Kerja) Kabupaten Bogor (Program Revitalisasi Pertanian untuk Pembangunan Perdesaan)

27 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
Kategori Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan (Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan /GEMERLAP). Kabupaten Pamekasan (Program Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat / Gerbang Swara). Kabupaten Bojonegoro (Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Rumah Karya Rita / RKR). d. Kategori Inovasi Daya Saing Daerah Kabupaten Bantaeng (Program Pertanian Berbasis Desa) Kabupaten Badung Program Pengembangan Wisata Pedesaan (Village Tourism). Kota Palu (Program Pengembangan Industri Rotan Terpadu)

28 PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013
4 Pemenang Tahun 2013 Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Maros b. Kategori Pelayanan Publik Kabupaten Agam c. Kategori Daya Saing Daerah Kabupaten Bantaeng d. Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan

29 7.Perlunya peningkatan dan pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah daerah.

30 UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
INOVASI DAERAH Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan INOVASI. (Pasal 386 ayat 1) INOVASI adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pasal 386 ayat 2) 30

31 UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 390 Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri mempunyai tanggungjawab dalam menyusun Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah. Saat ini proses penyusunan RPP tentang Inovasi Daerah sampai pada tahap persiapan harmonisasi. 31

32 Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah
Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara, menghasilkan sebuah pengembangan manajemen laboratorium inovasi pemerintah daerah. Sistem ini ditopang oleh empat sub-sistem yaitu: 1. Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah; 2. Workshop Champion Innovation Pemerintah Daerah; 3. Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah (SINOLA); 4. Panduan Penilaian Innovation Readiness Level

33 Tanggapan terhadap Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Daerah
Memberikan apresiasi terhadap penyusunan Grand Design. Grand Design merupakan upaya komprehensif dan sistematis untuk menumbuhkembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

34 Tanggapan terhadap Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Daerah
3. Rekomendasi: a. Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang inovasi daerah yang sedang disusun. b. Perlu upaya menjaga keberlanjutan inovasi daerah yang sudah dilakukan. Replikasi inovasi daerah yang bermanfaat. Bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

35 e r T i m a a k s i h