Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA) PADA KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA) PADA KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA) PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2 Latar Belakang  Pengeluaran pemerintah melalui APBN mempunyai peran yang penting dalam mendorong perekonomian.  Untuk menghasilkan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien diperlukan suatu rencana penyerapan anggaran yang komprehensif.  Guna memastikan bahwa rencana penyerapan anggaran yang disusun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan.  sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.  Sampai dengan saat ini, sebagian besar Kementerian Negara/Lembaga belum mempunyai suatu pedoman dan tools untuk menyusun rencana penyerapan anggaran dan pelaksanaan monev atas rencana penyerapan anggaran.

3 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN PENYERAPAN ANGGARAN YANG IDEAL 3 Bulan Tingkat Penyerapan (%) Untuk belanja pegawai penyerapan anggaran idealnya adalah rata setiap bulannya mengingat belanja pegawai terkait dengan pembayaran gaji yang jumlahnya relatif tetap setiap bulan. Penyerapan Ideal Belanja Pegawai

4 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 4 Bulan Tingkat Penyerapan (%) Penyerapan Ideal Belanja Barang/Modal/Bansos Fase I : Tahap Persiapan Penyerapan anggaran masih landai dan meningkat sedikit sampai triwulan I. Fase ini merupakan tahap persiapan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, tahap pelelangan dan tahapan penentuan penerima bansos dan verifikasi. Fase I : Tahap Persiapan Penyerapan anggaran masih landai dan meningkat sedikit sampai triwulan I. Fase ini merupakan tahap persiapan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, tahap pelelangan dan tahapan penentuan penerima bansos dan verifikasi. Fase I Fase II Fase III Fase II : Tahap Pelaksanaan Penyerapan anggaran cenderung meningkat sampai puncaknya pada triwulan III. Fase ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan dan pembayaran termin - termin pada belanja modal. Sedangkan untuk Bansos merupakan tahap penyaluran dana bansos. Fase II : Tahap Pelaksanaan Penyerapan anggaran cenderung meningkat sampai puncaknya pada triwulan III. Fase ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan dan pembayaran termin - termin pada belanja modal. Sedangkan untuk Bansos merupakan tahap penyaluran dana bansos. Fase III : Tahap Pelaksanaan Penyerapan anggaran cenderung landai karena pada fase ini merupakan tahapan penyelesaian administrasi dan penyiapan pertanggungjawaban. Fase III : Tahap Pelaksanaan Penyerapan anggaran cenderung landai karena pada fase ini merupakan tahapan penyelesaian administrasi dan penyiapan pertanggungjawaban. PENYERAPAN ANGGARAN YANG IDEAL

5 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN BAGAIMANA DENGAN KONDISI SAAT INI? 5 Bulan Tingkat Penyerapan (%) A : Gap antara penyerapan ideal dengan realisasi Ideal Rencana Realisasi A B C B : Gap antara penyerapan ideal dengan rencana penyerapan C : Gap antara rencana penyerapan dengan realisasi PEDOMAN RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN

6 Sebagai Panduan bagi Satker  Penyusunan RPA Sebagai Panduan bagi KPA  Monev RPA  Ditjen. Perbendaharaan membangun Aplikasi RPA  Ditjen. Perbendaharaan membangun Aplikasi Web Monev Penyerapan Anggaran untuk mendukung Monev RPA  Penggunaan Aplikasi dan RPA diserahkan kepada K/L

7 Tujuan dan Fungsi Rencana Penyerapan Anggaran ( R P A ) Sebagai alat monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Satker berkenaan, yang tergambar dari pola penyerapan anggaran dan deviasi antara rencana dengan realisasi anggaran. Kementerian Negara/ Lembaga/ Satker Sebagai sumber informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap target dan capaian penyerapan anggaran per bulan dalam satu tahun anggaran. Sebagai alat analisis penyerapan anggaran atau instrumen yang dapat memberikan rekomendasi dan solusi dalam pengendalian dan pengawasan penyerapan anggaran sehingga dapat menciptakan pola penyerapan anggaran yang baik. Tujuan RPA adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah Fungsi RPA :

8 Kementerian Negara/Lembaga POLA PIKIR RPA Satker Target Satker Monev Target K/L R P A Kementerian Negara/Lembaga Target Eselon 1 “Penyusunan RPA tingkat satker yang baik dan memperhatikan target K/L akan menghasilkan RPA tingkat K/L yang baik juga” Target Eselon 1 RPA Eselon 1 Satker RPA Satker

