DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU

Presentasi berjudul: "DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU"— Transcript presentasi:

1 DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU.NEGARA 2. UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHA RAAN NEGARA 3. UU NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENG- ELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 4.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

2 POS-POS BELANJA ANGGARAN PEMERINTAH
TERDIRI DARI: Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Perjalanan Bantuan Sosial (Penelitian)

3 DIPA KOPERTIS V 2013 YG DIHIBAHKAN KE DOSEN DARI POS BANTUAN SOSIAL :
PENELITIAN DAN PENGABDIAN SERTIFIKASI GURU BESAR & DOSEN NON PNS TUNJANGAN GURU BESAR BEASISWA S2/S3 LUAR NEGERI Dengan anggaran Rp.67, 8 M dari total anggaran Kopertis V Rp M

4 DANA DARI PUSAT/DIKTI BANTUAN PROGRAM HIBAH PEMBINAAN (PHP) DLL

5 PENGELOLA KEUANGAN Sebelum kegiatan dimulai yang perlu diperhatikan adalah: Surat Keputusan untuk Tim yang akan mengelola keuangan/anggaran yg nantinya bertanggung jawab sebagai : 1. Pejabat untuk pengesahan pengeluaran anggaran 2. Bendahara/juru bayar mempunyai fungsi menerima, menyimpan dan membayar uang negara

6 FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN
1.Melakukan pengesahan terhadap pengeluaran anggaran yg terkait dgn kegiatan 2.Bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran 3. Membukukan bukti-bukti pengeluaran 4.Melakukan pemotongan dan menyetor pajak-pajak 5.Mendokumentasikan secara tertib atas pengeluaran yang dilakukan

7 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROSES TRANSAKSI HARUS DIPERHATIKAN : SESUAIKAH SPESIFIKASI BARANG YG ADA DALAM KONTRAK DGN BARANG YG DIKIRIM. SAH TIDAK DOKUMEN KEUANGAN (KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN DARI REKANAN, DLL). NOMOR NPWP REKANAN. KWIT./DAFTAR PEMBAYARAN DILAMPIRI BUKTI SETOR PAJAK(PPh 21, 22 & PPN). KWITANSI/DAFTAR PEMBAYARAN DITANDA TANGANI/PENGESAHAN DARI PEJABAT YANG DITUNJUK BILA ADA SISA ANGGARAN HARUS DISETOR KE KAS NEGARA

8 MENGHINDARI KETERLAMBATAN PENYERAHAN LAPORAN
Perlu diatur/dituangan dalam kontrak antara ketua LPPM dan peneliti. Ditentukan Jadwal paling lambat kapan laporan diserahkan ke LPPM. (sebelum batas penyerahan laporan ke Kopertis). Bisa diserahkan ke Kopertis dengan dicicil sebelum batas waktunya, menghindari denda keterlambatan.

9 OBJEK BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
PERPRES 70/2012 perubahan ke 2 Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 55 disebutkan Bukti perjanjian terdiri atas: 1. Bukti pembelian: pengadaan barang & jasa nilainya sampai Rp. 10 Juta 2. Kuitansi : Pengadaan barang dan jasa nilainya sampai Rp. 50 Juta

10 3. Surat perintah kerja (SPK): Untuk pengadaan barang/kontruksi/jasa lainnya dengan nilai Rp.200 juta dan konsultas sampai Rp.50 juta

11 Pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilengkapi dokumen pendukung pembayaran/pertanggung jawaban keuangan diantaranya bukti-bukti pengeluaran Bukti pengeluaran menurut PMK 190/2012 pasal 51 antara lain: - Kuitansi/bukti pembelian

12 PMK 190/2012 pasal 51 Mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan
Yaitu: Efisien dan efektif serta tidak mengurangi akuntabilitas bukti pengeluaran tidak harus berbentuk kuitansi namun dalam bentuk dokumen lainnya dipersamakan (bukti pembelian berupa: nota, struk pembayaran dan sejenisnya) misalnya: Pengeluaran yang tidak dapat dikuitansikan, dapat digabungkan/direkapitulasi dari beberapa bukti pengeluaran dalam jumlah sampai 1 juta

13 Dalam bentuk rincian pembayaran (akun dan uraian pembayaran sama) yang ditanda tangani PPK (dengan terlebih dahulu mengesahkan bukti pembelian)

