Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.

Presentasi berjudul: "Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015."— Transcript presentasi:

1 Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015
Jakarta, 20 Mei 2015

2 OVERVIEW: Catatan Presiden Jokowi

3 AGENDA RAPAT KOORDINASI Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015
1. Pembukaan Sesmenko Perekonomian 2. Paparan Materi Diskusi: Trend Pagu dan Realisasi Kendala Umum; Pelaksanaan Anggaran; Trend, Forecast, dan Kendala Spesifik per Unit Kerja; Rekomendasi BPK RI. Kepala Biro Umum 3. Diskusi dari setiap perwakilan Unit Kerja Para Asisten Deputi; Para Pejabat Pembuat Komitmen 4. Kesimpulan Kepala Biro Perencanaan; Inspektur

4 TREND PAGU DAN REALISASI BELANJA
TAHUN

5 PAGU TA 2012 s.d. 2015 ,13 M ,63 M ,13 M Rp M

6 PERBANDINGAN STRUKTUR PAGU TA 2014 & 2015
Uraian TA 2014 TA (Revisi I) Selisih Pagu: 11,46% (51) Belanja Pegawai 38,04% (52) Belanja Barang 3,46% (53) Belanja Modal 180,33% Belanja Barang Operasional (5211) -0,48% Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) -5,99% Alokasi pagu TA 2015 mengalami peningkatan sebesar 11,46% dari alokasi pagu TA 2014. Dari total pagu Belanja Barang, alokasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) memiliki porsi terbesar dengan persentase 36,27% (87,24 M) Belanja Modal merupakan satu-satunya belanja yang mengalami kenaikan pagu yang signifikan, yaitu sebesar 180,33% dibandingkan alokasi pada TA 2014.

7 PERSENTASE CAPAIAN REALISASI TA 2012 - 2015
Forecast : Triwulan II : 19,87% Triwulan III : 40,51% Triwulan IV: 68,11% % CAPAIAN REALISASI PADA BULAN APRIL ADALAH YANG TERENDAH DALAM 4 TAHUN TERAKHIR

8 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI 18 MEI TA 2014 & 2015
Persentase capaian realisasi belanja pada setiap unit kerja menurun dibandingkan tahun 2014, kecuali pada Kedeputian VII dan Setdenas KEK. Untuk capaian nominal realisasi belanja, hanya Sekretariat yang mengalami peningkatan jumlah nominal realisasi belanja.

9 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI (BRUTO) 3 KEMENTERIAN KOORDINATOR s. d
PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI (BRUTO) 3 KEMENTERIAN KOORDINATOR s.d. 20 MEI 2015 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pagu Realisasi % Realisasi 23,85% 10,39% 11,71% Sebagai catatan, hanya pada Kemenko Kesra yang dalam rangka perubahan struktur Organisasinya perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, sebagaimana disampaikan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4162/PB/2015 tanggal 19 Mei 2015 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Negara/Lembaga.

10 KENDALA-KENDALA UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
Disusun berdasarkan formulir C Monitoring Kinerja Triwulan I 2015 dan Isian Kuisioner Pejabat Pelaksana Anggaran

11 KENDALA UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN (Berdasarkan formulir C Monitoring Kinerja Triwulan I 2015 dan Isian Kuisioner Pejabat Pelaksana Anggaran) Ketidakjelasan pelaksanaan anggaran akibat perubahan nomenklatur. Optimalisasi Anggaran (Inpres 2 Tahun 2015). Penyusunan TOR dan RAB yang terburu-buru. Perubahan ketentuan pelaksanaan anggaran (contoh: pembatasan Konsinyering). Self blocking penambahan akun perjalanan dinas. Revisi yang menyebabkan sisa pagu minus. Belum adanya perencanaan kegiatan bulanan yang akurat untuk membantu perhitungan kebutuhan dana. Ketidaklengkapan dokumen tagihan. Jangka waktu yang lama antara pelaksanaan kegiatan dan pengajuan tagihan. Kurangnya SDM untuk administrasi keuangan. Besaran UP kecil dan penggunaan UP tidak Optimal. Aplikasi perbendaharaan bermasalah. Kegiatan di lapangan tidak sesuai POK. Kecendurangan sikap terlalu hati-hati dan suka menunda pekerjaan pada batas waktu akhir. Pengadaan melalui lelang memakan waktu lama/ lelang gagal. Keterlambatan pengajuan dokumen pengadaan dari user (bahkan setelah pelaksanaan kegiatan). Pengadaan Tenaga Pendukung memakan waktu lama. Belum terdapat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pengadaan jasa kajian masih dalam tahap awal. Insentif bagi pejabat pelaksana anggaran rendah. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipastikan/terhalang pelaksanaan kegiatan lainnya. Bulan Jan dan Feb masih mpertanggungjawabkan anggaran/kegiatan tahun sebelumnya/menyusun laporan, dll. Tidak terdapat estimasi waktu pemrosesan penerbitan SK. Pengadaan Barang Jasa Lain-Lain Penyelesaian Tagihan Perencanaan Anggaran

12 TREND REVOLVING UP TA 2015 Terdapat TUP yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan jatuh tempo sebesar Rp , (Jatuh tempo 20 Mei 2015, SPP diterima 19 Mei 2015) Trend Revolving UP yang rendah per bulan menyebabkan rendahnya besaran UP yang disetujui oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta. Tidak adanya reward dan punishment di level kegiatan menyebabkan tidak adanya insentif untuk pengelolaan UP yang lebih optimal.

