Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Rapat Pimpinan Terbatas Februari 2011 Outline Revisi DIPA Monev Penyerapan Anggaran 2011 Kalender Kegiatan Satker Helpdesk.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Rapat Pimpinan Terbatas Februari 2011 Outline Revisi DIPA Monev Penyerapan Anggaran 2011 Kalender Kegiatan Satker Helpdesk."— Transcript presentasi:

1

2 Rapat Pimpinan Terbatas Februari 2011

3 Outline Revisi DIPA Monev Penyerapan Anggaran 2011 Kalender Kegiatan Satker Helpdesk

4 REVISI DIPA Kewenangan Revisi Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan PA/KPA Alur Database

5 REVISI POK (PENGESAHAN OLEH SATUAN KERJA) 1.Tidak mengurangi alokasi anggaran untuk biaya operasional satker, tunjangan profesi guru, pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana, pembayaran tunggakan; 2.Tidak merubah sasaran kinerja (tidak merubah hasil/outcome program, atau tidak mengurangi volume keluaran kegiatan prioritas nasional dan atau prioritas bidang); 3.Pergeseran antar komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; 4.Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran/Output sepanjang tdk menambah jenis dan besaran honorarium dan dlm jenis belanja yg sama; 5.Pergeseran antarkomponen dan antar Output dlm satu Kegiatan & dlm jenis belanja yg sama 6.Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan atau antar keluaran dalam satu kegiatan; Bila merubah DIPA maka dimintakan pengesahan ke DJPBN

6 REVISI DIPA TANPA PERUBAHAN SATUAN ANGGARAN (PENGESAHAN DJPBN) 3-5 HARI 1.Perubahan/ralat kesalahan administrasi 2.Pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan 3.Pergeseran dalam satu Prop/Kab/Kota untuk TP/UB dan dalam Prop untuk DK 4.Pergeseran antar Prop/Kab/Kota untuk Biaya Operasional 5.Penerimaan Hibah Langsung LN/DN berupa Uang 6.Perubahan Anggaran Belanja sebagai akibat Penggunaan Kelebihan Realisasi PNBP diatas target yang direncanakan dalam APBN untuk PTN BLU dan Satker BLU 7.Perubahan rincian belanja akibat penyelesaian tunggakan tahun lalu sepanjang dana masih tersedia DJPBN melakukan pengesahan berdasarkan usulan revisi PA/KPA, disertai ADK dan konsep DIPA

7 REVISI PERENCANAAN ANGGARAN (PERSETUJUAN DJA) 5 HARI 1.Tambahan Pagu, pergeseran dari BA ke BA K/L, antar unit organisasi, antar kegiatan 2.Lanjutan pelaksanaan Kegiatan, percepatan penarikan, pengurangan PHLN 3.Hibah dalam/luarnegeri yang diterima pemerintah 4.Penyelesaian kegiatan rehab rekon bencana 5.Perubahan terhadap output, kurs, parameter dalam penghitungan Subsidi, kode dan nomenklatur satker. 6.Perubahan anggaran satker PTN non BLU 7.Pencairan blokir/tanda bintang 8.Ralat pencantuman volume, jenis dan satuan keluaran pada RKAKL sesuai RKP dan/atau hasil kesepakatan DPR DJA menyetujui revisi anggaran, setelah persyaratan dan dokumen pendukung dipenuhi

8 DB-DJADB-DJPBNDB-Bersama DB-DJPBN 1 2a 3 52b 4a 4b a 10 ALUR DATA PROSES REVISI ANGGARAN PADA DJA SP RKAKL DRA REVISI DIPA K / L D J P B NDJA KANPUS KANWIL DB – KPPN KPPN 9b REVISI RKAKL ADK