14 Kesimpulan 1. Kuitansi merupakan bukti pembayaran/pembelian sebagai bukti perjanjian 2. Bukti pengeluaran dgn nilai kecil-kecil (akun &uraian sama) dapat digabung menjadi daftar rincian pembayaran disahkan oleh PPK

15 PENGGUNAAN METERAI PADA KUITANSI
Kuitansi pembelian barang sebesar antara Rp ,- s.d. Rp ,- dikenakan meterai Rp.3.000,- Kuitansi pembelian barang di atas Rp ,- dikenakan meterai Rp.6.000,-

16 PENGADAAN BARANG YG DIPUNGUT PPN DAN PPh 22
Pengadaan barang kurang atau sama dengan Rp.2 juta dikenakan PPN 10% dari harga dasar Pengadaan barang di atas Rp. 2 juta dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 1,5% Pengadaan barang Rp. 1 jt ke bawah tidak dikenakan pajak (PPN, maupun PPh 22)

17 JENISNYA UANG LELAH Misalnya: Uang lelah Peneliti Uang lelah Panitia
Uang lelah pengelola Uang sidang dsb

18 JENIS-JENIS BELANJA BARANG
Misalnya: Pembelian Alat tulis Kantor Pembelian bahan-bahan Praktikum Konsumsi rapat dinas Bahan penunjang lainnya

19 PERJALANAN DINAS Terdiri dari 3 kategori:
Perjalanan melewati batas kota Perjalanan dalam kota sampai 8 jam Perjalanan dalam kota lebih dari 8 jam

20 PERJALANAN DINAS MENGANDUNG KOMPONEN
1. Biaya transpor : dibayarkan sesuai bukti riil (at cost) tergantung alat transportasi yang digunakan. Perjalanan dalam kota dibayarkan lumpsum sesuai SBU Rp ,- 2. Uang harian: diberikan secara riil sesuai jumlah riil hari yg dilaksanakan 3. Biaya penginapan: diberikan untuk keperluan menginap. Apabila biaya penginapan tidak digunakan untuk menginap di hotel maka dapat diberikan uang sebesar Rp.30% dr SBU

21 4. Uang presentasi, hanya diberikan bagi pejabat eselon I dan II. 5
4. Uang presentasi, hanya diberikan bagi pejabat eselon I dan II. 5. Sewa kendaraan dalam kota

22 Contoh I Pembelian alat tulis kantor
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN T A : 2013 No bukti : 001 Sudah terima dari : Ketua LPPM Universitas……….. Jumlah uang : Rp ,- Terbilang : Dua juta rupiah Untuk keperluan pembayaran pembelian alat tulis kantor untuk keperluan pelaksanaan penelitian hibah bersaing dalam rangka Penerimaan bantuan penelitian hibah bersaing bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan Kopertis Wilayah V tahun anggaran 2013 (rincian barang terlampir) Yogyakarta, 4 Oktober 2013 Jabatan penerima uang ttd/stampel Nama terang Setujuh dibayar Lunas dibayar Rektor/Ketua LPPM Univ… Tanggal ……………. ttd ttd Nama…………… Nama…………. NIP/NIK………… Nama/NIK……… Barang/perkerjaan tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab penerima ttd Nama ……… NIP/NIK……..

23 Lampiran kuitansi Nomor Bukti : 001
Pembelian bahan habis pakai/alat tulis kantor untuk keperluan bahan praktikum pelaksanaan penelitian dalam Rangka pendaan hibah bersaing bagi dosen PTS dilingkungan Koipertis Wilayah V tahun anggaran 2013 No U r a I a n Jml Harga satuan Jumlah 1. 2. 3. Kertas HVS 70 gram Bolpoint Toner HP 10 A 5 rim 1 doz 1 dos X Rp ,- X Rp ,- X Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- (Dua juta rupiah) Yogyakarta, 4 Oktober 2013 Jabatan penerima uang ttd/stampel Nama……………..

24 TA : 2013 Bukti: 002 CONTOH II Pembayaran uang lelah bagi peneliti dana hibah bersaing dalam rangka penerimaan Bantuan pendaan hibah penelitian hibah bersaing Kopertis Wilayah V tahun anggaran 2013 No Nama/Pangkat/Gol Jabatan Brutto Pot PPh 21 Netto Tanda tangan 1. 2. 3. Drs. Sinoyo Pembina Tk I/IV/b Sibadu, SH Penata, III/c Sibudi/Gol II Peneliti I Peneliti II Pembantu Pelaksana 87.500 - ……………… ………………. Jumlah Yogyakarta, 30 September 2013 Setuju dibayar Lunas dibayar tgl 4 Oktober 2013 Ketua LPPM Bendahara/juru bayar ttd ttd Nama……… Nama…………. NIP/NIK NIP/NIK