13 RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN
No Rata-rata waktu proses 2014 2015 1. Tanggal pelaksanaan kegiatan - Tanggal SPP 29,78 hari 18,86 hari 2. Tanggal SPP - Tanggal Penerimaan SPP di Bag.Keuangan 3,92 hari 3,09 hari 3. Proses verifikasi s.d. Pengembalian dokumen - 1,3 hari 4. Tanggal Pengembalian SPP - Tanggal Penerimaan Kembali SPP 3,76 hari 3,79 hari 5. Tanggal Penerimaan Kembali SPP- Tanggal SPM 0,87 hari 6. Tanggal SPP – Tanggal SPM 9,28 hari 7. Tanggal SPM – Tanggal SP2D 3,96 hari 2,5 hari Penyelesaian Tagihan Sesuai PMK No.190/PMK.05/2012 Data 2014 diteliti atas 100 SPM pada Triwulan I 2014, data 2015 diteliti atas 226 SPM s.d. April 2015 Rata-rata rentang waktu yang lama antara tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tanggal SPP mengkonfirmasi bahwa penyiapan dokumen pertanggungjawaban belanja masih lambat. (Diperlukan kesadaran semua pihak untuk berdisiplin dalam pertanggungjawaban kegiatan)

14 TREND DAN FORECAST*) REALISASI BELANJA TA 2015 DAN KENDALA-KENDALA SPESIFIK
PER UNIT KERJA ESELON I *) Forecast didasarkan pada trendline penyerapan pada TA 2014

15 KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI FISKAL DAN MONETER
Forecast : Triwulan II : 18,82% Triwulan III : 44,92% Triwulan IV: 82,36% Tidak terdapat penyampaian informasi kendala spesifik pada Kedeputian I

16 KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN
Forecast : Triwulan II : 21,77% Triwulan III : 47,72% Triwulan IV: 83,57% Tidak terdapat penyampaian informasi kendala spesifik pada Kedeputian II

17 KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Forecast : Triwulan II : 16,10% Triwulan III : 41,30% Triwulan IV: 78,20%

18 KENDALA SPESIFIK PADA KEDEPUTIAN III

19 KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, INOVASI TEKNOLOGI, DAN KAWASAN EKONOMI
Forecast : Triwulan II : 28,72% Triwulan III : 54,73% Triwulan IV: 87,22% Tidak terdapat penyampaian informasi kendala spesifik pada Kedeputian IV

20 KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN, DAN DAYA SAING KUKM
Forecast : Triwulan II : 32,65% Triwulan III : 56,11% Triwulan IV: 82,45%

21 KENDALA SPESIFIK PADA KEDEPUTIAN V

22 KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Forecast : Triwulan II : 8,71% Triwulan III : 22,81% Triwulan IV: 44,11%

23 KENDALA SPESIFIK PADA KEDEPUTIAN VI

24 KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Forecast : Triwulan II : 23,50% Triwulan III : 47,38% Triwulan IV: 79,36%

25 KENDALA SPESIFIK PADA KEDEPUTIAN VII

26 SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Forecast : Triwulan II : 25,44% Triwulan III : 51,15% Triwulan IV: 85,14%

27 KENDALA SPESIFIK PADA SETDENASKEK

28 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Forecast : Triwulan II : 26,58% Triwulan III : 48,06% Triwulan IV: 74,76%

29 KENDALA SPESIFIK PADA SEKRETARIAT

30 UPDATE PENYELESAIAN KENDALA
Sesmenko terkait pengaturan konsinyering telah diperbarui dengan ditetapkannya Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Pengaturan kajian telah diperbarui dengan dicabutnya Permenko Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian di Lingkungan Kementerian Kooridnator Bidang Perekonomian dengan ditetapkannya Permenko Nomor 59 Tahun 2015. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kooridnator Bidang Perekonomian melalui Permenko Nomor 05 Tahun 2015, yang perlu ditindaklanjuti dengan proses revisi anggaran, jika diperlukan.

31 LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
Percepatan reorganisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, segera penetapan struktur organisasi yang baru. Melaksanakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun tentang pedoman pembatasan pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja Aparatur. Segera mengajukan usulan revisi POK, jika terdapat ketidak sesuaian penempatan Kode MAK, mempercepat proses revisi POK dan menyiapkan rencana kegiatan. Optimalisasi perencanaan kegiatan bulanan dengan akurat untuk membantu perhitungan kebutuhan dana. Segera menetapkan SK Tim dan melaksanakan proses lelang Kajian.

32 REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN ANGGARAN 2014

33 REKOMENDASI PEMERIKSAAN BPK RI TA 2014
Kelemahan Penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa: Kurangnya dokumen sumber pendukung HPS; Perhitungan HPS kurang didukung kertas kerja yang disusun secara keahlian; Kurangnya data pembanding untuk penetapan HPS. Pengendalian atas pelaksanaan kontrak/pekerjaan: PPK Wajib melakukan pengawasan atas kontrak User/Penerima hasil pekerjaan agar dapat lebih teliti dalam memverifikasi hasil pekerjaan, termasuk kajian. Pengadaan tiket perjalanan dinas luar negeri, jika tidak mendesak, agar: Mengupayakan pembelian tiket langsung ke maskapai; Berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja untuk penyediaan Tambahan Uang Persediaan dalam rangka pendanaan langsung perjalanan dinas luar negeri.

34 SATKER PINTAR AKUNTABILITAS ANGGARAN LANCAR