9 Keterangan : ALUR DATA PROSES REVISI ANGGARAN PADA DJA (1) 1.Eselon I pada kementerian negara / lembaga (K/L) mengirimkan ADK RKAKL untuk dilakukan penelaahan pada DJA; 2a. Setelah SP-RKAKL ditetapkan, data SP-RKAKL diupload ke Database bersama; 2b.Data SP-RKAKL juga dikirimkan kembali kepada Eselon I K/L sebagai bahan revisi DIPA; 3.DJPBN mengambil data SP-RKAKL dari Database bersama guna disimpan kedalam Database Kantor Pusat DJPBN, untuk bahan pencocokan revisi DIPA yang diajukan oleh satker pusat maupun daerah; 4a.Eselon I K/L menyampaikan ADK SP-RKAKL kepada satker kantor pusat untuk bahan pembuatan revisi DIPA pada Kantor Pusat DJPBN;

10 Keterangan : ALUR DATA PROSES REVISI ANGGARAN PADA DJA (2) 4b.Eselon I K/L juga menyampaikan ADK SP-RKAKL kepada satker daerah untuk bahan pembuatan revisi DIPA pada Kantor Wilayah DJPBN; 5.Satker Kantor Pusat menyampaikan usulan revisi DIPA beserta ADK SP-RKAKL kepada Kantor Pusat DJPBN; 6. Kantor Pusat DJPBN menerbitkan DRA kepada Kantor Wilayah DJPBN atas SP-RKAKL yang diterbitkan oleh DJA, serta mengirimkan ADK SP-RKAKL kepada Kanwil DJPBN; 7.Satker Daerah menyampaikan usulan revisi DIPA beserta ADK SP-RKAKL kepada Kantor Wilayah DJPBN; 8.Setelah Revisi DIPA disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, ADK SP-RKAKL yang telah menjadi Revisi DIPA dikirimkan ke Database Kantor Pusat DJPBN;

11 Keterangan : ALUR DATA PROSES REVISI ANGGARAN PADA DJA (3) 9a.Database Revisi DIPA Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah DJPBN digunakan untuk meng-update Database Bersama; 9b.Database Revisi DIPA Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah DJPBN digunakan untuk meng-update Database KPPN; 10.Database Bersama yang telah terupdate oleh Database hasil revisi DIPA pada Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah DJPBN akan mengupdate Database DJA dan digunakan untuk melakukan revisi anggaran pada DJA;

12 DB-DJA DB-DJPBN DB-Bersama DB-DJPBN 1a 1b 4 2 3a ALUR DATA PROSES REVISI ANGGARAN PADA DJPBN (DIPA) SATUAN KERJA REVISI DIPA DB – KPPN KPPN 3b D J P B NDJA KANPUS KANWIL

13 Keterangan : ALUR DATA PROSES REVISI ANGGARAN PADA DJPBN (DIPA) 1a.Satker kantor pusat mengajukan usulan revisi DIPA kepada Kantor Pusat DJPBN beserta ADK SP-RKAKL; 1b.Satker daerah mengajukan usulan revisi DIPA kepada Kantor Wilayah DJPBN beserta ADK SP-RKAKL; 2.Setelah DIPA satker daerah disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, datanya akan dikirimkan ke Database Kantor Pusat DJPBN; 3a.Database DJPBN hasil revisi digunakan untuk mengupdate Database Bersama; 3b.Database DJPBN hasil revisi digunakan untuk mengupdate Database KPPN; 4. Database Bersama yang telah terupdate oleh Database hasil revisi DIPA pada Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah DJPBN akan mengupdate Database DJA dan digunakan untuk melakukan revisi anggaran pada DJA;

14 DB-DJA DB-DJPBN DB-Bersama DB-DJPBN 1a 1b 4 2 3a ALUR DATA PROSES REVISI ANGGARAN PADA PA/KPA (POK) SATUAN KERJA REVISI POK DB – KPPN KPPN 3b D J P B NDJA KANPUS KANWIL

