Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI

2 PROVINSI NTB Pulau Lombok Pulau Sumbawa
Luas wilayah ,19 Km2 (Daratan 40,87%, dan Lautan 59,13%). Secara administratif Provinsi NTB terdiri dari 2 Kota dan 8 Kab, dengan 116 Wilayah Kec dan Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk 4,6 juta jiwa lebih,terdistribusi tidak merata 70,4% berdomisili di Pulai Lombok selebihnya 29,6% di Pulau Sumbawa.

3 POTENSI SUMBER DAYA AIR NTB
Pemb. Bendungan PANDANDURI SUWANGI (Kap. 35 jt m3) Renc.Bendungan MUJUR II (Kap. 10 jt m3) Bendungan Pengga ( Kap. 27 jt m3) Bendungan Batujai (Kap. 25 jt m3) Bendungan Batubulan (Kap. 53,60 jt m3) Bendungan Mamak (Kap. 32,50 jt m3) Bendungan Gapit Bendungan TiuKulit (Kap. 10,8 jt m3) Bendungan Pelaparado (Kap. 18 jt m3 Rencana Bendungan BERINGINSILA(Kap. 15 jt m3) Pemb. Bendungan RABABAKA (Kap. 17 jt m3) Rencana Bendungan LABANGKA (Kap. 12 jt m3) Bendungan Sumi (Kap. 19,40 jt m3 Rencana Bendungan MENINTING Pemb. Bendungan BINTANG BANO (Kap. 53,60 jt m3) Jenis Prasarana SDA SAT. WS Lombok WS Sumbawa Total NTB Bendung Bh 233 112 345 Bendungan 2 7 9 Embung (embung skala bendungan 174 (13) 65 (27) 239 (40) Embung rakyat & Desa 2028 Luas tadah hujan Ha 14.781 20.412 35.193 Pompa air tanah (JIAT) Bh (ha) 235 (3.515) 244 (4.270) 479 (7.785) Saluran Suplesi / interkoneksi (HLD) Km 30 Prasarana SDA di NTB mampu menyediakan air sebanyak 6,25 milyar m3/tahun dari potensi 9,00 milyar m3/tahun.

4 MISI RPJMD MISI Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan VISI Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera

5 CAKUPAN JAMBAN KELUARGA
MENINGKATKAN MUTU SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYASAING BERSIH LINGKUNGAN DAN SANITASI (BERLIAN) CAKUPAN JAMBAN KELUARGA MISI 4 LANGKAH TEROBOSAN INDIKATOR MISI 7 LANGKAH TEROBOSAN INDIKATOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SADAR LINGKUNGAN DAN SIAGA BENCANA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MATA AIR TERLINDUNGI

6 VISI SANITASI PROVINSI NTB MISI SANITASI PROVINSI NTB
Pokja Sanitasi Provinsi NTB VISI SANITASI PROVINSI NTB “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Sehat Melalui Pengelolaan Sanitasi Yang Berkualitas”. MISI SANITASI PROVINSI NTB Meningkatkan kapasitas kelembagaan provinsi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi. Peningkatan manajemen pengelolaan lembaga layanan sanitasi Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi

7 SANITASI PERSAMPAHAN AIR LIMBAH DRAINASE

8 PERSAMPAHAN

9 LAYANAN SANITASI PROVINSI NTB
Provinsi / Nasional Layanan Persampahan Prov. NTB Target Nasional. Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional Th. 2014 2015 2019 Provinsi 43,79% -26,21% -56% Nasional 70% 100% Capaian Layanan Persampahan Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014.  Capaian layanan persampahan Provinsi NTB tahun 2014 baru mencapai 43,79%, dibawah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional tahun 2015 sebesar 70%, artinya Provinsi NTB kekurangan layanan -26,21% Rendahnya capaian pelayanan persampahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat disebabkan karena beberapa hal yaitu; Masih kurangnya Perda tentang pengelolaan sampah dan Perda tentang Retribusi sampah yang dimiliki Kab./Kota; Minimnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur persampahan (TPA/TPA Regional, TPS, pengangkutan dan 3R – Reduce – Reuse - Recycle); Kurangnya implementasi dokumen perancanaan persampahan yang sudah ada (BPS, SSK, MPS); Kurangnya alokasi pendanaan persampahan oleh Kab./Kota.