9 RPA merupakan rencana penyerapan anggaran per bulan yang disusun secara sitematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Sumber data RPA : RKA-KL yang telah disahkan DJA RPA disusun oleh masing-masing PPK, kemudian dihimpun (by system) oleh bagian/unit keuangan sebagai laporan kepada unit organisasi diatasnya RPA merupakan alat bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran 9 RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)

10 Proses Bisnis Penyusunan RPA 1.melakukan identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan; 2.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun anggaran; 3.mengalokasikan anggaran sesuai rencana pelaksanaan kegiatan per bulan yang dirinci menurut program, kegiatan, output, dan komponen input. 4.menuangkan rencana pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran ke dalam RPA; 5.membandingkan RPA dengan target penyerapan anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 6.melakukan perbaikan RPA apabila hasil penelaahan tidak mendukung target penyerapan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Identifikasi Kegiatan Rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun anggaran Rincian alokasi anggaran per bulan Penuangan kedalam RPA Analisis Perbandingan RPA dengan Target Perbaikan RPA Awal Penanggung Jawab Kegiatan/ PPK

11 Format Data RPA Kode Uraian Pagu JanuariFebruariMaret s.d Desember %Rp% % Program Kegiatan Output Komponen Input Jenis Belanja Akun Detil Belanja

12 Rincian Kode Prg/Keg/Output/ Komponen/sub Komp/akun/detil Pagu JanuariFebruariMarets.d Des %Rp% % Program Kegiatan Output Sub Output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/Detil Belanja % % %  Program,Fungsi,Sub Fungsi  Kegiatan  Output  Sub output  Komponen  Sub Komponen  Akun Belanja  Rincian/detil Belanja  Program,Fungsi,Sub Fungsi  Kegiatan  Output  Sub output  Komponen  Sub Komponen  Akun Belanja  Rincian/detil Belanja  Program,Fungsi,Sub Fungsi  Kegiatan  Output  Sub output  Komponen  Sub Komponen  Akun Belanja  Rincian/detil Belanja  Program,Fungsi,Sub Fungsi  Kegiatan  Output  Sub output  Komponen  Sub Komponen  Akun Belanja  Rincian/detil Belanja Database RKA-KL Database DIPA Database DIPA  Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan  Menuangkan penyerapan anggaran dalam % atau Rupiah; RPARPA  Input data dapat dilakukan pada level komponen atau Akun belanja atau detil belanja, atau kombinasi ketiganya PENYUSUNAN RPA Trans fer Data Target Penyerapan Anggaran K/L Trans fer Data

13 JanPebMarAprMei 25% 1.Pada saat di click muncul nilai %, 2.Setelah ditentukan % nilai Rupiah muncul secara otomatis, atau sebaliknya. Data dapat diinput pada komponen saja, atau data lengkap (detail)  untuk mempermudah pengisian Satker dapat mengisi pada level komponen masing-masing 25% JanPebMarApr Nilai rupiah muncul otomatis setelah di click % Nilai % dibawahnya otomatis mengikuti nilai % diatas 2.Namun pada level akun atau detil dapat diubah % atau Rupiah, aplikasi secara otomatis menyesuaikan total level diatasnya 4 PEREKAMAN DATA RPA

14 Perbaikan / Updating RPA Perbaikan (updating) RPA disebabkan : 1.penundaan pelaksanaan kegiatan; 2.percepatan pelaksanaan kegiatan; 3.realisasi anggaran lebih besar dibandingkan dengan RPA bulanan; 4.realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan RPA bulanan; 5.sisa anggaran yang tidak digunakan lagi; 6.revisi anggaran; dan/atau 7.hasil analisis KPA/Eselon I.

15 Yang perlu diperhatikan dalam proses Updating RPA : 1.Melakukan koreksi RPA bulan sebelumnya disesuaikan dengan realisasi anggaran. 2.Melakukan penyesuaian terhadap alokasi dana dan rencana pelaksanaan kegiatan terhadap: a.kegiatan yang ditunda; b.kegiatan yang dipercepat pelaksanaannya; c.revisi anggaran; dan/atau d.hasil analisis KPA/Eselon I. 3. Menuangkan sisa dana yang tidak terpakai sebagai sisa dana yang tidak ditarik. 4.Menuangkan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran ke dalam RPA perbaikan. Proses Perbaikan/Updating RPA Langkah-Langkah Penetapan Kembali RPA Perbaikan

16 16 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SATKER ES 1 K/L PPK Konsep RPA KPAKPA RPARPA RPA ES I Tim Monev RPA K/L RPARPA RPA ES I PENYAMPAIAN RPA

