Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 DUKUNGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 DUKUNGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN."— Transcript presentasi:

1 1 DUKUNGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RAPAT KOODINASI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT JAKARTA,4 SEPTEMBER 2014

2 KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA UNDANG-UNDANG DESA

3 1.KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY). 2.KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, EMBUNG DESA, TAMBATAN PERAHU). 3.KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA 4.KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN CATATAN:  KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA  KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA KEWENANGAN DESA

4 Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai dari APBDesa. Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa selain didanai dari APBDesa dapat didanai APBD dan APBN 4 1.ASAL USUL 2.LOKAL BERSKALA DESA 4. KEWENANGAN LAIN YG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA, SESUAI DGN KETT. PER UU. 3. DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PEMERINTAH, PEMDA PROV., KAB./KOTA ; PROV., KAB./KOTA ; PROGRAM AKSELERASI mempercepat pembangunan di Desa, seperti BBGRM, PNPM, program Desa siaga, dll. PROGRAM AKSELERASI mempercepat pembangunan di Desa, seperti BBGRM, PNPM, program Desa siaga, dll. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai dari APBN (dialokasikan pada bagian kementerian/lembaga dan disalurkan melalui SKPD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai dari APBD. KEWENANGAN DESA DAN PENDANAANNYA

5 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KUALITAS HIDUP MANUSIAPENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN  PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR  PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA  PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL  PEMANFAATAN SDA DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN melalui

6 PERENCANAANPELAKSANAANPENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAHAPAN  KEBERSAMAAN  KEKELUARGAAN  KEGOTONGROYONGAN Menge depan kan PENGARUSUTAMAAN PERDAMAIAN DAN KEADILAN SOSIAL

7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DILAKSANAKAN OLEH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASY. DESA, PADA BULAN JUNI HASIL  KESEPAKATAN PERENCANAAN PEMB DESA MUSYAWARAH DESA PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN KEBUTUHAN USULAN MUSRENBANGDES PEMBANGUNAN DESA YG DIDANAI: -APBDESA -SWADAYA MASY -APBD KAB/KOTA DILAKSANAKAN OLEH PEMDES SECARA PARTISIPATIF RANCANGAN: 1.RPJMDESA 6 THN 2.RKPDESA 1 THN RANCANGAN: 1.RPJMDESA 6 THN 2.RKPDESA 1 THN OUT PUT RKPDESA  Akhir September (PERDES) JULI

8 PROGRAM PEMERINTAH/ PEMDA LOKAL BERSKALA DESA DIKOORDINASIKAN DAN/ATAU DIDELEGASIKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA KEWENANGAN PEMERINTAH/PEMDA DIINFORMASIKAN KEPADA DESA PROGRAM PEMERINTAH/PEMDA YG KE DESA DIINTEGRASIKAN DENGAN PEMBANGUNAN DESA

9 Sumber-Sumber Pendapatan Desa PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI ATAS HASIL USAHA, HASIL ASET, SWADAYA DAN PARTISIPASI, GOTONG ROYONG, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA; ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA; – 10% DARI DANA TRANSFER KE DAERAH (DANA TRANSFER KE DAERAH ADALAH 110% YANG TERBAGI 100% UNTUK DAERAH DAN 10% UNTUK DESA) BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA; – 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA; – 10% SETELAH DIKURANGI DAK (DAU + DBH) BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA; HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA; DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH. Diterima & disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa

10 BELANJA DESA 70% -PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, - PEMBANGUNAN DESA - PEMBINAAN KEMASYARAKATAN - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 30% - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - OPERASIONAL PEMDES - TUNJANGAN DAN OPS BPD - INSENTIF RT DAN RW

11 STRATEGI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 SOSIALISASI  UU 6 & STBM (BERJENJANG)PELATIHAN  LEMBAGA DESA (BERJENJANG) PENDAMPINGAN  TEKNIS & SDM MONITORING DAN EVALUASI

12 KESIMPULAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT, KEGIATANNYA HARUS DIPILAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA, SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI KEGIATAN APA YANG KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA YANG DAPAT DIBIAYAI MELALUI APBDESA DAN DILAKSANAKAN OLEH DESA SECARA SWAKELOLA KEGIATAN STBM YG BERSKALA LOKAL DESA TERMASUK YG DAPAT DIBIAYAI DARI APBDESA, SELAIN DARI APBN DAN APBD PROV/KAB/KOTA BENTUK KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN STBM  KELOMPOK MASYARAKAT SANITASI SBG UNSUR MASYARAKAT YG BERPERAN AKTIF DLM PROSES PEMBANGUNAN DESA (PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN)


Download ppt "1 DUKUNGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google