10 Layanan Persampahan Perkotaan di Prov NTB Tahun 2014
No. Nama Kab/Kota Timbulan sampah (m3/hari) Kapasitas Pengangkutan (m3/hari) Layanan Persampahan (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 1 Kab. Lombok Timur 1.389,46 240 17,27% 2 Kab. Lombok Barat 791,65 272 34,36% 3 Kab. Lombok Tengah 788,52 208 26,38% 4 Kab. Sumbawa 352,06 288 81,80% 5 Kab. Sumbawa Barat 166,04 112 67,45% 6 Kab. Dompu 231,13 48,46% 7 Kab. Bima 378,22 29,61% 8 Kab. Lombok Utara 187,31 80 42,71% 9 Kota Mataram 1.107,82 752 67,88% 10 Kota Bima 344,56 336 97,52% Provinsi NTB 5.736,78 2.512 43,79% Sumber : Data Hasil Olahan POKJA Sanitasi Provinsi NTB , 2014 Layanan persampahan perkotaan di Provinsi NTB secara umum layanan persampahan buruk (43,79%). Kab. Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima tergolong layanan baik. Kab Lobar, Dompu, dan Kab KU tergolon layanan buruk Kab Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kab. Bima tergolong layanan sangat buruk.

11 Sarana Prasarana Persampahan
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN AWAL VOLUME BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL = LAYANAN 100%)  1 Ketersedian TPA/TPA Regional Unit 7 3 Target 5 th = 3 unit. Lokasi ; -TPA di KLU thn 2016, -TPAR Gapuk Lobar thn 2017, -TPAR Ijo balit Lotim th2018  2 Buldozer 2 6 Target 5 th = 6 unit. Lokasi ; -TPA di KSB, Sumbawa, Dompu  3 Exavator Target 5 th = 6 unit. Lokasi ; -TPA di KSB, Sumbawa, Dompu  4 Container (6 m3) 202 235 Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota  5 Beton (2m3) 369 Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota  6 Bak Sampah 1.363 28.181 Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota

12 Sarana Prasarana Persampahan
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN AWAL VOLUME BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL = LAYANAN 100%)  7 Transper Depo Unit 29 40 Target 5 thn = 40 unit. Lokasi semua Kab/Kota  8 Ketersedian SPA sampah 1 9 Target 5 thn = 9 unit. Lokasi semua Kab/Kota  9 Dump Truck 97 117 Target 5 thn = 117 unit. Lokasi semua Kab/Kota  10 Amroll Truck (6 m3) 52 Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota  11 Compactor 10 Target 5 thn = 10 unit. Lokasi semua Kab/Kota  12 TPS 3R (3 m3/hr) 11 357 Target 5 thn = 357 unit. Lokasi semua Kab/Kota  13 TPS 3R (6 m3/hr) 179 Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota Sub Total I

13 Regulasi Pengelolaan Sampah di Provinsi NTB Tahun 2014
No Kabupaten/Kota Perda PerBub/PerWako Pengelolaan sampah Retribusi sampah 1 Kab. Lombok Timur Perda No.5 Tahun 2012 Perda No.5 Tahun 2011 - 2 Kab. Lombok Barat Perda No. 3 Tahun 2011 Perda No.14 Tahun 2009 3 Kab. Lombok Tengah 4 Kab. Sumbawa Perda No.1 Tahun 2012 5 Kab. Sumbawa Barat Perda No.11 Tahun 2005 6 Kab. Dompu Perda No.8 Tahun 2012 Perda No.18 Tahun 2011 7 Kab. Bima Perda No. 7 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 8 Kab. Lombok Utara Perda No. 4 Tahun 2010 9 Kota Mataram Perda No. 10 Tahun 2008 Perda No.14 Tahun 2011 Perwako No.518 Tahun 2012 10 Kota Bima Perda No 8 Tahun 2011 Produk regulasi yang sudah dihasilkan oleh 10 Kabupten/Kota adalah Perda Restribusi sampah dan sebagian Perda pengelolaan sampah. Beberapa permasalahan yang menyebabkan regulasi terkait Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan sampah masih kurang di Provinsi NTB adalah : Masyarakat masih menganggap sampah belum menjadi permasalahan utama sehingga tidak perlu ada regulasi yang mengatur. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya sampah. Permasalahan sampah masih sering diabaikan baik oleh legislatif dan eksekutif.