17 Data Realisasi DJPBN Pusat RPA Realisasi Monev Es. I K/L Kirim Data Realisasi 1a 1b 2a Keterangan: 1.a) DJPBN mengirim data realisasi secara berkala ke Kementerian Negara/Lembaga b) DJPBN mengirim data realisasi secara berkala ke unit Es. I 2.a) Atas dasar data DP dan realisasi Unit Es. I melakukan monev b) Atas dasar data DP dan realisasi K/L melakukan monev 3.a) Atas dasar hasil monev K/L menyampaikan solusi atas deviasi satker b) Atas dasar hasil monev Unit Es. I menyampaikan solusi atas deviasi satker 17 RPA Realisasi SP2D Realisasi SP2D Monev Satker Solusi atas deviasi dan pendampingan RPA Realisasi Monev 2b K/L 3 b Kirim Data Realisasi 3a Solusi atas deviasi MONEV RPA

18 Proses Bisnis Monev RPA pada Unit Eselon 1 RPA Satker RPA DJPBN RPA Data Pagu dan Realisasi  membandingkan antara RPA dengan realisasi anggaran  mengindentifikasi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, dan  menganalisis ketidaksesuaian RPA dengan realisasi anggaran. melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan memberikan solusi dan bimbingan teknis. Unit Eselon 1 Pada Kementerian Negara/Lembaga mengirimkan laporan hasil monev kepada Menteri/Pimpinan Lembaga cq. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris.. Tindak Lanjut Unit Eselon 1

19 Proses Bisnis Monev RPA pada Menteri/Pimpinan Lembaga Menteri/Pimpinan Lembaga RPA Eselon 1 RPA Monev RPA RPA DJPBN RPA Data Pagu dan Realisasi  penelaahan dan analisis RPA Tingkat Eselon I;  monitoring dan evaluasi terhadap akurasi penyusunan RPA dengan realisasi anggaran pada masing- masing Unit Eselon I;  monitoring dan evaluasi terhadap akurasi RPA terhadap realisasi anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Bahan Kajian bagi Kementerian Negara/Lembaga Sekjen K/L didelegasikan ke Langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencapai target penyerapan anggaran K/L bersangkutan.

20 Contoh: Monev dan Analisis RPA RPA / Disbursement Plan RPA / Disbursement PlanDisbursementDisbursement Mengapa belanja modal diserap bulan Mei, apa kendalanya apabila dilakukan bulan Januari atau Pebruari? a.Berapa besar deviasinya? b.Mengapa terjadi deviasi? c.Apa solusi agar bulan berikutnya deviasi diperkecil? d.Apa penyebab rendahnya penyerapan anggaran? a.Berapa besar deviasinya? b.Mengapa terjadi deviasi? c.Apa solusi agar bulan berikutnya deviasi diperkecil? d.Apa penyebab rendahnya penyerapan anggaran? Perencanaan Pelaksanaan 1 2 Gap/ Deviasi? Gap/ Deviasi? ya a.Perbaikan Perencanaan b.Perbaikan Peraturan c.Bimbingan Teknis d.Pendampingan e.Lainnya a.Perbaikan Perencanaan b.Perbaikan Peraturan c.Bimbingan Teknis d.Pendampingan e.Lainnya 3 4TINDAK LANJUT 7

21 Hasil Monev Penarikan Anggaran: Lebih spesifik sesuai dengan faktor penyebab, dapat berupa : Lebih spesifik sesuai dengan faktor penyebab, dapat berupa : 1. Perbaikan perencanaan 2. Perbaikan peraturan 3. Bimbingan teknis / pendampingan Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran: 1.Faktor penyebab rendahnya penarikan anggaran 2.Pola penarikan anggaran satker dan Kementerian Negara/Lembaga 3.Kesesuaian (gap) antara rencana dan realisasi 21 TINDAK LANJUT

22 Berdasarkan hasil Monev, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penarikan anggaran pada tingkat satuan kerja dan K/L untuk selanjutnya dilakukan pendampingan pada satker guna memecahkan permasalahan sesuai faktor penyebabnya. Tenaga pendampingan dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaaan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaaan, Kantor Pusat Ditjen Anggaran, dan petugas Kementerian Negara/Lembaga (Unit Eselon 1/Sekjen/Tim dari Menteri/Pimpinan Lembaga) 1.Pendampingan satker pada saat penyusunan perencanaan anggaran. 2.Pendampingan satker pada saat penyusunan Rencana Penarikan Anggaran. 3.Pendampingan satker pada saat penyusunan Procurement Plan. 4.Pendampingan satker pada saat pelaksanaan kegiatan. 5.Pendampingan satker pada saat pengadaan barang dan jasa. 6.Pendampingan satker pada saat pertanggungjawaban/laporan keuangan 22 PENDAMPINGANPENDAMPINGAN