15 Keterangan : ALUR DATA PROSES REVISI ANGGARAN PADA PA/KPA (POK) 1a.Satker kantor pusat mengirimkan revisi POK kepada Kantor Pusat DJPBN beserta ADK SP-RKAKL; 1b.Satker daerah mengirimkan revisi POK kepada Kantor Wilayah DJPBN beserta ADK SP-RKAKL; 2.Secara sistem ADK hasil revisi POK akan mengupdate Database DJPBN; 3a.Database DJPBN hasil revisi POK digunakan untuk mengupdate Database Bersama; 3b.Database DJPBN hasil revisi POK digunakan untuk mengupdate Database KPPN; 4.Database Bersama yang telah terupdate oleh Database hasil revisi POK pada Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah DJPBN akan mengupdate Database DJA dan digunakan untuk melakukan revisi anggaran pada DJA;

16 REVISI POK (PENGESAHAN OLEH SATUAN KERJA) REVISI DIPA TANPA SATUAN ANGGARAN (PENGESAHAN DJPBN) 3-5 HARI REVISI PERENCANAAN ANGGARAN (PERSETUJUAN DJA) 5 HARI 1.Tidak mengurangi alokasi anggaran untuk biaya operasional satker, tunjangan profesi guru, pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana, pembayaran tunggakan; 2.Tidak merubah sasaran kinerja (tidak merubah hasil/outcome program, atau tidak mengurangi volume keluaran kegiatan prioritas nasional dan atau prioritas bidang); 3.Pergeseran antar komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; 4.Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran/Output sepanjang tdk menambah jenis dan besaran honorarium dan dlm jenis belanja yg sama; 5.Pergeseran antarkomponen dan antar Output dalam satu Kegiatan dan dlm jenis belanja yg sama; 6.Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan atau antar keluaran dalam satu kegiatan; Bila merubah DIPA maka dimintakan pengesahan ke DJPBN 1.Perubahan/ralat kesalahan administrasi 2.Pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan 3.Pergeseran dalam satu Prop/Kab/Kota untuk TP/UB dan dalam Prop untuk DK 4.Pergeseran antar Prop/Kab/Kota untuk Biaya Operasional 5.Penerimaan Hibah Langsung LN/DN berupa Uang 6.Perubahan Anggaran Belanja sebagai akibat Penggunaan Kelebihan Realisasi PNBP diatas target yang direncanakan dalam APBN untuk PTN BLU dan Satker BLU 7.Perubahan rincian belanja akibat penyelesaian tunggakan tahun lalu sepanjang dana masih tersedia DJPBN melakukan pengesahan berdasarkan usulan revisi PA/KPA, disertai ADK dan konsep DIPA 1.Tambahan Pagu, pergeseran dari BA ke BA K/L, antar unit organisasi, antar kegiatan 2.Lanjutan pelaksanaan Kegiatan, percepatan penarikan, pengurangan PHLN 3.Hibah dalam/luarnegeri yang diterima pemerintah 4.Penyelesaian kegiatan rehab rekon bencana 5.Perubahan terhadap output, kurs, parameter dalam penghitungan Subsidi, kode dan nomenklatur satker. 6.Perubahan anggaran satker PTN non BLU 7.Pencairan blokir/tanda bintang 8.Ralat pencantuman volume, jenis dan satuan keluaran pada RKAKL sesuai RKP dan/atau hasil kesepakatan DPR DJA menyetujui revisi anggaran, setelah persyaratan dan dokumen pendukung dipenuhi

17

18 LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM Latar Belakang Latar Belakang Dasar Hukum Penyerapan APBN sebagai salah satu alat ukur Kinerja APBN PMK 184/PMK.01/2010 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan DJPBN selaku Kuasa BUN bertugas mendorong percepatan realisasi 3. Perlu identifikasi permasalahan penyerapan anggaran 4. Mewujudkan disiplin dalam penyerapan anggaran 5. Menyajikan laporan penyerapan anggaran secara tepat waktu dan akurat (valid) PMK 101/PMK.01/2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3. Kepdirjen Nomor KEP-199/PB/2010 ttg Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran PMK 170/PMK.05/2010 ttg Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja 4.

19 PENGERTIAN Monitoring :  proses pengumpulan dan analisa informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan, dilakukan secara sistematis dan terus menerus terhadap suatu kegiatan untuk memastikan jalannya suatu kegiatan sesuai rencana. Evaluasi :  proses mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid terhadap suatu obyek untuk mengetahui seberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien.