14 TPA Regional Gapuk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014
Provinsi NTB memiliki 2 TPA Regional ( Kab.Lombok Barat dan Kab.Bima) dan 5 TPA ( Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kab. Sumbawa). Sedangkan Kab. Lombok Utara belum memiliki TPA karena masih terkendala masalah lahan. TPA Regional Gapuk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Kelembagaan yang menangani persampahan di Provinsi NTB secara khusus tidak ada, namun bernaung pada SKPD yang memiliki nomenklatur : Dinas PU, Dinas PU dan ESDM, BLH, Dinas Kebersihan, Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK), Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permakaman (DKPP

15 PENDANAAN PERSAMPAHAN
Kota Mataram pendanaan persampahan sangat baik. Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Kota Bima baik. Sedangkan Kabupaten Bima masih minim.. Minim Dana APBD Kabupaten/Kota disebabkan oleh masalah sampah masih belum mejadi prioritas pembangunan;

16 LIMBAH

17 LAYANAN SANITASI PROVINSI NTB
Capaian Layanan Air Limbah Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014.  Provinsi / Nasional Layanan Air Limbah Prov. NTB Target Nasional. Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional Th. 2014 2015 2019 Provinsi 64,02% +1,61% -35,98% Nasional 62,41% 100% Capaian pelayanan air limbah Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 64,02%, diatas target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional 62,41% pada tahun 2015, artinya Provinsi NTB sudah melebihi target nasional sebesar +1,61%

18 Peraturan Pengelolaan Air Limbah di Provinsi NTB
Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai produk regulasi pengelolaan dan retribusi air limbah yaitu Kab. Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kab. Bima, Kota Mataram dan Kota Bima. Sedangkan Kab Lobar, Loteng, Sumbawa Barat, dan KLU belum memiliki regulasi. Beberapa permasalahan yang menyebabkan regulasi terkait Perda pengelolaan dan retribusi air limbah masih kurang di Provinsi NTB adalah : Masyarakat masih menganggap air limbah belum menjadi permasalah utama sehingga tidak perlu ada regulasi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya air limbah jika tidak dikelola dengan baik dan didukung peraturan yang memadai. Permasalahan air limbah masih sering diabaikan baik oleh legislatif dan birokrasi.

19 Infrastruktur pengolahan air limbah terpusat (Off-site) di Provinsi NTB belum ada
Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengolahan air limbah terpusat (Off-site) di Provinsi NTB belum ada yang terbangun: Implementasi masterplan air limbah belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; Masyarakat menganggap air limbah masih bisa dikelola dengan sistem pengolahan air limbah setempat (on site) terutama jamban keluarga; Masyarakat menganggap permasalahan air limbah belum menjadi prioritas untuk dibangun; Minimnya dana APBD Kabupaten/Kota sehingga lebih mengutamakan pembangunan yang lain.

20 Beberapa kegiatan pembangunan yang meningkatkan pelayanan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site) di Provinsi NTB; Pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di semua Kabupaten/Kota yang memicu masyarakat untuk memiliki jamban keluarga. Program BASNO ( Buang Air Sembarangan Menuju Nol) Pemerintah Provinsi NTB yang menggerakan masyarakat untuk membangun jamban. Program Sanimas yang membangunkan masyarakat MCK++, IPAL Kumunal, Septic tank Kumunal dengan pendekatan pola swakelola masyarakat. Program PNPM yang membangunkan masyarakat MCK, Septic tank Kumunal dengan pendekatan pola swakelola masyarakat

21 Pendanaan Air Limbah di Provinsi NTB Tahun 2014

22 Beberapa faktor yang mendukung alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk air limbah
Ada program pembangunan sarana air limbah dari pendanaan APBN dan DAK di Kabupaten/Kota, seperti MCK ++, IPAL Kumunal, Septic Tank Kumunal, STBM dll. Adanya gerakan BASNO oleh Provinsi NTB. Adanya regulasi air limbah beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Baru Kota Mataram yang sudah mempunyai Masterplan Air limbah di Provinsi NTB

23 Sarana Prasarana Air Limbah
NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN AWAL VOLUME BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL = LAYANAN 100%)  1 Jamban keluarga Unit Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota  2 MCK++ 331 325 Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota  3 Septik Tank Komunal 12 500 Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota  4 IPAL Komunal / Kawasan 88 221 Target 5 thn = unit. Lokasi semua Kab/Kota  5 IPLT 4 6 Target 5 thn = 6 unit. Lokasi : Loteng, KLU, KSB, Dompu, Kab. Bima, Kota Bima.  6 IPAL Terpusat 5 Target 5 thn = 5 unit. Lokasi:Lotim, Loteng, Mataram, Sumbawa, Kota Bima.  7 IPAL Medium 30 Target 5 thn = 30 unit. Lokasi semua Kab/Kota  8 Mobil Tinja 11 20 Target 5 thn = 20 unit. Lokasi semua Kab/Kota Sub Total II