23 INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN APLIKASI PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA) PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

24  Pengembangan aplikasi lebih mengutamakan kemudahan dalam pengoperasian sesuai kebutuhan user.  Seoptimal mungkin tidak membuat aplikasi baru tetapi mengembangkan aplikasi yang sudah ada.  Memanfaatkan data berdasarkan sistem/aplikasi/ distribusi data yang sudah berjalan.  Penyampaian data menggunakan sarana Surat Elektronik/ .  Eselon I Kementerian/Lembaga akan mempunyai data RKAKL/DIPA/POK/RPA yang lengkap dan up to date.

25 Aplikasi yang digunakan user friendly Penyusunan RPA menggunakan Aplikasi RKAKLDIPA, sehingga berdasarkan database RKAKL-DIPA petugas satker hanya melakukan input data jadwal pelaksanaan kegiatan dan alokasi dana pada setiap tahapan kegiatan. Input data RPA pada Aplikasi RKAKLDIPA dapat dilakukan dengan mudah sesuai kebutuhan yaitu pada level komponen input/level subkomponen/level akun/level detail belanja. Aplikasi RKAKLDIPA terintegarasi dengan Aplikasi SPM, sehingga memudahkan PPK dan KPA dalam melakukan monitoring dan evaluasi RPA. RPA dapat digunakan sebagai panduan bagi KPA, Pejabat Eselon 1, dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam melakukan monitoring dan evaluasi RPA serta penyerapan anggaran by system. Proses updating data RPA dapat dilaksanakan secara otomatis atau manual sesuai kebutuhan. Hasil update RPA digunakan untuk meng-update data rencana penarikan pada Halaman III DIPA. Input data RPA dapat dilakukan oleh oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan, selanjutnya digabungkan menjadi RPA tingkat satker. Unit Eselon I dan K/L akan memperoleh data RKAKLDIPA/POK yang ter-update dari semua satker di wilayah yang menjadi kewenangannya. Keunggulan Aplikasi RPA

26 MONEV SPM RKAKL DIPA RPA Aplikasi RPA Aplikasi RPA Aplikasi RKAKLDIPA SPM Aplikasi RKAKLDIPA SPM Input POK/RPA Input POK/RPA Monitoring Analisa Monitoring Analisa Aplikasi Web Monev Aplikasi Web Monev intranet DB KPPN Data Center DSP Data Center DSP RPA Aplikasi RPA Aplikasi RPA Monitoring Analisa Monitoring Analisa

27  Menggunakan Aplikasi RKAKLDIPA-RPA dan Aplikasi SPM.  Merekam RPA dapat dilakukan dengan input data pada level :  Komponen Input  Sub Komponen Input  Akun  Detil  Input data pada level yang lebih tinggi akan mengupdate level yang lebih rendah secara otomatis dengan porsi yang sama.  Update RPA bulanan dapat disesuaikan dengan realisasi yang diakses dari Aplikasi SPM.  Aplikasi RKAKLDIPA-RPA dapat terkoneksi dengan database aplikasi SPM.  Input/Update data RPA dapat digunakan untuk input/update Rencana Penarikan Halaman III DIPA.  Pengiriman ADK RPA ke eselon I melalui .

28  Menggunakan aplikasi RPA  Fitur :  Monitoring pengiriman ADK RPA dari satker.  Analisa deviasi RPA sesuai elemen data yang dibutuhkan, misalnya BA, Eselon I, satker, kewenangan, program, kegiatan, output dan akun.  Laporan RPA.  Pengiriman ADK RPA secara lengkap melalui ke Kementerian/Lembaga.

29  Menggunakan aplikasi RPA sama dengan aplikasi Eselon I  Fitur :  Monitoring pengiriman ADK RPA dari satker.  Analisa deviasi RPA sesuai elemen data yang dibutuhkan, misalnya BA, Eselon I, satker, kewenangan, program, kegiatan, output dan akun.  Laporan RPA.  Pengiriman ADK RPA secara lengkap melalui ke Kementerian/Lembaga.

30 Terima Kasih KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Terima Kasih


Download ppt "INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA) PADA KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google