20 1 m engetahui tingkat penyerapan anggaran pada tahun berjalan dan perbandingan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya 2 M engetahui keterkaitan antara permasalahan dengan rendahnya penyerapan anggaran yang disajikan dalam bentuk data sebagai bahan evaluasi 3 m engetahui kesesuaian antara realisasi anggaran dengan kalender kegiatan satker K/L TUJUAN DAN MANFAAT MONITORING & EVALUASI 1 S ebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran 3 S ebagai bahan dalam penyusunan regulasi di bidang pelaksanaan anggaran termasuk percepatan penyerapan anggaran bagi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum negara (BUN) & kementerian negara/lembaga selaku PA 4 S ebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan kepada kementerian negara/lembaga, sehingga diperoleh pemahaman yang sama atas regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan anggaran termasuk pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja 4 M engidetifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran Tujuan Monev : 2 S ebagai bahan dlm penyusunan kebijakan percepatan penyerapan anggaran Manfaat Monev : 5 S ebagai pendorong disiplin dalam pelaksanaan anggaran

21 TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI pengumpulan data primer pengumpulan data sekunder melalui penyebaran kuisioner menggunakan aplikasi monev melalui laporan realisasi pada aplikasi monev dan laporan monev dari kanwil Intrapolation Ektrapolation analisis yang dilakukan dengan desk monitoring analisis yang dilakukan dengan tinjauan di lapangan

22 METODE MONITORING DAN EVALUASI Self reporting Kanwil DJPB memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan yang dilakukan, output yang dihasilkan ataupun data lain yang diperlukan kepada Dit. Pelaksanaan Anggaran. Monitoring langsung ke lapangan Tim Monev melaksanakan monitoring dan evaluasi ke lapangan berdasarkan seperangkat kriteria dan indikator sebagai daftar acuan pelaksanaan monitoring ke obyek monitoring yang telah ditetapkan. Penilaian partisipatif Metode ini memberikan penekanan pada partisipasi dari semua pihak dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang memerlukan fasilitator, dilakukan dengan pengisian kuisioner.

23 PeriodeKonten Kuisioner Triwulan I1.Responden seluruh satker kementerian negara/lembaga 2.Konten bersifat administratif dan teknis, antara lain : a.Rencana kegiatan (POK) telah disusun b.SK penunjukan pejabat perbendaharaan telah ditetapkan c.Informasi pagu per jenis belanja untuk satu tahun anggaran d.Informasi realisasi triwulan I per jenis belanja e.Realisasi Belanja Barang : - Jumlah paket kegiatan - Rencana pelaksanaan kegiatan telah disusun - Panitia pelaksanaan kegiatan telah dibentuk - Jumlah paket kegiatan yang telah dilaksanakan f. Realisasi Belanja Modal : - Jumlah pekerjaan yang ditenderkan/dilelang - Tim Panitia pengadaan telah dibentuk - Proses tender telah dilaksanakan - Jumlah pekerjaan yang telah ditenderkan/dilelang - Apakah kontrak multiyears Triwulan II1.Responden adalah satker yang berada di zona merah  berdasarkan variabel yang mewakili karakteristik tertentu yang telah ditetapkan 2.Konten bersifat administratif dan teknis, (progres yang bersifat akumulatif dari triwulan I) 3.Menentukan kategori-kategori monev selanjutnya berdasarkan progres angka 1 dan 2 di atas Triwulan III1.Responden adalah satker yang berada di zona merah 2.Menentukan faktor-faktor yang menyebabkab rendahnya penyerapan anggaran Triwulan IV1.Responden adalah satker yang berada di zona merah 2.Evaluasi penyerapan anggaran secara menyeluruh KUISIONER PENYERAPAN ANGGARAN