24 DRAINASE

25 LAYANAN SANITASI PROVINSI NTB
Capaian Layanan Drainase Perkotaan Provinsi NTB Tahun 2014.  Provinsi / Nasional Layanan Drainase Prov. NTB Target Nasional. Deviasi Provinsi NTB terhadap Target Nasional Th. 2014 2015 2019 Provinsi 6,30% -61,02% -93,70% Nasional 67,31% 100% Capaian pelayanan drainase Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 6,30%, dibawah target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional tahun 2015 sebesar 67,32%, artinya Provinsi NTB kekurangan capaian -61,02%. Belum ada regulasi drainase di Provinsi NTB. Permasalahan; Masyarakat menganggap drainase belum menjadi permasalah utama sehingga tidak perlu ada regulasi; Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan bahaya drainase jika tidak dikelola dengan baik dan didukung peraturan yang memadai. Permasalahan drainase masih sering diabaikan baik oleh legislatif dan eksekutif.

26 DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL 2019 = LAYANAN 100%)
Sarana Prasarana Drainase NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN AWAL VOLUME BIAYA (RP) DASAR PERHITUNGAN (SPM NASIONAL = LAYANAN 100%)  1 Ketersediaan drainase primer meter 29.945 Target 5 thn = m. Lokasi semua Kab/Kota  2 Ketersediaan drainase sekunder Target 5 thn = m. Lokasi semua Kab/Kota  3 Ketersediaan drainase tersier Target 5 thn = m. Lokasi semua Kab/Kota Sub Total III Grand Total I, II, III

27 Pendanaan Drainase di Provinsi NTB
Pendanaan drainase Kabupaten/Kota: Kota Mataram katagori sangat baik Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kota Bima katagori baik Kabupaten Bima katagori sangat buruk.

28 SHARING PENDANAAN Estimasi Biaya Daerah Pusat: Rp. 450 Milyar
Pusat: Rp. 252 Triliun se Indonesia Daerah Rp. 450 Milyar se NTB Estimasi Biaya 100% AKSES AMAN AIR MINUM/AIR BERSIH, 0% KAWASAN KUMUH, & & 100% AKSES SANITASI LAYAK Pembangunan Sarpras SANITASI, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dan lingkungan hidup Peningkatan Cakupan Jamban Keluarga

29 KEMITRAAN dan STAKEHOLDERS YANG BERPERAN DALAM PENINGKATAN SANITASI
UNICEF REGULASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SIMAVI/YAYASAN MASYARAKAT PEDULI (LOTIM) PEMICUAN, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN ISLAMIC RELIEF (LOBAR DAN LOTENG) INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN PT. TIRTA INVESTAMA/AQUA DANON (LOTIM) INFRASTRUTUR, JARINGAN DAN KELEMBAGAAN PAMSIMAS (6 KAB – 48 DESA DAN 3 KAB USULAN BARU) INFRASTRUKTUR, JARINGAN DAN KELEMBAGAAN

30 PROGRAM PAMSIMAS No Kabupaten Lama Kabupaten Baru Semula
Nama Kabupaten Jumlah Desa Kabupaten Lama Kabupaten Baru Semula Usul Penambahan TOTAL 1 Lombok Utara 10 5 15 2 Lombok Tengah 3 Lombok Timur 20 4 Sumbawa 8 23 Dompu 6 Bima 25 35 7 Lombok Barat Sumbawa Barat 9 Kota Bima Total 48 90 138

31 PENUTUP KESIMPULAN 1. Strategi pengelolaan sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun adalah; Pelibatan semua sumberdaya terkait/ lintas SKPD sebagai pelaku utama dalam penyusunan kerangka peraturan perundangan tentang pengelolaan sanitas Penambahan secara bertahap sarana dan prasarana sanitasi melalui tahapan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, perencanaan, pendanaan dan investasi di provinsi dan kabupaten/kota. Pelibatan pemerintah daerah bersinergi kuat untuk mewujudkan pengembangan lembaga layanan sanitasi bekerjasama dengan pemerintah pusat. Pelibatan pemangku kepentingan sanitasi di masyarakat melalui edukasi, sosialisasi lingkungan yang bersih sehat kepada masyarakat dan kerjasama sama dengan lembaga swasta dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi. 2. Kebijakann pengelolaan sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun adalah; Mengimplementasikan peraturan perundangan Roadmap Sanitasi Pemenuhan secara bertahap sarana prasarana sanitasi (TPA/ TPA Regional dan TPS, armada pengangkutan sampah, 3R dan drainase). Peningkatan fungsi regulator (Dinas) dan operator melalui pengembangan lembaga layanan sanitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengembangan manajemen dan pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta Pokja Sanitasi Provinsi NTB

32 TERIMA KASIH Pokja Sanitasi Provinsi NTB


Download ppt "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN SANITASI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google