25 Contoh III Kuitansi konsumsi
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN T A : 2013 No bukti : 003 Sudah terima dari : Ketua LPPM Universitas……….. Jumlah uang : Rp ,- Terbilang : Enam ratus ribu rupiah Untuk keperluan pembayaran pembelian konsumsi rapat pada tanggal 29 September 2013 sebanyak 20 dos Rp ,- = Rp ,- dalam rangka Penerimaan bantuan penelitian hibah bersaing bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan Kopertis Wilayah V tahun anggaran 2013 Yogyakarta, 23 September 2013 Catatan: dilampiri undangan & daftar hadir Jabatan penerima uang peserta rapat ttd/stampel Nama terang Setujuh dibayar Lunas dibayar Rektor/Ketua LPPM Univ… Tanggal 4 Oktober 2013 ttd ttd Nama…………… Nama…………. NIP/NIK………… Nama/NIK……… Barang/perkerjaan tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab penerima ttd Nama ……… NIP/NIK…….. 25 25

26 DAFTAR HADIR RAPAT H a r I : Sabtu Tanggal : 28 September. Acara : Rapat koordinasi tugas……………. NO N A M A INSTANSI TANDA TANGAN 1. 2. 3. 1……………….. 2……………….. 3………………… Yogyakarta, Penanggung jawab kegiatan ……………………………

27 Contoh IV Kuitansi transport perorangan
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN T A : 2013 No bukti : 004 Sudah terima dari : Ketua LPPM Universitas……….. Jumlah uang : Rp ,- Terbilang : Seratus ribu rupiah Untuk keperluan pembayaran transpot ke Bantul tanggal 30 September 2013 untuk melakukan monitoring Hasil praktek pembenihan dalam rangka pendanaan bantuan pendanaan hibah penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan Kopertis Wilayah V tahun anggaran 2013 Yogyakarta, 23 September 2013 dilampiri : Bukti Jabatan penerima uang ttd/stampel Nama terang Setujuh dibayar Lunas dibayar Rektor/Ketua LPPM Univ… Tanggal 4 Oktober 2013 ttd ttd Nama…………… Nama…………. NIP/NIK………… Nama/NIK……… 27 27

28 Contoh V Daftar pembayaran transport kolektif TA : 2013 No. Bukti: 005
Daftar pembayaran transport ke Bantul tgl………..monitoring hasil pembenihan dalam rangka pendanaan hibah penelitian bagi dosen PTS Kopertis Wilayah V Tahun anggaran 2013 No N a m a Uang transport Tanda-tangan 1. 2. 3. ………………….. ………………… 1………………. 2………………. 3………………. Jumlah Yogyakarta, Setuju dibayar Lunas dibayar tgl: Ketua LPPM Univ Bendahara ttd ttd ………………… ………………….

29 LAMPIRAN TRANSPORT Monitoring hasil pembibitan benih ke lokasi praktek dalam rangka bantuan pendanaan Hibah penelitian bagi dosen PTS Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2013 NO N A M A TUJUAN TGL/PEGESAHAN PEJABAT 1. Sinoyo Bantul 30 September 2013 ttd& stampel Nama…………………….. 2. Sibudi Wonosari 1 Oktober 2013 ttd & stampel Yogyakarta, Oktober 2013 Penanggung Jawab kegiatan ttd Nama……………………

30 LAPORAN REALISASI BANTUAN PENDANAAN HIBAH PENELITIAN TAHAP I 70% BAGI DOSEN PTS
DILINGKUNGAN KOPERTIS WUILAYAH V TAHUN ANGGARAN 2013 NO/TGL NAMA URAIAN REALISASI PPN PPh 22 PPh 21 KET. 001/1 Okt 13 Tk. Abadi Pemb. ATK 51.136 - 002/2 Okt 13 Sinoyo dkk (3 org) Uang lelah 003/3 Okt 13 Catering A Konsumsi rapat 004/4 Okt 13 Uang transpor Jumlah Yogyakarta, Oktober 2013 Mengetahui/menyetujui Ketua LPPM Universitas… Bendahara/juru bayar ttd & stampel Nama…………………… Nama……………….. NIK/NIP NIK/NIP

31 BILA ADA KEKURANGANNYA
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAANYA MOHON MAAF BILA ADA KEKURANGANNYA