24 3/27/2015 SATKER KPPN (Kab/Kota) K/L KANWILPA Pagu dan Realisasi K/L per-Propinsi Analisa satker realisasi rendah Analisa Satker realisasi rendah Isi Kuesioner Isi Kuesioner Analisa penyebab rendahnya realisasi Analisa penyebab rendahnya realisasi Bimbingan teknis Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Bimbingan Teknis Sosialisasi Teknis Analisa realisasi nasional Database 1. Pagu dan Realisasi Nasional 2. Kuisioner Pagu dan Realisasi Satker per Wilayah Kerja Pagu dan Realisasi K/L 1.a a7a 7a7a 7b b 12.a b 1.c

25 Pelaporan Monev Penyerapan Anggaran K/L Pelaporan Monev Penyerapan Anggaran K/L Tim Monev Pusat : Dit Pelaksanaan Anggaran Tim Monev Kanwil : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Tim Monev KPPN Laporan Monev K/L Nasional Semesteran Laporan Monev K/L Triwulanan Laporan Monev K/L Semesteran Laporan Monev K/L Triwulanan Laporan Monev K/L Bulanan Laporan Monev K/L Semesteran Laporan Monev K/L Triwulanan Laporan Monev K/L Bulanan

26 Pelaporan Monev Penyerapan Anggaran BA BUN (999.05, , ) Pelaporan Monev Penyerapan Anggaran BA BUN (999.05, , ) Tim Monev Pusat : Dit Pelaksanaan Anggaran Tim Monev Kanwil : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Tim Monev KPPN Laporan Monev BA BUN (999.05, , ) Nasional Semesteran Laporan Monev BA BUN (999.05, , ) Triwulanan Laporan Monev BA BUN (999.05, , ) Semesteran Laporan Monev BA BUN (999.05, , ) Triwulanan Laporan Monev BA BUN (999.05, , ) Bulanan Laporan Monev BA BUN (999.05, , ) Semesteran Laporan Monev BA BUN (999.05, , ) Triwulanan Laporan Monev BA BUN (999.05, , ) Bulanan

27 Pelaporan Monev Penyerapan Anggaran BA BUN (999.01, , , ) Pelaporan Monev Penyerapan Anggaran BA BUN (999.01, , , ) Tim Monev Pusat : Dit Pelaksanaan Anggaran Laporan Monev BA BUN (999.01, , , ) Nasional Semesteran Laporan Monev BA BUN (999.01, , , ) Triwulanan

28

29 TUJUAN HELP DESK PELAKSANAAN ANGGARAN Sebagai sarana tanya jawab Pengguna dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal adanya kesulitan pemahaman peraturan dan penggunaan aplikasi yang bisa mengakibatkan terhambatnya pencairan dana dalam DIPA TA.2011 baik berupa revisi, maupun peraturan pelaksanaan lainnya; Sebagai bahan penyusunan regulasi di bidang pelaksanaan anggaran Sebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan kepada satker, sehingga diperoleh pemahaman yang sama atas regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan anggaran.

30 Bagaimana Cara Mengakses Help Desk Help Desk Pelaksanaan Anggaran Dapat Diakses pada Web Site Pelaksanaan Anggaran yaitu http// PA.PELAKSANAAN.GO.ID

31 1. Masuk ke http : //pa.perbendaharaan.go.id 2. Pilih Menu Help Desk 3. Akan muncul menu Daftar Anggota Baru 4. Setelah itu muncul Menu Isian a. Nama b. c. Password 5. Lalu klik Daftar

32 User Help Desk adalah Para Pegawai Ditjen Perbendaharaan Satker Penerima DIPA Masyarakat Luas yang ingin mengetahui tentang Bagaimana Pelaksanaan Pencairan Dana dalam APBN

33 SKEMA HELPDESK PELAKSANAAN ANGGARAN (INTERNAL)

34 SKEMA HELPDESK PELAKSANAAN ANGGARAN (EKTERNAL)


Download ppt "Rapat Pimpinan Terbatas Februari 2011 Outline Revisi DIPA Monev Penyerapan Anggaran 2011 Kalender Kegiatan Satker Helpdesk."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google